RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI  PERHUBUNGAN

NOMOR : KM

TENTANG
PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.4GHz DAN 5GHz
UNTUK INTERNET NIRKABEL

MENTERI PERHUBUNGAN

Versi:
	Onno W. Purbo (OWP), YC0MLC
	Tanpa Copyright, Hanya Copyleft
	November 22, 2004
	Naskah berformat DOC/RTF dapat diperoleh dari onno@indo.net.id

Objektif Regulasi / Policy ini dalam Bahasa Sederhana:
1.	Fasilitasi 110 juta bangsa Indonesia terkait ke Internet tahun 2015.
2.	Fasilitasi infrastruktur rakyat, tanpa utangan, semua swadaya masyarakat.
3.	Bebaskan rakyat dari pemalakan, sweeping & tindakan tidak terpuji aparat & birokrat.
4.	Tidak perlu ijin, tidak perlu lisensi untuk menggunakan 2.4GHz & 5GHz.
5.	Tidak perlu membayar registrasi.
6.	Tidak perlu membayar BHP Frekuensi.
7.	Tidak perlu sertifikasi alat, tidak perlu type approval alat.
8.	Membuat mekanisme agar performance jaringan tetap baik, tidak saling mengganggu & dilakukan pengaturan sendiri oleh komunitas.

Kontroversi yang ada:
1.	Mekanisme PNBP tampaknya mengharuskan PP yang memutuskan pembebasan BHP Frekuensi.
2.	Mekanisme KEPMEN sertifikasi alat tampaknya membuat pusing kepala.

Pengkritik:
	asosiasi-warnet@yahoogroups.com
	genetika@groups.or.id
	indowli@yahoogroups.com
	regulasi-postel@yahoogroups.com
	voipmerdeka@yahoogroups.com

[OWP: fokus KEPMEN ini hanya pada infrastruktur Internet Nirkabel pada pita 2.4GHz & 5GHz bukan pada pita frekuensi lainnya. Resolved interferensi bagi dinas lain yang bekerja pada frekuensi 2.4GHz & 5GHz di jelaskan di pasal-pasal akhir. Jawaban bagi pertanyaan Mas Wig].

Menimbang	: 
1.	Bahwa penggunaan infrastruktur berbasis teknologi Internet Nirkabel memungkinkan pemerataan akses publik terhadap informasi & pengetahuan, untuk mempercepat terbentuknya Masyarakat Berbasis Pengetahuan.

[OWP: pembebasan 2.4GHz & 5GHz band tidak akan effektif untuk mengkaitkan 110 juta bangsa Indonesia ke Internet di tahun 2015, tanpa di dampingi dengan pembebasan / kemudahan / pemberian legalitas infrastruktrur lainnya, seperti, WARNET, RT/RW-net, Perkantoran-Net, Jaringan Informasi Sekolah. Kompetisi di sisi backbone, apakah itu, serat optik dari XL atau PLN, akses satelit VSAT, DVB, DVB-FTDMA, DVB-RCS, maupun pembebasan / legalitas di tingkat aplikasi, seperti, VoIP Merdeka (H.323), VoIP Rakyat (SIP), alokasi nomor telepon VoIP Merdeka & VoIP Rakyat, maupun legalitas interkoneksi, khususnya untuk incoming call dari PSTN atau selular ke alokasi nomor telepon VoIP tersebut]

2.	Bahwa teknologi Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur Internet luar ruang secara swadaya masyarakat Indonesia tanpa ketergantungan pembiayaan dari pihak luar.

