RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI  PERHUBUNGAN

NOMOR : KM

TENTANG
PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.4 GHz DAN 5 GHz
UNTUK INTERNET NIRKABEL

MENTERI PERHUBUNGAN

Versi  November 30, 2004
Permintaan naskah format DOC/RTF : onno@indo.net.id

Draft : Onno W. Purbo (OWP), YC0MLC
Editor : M. Salahuddien (Pataka ID)
Draft Pembanding : Arnold PH Djiwatampu
Input Lapangan : Adi (Internux), Bino Oetomo
Kontributor : Mailing List IndoWLI, Regulasi-Postel
Tanpa Copyright, Hanya Copyleft

SUMMARY (Objektif Regulasi dalam Bahasa Sederhana)

1.	Fasilitasi 110 juta bangsa Indonesia terkait ke Internet tahun 2015, sesuai amanat WSIS 2003 dan PBB
2.	Fasilitasi infrastruktur rakyat, bebas hutang, melalui swadaya masyarakat
3.	Pembebasan rakyat dari aktifitas kronisme, pemalakan, sweeping & tindakan tidak terpuji aparat & birokrat
4.	Pembebasan lisensi penyelenggaraan dan aplikasi 2.4 GHz & 5 GHz
5.	Pembebasan biaya registrasi
6.	Pembebasan BHP Frekuensi
7.	Pembebasan sertifikasi dan type approval perangkat radio
8.	Solusi mekanisme adaptif untuk mencegah chaos dan menjaga performance jaringan agar tetap baik, reliable untuk kepentingan penetrasi Internet, tidak saling mengganggu & dilakukan pengaturan sendiri oleh komunitas yang bisa menjamin kebebasan kreatifitas implementasi

Menimbang:

1.	Bahwa penggunaan infrastruktur berbasis teknologi Internet Nirkabel memungkinkan pemerataan akses publik terhadap informasi & pengetahuan, untuk mempercepat terbentuknya Masyarakat Berbasis Pengetahuan
2.	Bahwa teknologi Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur Internet luar ruang secara swadaya masyarakat Indonesia tanpa ketergantungan pembiayaan dari pihak luar dengan memberikan kesempatan peran serta kepada masyarakat untuk membangun dan menyelenggarakan infrastruktur tersebut
3.	Bahwa beberapa pita/kanal spektrum frekuensi radio telah dimanfaatkan terlebih dahulu untuk keperluan DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI dengan status PRIMER
4.	Bahwa perlu diciptakan suatu keadaan yang hamonis dengan tidak terjadi saling inferensi yang merugikan (harmful interference) pada penggunaan pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 Ghz dan pita frekuensi lain dalam lingkup ISM dan UNII band apabila diperlukan
5.	Bahwa perlu diatur pemberian ijin untuk kelompok terbatas (class license), dengan status SEKUNDER yang memungkinkan terjadinya penggunaan frekuensi secara bersama secara berbagi pakai (sharing) tanpa diskriminasi dengan pembatasan teknis untuk mengurangi gangguan, bagi penyelenggaraan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi

Mengingat:

1.	Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 F
2.	Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
3.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio Radio dan Orbit Satelit  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095)
7.	Keputusan Presiden  Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
8.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.5 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi radio Radio Indonesia
9.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
10.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Catatan Pataka: Apabila ada perubahan atau rujukan peraturan yang kurang sesuai, maka bagian ini bisa disesuaikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.4 GHz DAN 5 GHz UNTUK INTERNET NIRKABEL

