Restrukturisasi Setengah Hati Industri Telekomunikasi

Onno W. Purbo

Ada baiknya pembaca men-download naskah lengkap berbagai public policy & regulasi yang berkaitan dengan komunikasi & penyiaran seperti TAP MPR XVII/MPR/1998, UU36/1999, PP52/2000, PP53/2000 dari situs Web seperti:

	http://www.internews.or.id
	http://www.mastel.or.id
	http://www.hukumonline.com
	http://www.indocyberlaw.com

Memang mereka bukan situs official pemerintah, karena memang rasanya pemerintah belum pernah melakukannya secara official. Hanya www.dprin.go.id yang termasuk cukup transparan dalam menayangkan kebijakannya secara terbuka di Internet.

Berbicara dalam bahasa hukum maka arah restrukturisasi pada tingkat atas (visi)-nya  tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Bab VI Hak Atas Kebebasan Informasi pasal 20 & 21 secara eksplisit menjamin hak bangsa ini untuk berkomunikasi & sharing informasi.

Di tambah dengan UU36/1999 akan berlaku pada tanggal 8 September 2000 – ada beberapa yang penting & menarik di dalamnya; pasal 8 tidak lagi menyebutkan badan penyelenggara (telkom & indosat), pasal 10 melarang praktek monopoli; bahkan pasal 5 memasukan konsep lembaga peran masyarakat dalam me-“regulasi” industri telekomunikasi. Sial-nya lembaga peran serta masyarakat UU36/1999 pasal 5, ternyata masih berada di bawah naungan menteri pada PP52/1999 pasal 90 s/d 94. Jika saja lembaga peran serta masyarakat bisa dibuat lebih independen dari pemerintah & bernaung langsung kepada rakyat - DPR/MPR akan lebih menarik pasti pertempuran di dunia telekomunikasi ini.

Pada dasarnya UU36/1999 sangat cantik, kompetisi di berlakukan tanpa praktek monopoli. Sayangnya proses birokrasi yang ada akhirnya menyebabkan:

•	Belum transparannya proses kebijakan di bidang telekomunikasi. Banyak proses pembuatan kebijakan yang sifatnya rahasia (confidential).
•	Sulit sekali memperoleh naskah kebijakan & regulasi di Indonesia. Kami sering kali harus mencuri-curi informasi untuk kemudian di scan OCR & di tayangkan di Internet agar rekan-rekan yang lain menjadi terbuka.
•	Tidak ada mekanisme feed-back masyarakat secara langsung ke pemerintah; walaupun sudah ada e-mail & FAX. Pola perwakilan dengan koordinasi interdep, mengundang tim pakar lebih suka digunakan dibandingkan pola langsung dengan masyarakat banyak melalui mailinglist / forum diskusi terbuka.

Akibatnya banyak batu yang menghalangi di lapangan & kurang penjelasan dari regulator, misalnya:

•	

Model strata industri telekomunikasi, telematika & content yang tidak jelas menyebabkan regulasi PP52/2000 menjadi tidak valid terutama dengan perkataan “multimedia” yang menyebabkan PP52/2000 me-regulasi teknologi bukan jasanya. Perlu revisi PP52/2000 jika akan mengantisipasi konvergensi – start dengan membuat model yang tepat & terbuka. Tampak pada gambar contoh model industri tersebut yang dibuat modular.
•	“hak eksklusif” Telkom & Indosat – tampaknya akan menjadi ganjalan paling membahayakan industri yang ada. Karena hak ekslusif tersebut baru akan di hilangkan tahun 2003. Itupun belum ada kepastian bahwa lisensi operator telekomunikasi akan di berikan ke new entrant. Padahal UU36/1999 akan berlaku pada tanggal 8 September 2000 ini.
•	Telkom sering kali mem-bundle berbagai servis-nya untuk mengalahkan kompetitornya – misalnya TelkomNet Instant, discount khusus utk wartel / warnet yang akses ke Telkomnet dll. Tidak ada tindakan dari regulator untuk pemaksaan yang dilakukan tsb. Saat ini tidak ada sama sekali regulasi yang bisa menjadi competitive safeguard yang bisa menjamin agar Telkom & Indosat tidak melindas penguasa kecil yang bermain di industri jasa telekomunikasi.
•	Pola cross subsidi (Universal Service Obligation) PP52/2000 pasal 26-28 terlalu berbau infrastruktur telekomunikasi. Bagi industri content & Internet – cross subsidi ke dunia pendidikan & kesehatan akan jauh lebih menguntungkan daripada sekedar cross subsidi ke jumlah line telepon.
•	Kurang pemberdayaan yang jelas bagi pengusaha kecil terutama WarNet. Pemberdayaan justru dilakukan secara swadaya masyarakat di asosiasi-warnet@egroups.com & http://www.warnet.or.id.
•	Pengusaha VoIP menjadi tertindas, dianggap kriminal, di kejar aparat & di bredel karena beroperasi tanpa ijin. Indosat & Telkom berlindung dibalik PP & UU. Apa boleh buat barangkali lebih baik kita para pengusaha kecil saling tolong menolong untuk membangun jaringan VoIP-nya secara private dengan teknologi yang di terangkan di http://www.pulver.com.
Agar medan pertempuran menjadi tambah ramai, ada baiknya mengadopsi beberapa strategi kebijakan yang akan menginjeksikan menginjeksikan kompetisi bagi operator, melalui mekanisme seperti:

•	Facilities-based competition 
•	Unbundling of network elements 
•	Resale (terutama untuk membuka pemodal kecil untuk bermain, pada tingkat sederhana bisa berupa WARNET & WARTEL).
•	Pemberdayaan masyarakat – membentuk community radio, community televisi, community media dll.

Tentunya yang harus dijaga interkoneksi termasuk Internet Exchange dilakukan dengan baik, supaya level playing field terjamin. Di samping itu, perlu juga meninjeksikan beberapa competitive safe guards yang akan menjamin kompetisi yang level playing field terjadi. Saya coba ambil dari FCC regulator’s guide yang saya pikir cukup baik seperti:

•	Outright Prohibition on Providing the Competitive Product or Service.
•	Price Caps for Regulated Monopoly Services.
•	Separate Subsidiary Requirement.
•	Tariffing Requirements.
•	Accounting Separation.
•	Imputation Requirements.
•	Service Quality Reporting Requirements.
•	Resale Requirements.
•	Unbundling Requirements.
•	Comparably Efficient Interconnection Requirements.
•	Network Interface Disclosure Requirements.
•	Customer Proprietary Network Information Requirements.
•	Prompt and Sure Resolution of Disputes.

Pola WARTEL & WARNET perlu dikembangkan lebih jauh lagi, sebaiknya jangan menggunakan utangan seperti Bank Dunia, IMF, ADB – tidak perlu kita mengadakan LoI, MoU dll dengan badan-badan finansial dunia tsb yang lebih banyak menyusahkan bukan membantu, lebih baik memandaikan bangsa ini & mendorong investasi lokal yang kecil untuk masuk + bermain di industri jasa Indonesia.