Sebuah Kajian Hukum terhadap VoIP

Onno W. Purbo

Saya memang bukan orang hukum, jadi sebelumnya saya meminta maaf jika saya akan melakukan banyak kesalahan dalam mengkaji hukum untuk VoIP. Teknologi VoIP sendiri merupakan teknologi berbasis Internet yang terbuka, dapat dilihat di:

	http://www.pulver.com
	http://www.openphone.org
	http://www.openh323.org
	http://www.quicknet.net

Inti / prinsip dasar teknologi VoIP adalah pengeffisienan kanal komunikasi yang biasanya hanya bisa diduduki oleh satu (1) percakapan suara – dengan VoIP menjadi bisa diduduki oleh delapan (8) kanal suara. Dengan demikian biaya SLI, SLJJ menjadi bisa di tekan dari biaya telkom yang sekarang menjadi 1/5 s/d 1/8 dari rate yang ada sekarang. Di sini tidak ada isu pencurian pulsa dari Telkom & Indosat.

Apakah memberikan servis yang lebih murah daripada Telkom & Indosat dianggap mencuri? Saya rasa kita semua akan sepakat bahwa jika kemurahan tsb dimungkinkan karena adanya effisiensi teknologi maka hal tersebut merupakan kompetisi yang fair asalkan Telkom tidak mengunakan kekuasaan-nya seperti sekarang ini dan menuduh pengusaha VoIP sebagai pencuri.

Memang isu utama di pengusaha VoIP nanti adalah kontrol kualitas & tanggung jawab ke masyarakat pengguna. Jika kita membaca baik-baik terutama draft KEPMEN yang ada maka akan tampak sekali usaha pemerintah untuk membuat usaha VoIP terkontrol kualitas-nya ke masyarakat dengan kompetisi & perijinan dari para operator VoIP. Detail dari isu perundangan di tingkat implementasi / taktis saya coba bahas di bagian-bagian akhir di tulisan ini.

Tulisan ini dibuat pada awal September 2000, dimana UU36/1999 bidang telekomunikasi di berlakukan pada tanggal 8 September 2000. Hukum yang akan menjadi referensi & mendasari operasional jasa VoIP adalah UU36/1999 bidang telekomunikasi, PP52/2000 penyelenggaraan telekomunikasi dan berbagai draft KEPMEN jasa telekomunikasi & jaringan telekomunikasi yang beredar di Internet. Bagi para pembaca yang menginginkan untuk memperoleh naskah dari dokumen-dokumen legal ini, sangat saya sarankan untuk mengambilnya di beberapa situs Web seperti:

	http://www.internews.or.id
	http://www.mastel.or.id
	http://www.indocyberlaw.com

Adapun berbagai diskusi tentang VoIP khususnya dari sisi kebijakan & hukum banyak dilakukan di beberapa mailing list Internet, seperti:

	telematika@egroups.com
	mastel-e-commerce@egroups.com
	asosiasi-warnet@egroups.com
	doit@topica.com

Saya sangat menyarankan untuk subscribe di mailing list tersebut & membaca secara seksama berbagai naskah yang tersedia di situs-situs yang saya sebut di atas. Perlu dicatat bahwa UU3/1989 maupun PP8/1993 tentang penyelenggaraan telekomunikasi tidak akan digunakan sebagai referensi karena digantikan oleh UU & PP yang lebih baru.

Dasar dari penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia adalah dalam rangka pemenuhan hak asasi bangsa Indonesia dalam berkomunikasi & berpartisipasi dalam masyarakat informasi. Hal ini tertuang dalam kerangka hukum tertinggi di Indonesia yaitu:

1.	Pasal 28 amandemen ke dua UU45 
2.	Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VI Hak Atas Kebebasan Informasi pasal 20 & 21.

Dalam penyelenggaraannya bidang telekomunikasi di atur oleh UU36/1999 tentang telekomunikasi yang dengan sangat cantik sekali telah memberikan dasar bagi terciptanya:

•	Anti monopoli (hilangnya monopoli Telkom & Indosat) – antara lain pada UU36/1999 pasal 8(1), pasal 10 & pasal 19.
•	Kewajiban untuk melakukan cross subsidi (Universal Service Obligation) – antara pada UU36/1999 pasal 16.
•	Bahkan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat telekomunikasi untuk melakukan self-regulation melalui independent body – pada UU36/1999 pasal 5.