BAB 1
UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.	Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio
2.	Pita frekuensi 2.4 GHz adalah pita frekuensi yang diperuntukan bagi perangkat radio “Instrumentasi, Scientific and Medical” (Contoh perangkat radio ISM, shrink wrappers, RF lighting systems, paint dryers, jewelry cleaners, industrial microwave ovens, dan MRI equipment) ---> sebaiknya tidak masuk ke dalam RKM, karena berupa keterangan/contoh dan menghindari batasan penyebutan/spesifikasi tertentu
3.	Pita frekuensi 5 GHz adalah pita frekuensi yang diperuntukan bagi perangkat radio “Unlicensed National Information Infrastructure” (perangkat radio 5 GHz band umumnya adalah perangkat radio komunikasi data tanpa kabel) ---> tidak diperlukan tambahan keterangan ini karena telah jelas bahwa perangkat radio ini menggunakan pita frekuensi yang berarti pasti Nirkabel
4.	Internet Nirkabel adalah infrastruktur Internet tanpa kabel (Fokus keputusan ini adalah pada infrastruktur Internet Nirkabel  yang bekerja pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 Ghz) ---> ini juga sudah cukup jelas
5.	Protokol Internet Nirkabel adalah standar tata cara komunikasi perangkat radio Internet Nirkabel
6.	Sel jaringan Internet Nirkabel adalah satu wilayah dengan radius maksimum 8 km yang diberi layanan oleh Access Point Internet Nirkabel
7.	Access Point adalah perangkat radio Internet Nirkabel yang memberikan layanan akses dari satu titik ke banyak titik
8.	Client Access Point adalah perangkat radio Internet Nirkabel yang digunakan untuk menerima distribusi layanan akses dari suatu Access Point
9.	Backhaul adalah perangkat radio jaringan yang menghubungkan titik-titik Access Point membentuk sebuah jaringan komputer yang lebih luas
10.	Penggunaan bersama (sharing) adalah penggunaan pita/kanal frekuensi radio secara bersama pada tempat dan atau waktu dan atau teknologi secara harmonis dengan tidak mengakibatkan interferensi yang saling merugikan
11.	Efective Isotropically Radiated  Power (EIRP) adalah daya pancar efektif isotropik yang ditentukan pada keluaran antena
12.	Ijin Kelompok (class licence) adalah ijin penggunaan suatu jenis perangkat radio telekomunikasi yang meliputi ijin frekuensi radio melekat dalam sertifikasi alat dan perangkat radio alat dan perangkat radio telekomunikasi ---> karena tidak sepakat dengan mekanisme sertifikasi, maka perlu diubah kalimatnya : Ijin Kelompok Terbatas (Class License) adalah ijin penggunaan perangkat radio telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio dan standar sebagaimana diatur dalam Keputusan ini
13.	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban bukan pajak yang dibayar oleh setiap penggunaan frekuensi radio
14.	Penggunaan di dalam ruang (indoor) adalah aplikasi stasiun radio dimana sinyal radio yang berkomunikasi berada di dalam ruang
15.	Penggunaan di luar ruang (outdoor) adalah aplikasi stasiun radio dimana sinyal radio yang berkomunikasi berada di luar ruang
16.	Pengguna Internet Nirkabel adalah pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz
17.	Komunitas Internet Nirkabel adalah para pengguna Internet Nirkabel dalam lingkup jarak dua sel (15 km) yang harus melakukan berkoordinasi untuk mengurangi gangguan Interferensi
18.	Balmon/UPT Ditjen Postel adalah Balai Monitoring/Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit setempat
19.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Pasal 2

1.	Penggunaan perangkat radio Internet Nirkabel untuk digunakan pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz sebagai berikut:
a)	2400 - 2483,5 MHz
b)	5725 - 5825 MHz
2.	Penggunaan Internet Nirkabel tersebut ayat (1) dapat dilakukan untuk aplikasi di luar ruang (outdoor) dan atau di dalam ruang (indoor)
3.	Selain pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dapat menetapkan pita frekuensi lain dalam lingkup ISM dan UNII bandsesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat untuk dipergunakan bagi aplikasi Internet Nirkabel

Catatan Pataka: Penetapan penambahan pita frekuensi lain harus ditentukan batas yang jelas, misalnya hanya meliputi ISM dan UNII band saja.

Pasal 3

1.	Pemerintah cq Menteri Perhubungan memberikan ijin secara bebas dengan status SEKUNDER kepada kelompok masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan perangkat radio Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz yang memenuhi standar protokol komunikasi Internet Nirkabel
2.	Standar protokol komunikasi yang diijinkan untuk perangkat radioInternet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz adalah:
•)	IEEE 802.11
•)	IEEE 802.15
•)	IEEE 802.16
3.	Selain standar protokol komunikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menambahkan standar protokol komunikasi lain yang perangkat radionya tidak perlu disertifikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari masyarakat
4.	Pemerintah cq Direktorat Jendral POSTEL dapat mengumumkan kepada publik semua perangkat radio Internet Nirkabel pada frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz yang tidak memenuhi standar komunikasi Internet Nirkabel
5.	Perangkat radio yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak dibebaskan dari kewajiban sertifikasi dan type approval
6.	Protokol lain non standar yang terdapat dalam perangkat radio yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, diijinkan untuk dipergunakan sepanjang disepakati oleh Komunitas Internet Nirkabel dimana perangat dimaksud dipergunakan
7.	Perangkat radio yang hanya memiliki protokol non standar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, tidak diijinkan untuk dipergunakan baik di dalam ruang (indoor) maupun di luar ruang (outdoor)
8.	Aplikasi sekunder, akses data selain Internet Nirkabel, mengikuti ketentuan teknis yang sama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini

