Peran Perpustakaan Daerah dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia Melalui Realisasi Cyberlibrary dan Digital Library

Istilah perpustakaan daerah sebenarnya tidak berbeda dengan arti dan fungsi perpustakaan itu sendiri. Tetapi arti perpustakaan daerah biasanya menunjukan letak dan penanggungjawab perpustakaan ada pada pemerintahan daerah, misalkan perpustakaan daerah kota  A atau perpustakaan daerah kabupaten B.

Seandainya kita melihat bagaimana kondisi perpustakaan daerah saat ini, rasanya tidak akan berbeda dengan apa yang penulis simpulkan, walaupun kesimpulan ini belum tentu benar. Kondisi perpustakaan daerah boleh jadi menjadi suatu objek yang kurang bahkan tidak disukai oleh pelajar sekalipun, apalagi oleh pelaku bisnis. Tidak heran kalo mendengar seorang pelajar yang mengatakan kata “seram” atau “angker” jikalau ditanya tentang perpustakaan. Dan jika ditanya berapa sering melakukan kunjungan dalam satu bulan, maka tidak heran pula jika mendapat jawaban “tidak pernah sama sekali”.

Sungguh suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini, perkembangan informasi secara global sudah demikian hebatnya, kondisi perpustakaan daerah seperti laksana “hidup segan mati tak mau”.

Perbaikan kondisi perpustakaan memang dilakukan, tetapi hampir hasilnya tidak memberikan peningkatan fungsi dan peran perpustakaan daerah terhadap masyarakat, terutama pelajar. 

Itulah sedikit gambaran tentang kondisi sebuah unit pelayanan yang ada di masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. 

Kondisi lainnya yang terjadi saat ini di masyarakat dan pemerintahan yaitu tentang otonomi daerah yang telah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah masing-masing dengan mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki dan pengembangan serta pendayagunaan telematika dengan produknya berupa electronic-government, bahwa pemerintah saat ini sudah memiliki suatu kerangka kebijakan yang boleh dikatakan sudah begitu hebat tentang hal ini. Penerapan teknologi informasi bagi daerah pada kondisi otonom saat ini memberikan suatu harapan baru bahwa hal tersebut akan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Tidak sedikit dana yang dibelanjakan oleh sebuah pemerintah daerah guna membiayai projek pembuatan homepages atau projek lainnya yang dianggap sebagai bentuk nyata realiasi dari e-government yang semuanya hanyalah suatu penghamburan anggaran karena ternyata masyarakat tidak mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya projek-projek itu.  Kenyataan lain bahwa peran swasta diberikan suatu perhatian besar untuk terlibat sebagai bagian dari projek e-government ini, sebutlah usaha warnet yang diberikan suatu “angin segar” yang sebenarnya “tidak segar” untuk menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengakses informasi digital. Karena semua itu tidak diikuti oleh suatu realisasi yang nyata bagaimana bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku bisnis warnet tersebut dalam mengakses bank atau sumber pemodalan lainnya.

Akhirnya semuanya mengalami kendala yang tidak selesai-selesai yang pada akhirnya muncul suatu pertanyaan bagaimana mungkin telematika atau lebih spesifik lagi e-government dapat berdayaguna bagi masyarakat. 

Dua permasalahan yang berbeda, dua kondisi yang terjadi saat ini baik disisi pemerintahan secara umum, dan perpustakaan sebagai komponen didalamnya yang dalam tulisan ini penulis ingin memperlihatkan suatu hubungan yang jelas dan solusi yang diharapkan mampu menjawab kedua masalah tersebut.

