Membuat Akses Tidak Berharga – Nilai Pada Content

Onno W. Purbo

VoIP barangkali merupakan fenomena awal yang di rasakan langsung oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi bahwa teknologi memungkinkan kita untuk membuat infrastruktur lebih effisien dan membuat harga yang lebih murah & terjangkau oleh masyarakat banyak. Harga SLJJ & SLI dapat di banting menjadi 1/5 s/d 1/8 dari biaya SLJJ & SLI yang normal diberikan penyelenggara jaringan. Penyelenggara tetap untung, aksesibilitas menjadi lebih banyak bagi rakyat banyak.

Jika kita kembangkan lebih lanjut pola fikir / konsekuensi perkembangan teknologi maka akan ada banyak hal yang akan terjadi, misalnya:

•	Pernahkah kita berfikir bahwa akses Internet sebetulnya dapat di tekan sangat rendah hingga mencapai Rp. 4000-5000 / bulan / orang untuk akses Internet 24 jam? Artinya biaya akses bisa di tekan kurang dari US$1 / bulan / orang. Hal ini sudah terjadi di beberapa universitas seperti UNPAR di Bandung. Bahkan biaya tersebut bukan mustahil bisa menjadi NOL jika pola cross subsidi dari sisi content dapat dilakukan – seperti yang terjadi di dunia televisi pada hari ini; untuk menonton televisi sangat jarang sekali kita harus membayar kecuali kabel TV.

•	Kondisi akses Internet murah di atas sangat mungkin terjadi terutama di dunia pendidikan karena di share dengan jumlah massa yang cukup besar. Bahkan SMKN1 Ciamis dengan nekad saat ini memberikan akses e-mail ke semua siswanya se harga Rp. 1000 / bulan / siswa untuk unlimited akses ke e-mail di Internet. Jelas ini jauh lebih murah daripada mengirimkan surat maupun FAX menggunakan metoda konvensional.

•	Saat ini beberapa kelompok Warung Internet di beberapa kota mengembangkan sendiri Metropolitan Area Network (MAN)-nya yang mengkaitkan beberapa WARNET di beberapa kota besar di Indonesia menjadi sebuah kesatuan jaringan pada kecepatan 2-11Mbps. Konsorsium WARNET ini kemudian urunan sambungan jarak jauh ke Internet secara bersama-sama agar beban biaya menjadi terasa lebih murah. Bukan mustahil biaya akses Internet per jam melalui WARNET dapat di tekan ke bawah Rp. 5000 / jam dari standar yang sekarang sering digunakan.

•	Teknologi semakin hari semakin canggih & semakin murah – membangun infrastruktur telekomunikasi menjadi sangat mudah & murah terutama menggunakan teknologi wireless. Bukan mustahil akan terbentuk jaringan-jaringan RT/RW-Net, kecamatan-net, kabupaten-net – metoda & pola interkoneksi menjadi isu penting selain policy & regulasi yang menaungi playing field yang dibangun.

•	Dengan banyaknya operator konsep interkoneksi fisik harus berkembang menjadi interkoneksi di level yang non-fisik. Beberapa contoh interkoneksi yang tampaknya belum berkembang di rancangan kepmen yang ada antara lain interkoneksi internet (level IP), bandwidth / time exchange (di VoIP) dan masih banyak lagi interkoneksi (konsep barter) yang mungkin terjadi di layer aplikasi.

Jika di perhatikan baik-baik maka konsep ini sebetulnya lebih mengarah kepada konsep swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur (community based infrastructure). Memang konsep ini agak berbeda dengan konsep yang banyak di acu di berbagai UU, PP, KEPMEN telekomunikasi yang ada sekarang. Jelas bahwa infrastruktur swadaya masyarakat biasanya lebih murah dari infrastruktur yang di sediakan secara profesional oleh operator. Kira-kira sama lah kalau kita di dunia perumahan, rumah real estate yang di bangun oleh developer / pengembang biasanya akan lebih mahal di bandingkan dengan rumah yang dibangun secara swadaya masyarakat.

Pada tingkat yang lebih praktis, saya coba menggambarkan sebuah skenario - apakah mungkin di Indonesia ada sambungan telepon lokal, SLJJ, SLI yang gratis tidak perlu membayar se-sen-pun? OK lah sulit untuk sesuatu yang gratis – tapi kalau biaya sambungan Internet + Telepon per bulan hanya Rp. 10-20.000 / bulan apakah itu bukan sebuah terobosan besar? Coba bayangkan bagaimana dampak yang di timbulkan dengan murahnya akses Internet maupun SLJJ, SLI tsb pasti akan membuat heboh seluruh negeri ini …. Barangkali sebagian besar pembaca akan mengatakan Onno gila barangkali ….

