RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI  PERHUBUNGAN

NOMOR : KM

TENTANG
PENGGUNAAN INTERNET WIRELESS
UNTUK KEPERLUAN AKSES DATA

MENTERI PERHUBUNGAN

Versi:
	Onno W. Purbo
	CopyLeft
	November 11, 2004

Menimbang	: 
1.	Bahwa penggunaan teknologi wireless untuk keperluan akses data, dapat mempermudah dan memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.

2.	Bahwa beberapa pita/kanal spektrum frekuensi radio telah dimanfaatkan terlebih dahulu untuk keperluan DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI;

3.	Bahwa perlu kemudahan mekanisme perijinan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Internet swadaya masyarakat Indonesia tanpa tergantung investasi asing, tanpa utangan Bank Dunia, tanpa utangan IMF, dengan menggunakan teknologi Internet Wireless pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5 GHz untuk infrastruktur Internet luar ruangan.

4.	Bahwa agar terciptanya suatu keadaan yang hamonis dengan tidak terjadi saling inferensi yang merugikan (harmful interference) pada penggunaan pita/kanal spektrum frekuensi radio untuk keperluan akses data, maka perlu diatur pengggunaannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

5.	Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, dipandang perlu menetapkan penggunakan  frekuensi 2,4 GHz (2400-2497 MHz), 5,2 GHz (5150-5350 MHz), 5,8 GHz (5470-5825 MHz) untuk keperluan akses data dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Mengingat :
1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio Radio dan Orbit Satelit  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

6.	Keputusan Presiden  Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi radio Radio Indonesia;

8.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

9.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTRI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN ISM DAN UNII BAND UNTUK KEPERLUAN INTERNET WIRELESS

BAB 1
UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.	Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;
2.	Internet Wireless adalah Internet tanpa kabel, menggunakan standard IEEE 802.11 atau IEEE 802.16, pada band 2.4GHz dan 5GHz.
3.	Frekuensi 2,4 GHz adalah meliputi 2400 - 2483,5 MHz.
4.	Frekuensi 5 Ghz adalah meliputi 5150 - 5350 MHz, dan 5470-5825 MHz.
5.	Sel jaringan Internet Wireless adalah satu wilayah yang di berikan servis oleh sebuah Access Point Internet Wireless.
6.	Akses Data adalah Akses Internet, yang tergantung wilayahnya, meliputi, Wide Area Network (WAN), Metropolitan Area Network (MAN) atau Lokal Area Network (LAN);
7.	Penggunaan bersama (sharing) adalah penggunaan pita/kanal frekuensi radio secara bersama pada tempat dan atau waktu dan atau teknologi secara harmonis dengan tidak mengakibatkan interferensi yang saling merugikan;
8.	Efective Isotropically Radiated  Power (EIRP) adalah daya pancar efektif isotropik yang ditentukan pada keluaran antena;
9.	Izin Kelompok (class licence) adalah izin penggunaan suatu jenis perangkat telekomunikasiyang meliputi izin frekuensi radio melekat dalam  sertifikasi alat dan perangkat alat dan perangkat telekomunikasi.
10.	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang dibayar oleh setiap penggunaan frekuensi radio;
11.	Penggunaan di dalam ruang (indoor) adalah pemakai station radio dimana sinyal radio yang berkomunikasi berada dalam ruang.
12.	Penggunaan di luar ruang (outdoor) adalah: pemakai station radio dimana sinyal radio yang berkomunikasi berada diluar ruang.
13.	Pengguna Internet Wireless adalah pengguna frekuensi 2.4GHz dan 5GHz tanpa perlu lisensi / ijin, dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.
14.	Biaya Hak Pengunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar setiap penguna Frekuensi Radio.
15.	Komunitas Internet Wireless adalah para pengguna Internet Wireless dalam radius 3-8 km yang harus melakukan saling berkoordinasi untuk mengurangi gangguan Interferensi.
16.	UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit setempat;
17.	Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai badan Eksekutif Daerah;
18.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 2
1.	Penggunaan perangkat Wireless Internet untuk akses data dapat digunakan di pita-pita frekuensi ISM sebagai berikut:
a.	2400 - 2483,5 MHz;
b.	5150 - 5350 MHz;
c.	5725 - 5825 MHz.

2.	Penggunaan frekuensi 2,4 GHz  dan 5 GHz dapat dipergunakan untuk aplikasi diluar ruang (outdoor) dan atau didalam ruang (indoor).

3.	Selain pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan pita frekuensi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat.