Bagimana bentuk hubungan dan solusinya? Suatu pertanyaan yang akan sangat jelas dapat dijawab dengan gambar berikut ini

Dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat atau daerah berencana dan sudah menerapkan teknologi informasi. Melalui teknologi informasi ini maka semua komponen dalam pemerintahan akan terintegrasi secara langsung melalui network yang digambarkan sebagai garis-garis neural network. Masing-masing komponen atau bidang dalam pemerintahan, yang diantaranya adalah bidang pendidikan tentunya harus memiliki suatu sistem informasi yang terintegrasi pula. Lebih detail masuk pada bidang pendidikan, maka perpustakaan sebagai suatu unit yang mendukung proses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan dengan kemajuan teknologi informasi, maka peran serta perpustakaan haruslah bergeser lebih fleksibel lagi, sehingga bukan saja sebagai unit yang mendukung sistem, tetapi juga berlaku sebagai mediator. Karena masyarakat yang berinteraksi dengan sistem pemerintahan yang menerapkan teknologi informasi memerlukan suatu mediator. 

Perpustakaan adalah mediator dan sekaligus penyedia informasi yang pada akhirnya fungsi perpustakaan akan bergeser lebih luas yaitu menjadi sebuah knowledge and information center, pusat ilmu pengetahuan dan informasi. 

Dari penjelelasan di atas, dapat diambil suatu garis besar bahwa keterlibatan perpustakaan daerah dalam pemberdayaan dan pendayagunaan telematika di daerah dapat berupa dua hal, yaitu sebagai mediator akses informasi melalui cyberlibrary dan sebagai penyedia informasi melalui digital library.

Peran perpustakaan daerah sebagai penyedia informasi melalui digital library

Sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut pada sistem perpustakaan konvensional, sehingga terciptanya suatu bentuk baru dari sebuah perpustakaan yang disebut sebagai Digital library. 

Digital library merupakan suatu sistem yang dibangun guna 
•	Membantu memenuhi kebutuhan informasi bagi pemakai (societies)
•	Menyediakan layanan informasi (scenarios)
•	Mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan (structures)
•	Menyajikan informasi sehingga mudah dimanfaatkan (spaces)
•	Menyampaikan informasi kepada pengguna (streams)

Sumber: Knowledge Management Research Group, KMRG-ITB

Segala bentuk informasi berupa video, audio, teks,  secara integral dikemas menjadi suatu informasi yang mudah dimanfaatkan dan diakses secara digital.
Pemberdayaan dan pendayagunaan telematika melalui digital library sebuah perpustakaan daerah akan secara lansung dirasakan tidak hanya oleh masyarakat daerah tersebut, tetapi juga nasional bahkan global. 

Peran perpustakaan daerah sebagai mediator melalui Cyberlibrary

Cyberlibrary dalam hal ini lebih diartikan sebagai suatu nama untuk sebuah perpustakaan yang memberikan suatu layanan akses informasi yang bersifat digital, terinterkoneksi dengan jaringan cyber Internet yang bersifat global. Perpustakaan daerah menjadi mediator bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang bersifat digital melalui terminal-terminal akses yang disediakan di perpustakaan daerah. Sekilas mungkin dapat dikatakan bahwa cyberlibrary tidak lebih dari sebuah warnet yang letaknya berada di perpustakaan. Pendapat seperti itu secara umum dapat dikatakan benar, tetapi terdapat banyak perbedaan antara sebuah cyberlibrary dan warnet. Cyberlibrary memperhatikan aspek layanan yang bersifat tidak hanya berlandaskan profit  saja, tetapi juga layanan bersifat sosial misalkan melalui layanan pengembangan sumber daya manusia melalui training-training bebas biaya, proses magang bagi anak sekolah, dan aplikasi digitalisasi perpustakaan yang mengimplementasikan digital library. Sehingga dengan membangun satu unit cyberlibrary, maka setidaknya satu bentuk program lain berupa digital library dapat pula direalisasikan.

Cost Center menjadi Profit Center

Akan muncul pertanyaan bagaimana pendanaan untuk membangun fungsi perpustakaan daerah sebagai cyberlibrary maupun digital library?. Jawaban dari pertanyaan ini adalah merubah paradigma bahwa perpustakaan daerah sebagai cost center harus berubah menjadi profit center dengan membangun cyberlibrary maupun digital library.

