Prosedur Memperoleh Ijin ISP di Indonesia

Onno W. Purbo

Keberadaan Internet Servis Provider (ISP) menjadi sangat penting artinya jika kita ingin supaya bangsa Indonesia bisa mengakses dunia informasi & pengetahuan di seluruh dunia dengan mudah dan murah.

Setelah perioda bar-bar (terutama dari sisi uang pelicin) dalam memperoleh ijin Internet Servis Provider (ISP) dari POSTEL pada awal Internet masuk ke Indonesia di tahun 1995-6-an. Pada saat itu, proses perijinan ISP ditangani oleh staff sekjen deparpostel. Uang pelicin dalam jumlah ratusan juta rupiah dibutuhkan untuk memperoleh ijin ISP.

Pada hari ini, proses perijinan ISP sudah sangat dipermudah dan di kendalikan oleh biro urusan jaringan informasi & multimedia di bawah DIRJEN POSTEL. Yang dapat dihubungi via e-mail, yaitu Pak Azhar Hasyim azhar_hasyim@postel.go.id & Pak Ismail Ahmad ismail@postel.go.id .

Point yang paling menyegarkan, secara eksplisit Pak Ismail Ahmad menyebutkan dalam press conference yang di selenggarakan tanggal 6 September 2001 yang lalu bahwa biaya untuk mengurus ijin ISP di POSTEL adalah NOL (“0”) Rupiah! Mengapa bisa demikian? Penyelenggara ISP baru akan memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) ISP kepada POSTEL sebesar 1% dari gross revenue ISP setelah mereka beroperasi penuh setelah memperoleh ijin operasional. Jadi cukup fairlah permainan yang di mainkan pemerintah, ijin ISP di gratiskan, tapi sesudah operasional baru diharuskan membayar BHP ISP sebesar 1% dari gross revenue. Biaya tersebut nantinya digunakan untuk berbagai yang berkaitan dengan pengembangan industri internet & multimedia dari sisi kebijakan pemerintah. Tentunya semuanya harusnya akan terkena peraturan dari Inspektorat Jendral di lingkungan DIRJEN POSTEL agar tidak di selewengkan kemana-mana.

Setidaknya biaya NOL (“0”) secara eksplisit di sebutkan oleh mereka, walaupun pada kenyataannya … banyak rekan di genetika@yahoogroups.com menyangsikan bahwa dengan modal nekad anda bisa memperoleh ijin ISP tadi. Bantuan orang dalam sering kali masih di anggap akan banyak membantu; di samping, kadang kala orang POSTEL-nya tidak mengetahui bahwa model teknis ISP tidak selalu harus standar menggunakan Remota Access Server & mengunakan line E1 dari Telkom yang muahal-nya minta ampun sekarang karena di naikan 1400%.

Terlepas dari kenyataan pahit yang kadang-kadang ada. Tentunya ada berbagai persyaratan & prosedur yang harus di lalui sebelum seseorang / badan usaha dapat memperoleh ijin ISP. Informasi lengkapnya dapat dibaca di naskah KEPMEN 21/2001 tentang jasa telekomunikasi yang softcopy-nya dapat di download dari Web http://www.postel.go.id atau dari http://www.hukumonline.com.

Secara umum proses yang terjadi dapat digambarkan dalam sebuah flowchart terlampir. Jika semua proses berjalan lancar, ijin operasional bukan tidak mustahil dapat diperoleh dalam waktu 4-5 bulan saja. Tapi jika kualitas SDM tidak baik & kemampuan instalasi, kemungkinan setelah hampir dua tahun anda berusaha, ijin operasional anda pun tidak diperoleh bahkan ijin prinsip-nya di cabut.

Seperti yang tertuang dalam flowchart, langkah awal untuk memperoleh ijin penyelenggaraan sebuah ISP harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan & Telekomunikasi (ada baiknya di tembuskan ke DIRJEN POSTEL & Pak Azhar cs).   Untuk memudahkan proses evaluasi di POSTEL, sebaiknya anda melampirkan (a) Akta pendirian perusahaan; (b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (c) pengesahan pendirian perusahaan; (d) profile perusahaan; (e) rencana usaha (bisnis plan); (f). konfigurasi dan data teknis perangkat yang akan digunakan; dan (g). struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris. Beberapa hal yang perlu di cover dalam rencana usaha (Business Plan) adalah (a) biaya investasi; (b) perkiraan pendapatan; (c)  target pemasaran; (d) usulan tarip; dan (e) spesifikasi teknis. Anda diberikan waktu 14 hari untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta tsb. Kadang-kadang beberapa orang menganggap enteng proses ini, kadang mereka hanya memasukan selembar kertas permohonan saja – yang model begini jelas akan di tolak mentah-mentah.

Biasanya, setelah anda memasukan permohonan yang dilengkapi dengan banyak lampiran tersebut, anda akan di panggil oleh POSTEL untuk mempresentasikan rencana anda tersebut di hadapan staff DIRJEN POSTEL. Disini permohonan anda akan di “bantai” untuk melihat apakah betul layak atau tidak untuk secara prinsip POSTEL menyetujui anda mendirikan ISP. POSTEL terkena deadline untuk menyelesaikan proses evaluasi permohonan ini dalam jangka waktu 14 hari untuk menentukan apakah secara prinsip menyetujui atau tidak.