[OWP: Yang akan di peroleh pemerintah dengan pembebaskan 2.4GHz & 5GHz band dalam 3-4 tahun mendatang adalah:
1.	Lonjakan user Internet 2.4GHz band dari satu (1) juta menjadi 17.8 juta user.
2.	Kenaikan BHP Jasa Internet menjadi Rp. 21 Milyard/Tahun.
3.	Kenaikan PPh Jasa menjadi Rp. 128 Milyard/tahun.
4.	Masukan PPN dari Investasi peralatan sekitar Rp. 600 Milyard.
5.	Lonjakan tambahan kebutuhan komputer yang mendekati 2 juta unit.
6.	Lonjakan tambahan kebutuhan peralatan 2.4GHz band yang mendekati 130.000 unit.
7.	Justifikasi migrasi industri antenna & tower menjadi manufaktur peralatan 2.4GHz band senilai US$4.5 juta dengan nilai komponen US$650.000 saja.
OWP: semua Insya Allah akan terjadi secara swadaya masyarakat. Detail perhitungan dalam file excel dapat diperoleh dari onno@indo.net.id]

3.	Bahwa beberapa pita/kanal spektrum frekuensi radio telah dimanfaatkan terlebih dahulu untuk keperluan DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI;

4.	Bahwa perlu diciptakan suatu keadaan yang hamonis dengan tidak terjadi saling inferensi yang merugikan (harmful interference) pada penggunaan pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz.

5.	Bahwa perlu di atur perolehan ijin kelompok (class license), yang memungkinkan penggunaan frekuensi secara bersama tanpa diskriminasi dengan pembatasan teknis untuk mengurangi gangguan, bagi penyelenggaraan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.

[OWP: masih dibutuhkan keputusan bersama Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah bidang telekomunikasi, agar tidak terjadi pungutan ilegal bagi infrastruktur WARNET, RT/RW-net, dan kompensasi pajak / BHP bagi pemindahan Microwave Link existing]

[MASWIG: jika yang diharapkan dari kepmen ini adalah adanya ketentuan hukum yang mengatur penggunaan 2.4 & 5 GHz secara tanpa membayar BHP, maka KepmenHub saja saya kira tidak cukup, kebijakan publiknya harus lebih tinggi, dan mengikat/mengharuskan berbagai instansi terkait tunduk padanya. Peraturan Pemerintah (PP) saya kira yang paling cocok.
 
Jika yang diharapkan adalah penyediaan/alokasi pita 2.4 & 5 GHZ untuk Internet nirkabel secara berijin dengan tetap ada ketentuan membayar BHP, maka Kepmen ini layak diteruskan.
 
mengapa soalan ini saya ajukan? BHP frekuensi merupakan sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penghapusan suatu account PNBP tidak dapat dilakukan oleh menteri, tetapi oleh Presiden. Artinya menteri dengan Kepmen-nya tidak memiliki kewenangan menghapus akun PNBP]

[OWP: saya yakin sebagian  besar pengguna Internet di Indonesia akan menginginkan BHP frekuensi NOL, apapun konsekuensi di sisi pemerintahnya. Silahkan dibuatkan voting. Pemerintah & Presiden perlu berfikir dari sisi intangible benefit, jangan hanya dari tangible benefit yang sebetulnya tidak seberapa di bandingkan intagible benefit yang akan di peroleh, semua ini dapat dihitung]

Mengingat	:
[MASWIG: cantumkan UU dan PP yang mengatur PNBP. OWP: mohon masukan UU & PP yang dimaksud]

1.	Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F.
[MASWIG: kalau mau lebih tinggi lagi, cantumkan juga pasal 28F UUD 1945]

2.	Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio Radio dan Orbit Satelit  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

7.	Keputusan Presiden  Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

[APHD: Karena kabinet sudah berubah, ini harus di ganti dengan KEPPRES yang baru]

8.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi radio Radio Indonesia;

9.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

10.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTRI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.4GHz DAN 5GHz UNTUK INTERNET NIRKABEL.

