Naifnya Kenaikan Tarif Telkom Konsekuensi Kebijakan Monopoli

Onno W. Purbo

Naiknya tarif Telkom yang menurut versi Pemerintah (DIRJEN POSTEL cs) hanya sekitar 20+% sedang menurut masyarakat banyak yang membaca naskah KEPMEN sebetulnya kenaikan antara 300-2000+ % cukup memperlihatkan betapa naif-nya pengambil kebijakan di bidang telekomunikasi. Diskusi berat sebelah dapat di nikmati di mailing list Internet genetika@yahoogroups.com; karena Telkom & Pemerintah tidak bernyali untuk berdebat terbuka di publik Internet.

Jika kita telaah, terlepas dari masalah kebodohan perhitungan kenaikan tarif yang ada, penentuan tarif oleh pemerintah hanya perlu dilakukan di suasana usaha yang sifatnya monopoli. Pemerintah & DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat, memperjuangkan tarif yang sesuai dengan kepentingan rakyat banyak – bukan kepentingan operator. Padahal menurut UU36/1999 yang didukung PP52/2000, seharusnya tidak ada lagi monopoly operator Telkom & Indosat. Dalam logika sederhana, jika kompetisi diberlakukan di industri telekomunikasi – sebetulnya tarif akan menyesuaikan dengan ongkos produksi industri tersebut, tanpa perlu mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

Jika kompetisi industri telekomunikasi di Indonesia dibuka lebar,  saya berani bertaruh bahwa anak-anak muda di Telkom & Indosat akan dengan gagah berani melawan kompetitor mereka di Indonesia. Sialnya, para sesepuh, orang tua, pejabat & pengambil kebijakan old economy yang ada di POSTEL, DEPHUBTEL & TELKOM naga-naga-nya tidak berani berkompetisi bebas. Sebetulnya cukup memalukan melihat perilaku para orang tua & sesepuh dunia industri telekomunikasi yang kurang nyali, masakan mereka kalah dengan anak-anak muda pengusaha WARNET yang berjuang keras dibawah sana sampai berdarah-darah untuk memberikan servis akses Internet kepada masyarakat. Mereka berjuang & malahan sering di tindas oleh operator telekomunikasi & pemerintah sendiri (contoh kasus frekuensi 2.4GHz yang di ambangkan).

Saya pribadi lebih suka jika membuka kompetisi di industri telekomunikasi lebar-lebar sesuai dengan UU36/1999 & PP52/2000 yang sudah berlaku! Yang sialnya secara diam-diam malah di tunda terus peraturan pelaksanaannya. Saya yakin & banyak kalangan yakin seyakin-yakinnya, kita tidak perlu pusing berurusan dengan tarif lagi malah tarif akan menyesuaikan cost yang benar jika suasana kompetisi bisa di tata rapih.

Berbekal UU36/1999 & PP52/2000 saja, kompetisi industri telekomunikasi akan tetap berbahaya – karena di naskah legal tersebut tidak ada proteksi agar incumbant operator (Telkom) tidak membabat lawan-nya. Istilah keren-nya tidak ada competitive safegruard, jadi dengan kompetisi berbasis UU36/1999 & PP52/2000, Telkom bisa seenaknya saja melibat kompetitor-nya – contoh yang real saja sekarang adalah TelkomNet Instant yang terasa menyakitkan bagi ISP & WARNET, apalagi dengan kenaikan tarif di depan nanti.

Agar medan pertempuran menjadi tambah ramai, ada baiknya mengadopsi beberapa strategi kebijakan yang akan menginjeksikan menginjeksikan kompetisi bagi operator, melalui mekanisme seperti:

•	Facilities-based competition 
•	Unbundling of network elements 
•	Resale (terutama untuk membuka pemodal kecil untuk bermain, pada tingkat sederhana bisa berupa WARNET & WARTEL). Dibuat larangan tertulis agar operator tidak melakukan proses resale. Telkom & beberapa ISP sekarang ini membuka WARNET besar-besar di kampus & bisa merusak pasar kompetisi.
•	Pemberdayaan masyarakat – membentuk community radio, community televisi, community media dll.

Tentunya yang harus di wajibkan interkoneksi antar operator termasuk Internet Exchange dilakukan dengan baik, supaya level playing field terjamin. Di samping itu, perlu juga meninjeksikan beberapa competitive safe guards yang akan menjamin kompetisi yang level playing field terjadi, contohnya:

•	Outright Prohibition on Providing the Competitive Product or Service.
•	Separate Subsidiary Requirement.
•	Tariffing Requirements.
•	Accounting Separation.
•	Imputation Requirements.
•	Service Quality Reporting Requirements.
•	Resale Requirements.
•	Unbundling Requirements.
•	Comparably Efficient Interconnection Requirements.
•	Network Interface Disclosure Requirements.
•	Customer Proprietary Network Information Requirements.
•	Prompt and Sure Resolution of Disputes.

Pola WARTEL & WARNET perlu dikembangkan lebih jauh lagi, sebaiknya jangan menggunakan utangan seperti Bank Dunia, IMF, ADB – tidak perlu kita mengadakan LoI, MoU dll dengan badan-badan finansial dunia tsb yang lebih banyak menyusahkan bukan membantu, lebih baik memandaikan bangsa ini & mendorong investasi lokal yang kecil untuk masuk + bermain di industri jasa telekomunikasi Indonesia.

Bukan mustahil, jika mekanisme kebijakan yang bijak ini bisa di terapkan di Indonesia kita tidak perlu pusing, marah-marah  & susah-susah dengan masalah kenaikan tarif Telkom yang memalukan & memperlihatkan kenaifan regulator. Semoga.