Usaha Membentuk Cyberlaw di Indonesia

Onno W. Purbo

Atas usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan di DITJEN POSTEL, pada tanggal 12 Juli 2000 telah di adakan salah satu seminar di gedung Indosat lantai 4 yang cukup besar yang dihadiri 230+ peserta. Seminar tersebut membahas tentang kemungkinan pembentukan cyberlaw di Indonesia. Cukup seru untuk di simak karena ternyata pemahaman dunia cyber khususnya oleh para birokrat, para senior di dunia usaha, & senior dunia pendidikan sebetulnya masih sangat kurang. Hal ini tampak dari berbagai pertanyaan & tanggapan yang bermunculan. Agak memprihatinkan jika cyberlaw Indonesia di bentuk oleh orang yang kurang mengerti filosofi sosial, budaya & teknologi dunia cyber. Dasar dari keseluruhan cyberlaw ini adalah dua (2) hak azasi manusia seperti yang dikemukan oleh rekan Hinca Panjaitan dalam seminar tgl 12 Juli 2000, yaitu (1) hak akan akses informasi / pengetahuan dan (2) hak azasi untuk berkomunikasi.

Salah satu kesepakatan yang saya pikir akan sangat penting dalam seminar 12 Juli 2000, adalah semua proses akan dibuat transparan ke masyarakat Internet di Indonesia sehingga diharapkan kita bisa berpartisipasi aktif dalam membentuk kerangka hukum cyber di Indonesia. Minimal semua materi seminar cyber tgl 12 Juli 2000 akan di hosting di http://www.postel.go.id dengan mirror di http://www.apjii.or,id. Di Internet sendiri ada beberapa mailing list yang cukup aktif membicarakan masalah ini seperti telematika@egroups.com, mastel-e-commerce@egroups.com, doit@topica.com & warta-e-commerce@egroups.com. Saya sangat mengharapkan partisipasi para aktifitas dunia cyber untuk turut serta dalam proses pembentukan cyberlaw tersebut, karena jika para aktifis tidak aktif melakukan advokasi akhirnya dunia cyber Indonesia akan dikuasai oleh konsep-konsep yang salah & menggunakan paradigma lama. Istilah-nya dikuasi oleh old economy bukan knowledge / digital economy. Akan menarik cerita-nya karena pola lama, pola perwakilan, pola kepartaian menjadi dipertanyakan di dunia cyber. Semua ini karena dunia cyber memungkinkan semua orang untuk berinteraksi secara langsung melalui berbagai mailing list & situs Web – tanpa dibatasi dimensi fisik seperti dimensi ruang, dimensi waktu & birokrasi. Tanpa perlu pola perwakilan, pola kepartaian setiap orang mempunyai hak suara yang sama di dunia cyber.

Salah satu kerangka konsep cyberlaw yang terbaik yang ada di Indonesia dibuat oleh rekan-rekan dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Sdr. Edmon Makarim (Fakultas Hukum UI) & Sdr. Arrianto Mukti Wibowo (Fakultas Ilmu Komputer UI). Mereka adalah orang-orang muda yang potensial, hasil karya mereka bisa dilihat di Web http://www.geocities.com/amwibowo/ - sejak awal gerakan yang mereka lakukan, mereka telah melakukan transparansi proses. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar bagi pembentukan selanjutnya dari cyberlaw di Indonesia.

Perlu dimengerti bahwa cyberlaw yang dimaksud adalah written law (hukum tertulis) yang sifatnya horizontal. Hukum tertulis ini bertumpu pada mekanisme formal seperti pengadilan, hukuman yang dilakukan juga biasanya secara fisik bisa dirasakan apakah itu penjara atau denda.