BAB 1
UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.	Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio;
2.	Pita frekuensi 2.4GHz adalah pita frekuensi yang diperuntukan bagi peralatan “Instrumentasi, Scientific and Medical”. Contoh peralatan ISM, shrink wrappers, RF lighting systems, paint dryers, jewelry cleaners, industrial microwave ovens, dan MRI equipment.
3.	Pita frekuensi 5GHz adalah pita frekuensi yang diperuntukan bagi peralatan “Unlicensed National Information Infrastructure”. Peralatan 5GHz band umumnya adalah peralatan komunikasi data tanpa kabel.
4.	Internet Nirkabel adalah infrastruktur Internet tanpa kabel. Fokus keputusan ini adalah pada infrastruktur Internet Nirkabel yang bekerja pada pita frekuensi 2.4GHz dan U-NII.
5.	Protokol Internet Nirkabel adalah standar tata cara komunikasi peralatan Internet Nirkabel.
6.	Sel jaringan Internet Nirkabel adalah satu wilayah dengan radius maksimum 8 km yang diberi servis oleh Access Point Internet Nirkabel.
7.	Penggunaan bersama (sharing) adalah penggunaan pita/kanal frekuensi radio secara bersama pada tempat dan atau waktu dan atau teknologi secara harmonis dengan tidak mengakibatkan interferensi yang saling merugikan;
8.	Efective Isotropically Radiated  Power (EIRP) adalah daya pancar efektif isotropik yang ditentukan pada keluaran antena;
9.	Izin Kelompok (class licence) adalah izin penggunaan suatu jenis perangkat telekomunikasiyang meliputi izin frekuensi radio melekat dalam  sertifikasi alat dan perangkat alat dan perangkat telekomunikasi.

[OWP: biasanya ijin frekuensi terpisah dari sertifikasi alat. Keputusan Menteri ini dibuat izin kelompok / class licensed yang melekatkan ijin frekuensi untuk jenis perangkat 2.4GHz & 5GHz band untuk keperluan Internet Nirkabel yang memenuhi ketentuan]

10.	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang dibayar oleh setiap penggunaan frekuensi radio;
11.	Penggunaan di dalam ruang (indoor) adalah pemakai station radio dimana sinyal radio yang berkomunikasi berada dalam ruang.
12.	Penggunaan di luar ruang (outdoor) adalah: pemakai station radio dimana sinyal radio yang berkomunikasi berada diluar ruang.
13.	Pengguna Internet Nirkabel adalah pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan U-NII.
14.	Komunitas Internet Nirkabel adalah para pengguna Internet Nirkabel dalam lingkup jarak dua sel (sekitar 15 km) yang harus melakukan saling berkoordinasi untuk mengurangi gangguan Interferensi. Para pengguna tersebut tidak harus terkoordinasi / tergabung di bawah organisasi apapun, baik itu ORARI, APJII, INDOWLI, AWARI, KADIN dll.
15.	UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit setempat;
16.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 2
1.	Penggunaan perangkat Internet Nirkabel untuk digunakan pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz sebagai berikut:
a.	2400 - 2483,5 MHz;
b.	5725 - 5825 MHz.

[OWP: Peralatan 5GHz band khususnya IEEE 802.11a semakin murah. Oleh karenanya, kondisi 5GHz akan tidak berbeda jauh dari 2.4GHz dalam waktu 2-3 tahun lagi. Beberapa tahun lagi, IEEE 802.16 akan menyusul. Kebijakan 5GHz harus di perhatikan dari sekarang, bersamaan dengan 2.4GHz]

[OWP: 5150-5350MHz sebetulnya termasuk band U-NII, tapi karena di Indonesia masih banyak digunakan untuk peralatan navigasi penerbangan maka sementara ini tidak diijinkan dulu. Sekedar informasi tambahan, 3300-3500 MHz dan 5650-5925 MHz adalah band amatir radio]

2.	Penggunaan Internet Nirkabel tersebut ayat (1) dapat dilakukan untuk aplikasi diluar ruang (outdoor) dan atau didalam ruang (indoor).

3.	Selain pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan pita frekuensi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat.