Gilakah Onno? Tampaknya tidak terlalu gila …. Coba bayangkan sebuah lembaga pendidikan (anggaplah jumlah siswa sekitar 700-1000); bayangkan sebuah universitas (jumlah mahasiswa sekitar 10-15.000); bayangkan sebuah RT/RW ; sebuah kampung (rata-rata 300-1000 kepala rumah tangga) – kalikan jumlah tersebut dengan Rp. 10-20.000 / bulan / orang atau / kepala rumah tangga. Anda akan kaget sendiri dengan angka yang di peroleh bahwa ternyata amat sangat besar sekali dan lebih dari cukup untuk menarik sambungan multimedia kecepatan tinggi ke lokasi tersebut. Contoh universitas dengan 10.000 mahasiswa x Rp. 10.000 artinya setiap bulan terkumpul uang Rp. 100 juta, padahal biaya leased line kecepatan tinggi hanya Rp. 10-20 juta / bulan – sisa uang cukup untuk digunakan membangun infrastruktur LAN di dalam kampus. Hal yang sama akan terjadi untuk sekolah, RT/RW, kompleks perumahan, kompleks perkantoran, kampung dsb …. Di situ seninya gotong royong di dunia teknologi informasi – segala sesuatu menjadi lebih murah karena beban biaya di tanggung oleh banyak orang.

Nah sekarang kita lihat kondisi per telepon-an di berbagai institusi, kantor, sekolah, universitas dll. – hampir pasti kalau ada beberapa telepon akan ada jaringan telepon lokal yang di sambungan ke PABX sederhana. Biasanya jaringan ini tidak ada pulsa lokal-nya.

Bayangkan sekarang, kalau kita tambahkan card-card di komputer-komputer yang tersambung di sekolah, di kampus, di RT/RW-net, di kompleks perumahan, di kompleks perkantoran – supaya saluran telepon di PABX lokal di tempat-tempat tersebut bisa masuk ke komputer. Card tsb dapat dengan mudah di peroleh melalui Internet misalnya melalui portal internet telepon di http://www.pulver.com atau yang eceran untuk satu saluran di http://www.quicknet.net.

Apa yang terjadi sekarang? Semua telepon di PABX tersambung ke Internet dan bisa bicara satu dengan lainnya tanpa melalui saluran telkom & indosat sama sekali. Semua biaya SLJJ & SLI ya sudah di bayarkan dengan biaya Rp. 10-20.000 / bulan tadi. Biaya Rp. 10-20.000 / bulan tersebut sudah termasuk biaya operasi & biaya untuk mengembalikan modal investasi dari peralatan yang digunakan.Tidak percaya juga? Coba saja hitung ulang sendiri …

Bottom line dari semua penjelasan di atas sebetulnya sangat sederhana sekali – community based infrastructure bisa menjadi suprastruktur / fondasi yang akan menentukan gerakan pembangunan infrastruktur telekumunikasi di Indonesia. Harga infrastruktur telekomunikasi bisa jadi menjadi murah sekali harganya – bahkan hampir tidak ada harganya.

Seni yang harus kita kembangkan kemudian adalah bagaimana mengubah paradigma bangsa ini agar dapat memanfaatkan infrastruktur yang semakin murah ini untuk kegiatan yang produktif bukan sekedar konsumtif saja. Fokus harus diberikan pada content & pengetahuan. Universal Service Obligation (USO) harus memfokuskan diri pada dunia pendidikan – relakan 20.000-an saluran untuk akses Internet bagi sekolah & lembaga pendidikan tinggi secara murah; rasanya bukan sebuah pengorbanan yang terlalu berat bagi operator yang memiliki jutaan saluran sambungan.

Making access inexpensive  – Value on content

Onno W. Purbo

VoIP is an early phenomenon with a direct implication on telecommunication infrastructure. It clearly shows that technology will enable us to provide low cost & efficient infrastructure affordable by the public. Long distance charges can be slashed down by 1/5 up to 1/8 of the normal charges, thus, infrastructure is more accessible by common people.

