Komentar April 7, 2003
Onno W. Purbo
Terhadap RUU Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik

Semua komentar saya akan dibuat publik, tidak akan di tutupi kepada siapapun yang ingin membaca / mengutip.

Komentar secara umum

•	RUU ini tampaknya tidak membahas sama sekali kasus pencurian kartu kredit? Atau saya salah / tidak membaca-nya? Mohon di jabarkan dengan lebih jelas mekanisme hukum supaya dapat dengan mudah menjerat Carder. Karena carder justru yang pada hari ini sangat dominan & sangat merusak citra Indonesia.

•	Membaca secara sepintas RUU yang ada, justru carder akan sangat sulit di tangkap berdasarkan RUU ini. Karena pihak / system yang harus membuktikan kesalahan carder akan sangat susah memenuhi per syaratan yang di berikan di RUU tsb. Banyak chain / rantai distribusi informasi yang harus di instalasi / di set sesuai dengan persyaratan yang dilakukan oleh RUU ini, kebanyakan infrastruktur di Indonesia tidak memenuhi persyaratan tsb.

•	RUU ini tampaknya masih berasumsi bahwa pemerintah Indonesia superpower & serba bisa, ada kecenderungan agar pemerintah mengambil alih tanggung jawab yang besar. Sialnya yang terjadi dilapangan pemerintah lebih sering bermain power (bedil & kekuasaan) daripada memberdayakan rakyat / memfasilitasi pembangunan untuk kemajuan rakyat. Ini yang terjadi di dunia saya, di dunia internet.

Beberapa komentar pasal per pasal

Pasal 1(16)
Certificate Authority tampaknya di terjemahkan menjadi penyelenggara tanda tangan elektronik? Hati-hati bisa mensimplifikasi fungsi certificate authority! Karena certificate authority bukan digital signature service.

Pasal 1(21)
Digital Signature (tanda tangan elektronik), dibangun menggunakan proses hash dari dokumen yang dikirim dan di encrypt menggunakan private / public key. Kalimat “terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain” bisa rancu; secara teknik kalimat seharusnya “terasosiasi pada sebuah sertifikat digital”.

Pasal (21)
Bagaimana dengan teknologi biometric?

Pasal 1(22)
Teknologi informasi bukan hanya memproses informasi, tapi juga pengetahuan  ..

Pasal 3(a)
Konsekuensi kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah harus adanya solusi untuk memecahkan kesenjangan / digital divide. Apakah kebijakan yang ada mampu & terbukti di lapangan mampu melakukan bridging dari digital divide?

Pasal 4(3)
kata-kata “dipertanggungjawabkan” tampaknya perlu diganti menjadi “dipercaya”? Dalam transaksi elektronik rasanya “dipercaya” lebih tinggi tingkatnya daripada “dipertanggungjawabkan”.

Pasal 5
Asli dapat di artikan Satu Satunya oleh orang awam biasa. Sedang di dunia elektronik, asli dapat berupa copy / salinan.

Pasal 7
Yang tertulis di pasal 7 adalah syarat minimum bukan maksimum, perlu di ketahui bahwa informasi / hak tersebut masih dapat di curi orang jika tidak di lakukan pengamanan seperlunya.

Pasal 8
Pasal 8 mungkin tidak dapat dipenuhi bila (1) terjadi mekanisme Mail Exchanger (MX), (2) mekanisme proxy, (3) akses melalui Network Address Translator (NAT), adanya (4) redirect oleh firewall / proxy, belum lagi semua packet harus melalui banyak router & switch sebelum sampai ke tujuan.

Pasal 10
Semoga menyadari bahwa teknologi yang di ajukan / menjadi dasar di pasal 7 & 8 masih dapat di hack.

Pasal 11
Semoga menyadari bahwa tanda tangan digital bukan tanda tangan yang di scan!

Pasal 12
Semoga menyadari bahwa tanda tangan digital bukan tanda tangan yang di scan!

Pasal 13
Semoga kita sadar bahwa seseorang / sebuah badan hukum dapat memiliki banyak tanda tangan elektronik / digital.

Pasal 13 (e)&(f)
Penggunaan kata “cara tertentu” secara teknik sangat membuat saya tidak confortable.

Pasal 13(f)
“Tertentu” dibuang satu? Salah ketik.

