Regulasi Internet di Indonesia

Onno W. Purbo

Perlukan Internet di atur di Indonesia? ada baiknya kita merenungkan bersama beberapa pertanyaan ini – cukup murahkah Internet bagi kita? Dapatkah kita melakukan hubungan telepon melalui Internet sekarang ini? (walaupun teknologi tersebut telah tersedia). Dapat kita berdagang dengan mudah di Internet? Mengapa banyak domain *.com di Indonesia? mengapa mereka tidak menggunakan *.co.id? tentunya pertanyaan-pertanyaan ini hanya sebagian kecil dari keadaan Internet di Indonesia …..

Mungkinkah kita memperbaiki keadaan Internet di Indonesia? jawabannya tampaknya cukup positif (sangat mungkin). Paling tidak saat ini ada usaha dari DIRJEN POSTEL untuk mencoba membantu memudahkan dunia Internet melalui beberapa diskusi / workshop yang di arahkan menjadi KEPMEN / Regulasi Internet jika dirasakan perlu. Estimasi pelaksanaan waktu workshop adalah sekitar bulan September / Oktober 1999. Penyebaran informasi melalui halaman Web memang belum dilakukan. Saat ini diskusi dilakukan melalui mailing list Internet di regulasi-internet@itb.ac.id yang dapat dilanggan secara cuma-cuma dengan cara mengirimkan mail ke majordomo@itb.ac.id dengan isi berita “subscribe regulasi-internet” dan menjawab jawaban majordomo untuk authentikasi. Mudah-mudahan para pembaca & pengguna Internet yang berminat untuk menentukan arah Internet di Indonesia dapat berpartisipasi dalam diskusi-diskusi tersebut & barangkali menjadi bagian proses demokrasi dalam pengaturan negara. Rasanya belum pernah ada proses pembuatan regulasi yang melibatkan secara langsung masyarakat. Mudah-mudahan Internet dapat menunjukan bahwa proses demokratisasi sebetulnya tidak sulit dengan adanya teknologi informasi Internet.

Baiklah, sebelum melihat lebih jauh kerangka berfikir tentang regulasi Internet – ada baiknya kita melihat lebih dekat lagi - Sebetulnya siapa saja yang terlibat dalam perkembangkan Internet di Indonesia? paling tidak ada lima (6) entitas yang mempengaruhi perkembangan Internet di Indonesia, yaitu (1) pengguna Internet, (2) Internet Service Provider (ISP), (3) Internet Content Provider (ICP), (4) Penyelenggara Telekomunikasi (Telkom & Indosat), (5) Pemerintah dan terakhir (6) konsensus Internasional. Interaksi antar entity ini yang (dapat digambarkan dalam sebuah matrix) yang akan menjadi kunci proses identifikasi regulasi Internet.

Tidak semua interaksi antar entitas akan secara otomatis menjadi regulasi. Sebagian mungkin akan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan saja dari sisi norma / nilai-nilai (misalnya masalah agama, ketuhanan dll). Adapula hal-hal yang mungkin sebaiknya dilepaskan menjadi konsensus masyarakat / pasar, misalnya standarisasi teknologi Internet menggunakan TCP/IP, standarisasi penamaan domain dll. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu di dituangkan secara tertulis menjadi aturan tertulis, apakah itu merupakan ketetapan pemerintah (PP / KEPMEN), maupun undang-undang seperti UU Telekomunikasi. Perlu kita sadari bersama bahwa perubahan mendasar dari Konsensus Pasar, Regulasi, Aturan bahkan mungkin Normal / Nilai terjadi karena perbedaan platform tempat kita beranjak. Platform konvensional yang biasa kita gunakan saat ini sifatnya sangat lambat – informasi bergerak perlahan sekali. Berbeda dengan Internet dimana informasi dapat bergerak sangat cepat, hal ini akan mengubah berbagai asumsi dasar yang menjadi dasar consensus pasar, regulasi, aturan bahkan normal / nilai yang ada di masyarakat.

Isu apa saja yang perlu di atur bagi Internet di Indonesia? untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat  dari dekat interaksi antar entitas. Kebetulan sebagian diantara kami (Sanjaya, Bobby Nazief & saya)  sempat berdiskusi cukup mendalam tentang hal ini, kami berkesimpulan bahwa interaksi tersebut dapat digolongkan dalam lima (5) bagian besar, yaitu (1) masalah hukum / legal, (2) isi (content), (3) tarif, (4) penyelenggara telekomunikasi, dan (5) aspek sosial (seperti Masyarakat Informasi Indonesia / ISOC).