Pada dasarnya ada 2 jenis hukum yang lain yang tidak dibahas yaitu unwritten law (konsensus masyarakat cyber) yang sifatnya horizontal biasanya merupakan kesepakatan masyarakat, apakah itu berupa acceptable usage policy (AUP), copyleft, GNU Public License, public domain, copy wrong dll. Proteksi jenis unwritten law menggunakan masyarakat itu sendiri sebagai pemroteksi, berbentuk hukuman sosial, pengucilan dll. Yang terakhir yang lebih berat adalah “Law” yang sifatnya vertikal ke pencipta manusia berupa normal, nilai dll. Pola reward & punishment yang digunakan lebih abstrak daripada hukum horizontal, disini masalah rizki & pahala akan terlihat sesuai dengan tingkat amal & ibadah seseorang. Dua hukum ini memang tidak akan saya bahas, akan tetapi perlu dipahami bahwa cyberlaw akan menganut pola minimalist yang akan meminimalkan written law dan lebih bertumpu pada unwritten law & norm / value.

Saya harus mengakui bahwa saya bukan ahli hukum, akan tetapi untuk kepentingan kemajuan lingkungan kehidupan di dunia maya Indonesia, pada kesempatan ini saya mencoba mereview kerangka cyberlaw yang dikembangkan oleh rekan-rekan di Universitas Indonesia, naskah lengkap-nya dapat dilihat lebih lanjut di situs Web milik rekan Mukti di atas. Jika tidak dibatasi maka keinginan membuat semua hukum comply dunia cyber yang tidak ada batasnya itu, akan tetapi secara realistis & praktis harus dilakukan secara bertahap & terfokus. Jika kita membaca di beberapa literatur di Internet seperti FCC US http://www.fcc.gov/ , Departemen of Commerce US, OECD G7 dll. maka akan tampak sekali bahwa e-commerce merupakan prioritas tertinggi yang harus di utamakan dalam membentuk dalam cyberlaw. Tentunya di samping e-commerce, masih ada masalah-masalah lain yang perlu diperhatikan di Indonesia khususnya misalnya keberpihakan untuk usaha kecil & menengah, rakyat kecil, dunia pendidikan agar rakyat Indonesia banyak menjadi pandai & menghilangkan kesenjangan informasi / pengetahuan.

Kerangka yang dibangun rekan-rekan UI saat ini memfokuskan pada digital signature sebagai salah satu kunci utama yang akan menjadi payung cyberlaw di Indonesia. Jika teknologi digital signature & infrastruktur public key yang saat ini ada di Internet seperti di Socket Secure Layer (SSL) dll menjadi legal di Indonesia dan dapat dijadikan barang bukti yang sah di pengadilan maka urusan yang lain akan menjadi lebih mudah. Seingat saya usulan rekan-rekan UI ini adalah mengusulkan sebisa mungkin melakukan adopsi perundangan yang ada untuk diaplikasikan ke Internet dengan bertumpu pada pola pembuktian digital yang di sahkan sebelumnya (misalnya melalui adanya digital signature). Aspek yang dibahas meliputi aspek hukum publik / pidana; aspek hukum perikatan yang menyinggung / melegalkan konsep Certificate Authority; aspek kontrak perdagangan internasional yang dapat mengacu pada UNCSIG, UNCITRAL & GUIDEC (General Usage for International Digitally Ensured Commerce) dari ICC; aspek pembuktian (acara) yang meliputi pembuktian dalam peradilan di Indonesia, pembuktian diluar badan peradilan (Alternative Dispute Resolution), juga tentang alat & barang bukti yang sah secara hukum; aspek asuransi e-commerce yang meliputi antara lain resiko sebagai objek asuransi, perlunya asuransi bagi perdagangan di Internet; aspek hukum perlindungan konsumen yang antara lain meliputi hak-hak konsumen, aspek perlindungan konsumen dalam penggunaan digital signature; aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi paten, copyright, trademark. Yang dilakukan oleh teman-teman di UI terutama adalah melakukan analogi antara hukum yang ada ke dunia cyber dengan memberikan kerangka digital yang perlu dibangun sehingga dianggap secara sah oleh hukum Indonesia.

Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat memberikan gambaran tentang usaha yang sedang berjalan. Saya pribadi amat sangat berharap rekan-rekan pembaca untuk dapat aktif berpartisipasi dalam mailing list telematika@egroups.com untuk mendorong sebuah cyberlaw yang menguntungkan bangsa  ini.