Catatan Pataka: Perangkat radio yang dilarang adalah yang hanya memiliki protokol non standar sebagaimana diatur dalam Ayat 2 Pasal 3. Perangkat radio yang memiliki protokol lain namun juga memiliki features protokol standar sebagaimana diatur poin 2 Pasal 3, diijinkan penggunaannya sepanjang disepakati oleh komunitas setempat dimana perangkat radio tersebut dipergunakan.

Pasal 4

1.	Pengunaan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz dilakukan secara berbagi pakai (sharing) dengan memaksimalkan mekanisme penggunaan kembali frekuensi (frequency re-use) dan batasan teknis yang ketat (seperti, daya pancar maksimum yang sangat terbatas, untuk mengurangi gangguan interferensi) ---> keterangan ini dijelaskan dalam pasal lain
2.	Hak dan kesempatan berbagi pakai (sharing) frekuensi adalah sama, tanpa diskriminasi, tidak dibedakan antara pengguna lama, pengguna baru, penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi khusus maupun pengguna pribadi baik komersial maupun non-komersial, sosial dan pendidikan
3.	Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menginginkan kualitas jaringan yang lebih baik, dapat menggunakan pita frekuensi lain diluar pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz
4.	Pemerintah membebaskanpenggunaan dan penyelenggaraan jaringan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz tanpa lisensi
5.	Pemerintah membebaskanBiaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk jaringan Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 Ghz dan 5 Ghz
6.	Pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz wajib melakukan pendaftaran pada Direktur Jenderal secara online melalui Internet tanpa di pungut biaya
7.	Informasi untuk pendaftaran Internet Nirkabel minimal meliputi kontak penanggung jawab, nama jelas, alamat, copy kartu identitas, koordinat lokasi  dan jenis perangkat radio Internet Nirkabel yang digunakan, termasuk jenis dan arah antena serta desain jaringan, cakupan wilayah dan distribusi frekuensi yang dipergunakan

Catatan Pataka: Pendaftaran penyelenggaraan jaringan Internet Nirkabel dapat dilaksanakan di daerah melalui Dinas Perhubungan Pemda Propinsi dan organisasi Komunitas terkait di daerah serta Balai Monitoring/UPT setempat

Pasal 5

1.	Pengguna Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz dibebaskan dari kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio
2.	Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Jasa Telekomunikasi hanya diberlakukan pada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, dan tidak diberlakukan bagi pengguna Internet Nirkabel untuk keperluan jaringan telekomunikasi khusus atau pribadi, sosial dan pendidikan

Catatan Pataka: Pasal 5 ini ambivalen terhadap ketentuan pembebasan BHP dan merupakan diskriminasi terhadap kelompok penyelenggara Internet Nirkabel tertentu sehingga sebaiknya dihapus saja. Konsekuensi dari pembebasan lisensi memang adalah tanpa BHP. Sehingga dengan sendirinya perkecualian tidak mungkin bisa dilakukan dalam regulasi. Bila bebas BHP, maka semua bebas tanpa terkecuali.

Pasal 6

1.	Stasiun DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI untuk keperluan Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz tidak akan di perpanjang ijin penggunaan frekuensinya, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa waktu ijinnya
2.	Stasiun PRIMER eksisting harus menerima resiko interferensi mengganggu yang mungkin terjadi pada saat peraturan ini mulai diberlakukan sebagai bagian dari konsekuensi penggunaan pita frekuensi ini untuk penggunaan bersama secara berbagi pakai (sharing)
3.	Pemerintah tidak akan mengeluarkan ijin baru atau perpanjangan ijin untuk Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz
4.	Stasiun DINAS TETAP, DINAS BERGERAK dan DINAS RADIO LOKASI untuk keperluan Microwave Link dengan status PRIMER pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz harus migrasi ke band lain
5.	Mekanisme migrasi dan kompensasi akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 7