Biasanya untuk sukses memperoleh ijin prinsip penyelenggaraan ISP, kuncinya adalah (a) memenuhi persyaratan administratif yang ada; (b) membidik segmen pasar belum terlayani oleh lebih dari dua (2) perusahaan; dan (c) rencana usaha yang realistis yang di jamin ISP anda tidak rugi & tidak merugikan masyarakat pengguna. Sederhana bukan . Akan lebih mudah lagi, jika anda memohon ijin ISP di ibu kota kabupaten yang mungkin hanya ada Wasantara saja; atau segerombolan WARNET di satu lokasi beramai-ramai membangun koperasi untuk membuat ISP akan lebih di hargai daripada yang ingin merebut pangsa pasar di daerah yang padat ISP seperti di Jakarta atau kota besar lainnya.

Jika anda serius, sangat mungkin POSTEL akan menyetujui permohonan anda & ijin prinsip penyelenggaraan ISP akan diperoleh. Dalam kalimat sederhana, ijin prinsip yang umurnya maksimum satu (1) tahun mengijinkan anda untuk menginstalasi semua peralatan, sarana & infrastruktur ISP dan memberikan servis kepada pelanggan. Harapannya dalam waktu satu (1) tahun, anda berhasil membuktikan bahwa ISP tersebut dapat beroperasi dengan baik. Jika ternyata dalam waktu satu (1) tahun masih belum beroperasi dengan baik juga, anda mempunyai hak untuk memperpanjang sebanyak satu (1) kali ijin prinsip tersebut untuk masa maksimum enam (6) bulan saja. Sesudah itu, kalau masih tidak jalan juga maka ijin prinsip akan di cabut oleh POSTEL.

Jika anda yakin dengan operasional ISP anda, maka anda dapat mengajukan permohonan tertulis kepada POSTEL untuk uji laik operasi dengan melampirkan (a) salinan izin prinsip; (b) struktur organisasi; (c) data sumber daya manusia; (d) spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah dibangun; (e) daftar perangkat telekomunikasi; dan (f)  lokasi sesuai dengan izin prinsip. Dalam waktu 14 hari, POSTEL harus bereaksi & harus mengevaluasi ISP anda di lokasi yang tertera di ijin prinsip. Yah, kadang tidak tega juga untuk membiarkan para petugas yang mengevaluasi anda begitu saja – sering kali sedikit uang saku ala kadarnya di berikan pada para petugas tersebut.

Jika anda berhasil dengan baik, maka dalam waktu 14 hari harus dikeluarkan ijin operasional penyelenggaraan oleh Menteri Perhubungan & Telekomunikasi. Tapi jika tidak baik anda diberikan kesempatan 30 hari untuk memperbaiki sarana & prasarana yang ada untuk dilihat apakah memenuhi syarat untuk memperoleh ijin operasi. Jika masih gagal juga, biasanya masih ada kesempatan 14 hari lagi tambahan terakhir sebelum akhirnya ijin prinsip anda di cabut oleh POSTEL karena gagal memenuhi uji layak operasi.

Kunci keberhasilan kelulusan dalam uji layak operasi, antara lain adalah (a) memenuhi persyaratan teknis; (b) kemampuan operasional yang meliputi (i) penjualan (sales); (ii) adanya unit dukungan pelanggan / customer support; dan (iii) administrasi dan penagihan.

Hal yang juga perlu diperhatikan oleh ISP adalah hak & kewajiban serta hubungan dengan pelanggannya terutama dalam perjanjian level servis yang disepakati. Misalnya (1) ISP wajib menyalurkan seluruh informasi dari pelanggan; (2) pelanggan terikat pada perjanjian penggunaan fasilitas pada saat mendaftarkan diri yang meliputi:

a)	kode etik dalam penggunaan fasilitas, meliputi:
1)	hak atas kekayaan intelektual;
2)	kerahasiaan dan keamanan informasi;
3)	pencemaran nama baik;
4)	hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia antara lain pornografi;
5)	kekerasan;
6)	perjudian;
7)	gangguan ke pengguna lain atau publik;
8)	kegiatan lain yang dinyatakan ilegal di wilayah Negara Republik Indonesia.
b)	Sistem perhitungan penagihan dan proses pembayaran yang jelas, termasuk level servis yang harus diterima pelanggan.
c)	Pengaturan menyangkut wanprestasi baik dari sisi penyelenggara maupun pelanggan/pemakai.
d)	Hak dan kewajiban konsumen

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa secara prinsip / teori, biaya yang dibutuhkan ini semua adalah NOL (“0”) rupiah. Dengan kontak person yang jelas di POSTEL yaitu Pak azhar_hasyim@postel.go.id & Pak ismail@postel.go.id yang bertanggung jawab untuk mengatur industri telekomunikasi khususnya bidang multimedia (termasuk internet). Yah, kalau keluar uang sedikit untuk mengganti uang lelah masih agak normal lah, asalkan anda jangan berbicara pada calo dsb.-nya yang membuat kondisi finansial anda menjadi tekor. Kalau ternyata anda di persulit & harus berhadapan dengan calo, jangan sungkan-sungkan untuk berteriak secara anonymous di mailing list genetika@yahoogroups.com dimana banyak wartawan media IT berada & bukan mustahil akan melakukan pengadilan  publik akan performance POSTEL

Setelah memperoleh kemudahan dari sisi perijinan, masalah yang akan anda hadapi adalah proses pendidikan pasar / masyarakat / demand & mencari SDM yang handal untuk masalah teknis ISP.

Selamat membuat ISP; semoga sukses bersama anda.