Memang sangatlah cantik UU36/1999, sayangnya pada saat UU36/1999 dibuat pada waktu itu belum terpikirkan bahwa teknologi Internet akan demikian marak dan akan menjadi cikal bakal revolusi dunia Informasi di Indonesia. Jadi tidak ada satupun kata Internet maupun Multimedia di UU36/1999. Walaupun tidak ada kata-kata Internet maupun Multimedia di UU36/1999, dari sisi penyelenggara VoIP yang perlu di wanti-wanti adalah:

•	UU36/1999 pasal 11 – penyelenggara telekomunikasi harus memperoleh ijin menteri. Pelanggaran akan di tindak berdasarkan UU36/1999 Pasal 47 cukup besar dendanya.
•	UU36/1999 pasal 29 – larangan interkoneksi jaringan telekomunikasi khusus ke jaringan publik. Jika VoIP dilakukan dalam sebuah jaringan khusus (misalnya IntraNet yang tersambung ke Internet) – maka urusan jadi berabe. Beberapa contoh:

o	seseorang di Jakarta menggunakan PC yang tersambung ke Internet menelpon ke luar negeri menggunakan Internet & masuk ke PSTN di luar negeri. Akan sangat sulit dilacak & bisa dilihat dari sisi Indonesia bukan melakukan komunikasi komersial, sedangkan di luar negeri-nya melakukan proses bypass operator SLI.
o	Beberapa kantor / sekolah / universitas yang saling terhubung ke Internet mengunakan leased line melakukan kesepakatan untuk menyambungkan infrastruktur VoIP internal institusi masing-masing agar bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Tanpa terasa karena infrastruktur Internet sangat mudah & murah untuk di implementasikan, kita akan memiliki jaringan VoIP yang besar antar kantor, sekolah, universitas di Indonesia yang kalau di tambahkan gateway yang menyambung ke PSTN dapat berhubungan dengan mudah dari / ke telepon yang berada di infrastruktur Telkom & Indosat.

Beberapa contoh tersebut memperlihatkan kelemahan dari UU36/1999 khususnya untuk VoIP. Dari sisi PP52/2000 yang perlu di wanti-wanti hanyalah bagian ke tiga yang merupakan payung dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang meliputi pasal 13 s/d pasal 19. Intinya di PP52/2000 bagian ke tiga tersebut di atur masalah perijinan & kontrol kualitas si penyelenggara jasa. Di bagian-bagian lain yang terkait dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi seperti kewajiban untuk pelayanan universal (bagian 5) dll juga akan berpengaruh ke penyelenggara VoIP.

Kelemahan utama yang ada di PP52/2000 khususnya untuk VoIP maupun jasa Internet lainnya adalah tidak ada keharusan untuk melakukan interkoneksi. Artinya tidak ada kewajiban ISP untuk saling berinterkoneksi di Indonesia; PP52/2000 membiarkan interkoneksi di lakukan di Amerika Serikat yang justru akan memakan devisa banyak. Demikian juga dengan jasa VoIP – tidak ada kewajiban Interkoneksi.

Masalah lain yang ada di timbulkan oleh PP52/2000 ini khususnya untuk jasa Internet & VoIP ada di Bab VI yang mensyaratkan uji layak operasi bagi semua peralatan yang dipakai untuk akses Internet. Padahal pada kenyataan di lapangannya, semua peralatan Internet & VoIP umumnya menggunakan internasional standar - apakah masih perlu di uji kembali peralatan tersebut?