Dalam hal Stasiun DINAS TETAP (PRIMER) eksisting masih belum habis masa berlaku Ijin Operasionalnya, pengguna Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor), wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.	Direktur Jenderal menyediakan informasi tentang lokasi eksisting dinas tetap Microwave Link pada frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz secara online bagi para pengguna Internet Nirkabel
2.	Di lokasi yang terdapat stasiun pemancar eksisting dinas tetap Microwave Link, pengguna Internet Nirkabel wajib untuk:
a)	Melakukan koordinasi dengan penyelenggara Stasiun Dinas Tetap Microwave Link eksisting untuk menentukan lokasi agar tidak mengakibatkan gangguan
b)	Melakukan pengecekan parameter teknis dengan mengacu kepada ketentuan teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, untuk menghindari terjadinya interferensi
c)	Pindah ke frekuensi lain yang masih dalam batasan frekuensi pembawa atau memindahkan lokasi stasiun, apabila berdasarkan hasil pengecekan teknis mengakibatkan gangguan terhadap operasi Stasiun Dinas Tetap Microwave Link eksisting
3.	Apabila hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan dan masih tetap terjadi gangguan terhadap operasi Stasiun Dinas Tetap Microwave Link eksisting, maka pengguna Internet Nirkabel untuk penggunaan di luar ruang (outdoor) pada lokasi tersebut tidak di perkenankan untuk beroperasi
4.	Di lokasi yang telah terdapat stasiun Stasiun Dinas Tetap Microwave Link eksisting yang juga terdapat stasiun Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor), 
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a)	Eksisting stasiun dinas tetap Microwave Link dapat ditetapkan pada lokasi tersebut setelah melalui analisa teknis
b)	Bila mengakibatkan gangguan terhadap Stasiun Dinas Tetap Microwave Link eksisting dan atau stasiun Internet Nirkabel di luar  ruang (outdoor), maka bagi stasiun Internet Nirkabel untuk pengunaan diluar ruang (outdoor) dapat memohon untuk menggunaan frekuensi lain
c)	Bila ternyata masih tetap mengakibatkan gangguan operasi terhadap Stasiun Dinas Tetap Microwave Link eksisting dan atau Internet Nirkabel yang sudah ada terlebih dahulu, maka operator Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor), harus segera menghentikan pengoperasian stasiunnya dilokasi tersebut
5.	Setelah masa berlaku ijin operasional Stasiun Dinas Tetap Microwave Link eksisting habis, maka stasiun Internet Nirkabel dapat menggunakan lokasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan terkait lainnya

Pasal 8

1.	Penggunaan perangkat radio Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz dengan ketentuan sebagai berikut:
a)	Harus bertanggung jawab dan saling mengupayakan agar tidak terjadi interferensi yang mengganggu
b)	Dalam hal terjadi interferensi mengganggu tersebut Ayat 1 poin a, maka kedua pihak berupaya untuk mengatasinya dengan mengadakan perubahan dalam perangkat radio secara bersama-sama sehingga tidak terjadi interferensi yang saling merugikan tersebut
c)	Tidak akan mendapatkan jaminan proteksi atas gangguan interferensi dari pengguna frekuensi lainnya
d)	Wajib mengikuti ketentuan teknis yang berlaku
2.	Gangguan elektromagnetik dan fisik karena pelanggaran ketentuan teknis merupakan tindak pidana dan diancam hukuman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Telekomunikasi Nomer 36 Tahun 1999

BAB II

KETENTUAN TEKNIS
PENGGUNAAN INTERNET NIRKABEL 
PADA PITA FREKUENSI 2.4 GHz DAN 5 GHz

Pasal 9

Ketentuan teknis penggunaan Internet Wireless pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz adalah sebagai berikut:

1.	Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) atau daya pancar maksimum:
a)	Untuk penggunaan di luar ruang (outdoor) untuk layanan dari satu titik ke banyak  titik (Point To Multi Point) sebesar 1 Watt (30 dbmW)
b)	Untuk penguna di luar ruang (outdoor) untuk layanan dari titik ke titik (Point to Point) sebesar 4 watt (36.02 dbmW)
c)	Untuk pengguna di luar ruang pada frekuensi 5725 s/d 5825 MHz untuk layanan dari titik ke titik (Point to Point) sebesar 32 Watt (45 dBmW)
d)	Untuk penggunaan di dalam  ruang (indoor) sebesar 27 dBmW, dan tidak mengganggu pengguna lain terutama pengguna luar ruang
e)	Antena tambahan untuk penggunaan di dalam ruang (indoor) maksimum dibatasi sebesar 8 dBi  dan total EIRP keseluruhan sistem tidak melebihi batas EIRP sebagaimana disebut dalam poin d
2.	Komunitas Internet Nirkabel harus melakukan pengurangan Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) maksimum pada wilayah yang kepadatan penggunanya tinggi
3.	Direktorat Jenderal dapat mewajibkan penyelenggara Access Point Internet Nirkabel untuk memancarkan (broadcast) mekanisme identifikasi, seperti, Sub stasiun Identification (SSID), untuk kepentingan Monitoring

Pasal 10

Ketentuan Bebas Linsensi (Unlicensed) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 adalah sebagai berikut:

1.	Setiap statiun Internet Nirkabel di luar ruang (outdoor) mempunyai hak yang sama, dan harus saling mengupayakan agar tidak terjadi interferensi yang mengganggu
2.	Pengguna Internet Nirkabel harus melakukan koordinasi desain jaringan lokal Internet Nirkabel dalam lingkup jangkauan dua sel, radius 15 km dengan membentuk wadah Komunitas Internet Nirkabel di lokasi tersebut
3.	Komunitas Internet Nirkabel dalam radius tersebut harus memastikan tidak akan terjadi gangguan interferensi yang mengganggu
4.	Komunitas Internet Nirkabel menentukan wilayah bebas pancaran terutama untuk melindungi instalasi vital khusus setempat yang mungkin terganggu
5.	Koordinasi untuk mencapai kesepakatan harus dilakukan antara pendatang baru Internet Nirkabel dengan komunitas pengguna lama Internet Nirkabel dalam radius 15 km tersebut

Pasal 11

1.	Setiap pengguna Internet Nirkabel harus berkoordinasi dan bekerjasama untuk mengatasi suatu gangguan maupun perencanaan operasionalnya
2.	Pengguna Internet Nirkabel tidak harus tergabung atau menjadi bagian dari organisasi apapun

Catatan Pataka: Setiap penyelenggara layanan dan infrastruktur Internet Nirkabel justru harus bergabung dalam organisasi resmi yang diakui Pemerintah. Alasan yang utama adalah kejelasan identifikasi komunitas yang dimaksud dan akuntabilitas dari implementasi. Alasan lain adalah kejelasan struktur koordinasi antara regulator dan komunitas. Dengan bergabung pada organisasi resmi yang memiliki program, kompetensi dalam bidang Wireless LAN serta struktur yang jelas, memungkinkan dilaksanakannya pembinaan berkelanjutan untuk sosialisasi peraturan dan pengendalian maupun assesment dan audit implementasi.

Usulan Pataka:

Pasal 11

1.	Setiap pengguna Internet Nirkabel wajib berkoordinasi dan bekerjasama untuk mengatasi setiap gangguan maupun perencanaan operasionalnya
2.	Pengguna Internet Nirkabel wajib tergabung atau menjadi bagian dari organisasi yang memiliki kompetensi di bidang infrastruktur nirkabel
3.	Organisasi Internet Nirkabel berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal dan wajib melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada komunitas
4.	Organisasi Internet Nirkabel melakukan asistensi, assesment dan audit implementasi di setiap daerah secara periodik
5.	Organisasi Internet Nirkabel melakukan fungsi mediasi antar pengguna dan mengupayakan penyelesaian dispute di tingkal lokal
6.	Keputusan mediasi dan penyelesaian dispute oleh Organisasi Internet Nirkabel dilaporkan kepada Direktorat Jenderal dan menjadi acuan tindakan hukum dalam kewenangan Direktorat Jenderal apabila diperlukan