Pasal 3
1.	Pengunaan Wireless Internet untuk Akses Data pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5 GHz di lakukan secara bersama (sharing) dengan pembatasan teknis untuk mengurangi gangguan interferensi.

2.	Pengguna Wireless Internet untuk Akses Data pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz wajib melakukan pendaftaran pada Pemerintah Propinsi  tanpa di pungut biaya pendaftaran.

3.	Pengguna Wireless Internet untuk Akses Data pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz tidak perlu izin (unlicensed) dari Direktur Jenderal, dan tidak perlu membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

Pasal 4
Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio bagi pengguna Wireless Internet untuk keperluan akses data pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz di perhitungkan dengan Index Bandwidth (Ib) dan Index Power (Ip) dengan nilai NOL.

Pasal 5
1.	Izin stasiun radio pengguna eksisting yang mencakup pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz yang diterbitkan Direktur Jenderal masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa waktu izinnya.

2.	Stasiun DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI untuk keperluan Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz tidak akan di perpanjang ijin penggunaan frekuensinya.

3.	Pemerintah tidak akan mengeluarkan ijin baru atau perpanjangan ijin untuk Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz.

4.	Stasiun DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI untuk keperluan Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz harus migrasi ke band lain, dengan memperhatikan: 

a.	Biaya investasi peralatan untuik migrasi di band yang baru akan di kompensasi, misalnya, di pertanggungkan sebagai pajak badan di tahun selanjutnya atau di potong dari kewajiban pembayaran BHP di alokasi frekuensi yang baru.
b.	Proses Migrasi ke band lain harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal satu (1) tahun dari tanggal keputusan ini.

Pasal 6
1.	Penggunaan perangkat Wireless Internet untuk keperluan akses data dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap pengguna frekuensi lainnya.
b.	Tidak akan mendapatkan jaminan proteksi atas gangguan interferensi dari pengguna frekuensi lainnya.
c.	Wajib mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

2.	Dalam hal penggunaan Wireless Internet untuk akses data pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz wajib menggunakan perangkat yang memenuhi standard IEEE 802.11 atau IEEE 802.16.

3.	Tidak perlu sertifikasi perangkat Wireless Internet untuk akses data pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz oleh Dirjen POSTEL jika menggunakan standard IEEE 802.11 atau IEEE 802.16.

4.	Perangkat Wireless Internet untuk akses data pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz yang telah di sertifikasi oleh negara yang menandatangani Mutual Recognition Agreement MRA dapat langsung di gunakan tanpa sertifikasi dari Pemerintah.

5.	Pemerintah cq Direktorat Jendral POSTEL mengumumkan kepada publik semua peralatan pada frekuensi 2.4GHz dan 5 GHz yang tidak memenuhi standard IEEE 802.11 dan IEEE 802.16. 

6.	Gangguan elektromagnetik dan fisik karena pelanggaran ketentuan teknis termasuk pelanggaran Pasal 38 Undang Undang 36 Tahun 1999 dapat di kenakan denda sampai dengan 600 juta rupiah dan atau penjara enam (6) tahun sesuai Pasal 55 Undang Undang 36 Tahun 1999.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS
PENGGUNAAN WIRELESS INTRENET UNTUK
KEPERLUAN AKSES DATA

Pasal 7
Ketentuan teknis penggunaan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz untuk keperluan akses data adalah sebagai berikut :

1.	Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) maksimum:
a.	Untuk penggunaan di luar ruang (outdoor) untuk layanan dari satu titik ke banyak  titik (Point To Multi Point) sebesar 1 Watt (30 dbmW).
b.	Untuk penguna di luar ruang (outdoor) untuk layanan dari titik ke titik (Point to Point) sebesar 4 watt (36.02 dbmW).
c.	Untuk penggunaan di dalam  ruang (indoor) sebesar 0.4 Watt (26 dbmW).
2.	Komunitas pengguna Wireless Internet di bebaskan untuk mengurangi Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) maksimum pada wilayah yang kepadatan penggunanya tinggi.
3.	Untuk kepentingan Monitoring, penyelenggara Access Point Internet Wireless di wajibkan membroadcast Sub Station Identification (SSID).