Pasal 3
1.	Protokol komunikasi perangkat Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz harus memenuhi standar protokol berikut:
a.	IEEE 802.11
b.	IEEE 802.15
c.	IEEE 802.16

[OWP: 802.11 WiFi, 802.16 WiMAX merupakan protokol utama untuk Internet Nirkabel outdoor. 802.15 Bluetooth class 1 mengijinkan TX power 100mW mempunyai potensi untuk outdoor jarak 100 meter, walaupun sebetulnya 802.15 lebih di fokuskan ke Personal Area Network 10-20 meter – ref: candra.d@gmail.com]

[OWP: standard yang digunakan adalah standard global & open standard, sebetulnya dari sisi tersebut sebetulnya KEPMEN ini adalah “Technology Neutral”. Jawaban untuk Maswig].

2.	Protokol komunikasi yang tidak memenuhi standard sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus di non-aktifkan dan tidak diijinkan untuk dipergunakan untuk aplikasi Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan U-NII.

[OWP: standard komunikasi Internet Nirkabel yang di adopsi disini adalah standard IEEE yang merupakan standard global yang di terima di seluruh dunia. ITU tidak sanggup menggoalkan standard selevel IEEE atau IETF untuk komunikasi berbasis Internet. Jadi tidak ada yang menjual regulasi NKRI disini. Argumentasi regulator untuk menggunakan “standard” POSTEL / SNI juga perlu dipertanyakan, apakah POSTEL / SNI memang mempunyai standard peralatan 2.4GHz & U-NII? Kalau ada dimana softcopy / hardcopynya?]

3.	Selain standar protokol komunikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menambahkan standar protokol komunikasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat.

Pasal 4
1.	Pengunaan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz dilakukan secara bersama (sharing), dengan memaksimalkan mekanisme penggunaan kembali frekuensi (frequency re-use) dan banyak pembatasan teknis, seperti, daya pancar maksimum yang sangat terbatas, untuk mengurangi gangguan interferensi.

[OWP: mekanisme proteksi bagi pengguna existing maupun antar pengguna Internet Nirkabel di bahas pada pasal-pasal selanjutnya]

2.	Hak dan kesempatan pengguna bersama (sharing) adalah sama, tanpa diskriminasi, tidak dibedakan antara pengguna lama, pengguna baru, penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi khusus maupun pengguna pribadi baik komersial maupun non-komersial dan pendidikan.

3.	Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menginginkan kualitas jaringan yang baik, sebaiknya menggunakan pita frekuensi lain diluar pita frekuensi 2.4GHz dan U-NII.

4.	Pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz tidak perlu izin dan lisensi (unlicensed), dan tidak perlu membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

[OWP: perlu di revisi PP/KEPMEN yang mengatur masalah perijinan & biaya hak penggunaan frekuensi radio yang mungkin akan di langgar oleh ayat di atas]

5.	Pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz wajib melakukan pendaftaran pada Direktur Jenderal secara online melalui Internet tanpa di pungut biaya pendaftaran sama sekali.

[OWP: untuk mengurangi birokrasi di tingkat daerah, pendaftaran harus dilakukan secara online, tanpa perlu datang secara fisik ke DIRJEN POSTEL. Maklum ongkos pesawat dari Indonesia Timur ke Jakarta bisa mencapai Rp. 2 juta sekali jalan. Jika DIRJEN POSTEL cukup cerdas, pembangunan mekanisme registrasi online dapat dilakukan secara swadaya masyarakat]

6.	Informasi untuk pendaftaran Internet Nirkabel minimal meliputi kontak penanggung jawab, nama jelas, alamat, copy kartu identitas, koordinat lokasi peralatan dan jenis perangkat Internet Nirkabel yang digunakan, termasuk jenis antenna dan arah antenna.

Pasal 5
1.	Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio bagi pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz di perhitungkan dengan Index Bandwidth (Ib) dan Index Power (Ip) dengan nilai NOL.