PP52/2000 memang sangat lemah di bidang Internet & multimedia. Yang perlu di wanti-wanti selanjutnya adalah draft KEPMEN penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang seharusnya bisa di ambil di:

	http://www.postel.go.id

kita harus berterima kasih kepada rekan-rekan di POSTEL yang mau mendobrak paradigma lama yang biasanya menyembunyikan draft KEPMEN sebelum di undangkan. Diskusi pembahasan draft KEPMEN tersebut bahkan sangat terbuka di Internet khususnya di mailing list

	telematika@egroups.com
	mastel-e-commerce@egroups.com

Ada beberapa hal yang perlu di simak baik-baik dalam draft KEPMEN yang sedang beredar saat ini, yiatu:

•	Draft KEPMEN pasal 54 – VoIP merupakan jasa terbatas yang kualitas-nya di kontrol oleh pemerintah.
•	Draft KEPMEN pasal 59 – penomoran akses (nomor telepon VoIP untuk incoming call) di atur oleh pemerintah.
•	Draft KEPMEN bab IV tata cara perijinan – yang meliputi beberapa hal yang perlu diperhatikan baik-baik seperti:

o	Tata cara seleksi operator VoIP.
o	Tata cara evaluasi operator VoIP.
o	Ijin prinsip & ijin penyelenggaraan operator VoIP.

Berbagai peraturan & perundangan yang dituangkan dalam draft KEPMEN tersebut tampaknya di tujukan untuk menjamin kontrol kualitas dari para pengusaha VoIP ke masyarakat termasuk kewajiban operator jasa telekomunikasi seperti USO untuk cross subsidi & BHP. Oleh karena itu para pengusaha VoIP berdasarkan draft KEPMEN ini harus meminta ijin & di evaluasi secara teknis kemampuan mereka untuk mengoperasikan VoIP.

Kunci keberhasilan kontrol kualitas ini nantinya adalah dalam memodelkan jasa VoIP. Hal ini akan sangat memusingkan pemerintah karena model & parameter yang ada sangat banyak dan sampai saat ini belum ada model yang di adopsi. Saat ini sangat banyak ragam dari jasa VoIP, beberapa diantara-nya adalah:

•	PC ke PC
•	PC di rumah ke PSTN di Indonesia.
•	PC di rumah ke PSTN di luar negeri.
•	PSTN di luar negeri ke PC di Indonesia.
•	PSTN di Indonesia ke PC di Indonesia.
•	PSTN di Indonesia ke PSTN di Indonesia.
•	PSTN di Indonesia ke PSTN di luar negeri.
•	Minute Exchange (kira-kira seperti Internet Exchange di Internet).
•	Network Access Provider untuk managed IP.

Secara teknologi sebetulnya ada dua jenis utama yang biasa digunakan di VoIP, yaitu:

•	VoIP di atas managed IP – yang betul-betul di kontrol kualitas-nya supaya baik & mendekati kualitas telepon biasa. Di managed IP kualitas suara di atur sebaik mungkin supaya mendekati kualitas telepon milik telkom. Dalam bahasa teknik-nya, kita menginginkan agar Mean Opinion Score (MOS) kualitas suara VoIP mendekati 4 atau sekitar 3.5 lah minimal-nya. MOS dari Telkom & Indosat biasanya sekitar 4.
•	VoIP di atas infrastruktur Internet biasa – disini tidak ada kontrol kualitas sama sekali. Menggunakan mekanisme do’a - sukur-sukur jalan, kalau tidak jalan ya sudah.

Dari sisi servis ke pelanggan / masyarakat, juga akan beberapa isu yang menonjol seperti:

•	VoIP dengan gateway ke PSTN (ini umumnya image VoIP operator seperti ini).
•	VoIP dari perkantoran, corporate, kompleks.
•	VoIP dari wartel & warnet (resale / jual kembali).
•	VoIP dari perumahan / personal (ini belum tentu servis non-publik).

Isu teknis lain yang akan banyak menentukan kondisi pasar VoIP adalah alokasi nomor telepon.

•	Operator tipe mana yang berhak untuk memperoleh nomor telepon untuk VoIP. Nomor telepon dibutuhkan untuk akses dial-in baik dari VoIP maupun PSTN.
•	Berapa jumlah operator yang akan dibatasi oleh alokasi nomor telepon tersebut.
•	Bagaimana detail pengalokasian nomor telepon tersebut, supaya memudahkan pihak resaler & operator lain untuk menset pentarifan dan interkoneksi.

Dengan demikian banyak parameter maka jelas akan cukup memusingkan regulator untuk mengatur karena draft KEPMEN yang ada sekarang masih sangat sederhana sekali dan akan mengatur terutama:

•	PSTN to PSTN.
•	Kontrol kualitas mengunakan managed IP.
•	Hanya operator managed IP yang akan memperoleh alokasi nomor telepon.