Let loose our imagination, consequences of various development of information & telecommunication technology leads to various fascinating scenarios, such as:
 
•	Have we ever think that Internet access can be pushed down as low as Rp. 4000-5000 (less than a dollar) / month / person? It is a reality in several universities in Indonesia such as University of Parahyangan (UNPAR) in Bandung. In some cases, it may be possible to get a ZERO access cost if cross subsidy from content services can be provided – this scheme is known in television media today.

•	Low cost Internet access is very much feasible in education sector in which the cost is shared by large mass. As a real example SMKN1 Ciamis takes a significant risk by providing an unlimited e-mail access to their students at Rp. 1000 (close to 10 cents) / month / students. By any standards, it is much cheaper than any conventional methods for delivering mail or FAX.

•	In several cities, groups of Internet café (WARNET) is now developing their own low cost wireless Metropolitan Area Network (MAN) at 2-11 Mbps. Consortium of these WARNETs are sharing the cost for long distance satellite of fiber optics charges – thus the overall charges can be nailed down and pushing the cost to end users to lower than the normal standard tariff, i.e. Rp. 5000 (approx. $0.5) / hour.

•	With the current advancement in Information technology deploying a telecommunication infrastructure can be performed easily and cheaply specially using wireless technology. Not too surprising if we see community based networks in the future, such as, RT/RW-net, kecamatan-net, kabupaten-net – methods & interconnection scheme will be the main issue as well as policy & regulation to keep the playing field level.

•	With many operators in field, the old model of physical interconnection must be expanded towards more complex interconnection model in non-physical level. For example, within the draft KEPMEN there is no model for interconnection at IP level (Internet Exchange), bandwidth & minute exchange (in VoIP) as well as many other interconnections at application layer which is mostly based on barter agreements.

If we look at more closely on most of the concepts / schemes it is clearly that technological advancement pushing towards the development community based infrastructure. A totally different concept that implemented by various law & regulation in Indonesia, as most of the law & regulation adopt a separation between operators and users; while in community based infrastructure the users is also the developers as well as the operator if the infrastructure. Backed by the advancement of the information technology, community based infrastructure concept in return leads to a much lower cost of operation of the whole system.

In practical level, let us image a scenario – would it be possible to have an infrastructure in which all local calls as well as long distance calls are free no cost necessary? No cost & free may be impossible – how about 24 hours internet connection + telephone charges at Rp. 10-20.000 / month for all Indonesian people? Would it be a significant contribution to the country? Let us image what kind of chaos can be made by having such low cost telecommunication charges  …… some may say Onno is a little bit crazy  …

Is Onno really crazy as he looks? Let us focus on a school with 700-1000 students; a university with 10-15.000 students; a village with 300-1000 families – multiply the number of person with Rp. 10-20.000 / month / person. The number will be surprisingly high & sufficient for providing high speed dedicated 24 hours link to Internet. The amount of money most of the time larger than the necessary cost for providing Internet access; the remaining fund can be than used for returning the investment in computer equipments. That would be the basic art in information technology world – everything would be lower & cheaper when all burden is  taken care by mass of people.

Let us exercise different scenario, many of institutions, offices, schools, universities have its own local telephone systems integrated into PABX. No fee for calls within these networks. Image, we add a gateway with VoIP card + 24 hours link to the Internet to these networks thus all outgoing calls outside these private network can be re-routed into the Internet by bypassing all conventional long distance charges. In simple terms, all calls local & long distance is now only Rp. 10-20.000 / month (flat rate)! It includes operational cost as well as reserve funding for getting the investment back. If you don’t believe it – I suggest to re-calculate carefully my above scenario. Detailed information on the VoIP technology can be downloaded from VoIP portal at http://www.pulver.com or for a single gateway a simple PC based card from http://www.quicknet.net can be used.

The bottom line of the above explaination is simple – if allowed by the regulation a community based infrastructure can be a suprastructure / foundation that will drive the development of telecommunication / telematics infrastructure in Indonesia. Cost of telecommunication infrastructure can be pushed to be lower in some cases closer to no cost.

As a regulation it would be an art in itself to shift the paradigm of Indonesian people to use the infrastructure for something useful (productive) and set aside consumptive behavior. Focus should be placed on content & knowledge. Paradigm used in universal service obligation (USO) should be focused on educational sector – give away at low cost 20.000 lines for these educational institutions in Indonesia; I think it would be a high burden for a telecommunication operator with millions of lines. Rewards will be granted years to come after the operators invest on their good deeds.