Pasal 15(1)
	Bisa berbahaya & agak aneh kalau singing di lakukan oleh certificate authority.

Pasal 16
Batas negara menjadi tidak relevan di dunia informasi & komunikasi. Apakah kita akan tetap ngotot dengan keharusan berada di wilayah Indonesia?

Pasal 19
Yang ditulis dalam pasal 19 adalah syarat minim, bukan maksimum. Hati-hati dengan kondisi pasal 19 informasi dapat dibaca dengan mudah oleh banyak orang.

Pasal 20
Bisa bermasalah dengan adanya pasal 16.

Pasal 21
Mempunyai masalah yang sama dengan pasal 8.

Pasal 25(3)
Proses manipulasi sebuah electronic agent harusnya cukup mudah dilakukan & dapat dibaca-baca di http://packetstormsecurity.org.
Pasal 28(1)
Kalimat “sebagaimana mestinya” dapat ditafsirkan macam-macam, bagaimana kalau system sedang di hack! System akan beroperasi sebagaimana mestinya, akan tetapi informasi akan habis di hack semua  …

Pasal 29(1a)
Log dapat dengan di manipulasi untuk menghilangkan jejak (cover track), semoga tidak ada yang jalankan back door. Hal lain yang perlu diperhitungkan, log perlu di simpan berapa lama?

Pasal 29(1b)
Perlu di sadari bahwa default instalasi sebuah system tidak memenuhi syarat yang diberikan di pasal 29(1b), perlu proses edukasi yang lumayan berat untuk memenuhi syarat pasal 29(1b) kalau memang mau di garap serius. Jika hal ini tidak dilakukan akan banyak kasus yang akhirnya tidak bisa di sidangkan karena syarat tersebut tidak di penuhi.

Pasal 30(2)
Sama dengan komentar pasal 29(1a) & (1b), apalagi jika ini dilakukan oleh perorangan akan membuat beban yang sangat berat kepada orang tersebut. Karena memang tidak gampang untuk memenuhi syarat  yang diberikan di pasal 30(2a) & (2b).

Pasal 32
Bagaimana dengan secondary level domain? Bagaimana dengan policy domain? Perasaan PP yang ada semua ketinggalan jaman, tapi sebaiknya memang tidak di atur pemerintah, karena pemerintah biasanya tidak memiliki kemampuan teknik yang memadai di bidang IT.

Pasal 33
Pasal ini sangat subjektif & berasumsi semua orang membutuhkan perlindungan HAKI. Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan mekanisme HAKI, saya tidak percaya dengan copyright. Tapi saya tidak menghalangi seseorang / lembaga yang ingin menggunakan copyright.

Pasal 34
Apa hubungannya sandi akses (password?) dengan rahasia dagang (trade secret?).

Pasal 37(2)
Apa bedanya pengadilan niaga & pengadilan perdata / hukum perdata? Maaf saya awam soal hukum.

Pasal 43
Kalimat “pemerintah membina” dalam kenyataan di lapangan tidak terjadi, pemerintah memiliki kemampuan SDM & pengetahuan yang amat sangat terbatas bahkan cenderung terbelakang di dunia IT. Pembina harusnya lembaga / orang yang memiliki kemampuan yang baik dan dapat di percaya oleh masyarakat.

Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah melakukan keresahan dengan cara melakukan sweeping, penangkapan, menyitaan – paling tidak itu yang terjadi di komunitas pengguna WiFi di Indonesia. Itu adalah contoh yang di lakukan oleh POSTEL / Balai Monitoring & Dinas Perhubungan yang berakibat sangat destruktif pada perkembangan Internet di Indonesia.

Pasal 44
Kenyataan di lapangan, dengan adanya lembaga peran serta masyarakat yang di sahkan oleh presiden justru akan menambah distorsi di masyarakat. Susah memang berada di dunia nyata yang masih menganut struktur, dunia cyber / dunia informasi tidak mengenal struktur, tapi lebih mementingkan fungsi. Silahkan dibaca buku “Filosofy Naif Kehidupan Dunia Cyber”.

Pasal 45
	Kalimat “undang-undang in” harusnya “undang-undang ini”, salah ketik.

Pasal 53
	Apa yang dimaksud dengan “komputer yang dilindungi negara”?.