Pasal 12

1.	Komunitas Internet Nirkabel bebas melakukan konfigurasi jaringan Metropolitan Area Network (MAN) dan Wide Area Network (WAN)
2.	Konfigurasi minimal jaringan Internet Nirkabel agar tidak terjadi gangguan interferensi yang terlalu besar, adalah:
a)	Menggunakan konfigurasi sel pada layanan satu titik ke banyak titik dengan mengkoordinasikan kanal agar tidak saling bertindihan (overlap)
b)	Untuk layanan satu titik ke banyak titik, menggunakan standar protokol komunikasi yang sama untuk mengurangi interferensi sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 2
c)	Untuk layanan satu titik ke banyak titik, menggunakan konfigurasi kanal yang tidak saling bertindihan (overlap)
d)	Kanal yang tidak saling bertindihan pada pita 2.4 GHz, adalah kanal 1 (2412 MHz), kanal 5 (2432 MHz), kanal 9 (2452 MHz) dan kanal 13 (2472 MHz)
e)	Untuk layanan satu titik ke satu titik, menggunakan konfigurasi kanal sela diantara kanal satu titik ke banyak titik
f)	Kanal sela pada pita 2.4 GHz, adalah kanal 3 (2422 MHz), kanal 7 (2442 MHz) dan kanal 11 (2462 MHz)
g)	Konfigurasi kanal yang tidak saling bertindihan, pada pita 5 GHz adalah kelompok kanal 36 (5180 MHz), kanal 40 (5200 MHz), kanal 44 (5220 MHz), kanal 48 (5240 MHz); kelompok kanal 52 (5260 MHz), kanal 56 (5280 MHz), kanal 60 (5300 MHz), kanal 64 (5320 MHz) dan kelompok kanal 149 (5745 MHz), kanal 153 (5765 MHz), kanal 157 (5785 MHz), kanal 161 (5805 MHz)
h)	Untuk layanan satu titik ke banyak titik menggunakan polarisasi antena tegak (vertical)
i)	Untuk layanan satu titik ke satu titik menggunakan polarisasi antena mendatar (horizontal)
j)	Kepekaan (sensitifitas) penerima dan ketinggian antena di sesuaikan dengan besar sel
k)	Dalam jaringan yang sangat padat sensitifitas penerima dan atau ketinggian antena dikurangi dengan konsekuensi jangkauan sel semakin pendek
l)	Penggunaan bersama (sharing) sebagaimana maksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memenuhi batasan rasio proteksi berbagi pakai, berupa jumlah stasiun yang beroperasi dalam sebuah sel (frekuensi) maksimum 20 hingga 40 stasiun, tergantung jenis aplikasi yang digunakan
m)	Mengaktifkan mekanisme kontrol dan filter yang tersedia pada perangkat radio untuk mengurangi masalah pemancar tersembunyi sebuah sel
n)	Memanfaatkan semaksimal mungkin mekanisme, fitur, desain dan akurasi instalasi untuk menjamin efisiensi dan optimalisasi frekuensi re-use, densitas dan tingkat interferensi mengganggu yang rendah

Pasal 13

1.	Pemerintah berhak menindak sumber gangguan yang di timbulkan  oleh aplikasi Internet Nirkabel pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz
2.	Apabila terjadi gangguan / interferensi pada jaringan Internet Nirkabel, para pengguna Internet Nirkabel wajib melakukan:
a)	Koordinasi dengan komunitas Internet Nirkabel setempat untuk menentukan sumber dan lokasi gangguan
b)	Melakukan pengecekan parameter teknis dengan mengacu kepada ketentuan teknis sebagaimana disebut dalam pasal 9
c)	Melakukan pembahasan ulang dengan komunitas Internet Nirkabel setempat tentang desain jaringan Internet Nirkabel dalam radius 15 km seperti di jelaskan pada pasal 12
d)	Bila terjadi peningkatan densitas, komunitas harus sepakat menurunkan EIRP dan memperkecil jarak jangkauan sel dibawah ketentuan yang disebut dalam pasal 9
e)	Pengguna yang tidak bersedia menjalankan konsensus komunitas Internet Nirkabel setempat dan menimbulkan interferensi mengganggu merupakan tindak pidana dan diancam hukuman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Telekomunikasi Nomer 36 Tahun 1999

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan ini bersama dengan organisasi komunitas Internet Nirkabel

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 241/DIRJEN/2000 tentang penggunaan bersama (sharing) Pita Frekuensi 2400  2483,5 MHz. Antara Wireless LAN  Akses Internet bagi penggunaan di luar ruang (outdoor) dan Microwave Link dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di   : JAKARTA
Pada tanggal   :
MENTERI PERHUBUNGAN
HATTA RADJASA