Agar regulasi internet dapat memfokuskan dirinya pada hal-hal yang berkaitan hanya pada Internet, maka hal-hal yang telah di atur melalui undang-undang / regulasi di Indoensia tidak akan diatur oleh regulasi Internet. Kami terus terang sangat berharap agar regulasi Internet tersebut dapat berpihak semaksimal mungkin kepada rakyat / pengguna Internet – secara sederhana kami berharap agar dengan adanya regulasi Internet tersebut semakin banyak orang di Indonesia yang dapat mengakses Internet dan menjadikan bangsa Indonesia menuju knowledge based society (seperti yang dicita-citakan dalam konsep Nusantara-21 http://n21.ac-id.net).

Mari kita melihat secara sepintas masing-masing aspek di atas. Dalam hal legal / hukum, tampaknya isu utama yang perlu difokuskan adalah Acceptable Usage Policy (AUP) yang merupakan konsensus / kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak yang ada (misalnya antara pengguna dan ISP). AUP sebaiknya ditanda tangani bersama & meliputi hal-hal seperti abuse, privacy right, hak akses (mungkin hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia), hak konsumen, hak cipta, kesepatan bisnis / hukum dagang, pornografi, public disruption dan keamanan. Masalah yang akan cukup pelik adalah dari sisi penanaman modal asing ke dunia Internet Indonesia – walaupun sebagian dari kami tampaknya lebih cenderung untuk mengadopsi mekanisme PMA yang ada saat ini agar tidak perlu dilakukan mekanisme-mekanisme tambahan.

Dalam hal isi (content), secara umum tampaknya tidak akan terlalu banyak aturan yang perlu diterapkan. Hal ini juga tampak dengan kemudahan SIUP bagi media masa saat ini. Hal yang penting untuk di diskusikan adalah kedudukan / tanggung jawab dari ISP sifatnya adalah pembawa isi (content) & apakah ISP perlu bertanggung jawab atas isi (content) yang dibawanya atau tidak? Kami terus terang cenderung untuk menjawab tidak. Tanggung jawab content mungkin ada baiknya di bebankan kepada content provider dan pengguna Internet melalui berbagai mekanisme Internet Rating yang ada saat ini.

Dalam hal tarif secara de-facto di lapangan sebetulnya tarif Internet yang berlaku sekarang ini sebetulnya sudah cukup kompetitif karena adanya 40+ ISP yang beroperasi di Indonesia. Pematokan tarif  (price cap) untuk jasa ISP-nya sendiri tampaknya tidak terlalu perlu dilakukan. Justru pematokan tarif (price cap) mungkin perlu dilakukan bagi Telkom / Indosat yang sifatnya monopoly sekarang ini, agar menjadi mudah & murah bagi ISP untuk melakukan interkoneksi. Hal lain yang mungkin dilakukan bagi Telkom / Indosat bagi ISP adalah tarif dari unbundling network element mereka supaya secara transparan setiap ISP dapat meminta jasa spesifik dari Telkom / Indosat. Sebagian dari masalah tarif ini tampaknya perlu di tuangkan dalam bentuk regulasi dari pemerintah.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi tampaknya merupakan hal yang paling pelik di antara semua isu yang ada. Dalam beberapa hal tampaknya perlu di tuangkan dalam aturan pemerintah. Beberapa hal penting yang perlu di atur misalnya masalah Internet Governance di Indonesia misalnya masalah domain yang saat ini dikelola oleh IDNIC, perlu sekali dilakukan secara lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat (apakah itu melalui pemerintah atau tidak). Ide lain yang muncul antara lain adalah supaya semua teknologi baru yang dijalankan di Internet sebaiknya tidak di regulasi terlebih dulu, baru nanti kalau ada tanda-tanda ke arah negatif dibuat regulasinya. Isu lain yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana menyelamatkan para ISP dari kompetisi tidak sehat dari penyelenggara telekomunikasi, misalnya anti-dumping, cross-subsidi, interkoneksi yang harus terbuka, internet exchange, peering agreement dll. Hal ini perlu dituangkan dengan jelas dalam peraturan pemerintah agar dapat melindungi pengguna Internet maupun ISP-nya.

Tentunya apa yang saya tuangkan dalam tulisan ini merupakan sebagian kecil dari apa yang terjadi dalam regulasi Internet di Indonesia. Saya sangat menyarankan bagi rekan-rekan pembaca yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut untuk berinteraksi dengan kami di regulasi-internet@itb.ac.id, maupun mempelajari bahan-bahannya melalui http://www.fcc.gov atau dari CRTC Canada.