Pasal 8
Ketentuan Unlicensed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:
1.	Setiap statiun Internet Wireless di luar ruang (outdoor) mempunyai hak yang sama, dan harus tahan terhadap interferensi dari stasiun Internet Wireless yang lain yang beroperasi kemudian.
2.	Pengguna Internet Wireless harus melakukan koordinasi disain jaringan Metropolitan Area Network Internet Wireless dalam radius 3-8 km dengan komunitas Internet Wireless dalam radius tersebut dan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi gangguan interferensi bagi komunitas Internet Wireless dalam radius tersebut.
3.	Koordinasi menuju kesepakatan harus dilakukan antara pendatang baru Internet Wireless dengan komunitas pengguna lama Internet Wireless.

Pasal 9
Setiap pengguna Internet Wireless wajib berkoordinasi dalam semangat kerjasama guna mengatasi suatu gangguan maupun untuk perencanaan operasionalnya

Pasal 10
Komunitas pengguna Internet Wireless di bebaskan melakukan konfigurasi jaringan Metropolitan Area Network (MAN) dan Wide Area Network (WAN). Saran konfigurasi minimal jaringan Internet Wireless agar tidak terjadi interferensi yang terlalu besar, adalah:
1.	Gunakan konfigurasi sel pada layanan satu titik ke banyak titik dengan menggunakan antenna sectoral 90 s/d 120 derajat pada Access Point. 
2.	Untuk layanan satu titik ke banyak titik, gunakan konfigurasi channel yang tidak saling bertindihan (overlap), pada band 2.4GHz, adalah channel 1 (2412MHz), channel 5 (2432MHz), channel 9 (2452MHz) dan channel 13 (2472MHz).
3.	Untuk layanan satu titik ke satu titik, gunakan konfigurasi channel sela di antara channel satu titik ke banyak titik, pada band 2.4GHz, adalah channel 3 (2422MHz), channel 7 (2442MHz), dan channel 11 (2462MHz).
4.	Untuk layanan satu titik ke banyak titik sebaiknya digunakan polarisasi antenna vertical.
5.	Untuk layanan satu titik ke satu titik sebaiknya digunakan polarisasi antenna horizontal.
6.	Kepekaan (sensitifitas) penerima di sesuaikan dengan besar sel. Dalam jaringan kota yang sangat padat sebaiknya sensitifitas penerima di kurangi, dengan konsekuensi besar sel menjadi lebih kecil.
7.	Penggunaan bersama (sharing) sebagaimana maksud dalam pasal 5 ayat (1) harus memenuhi batasan-batasan rasio proteksi sharing. Dengan estimasi kasar, jumlah node yang beroperasi dalam sebuah sel (frekuensi) maksimum sekitar 20-40 node, tergantung jenis aplikasi yang digunakan.
8.	Gunakan mekanisme Request To Send (RTS) / Clear To Send (CTS) dengan threshold 256 byte untuk mengurangi masalah hidden transmitter problem dalam sebuah sel.
9.	Non-aktifkan semua proprietary protocol non-IEEE 802.11 atau IEEE 802.16.

Pasal 11
Apabila terjadi gangguan / interferensi pada jaringan Internet Wireless, para pengguna Internet Wireless wajib melakukan:

1.	Koordinasi dengan komunitas Internet Wireless local untuk menentukan lokasi gangguan.
2.	Melakukan pengecekan parameter teknis dengan mengacu kepada ketentuan teknis sebagaimana tersebut pada pasal 8
3.	Melakukan pembahasan ulang secara internal komunitas tentang disain jaringan Metropolitan Area Network seperti di jelaskan pada pasal 11.
4.	Bila jumlah pengguna terlalu banyak, kesepakatan komunitas harus mengarah untuk membuat sel yang lebih kecil dengan mengecilkan nilai EIRP dari nilai yang tercantum pada pasal 8 ayat 1.
5.	Bagi pengguna yang tetap tidak bersedia untuk menjalankan konsensus sesuai ketentuan teknis yang ada dan disepakati oleh komunitas Internet Wireless dan menimbulkan gangguan gelombang electromagnetik dan interferensi merupakan pelanggaran Pasal 38 Undang Undang 36 Tahun 1999 dapat di kenakan denda sampai dengan 600 juta rupiah dan atau penjara enam (6) tahun sesuai Pasal 55 Undang Undang 36 Tahun 1999. Mekanisme proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang Undang 36 Tahun 1999.
.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12
Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 241/DIRJEN/2000 tentang penggunaan bersama (sharing) Pita Frekuensi 2400  2483,5 MHz. Antara Wireless LAN  Akses Internet bagi penggunaan di luar ruang (outdoor) dan Microwave Link dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di   : JAKARTA
Pada tanggal    :
-----------------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN

DR. HATTA RADJASA