Sudah saatnya perpustakaan daerah bukan  lagi sebagai cost center dengan fasilitas terbatas, tetapi jadikan perpustakaan daerah sebagai knowledge & information center di daerah yang bersifat profit center. Istilah profit center hendaknya tidak disalahartikan dengan pengeritan mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan tanpa memberikan manfaat yang nyata. Pengertian profit center lebih pada bagaimana suatu unit berkembang secara mandiri dalam segala hal termasuk bagian pembiayaan dan pengembangan. Perpustakaan daerah sebagai profit center memberikan suatu pengertian bahwa perpustakaan mampu secara mandiri untuk mengembangkan berbagai macam fasilitas serta mampu membiayai dari proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Bagaimana Cyberlibrary mampu Mandiri dan Berkembang? 

Sedikit cerita pengalaman penulis semasa kuliah dulu, bahwa penulis adalah salah satu penggagas dan pendiri cyberlibrary di Perpustakaan Pusat di Kampus ITB. Saat itu cyberlib adalah satu-satunya cyberlibrary yang ada perpustakaan di Bandung yang dibuat berlandaskan idealisme dan rencana bisnis yang memproyeksikan sebuah usaha yang mampu memberikan layanan perpustakaan sekaligus mampu mandiri dan berkembang.

Sekarang mari sedikit berhitung dalam membuat sebuah rencana cyberlibrary perpustakaan daerah untuk membuktikan bahwa cyberlibrary mampu mandiri dan berkembang. Bahwa dengan jumlah komputer akses sebanyak 100 unit dan didukung oleh 6 unit server serta media telekomunikasi VSAT 128 Kbps dan fasilitas lainnya, maka dengan biaya layanan maksimal sebesar Rp. 2000 per jam dan keanggotaan per bulan maksimum sebesar Rp. 10.000, serta rata-rata penggunaan hanya 60% per bulan untuk satu daerah kabupaten atau kota dapat diproyeksikan bahwa dalam tiga tahun pelayanan cyberlibrary mampu mengembalikan dana investasi awal serta meningkatkan jumlah komputer menjadi 300 unit dan nilai Net Present Value, NPV sebesar 28%. Sebuah nilai indikator yang dipakai dalam penilaian kelayakan usaha yang cukup memberikan suatu keyakinan bahwa pelayanan cyberlibrary di sebuah perpustakaan daerah mampu mandiri dan berkembang.

Pemerintah Daerah Mendanai Cyberlibrary dan Digital library

Pemerintah daerah memang sudah sepantasnya menganggarkan dana atau mencarikan sumber dana untuk  merealisasikan cyberlibrary dan digital library, tetapi hal ini harus diikuti dengan catatan bahwa anggaran dana tersebut harus mampu dikembalikan oleh perpustakaan daerah guna mendanai program sejenis lainnya karena dengan sistem manajemen yang baik maka cyberlibrary serta digital library harus mampu secara mandiri menbiayai proses pelayanan kepada masyrakatnya dan mengembangkan layanan yang ada.

Dukungan Terhadap IDLN

Indonesian Digital library Network, IDLN yang sudah berjalan dan diprakarasai oleh tim KMRG ITB, telah memberikan kontribusi yang sangat hebat dan baik membentuk suatu knowledge based Society, terutama academic society. Maka tentunya diharapkan bahwa dengan adanya sarana serta fasilitas akses informasi di setiap perpustakaan daerah di Indonesia berupa cyberlibrary, mampu memberikan dukungan terhadap percepatan pengembangan IDLN saat ini sehingga masyarakat secara luas dapat memanfaatkan informasi yang dimiliki oleh setiap perpustakaan daerah dan perpustakaan lainnya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini, bahwa pemberdayaan dan pendayagunaan telematika di Indonesia, akan lebih cepat terealisasi apabila adanya inovasi dan kreativitas dari kita semua dalam mengembangkan potensi yang sudah ada, salah satunya adalah di perpustakaan daerah. Dengan inovasi dan kreativitas baru tersebut maka tidak dipungkiri bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat besar serta pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ditulis oleh:
Ir. Yadi Heryadi, MT. (yadi@itb.ac.id)
Penulis adalah pemerhati bidang telematika. Staf peneliti di Laboratorium Telematika -Departemen Teknik Elektro ITB dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat ITB. Aktifitas saat ini adalah sebagai Business Consultant  di YDConsulting