[OWP: me-NOL-kan BHP bukan berarti langkah tidak bertanggung jawab terhadap kelangkaan pita frekuensi. Jika DIRJEN POSTEL berwawasan cukup cerdas, maka Me-NOL-kan BHP Frekuensi Radio dalam 3-4 tahun mendatang akan menimbulkan (1) kenaikan user Internet 2.4GHz band dari satu (1) juta menjadi 17.8 juta user, (2) kenaikan BHP Jasa Internet menjadi Rp. 21 Milyard/Tahun, (3) kenaikan PPh Jasa menjadi Rp. 128 Milyard/tahun, (4) masukan PPN dari Investasi peralatan sekitar Rp. 600 Milyard, (5), lonjakan tambahan kebutuhan komputer yang mendekati 2 juta unit, (6) lonjakan tambahan kebutuhan peralatan 2.4GHz band yang mendekati 130.000 unit, dan (7) justifikasi migrasi industri antenna & tower menjadi manufaktur peralatan 2.4GHz band senilai US$4.5 juta dengan nilai komponen US$650.000 saja]

2.	Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Jasa Telekomunikasi hanya diberlakukan pada penyelenggara jasa telekomunikasi, dan tidak diberlakukan bagi pengguna Internet Nirkabel untuk keperluan jaringan telekomunikasi khusus atau pribadi (privat).

[OWP: definisi, hak & kewajiban penyelenggara infrastruktur, penyelenggara jasa, dan jaringan telekomunikasi khusus dapat di baca di UU 36/1999]

[OWP: minimalisasi / penghilangan pungutan lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperjuangkan dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri – untuk kepentingan pembangunan industri telekomunikasi & Internet di Indonesia]

Pasal 6
1.	Stasiun DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI untuk keperluan Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz tidak akan di perpanjang ijin penggunaan frekuensinya, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa waktu izinnya.

[OWP: pasal peralihan yang memproteksi existing pengguna sampai ijin berakhir akan di jelaskan pada pasal peralihan selanjutnya]

2.	Pemerintah tidak akan mengeluarkan ijin baru atau perpanjangan ijin untuk Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4GHz dan U-NII.

[OWP: proteksi pengguna SEKUNDER akan diatur pada pasal peralihan selanjutnya]

3.	Stasiun DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI untuk keperluan Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz harus migrasi ke band lain, mekanisme kompensasi di bahas di peraturan lain.

[OWP: proses migrasi akan menelan biaya paling tidak sekitar Rp. 600-700 milyar. Dengan adanya pembebasan 2.4GHz & 5GHz band, sebetulnya akan ada pemasukan yang besar dari PPN Investasi peralatan Rp. 600 Milyard & PPh Rp. 128 Milyar / Tahun dan BHP Jasa Internet Rp. 21 Milyar / Tahun. Oleh karena itu, perlu keputusan bersama antara Menteri Perhubungan Telekomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masalah kompensasi ini]

Pasal 7
Pengguna Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

[OWP: pasal-pasal ini merupakan pasal proteksi bagi pengguna existing khususnya dinas PRIMER Microwave Link. Pada hari ini, dinas SEKUNDER yang ada praktis di dominasi ORARI. ORARI praktis menggunakan mekanisme yang sama dengan Internet Nirkabel umumnya, kecuali Amatir Satelit seperti AO-40]

