KEADILAN INFORMASI *
OIeh : Parni Hardi * *

1.	Globalisasi yang pertama-tama terjadi adalah globalisasi informasi, berkat kemajuan teknologi informasi yang makin han semakin eanggih, mudah dan murah untuk diperoleh. Internet adalah salah satu contoh yang paling konkret. Sebelumnya globalisasi informasi dilakukan melalui jaringan siaran radio, televisi dan kantor berita transnasional.

2.	Definisi informasi informasi adalah produk yang sarat dengan muatan, kepentingan dan nilai-nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan pemasok (provider-nya) atau information is not interest and value free. Jadi, siapa yang bisa menguasai informasi, mulai dan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan (menyiarkan) dengan cepat dan menjangkau wilayah yang luas dan konsumen yang besar, ialah yang bisa berkuasa. mi berlaku untuk tingkat lokal, nasional, regional dan global. mi sesuai dengan ungkapan “Information is power”.

3.	Globalisasi informasi tidak bisa dan tidak mungkin dicegah dengan segala plus-minusnya dalam segala aspek kehidupan manusia
ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

4.	Kesenjangan penguasaan sarana untuk menyampaikan informasi dan akses kepada informasi telah menjadi sumber ketidakadilan di segala bidang kehidupan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

5.	Jalan keluarnya kita harus memberdayakan potensi individual, lokal dan nasional (baik swasta maupun pemerintah) untuk memiliki sarana penyampaian informasi yang sesuai aspirasi dan kepentingan masingmasing dan akses kepada sumber informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Internet adalah sarana yang lebih mungkin dijangkau oleh hampir semua orang dibandingkan membuat media cetak (koran, majalah, tabloid), radio, televisi dan kantor berita yang memenlukan modal yang besar dan profesionalisme yang tinggi.
6.	Yang penlu dijaga adalah jangan sampai terjadi hegemoni informasi, baik melalui kepemilikan (holding), janingan (networking) atau gabungan keduanya oleh individu, lembaga swasta, lembaga pemenintahlnegara dan lembaga internasional tertentu saja, yang lebih kuat secana ekonomi, teknologi, dan profesionalisme. Harus tetap dijaga pluralisme sumber informasi. Keadilan informasi harus diciptakan baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

7.	Penguatan infrastrukture kelembagaan, berdasarkan undang-undang (UU tentang Pens dan UU Penyianan), SDM, permodalan + teknologi. Kita tidak boleh hanya mampu menjadi penenima informasi (receiver), tetapi juga penyedia (provider) sesuai rumusan informasi adalah produk yang tidak bebas kepentingan dan nilai untuk kepentingan nasional, dan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai universal ke dunia juan.

NB:

1.	Pengadaan SDM yang menguasai bahasa asing, khususnya bahasabahasa yang banyak dipergunakan oleh umat manusia, sampai han mi masih menjadi kendala bagi Indonesia untuk dapat menjadi pemain dalam globalisasi informasi.

2.	Pointers mi terkait dengan Bab IV, halaman 52 sampai dengan 64, Kertas Kerja Peronangan (Taskap), penulis pada KSA VI Lemhannas Tahun 1996.

Jakarta, 27 Maret 2000

*	Disampaikan pada acara Temu Pakar DPA RI

*	* PU Republika