7 Januari 2001
Kepada Yth.
Bapak Walikota Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan penertiban yang dilakukan oleh aparat PEMDA Medan beberapa bulan yang lalu untuk jenis usaha menengah / jasa warung internet dengan dasar surat yang dibuat oleh:

Pemerintah Kota Medan, Sekretarian Daerah Kota
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
Medan 20112

dan ditandatangani oleh
Asisten Tatapraja H. Aslan Harahap. SH NIP:010153349
atas nama Walikota Medan, Sekretaris Daerah Kota.

Yang di tembuskan kepada:

Ka. Kandep Perindag. Kota Medan
Kadis Penertiban Peraturan Kota Medan
Kadis Pendapatan Daerah Kota Medan
Kabag Perkotaan Setdakot Medan
Camat Medan Kota.

Bersama surat ini, saya bermaksud untuk menghimbau Bapak & aparat PEMDA Medan untuk dapat mendukung perkembangkan Warung Internet di Medan & Sumatra Utara. Ada baiknya kita bersama melihat kota-kota tetangga yang lain seperti yang terjadi di Sumatra Barat (Padang) & Jogyakarta untuk memberdayakan para pengusaha kecil di sana agar dapat memanfaatkan Internet semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah menggunakan e-commerce, B2B transaction, pendidikan jarak jauh, telemedicine dll. melalui Internet di masa otonomi daerah mendatang.

Besar harapan saya agar kemudahan-kemudahan dapat diberikan kepada para pengusaha WARNET tsb dalam melakukan usahanya, karena Internet adalah sarana yang memungkinkan menaikan nilai tambah usaha daerah & sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM dalam berkompetisi bebas. Kegagalan dalam mendukung WARNET di daerah akan pada akhirnya memerosokan daerah tsb kedalam masa depan informasi yang lebih suram.

Setahu saya yang di tuntut oleh aparat PEMDA masih terbatas pada Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) & masih dalam batas wewenang PEMDA. Ada beberapa kejanggalan yang sempat dibicarakan teman-teman WARNET di mailing list asosiasi-warnet@egroups.com antara lain:

•	Ada pengusaha yang sudah mempunyai SITU untuk usahanya, pada saat membuka WARNET di tempat yang sama ternyata di minta untuk membuat SITU lagi.
•	Kurang jelas & kurang mudahnya prosedur perolehan SITU, akhirnya membuka peluang birojasa maupun aparat untuk bermain dengan jasa pembuatan SITU – pada akhirnya pengusaha harus menanggung biaya pembuatan SITU yang lebih besar (s/d 4x lebih besar) daripada yang tertera di kwitansi.
•	Internet & Warnet seringkali di samakan dengan usaha game dingdong – yang pada dasarnya lain sama sekali. Karena berbagai servis di atas Internet pada dasarnya merupakan bagian integral dari WARNET yang dicakup dalam Acceptable Usage Policy (AUP) yang di atur dalam RKM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Saya hanya ingin mengingatkan kita bersama bahwa berdasarkan PP 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pasal 2 ayat 1, ayat 3.17.aa dan ayat 3.17.bb menjelaskan secara eksplisit bahwa pengaturan sistem pertelekomunikasian nasional merupakan wewenang penuh pemerintah pusat.

Dalam PP 52/2000 pasal 14 ayat 1.c di jelaskan tentang keberadaan Warung Internet sebagai penyelenggara jasa jual kembali jasa telekomunikasi. Yang dijelaskan lebih lanjut dalam RKM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi oleh POSTEL dalam Bab III Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Pasal 88 yang secara eksplisit mengkategorikan Wartel & Warnet sebagai jasa jual kembali telekomunikasi dan dalam RKM Pasal 88 ayat 4 secara eksplisit tertulis “Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi tidak memerlukan izin.”

Tentunya ada kode etik (Acceptable Usage Policy – AUP) yang harus di taati oleh para penyelenggara jasa telekomunikasi internet termasuk WARNET yang secara eksplisit di tulis dalam RKM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 68 Ayat 3a. yaitu kode etik dalam penggunaan fasilitas Internet, meliputi :

1)	hak atas kekayaan intelektual;
2)	kerahasiaan dan keamanan informasi;
3)	pencemaran nama baik;
4)	hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia antara lain pornografi;
5)	kekerasan;
6)	perjudian;
7)	gangguan ke pengguna lain atau publik;
8)	kegiatan lain yang dinyatakan ilegal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagian besar peraturan yang saya acu di atas dibuat terbuka & transparan untuk di akses oleh masyarakat melalui Internet di beberapa situs Web, seperti:

	http://www.postel.go.id
	http://www.internews.or.id

Besar harapan saya, Bapak & aparat PEMDA di Medan dapat memfasilitasi pengembangan WARNET di Medan & Sumatera Utara agar perkembangan intelektualitas bangsa ini akan semakin baik dan memungkinkan kita untuk survive dalam kompetisi global sambil meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Internet.

Saya sendiri Insya Allah akan beberapa kali ke Medan dalam tahun 2001 ini untuk membantu memberdayakan masyarakat Medan dalam bidang Internet. Semoga hal ini akan dapat membantu perkembangan kota Medan maupun masyarakat Sumatra Utara umumnya. Insya Allah tanggal 13 Januari 2000 & 1 Maret 2000 saya akan mampir di kota Medan.

Atas perhatian & bantuan yang Bapak Berikan kami ucapkan banyak terima kasih. Jika dibutuhkan saya bersedia untuk terus membantu Bapak & aparat PEMDA Medan dan tentunya Masyarakat Medan pada umumnya.

Hormat saya,

Onno W. Purbo, Ph.D
onno@indo.net.id
FAX 021 420-4701
Anggota Dewan Penasehat – Asosiasi WARNET Indonesia (AWARI)
Anggota Dewan Pakar – Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL)
Anggota Dewan Pakar – Kopartemen Telematika KADIN Indonesia

Tembusan:
1.	Direktur Jendral Pos & Telekomunikasi (DITJEN POSTEL) – sasmito@postel.go.id.
2.	Direktur Jasa Telekomunikasi (POSTEL) – eman@postel.go.id.
3.	DITJEN ILMEA & Direktur Industri Elektronika INDAG – putu@dprin.go.id.
4.	Gubernur Sumatra Utara, Medan.
5.	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ditjen Pemerintahan Umum Daerah, Jl. Medan Merdeka Barat 7, Jakarta 10110.
6.	Mailing list asosiasi-warnet@egroups.com
7.	Mailing list telematika@egroups.com
8.	Mailing list mastel-e-commerce@egroups.com
9.	Mailing list itmasterplan@egroups.com