1.	Direktur Jenderal akan menyediakan informasi tentang lokasi existing dinas tetap Microwave Link pada frekuensi 2.4GHz & 5GHz secara online bagi para pengguna Internet Nirkabel.
2.	Di lokasi yang terdapat stasiun pemancar existing dinas tetap Microwave Link, pengguna Internet Nirkabel wajib untuk:
a.	Melakukan koordinasi dengan existing operator tetap Microwave Link untuk menentukan lokasi agar tidak mengakibatkan gangguan;
b.	Melakukan pengecekan parameter teknis dengan mengacu kepada ketentuan teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, untuk menghindari terjadinya interferensi.
c.	Pindah ke frekuensi lain yang masih dalam batasan frekuensi pembawa atau memindahkan lokasi stasiun, apabila berdasarkan hasil pengecekan teknis mengakibatkan gangguan terhadap operasi stasiun existing dinas tetap Microwave Link.
3.	Apabila hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan dan masih tetap terjadi gangguan terhadap operasi existing stasiun dinas tetap Microwave Link, maka pengguna Internet Nirkabel untuk penggunaan di luar ruang (outdoor) pada lokasi tersebut tidak di perkenankan untuk beroperasi.
4.	Di lokasi yang telah terdapat stasiun Pemancar existing dinas tetap  Microwave Link di lokasi yang telah terdapat stasiun Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor), berlaku ketentuan sebagai berikut :
a.	Existing stasiun dinas tetap Microwave Link dapat ditetapkan pada lokasi tersebut setelah melalui analisa teknis.
b.	Bila mengakibatkan gangguan terhadap stasiun existing dinas tetap Microwave Link dan atau stasiun Internet Nirkabel di luar  ruang (outdoor), maka bagi stasiun Internet Nirkabel untuk pengunaan diluar ruang (outdoor) dapat memohon untuk penggunaan frekuensi lain.
c.	Bila ternyata masih tetap mengakibatkan gangguan operasi terhadap stasiun existing dinas tetap Microwave Link dan atau Internet Nirkabel yang sudah ada terlebih dahulu, maka operator Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor), harus segera menghentikan pengoperasian stasiunnya dilokasi tersebut.

Pasal 8
1.	Penggunaan perangkat Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Harus saling mengusahakan agar tidak saling berinterferensi yang mengganggu.
b.	Dalam hal terjadi interferensi mengganggu tersebut ayat 1a, maka kedua pihak berupaya untuk mengatasinya dengan mengadakan perubahan dalam perangkat secara bersama-sama sehingga tidak terjadi interferensi yang saling merugikan tersebut.
c.	Tidak akan mendapatkan jaminan proteksi atas gangguan interferensi dari pengguna frekuensi lainnya.
d.	Wajib mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

2.	Dalam hal penggunaan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz wajib menggunakan perangkat yang memenuhi standard komunikasi Internet Nirkabel.

[OWP: standard komunikasi Internet Nirkabel yang di adopsi disini adalah standard IEEE yang merupakan standard global yang di terima di seluruh dunia. ITU tidak sanggup menggoalkan standard selevel IEEE atau IETF untuk komunikasi berbasis Internet. Jadi tidak ada yang menjual regulasi NKRI disini. Argumentasi regulator untuk menggunakan “standard” POSTEL / SNI juga perlu dipertanyakan, apakah POSTEL / SNI memang mempunyai standard peralatan 2.4GHz & U-NII? Kalau ada dimana softcopy / hardcopynya?]

3.	Peralatan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz yang memenuhi standard komunikasi Internet Nirkabel, seperti tertera pada pasal 3, tidak perlu sertifikasi perangkat oleh Dirjen POSTEL.

4.	Pemerintah cq Direktorat Jendral POSTEL dapat mengumumkan kepada publik semua peralatan Internet Nirkabel pada frekuensi 2.4GHz dan 5GHz yang tidak memenuhi standard komunikasi Internet Nirkabel. 

[OWP: apakah POSTEL sanggup melakukan hal ini?]

5.	Gangguan elektromagnetik dan fisik karena pelanggaran ketentuan teknis termasuk tindakan pidana dan dapat dikenai hukuman sesuai Undang Undang Telekomunikasi.

[OWP: yang dimaksud disini adalah pelanggaran Pasal 38 Undang Undang 36 Tahun 1999 dapat di kenakan denda sampai dengan 600 juta rupiah dan atau penjara enam (6) tahun sesuai Pasal 55 Undang Undang 36 Tahun 1999].

