Perpajakan E-Commerce

Farid Bachtiar <mimania@yahoo.com>

Saya terus terang awam mengenai soal e-commerce dan pernak-pernik
tehnologinya. Namun seandainya berkenan, saya yang kebetulan bergelut di
bidang taxation, ingin menyumbangkan sedikit pengetahuan saya yang terbatas
mengenai masalah perpajakan berkaitan dengan e-commerce di Indonesia. Mohon
jika ada rekan-rekan yang lebih mengerti ttg seluk beluk e-commerce, syukur2
e-taxation, dapat meluruskan pemahaman saya. Tulisan saya ini hanya sekedar
pertukaran wacana informasi ttg seluk-beluk perpajakan atas transaksi
melalui internet (e-commerce). Semoga dapat memperkaya khasanah pengetahuan
kita tentang bisnis e-commerce, yang tentu saja tidak melupakan aspek
perpajakannya. Monggo dibahas bersama ...

Transaksi di Internet dan Aspek Perpajakannya.

Transaksi penjualan, pengiriman barang digital (software, image, suara, teks
dsb), dan transaksi pembayaran saat ini sudah dapat dilaksanakan melalui
internet. Bagaimana pihak otoritas perpajakan Indonesia menyikapi hal ini?
Ternyata sampai saat ini transaksi bisnis melalui internet masih luput dari
pungutan perpajakan. Pihak Direktorat Jenderal Pajak, selaku otoritas
perpajakan di Indonesia telah menerbitkan surat nomor S-429/PJ.22/1998
tanggal 24 Desember 1998 tentang Imbauan kepada Wajib Pajak yang Melakukan
Transaksi melalui Electronic Commerce. Surat tersebut pada intinya adalah
petunjuk untuk menggali potensi pajak dari transaksi perdagangan elektronis.
Dalam surat tsb tidak diberikan petunjuk praktis bagaimana cara 'menjaring'
potensi pajak dari transaksi tersebut.

Dari surat tsb dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata transaksi melalui
internet (e-commerce) sebenarnya tidak luput dari pengenaan pajak.
Masalahnya adalah, bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan
atas pengusaha yang melakukan transaksi elektronis ini? Mungkinkah melakukan
itu semua di rimba belantara situs yang sedemikian luas? Jawabannya hampir
mustahil. Di satu sisi, kepastian hukum transaksi di internet juga masih
berkembang menuju suatu bentuk kongkrit.  Di sisi lain, perpajakan
menghadapi kendala yang besar dalam penentuan 'critical tax point' atas
transaksi ini. Misalnya, kapan terjadi transaksi terutang pajak? dimana
terutang pajak? siapa pelaku transaksi? siapa pemungut dan pembayar pajak?

Contoh:
PT WWW melakukan transaksi penjualan software yang dapat dilakukan secara
otomatis melalui situs internet. Situs tsb berada pada server provider yang
berkedudukan di Singapore. Namun transaksi pembayaran dihandle sepenuhnya
oleh server BII di Jakarta. PT WWW sendiri adalah perusahaan berbadan hukum
dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Kasus (a): Pembeli berkedudukan di Indonesia
Apakah situs PT WWW dapat dianggap sbg "cabang penjualan" yang berkedudukan
di S'pore? Seandainya demikian, apakah transaksi demikian dapat dikatakan
sbg transaksi impor dari S'pore? Apakah pajak yang dipungut dapat
dikreditkan kembali? Melalui mekanisme apa? Seandainya bukan cabang, apakah
transaksi demikian dapat dianggap sebagai re-impor oleh PT WWW yang kemudian
diserahkan kepada pembeli yang berada di dalam negeri (software dibuat di
Indonesia, dikirim secara elektronis dan disimpan dalam server di S'pore)?

Kasus (b): Pembeli berkedudukan di luar negeri
Adakah hak Indonesia memungut pajak atas transaksi yang terjadi antara
server di S'pore dengan pembeli yang berkedudukan di luar negeri? Apakah
transaksi demikian dapat disebut sbg ekspor?

Beberapa waktu yang lalu, BII bekerja sama dengan Telkom, mengadakan seminar
tentang e-commerce. Pada waktu presentasi, saya dikejutkan oleh adanya kolom
pungutan pajak 10% (PPN?) pada sebuah form transaksi yang ditempel pada
situs penjual. Sepanjang pengetahuan saya, pihak otoritas perpajakan belum
pernah merelease aturan tentang bentuk pungutan pajak dalam transaksi
elektronis. Seandainya pungutan ini benar telah dilaksanakan, bagaimana
mendeteksi kebenaran transaksinya? Apakah pungutan ini benar2 telah
disetorkan ke Kas Negara? Seandainya tidak, bukankah pungutan ini juga
merugikan konsumen? Apakah UU Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang
potensi2 kerugian yang dihadapi konsumen melalui bisnis di internet?

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam menghadapi
terjadinya transaksi di internet. Contoh di atas hanya sekedar contoh
sederhana namun pelik. Dari beberapa tulisan saya di majalah Berita Pajak,
belum ada tanggapan yang memadai atas kejadian transaksi e-commerce dari
pihak otoritas perpajakan. Semoga hal ini dapat menjadi perhatian kita
bersama.

Wassalam,
FaridB@chtiar