BAB II

KETENTUAN TEKNIS
PENGGUNAAN NIRKABEL INTRENET
PADA PITA FREKUENSI 2.4GHz DAN U-NII

Pasal 9
Ketentuan teknis penggunaan Internet Wireless pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz adalah sebagai berikut :

1.	Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) maksimum:
a.	Untuk penggunaan di luar ruang (outdoor) untuk layanan dari satu titik ke banyak  titik (Point To Multi Point) sebesar 1 Watt (30 dbmW).
b.	Untuk penguna di luar ruang (outdoor) untuk layanan dari titik ke titik (Point to Point) sebesar 4 watt (36.02 dbmW).
c.	Untuk pengguna di luar ruang pada frekuensi 5725 s/d 5825 MHz untuk layanan dari titik ke titik (Point to Point) sebesar 32 Watt (45 dBmW).
d.	Untuk penggunaan di dalam  ruang (indoor) maksimum 27 dBmW, dan tidak mengganggu pengguna lain terutama pengguna luar ruang.

[OWP: perlu di atur EIRP yang rendah bagi pengguna pita frekuensi 5150 s/d 5350 MHz agar tidak mengganggu radar-radar tua yang masih digunakan di lapangan terbang, khususnya lapangan terbang militer]

[OWP: untuk pengguna ruang sebetulnya tidak di batasi, selama tidak mengganggu pengguna lain ref: michael@sunggiardi.com. Hanya saja, akan lebih baik jika di batasi di awal misalnya 200 mWatt TX Power dengan Antenna 3 dBi]

2.	Komunitas Internet Nirkabel harus menyepakati pengurangan Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) maksimum pada wilayah yang kepadatan penggunanya tinggi.
3.	Direktorat Jenderal dapat mewajibkan penyelenggara Access Point Internet Nirkabel untuk membroadcast mekanisme identifikasi, seperti, Sub Station Identification (SSID), untuk kepentingan Monitoring.

Pasal 10
Ketentuan Unlicensed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 adalah sebagai berikut:
1.	Setiap statiun Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor) mempunyai hak yang sama, dan harus saling mengusahakan agar tidak saling berinterferensi yang mengganggu.

2.	Pengguna Internet Nirkabel harus melakukan koordinasi disain jaringan Metropolitan Area Network Internet Nirkabel dalam lingkup jangkauan dua sel, sekitar radius 15 km, dengan komunitas Internet Nirkabel dalam radius tersebut dan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi gangguan interferensi bagi komunitas Internet Nirkabel dalam radius tersebut.

3.	Koordinasi menuju kesepakatan harus dilakukan antara pendatang baru Internet Nirkabel dengan komunitas pengguna lama Internet Nirkabel.

Pasal 11
1.	Setiap pengguna Internet Nirkabel harus berkoordinasi dalam semangat kerjasama guna mengatasi suatu gangguan maupun untuk perencanaan operasionalnya.
2.	Pengguna Internet Nirkabel tidak harus tergabung atau menjadi bagian dari organisasi apapun.

Pasal 12
1.	Komunitas Internet Nirkabel bebas melakukan konfigurasi jaringan Metropolitan Area Network (MAN) dan Wide Area Network (WAN).
2.	Konfigurasi minimal jaringan Internet Nirkabel agar tidak terjadi gangguan interferensi yang terlalu besar, adalah:
a.	Gunakan konfigurasi sel pada layanan satu titik ke banyak titik dengan mengkoordinasikan channel agar tidak saling bertindihan (overlap).

[OWP: setelah berdebat cukup panjang dengan rekan Adi di Makassar, tidak diharuskan sebuah akses point sel menggunakan konfigurasi antenna sektoral, dapat menggunakan omnidirectional, selama channel sebuah sel tidak saling bertindihan dengan sel yang lain. Ref: adi@internux.co.id]
 
b.	Untuk layanan satu titik ke banyak titik, gunakan konfigurasi channel yang tidak saling bertindihan (overlap), pada band 2.4GHz, adalah channel 1 (2412MHz), channel 5 (2432MHz), channel 9 (2452MHz) dan channel 13 (2472MHz).
c.	Untuk layanan satu titik ke satu titik, gunakan konfigurasi channel sela di antara channel satu titik ke banyak titik, pada band 2.4GHz, adalah channel 3 (2422MHz), channel 7 (2442MHz), dan channel 11 (2462MHz).
d.	Konfigurasi channel yang tidak saling bertindihan (overlap), pada band 5GHz, adalah set channel 36 (5180MHz), channel 40 (5200MHz), channel 44 (5220 MHz), channel 48 (5240 MHz); set channel 52 (5260 MHz), channel 56 (5280 MHz), channel 60 (5300 MHz), channel 64 (5320 MHz); dan set channel 149 (5745 MHz), channel 153 (5765MHz), channel 157 (5785 MHz), channel 161 (5805 MHz).
e.	Untuk layanan satu titik ke banyak titik menggunakan polarisasi antenna vertical.
f.	Untuk layanan satu titik ke satu titik menggunakan polarisasi antenna horizontal.
g.	Kepekaan (sensitifitas) penerima dan ketinggian antenna di sesuaikan dengan besar sel. Dalam jaringan kota yang sangat padat sebaiknya sensitifitas penerima dan/atau ketinggian antenna di kurangi, dengan konsekuensi besar sel menjadi lebih kecil.
h.	Penggunaan bersama (sharing) sebagaimana maksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memenuhi batasan-batasan rasio proteksi sharing. Dengan estimasi kasar, jumlah node yang beroperasi dalam sebuah sel (frekuensi) maksimum sekitar 20-40 node, tergantung jenis aplikasi yang digunakan.
i.	Aktifkan mekanisme Request To Send (RTS) dengan threshold 256 byte untuk mengurangi masalah hidden transmitter problem dalam sebuah sel.
j.	Non-aktifkan semua proprietary protocol yang tidak standard Internet Nirkabel.

Pasal 13
1.	Pemerintah berhak menindak sumber gangguan yang di timbulkan  oleh Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4GHz dan U-NII.

[OWP: pemerintah tetap bertanggung jawab untuk memproteksi dinas PRIMER & dinas SEKUNDER yang membayar BHP Frekuensi Radio]

2.	Apabila terjadi gangguan / interferensi pada jaringan Internet Nirkabel, para pengguna Internet Nirkabel wajib melakukan:

a.	Koordinasi dengan komunitas Internet Nirkabel lokal untuk menentukan sumber dan lokasi gangguan.
b.	Melakukan pengecekan parameter teknis dengan mengacu kepada ketentuan teknis sebagaimana tersebut pada pasal 9.
c.	Melakukan pembahasan ulang secara internal komunitas tentang disain jaringan Metropolitan Area Network seperti di jelaskan pada pasal 12.
d.	Bila jumlah pengguna terlalu banyak, kesepakatan komunitas harus mengarah untuk membuat sel yang lebih kecil dengan mengecilkan nilai EIRP dari nilai yang tercantum pada pasal 9.
e.	Bagi pengguna yang tetap tidak bersedia untuk menjalankan konsensus sesuai ketentuan teknis yang ada dan disepakati oleh komunitas Internet Nirkabel dan menimbulkan gangguan gelombang electromagnetik dan interferensi merupakan tindakan pidana dan dapat dikenai hukuman sesuai Undang Undang Telekomunikasi.

[OWP: yang dimaksud disini adalah pelanggaran Pasal 38 Undang Undang 36 Tahun 1999 dapat di kenakan denda sampai dengan 600 juta rupiah dan atau penjara enam (6) tahun sesuai Pasal 55 Undang Undang 36 Tahun 1999. Mekanisme proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang Undang 36 Tahun 1999]

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14
Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 15
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 241/DIRJEN/2000 tentang penggunaan bersama (sharing) Pita Frekuensi 2400  2483,5 MHz. Antara Wireless LAN  Akses Internet bagi penggunaan di luar ruang (outdoor) dan Microwave Link dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di   : JAKARTA
Pada tanggal    :
-----------------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN

HATTA RADJASA