OPTIMALISASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN
DALAM INFORMASI KOMUNIKASI
OIeh
Pltana

PRAWACANA:	Revolusi Komunikasi

•	Akhir abad XX ditandai dengan adanya revolusi 4T, yaitu transportation, trade, tourism, dan telecommunication. Adanya revolusi 4T mi, khususnya revolusi

telecommunication, menyebabkan bola dunia seakan mengecil, dan batas-batas administrasi antar negara semakin luluh.

•	Revolusi telekomunikasi membuat dunia menjadi sebuah ‘global village’. Peristiwa yang terjadi pada suatu sudut, dapat langsung diketahui, bahkan disaksikan dan

belahan dunia lainnya. Manusia seakan mempunyai kemampuan tembus pandang dan tembus dengar (dura srawana dan dura darsana).

•	Reolusi 4T di atas menyebabkan terjadinya aliran ‘5 Scapes’ yang semakin deras, yaitu:

1.
Technoscape -- pergerakan teknologi (mekanikal dan informasi) yang menembus batas-batas konvensional.

2.	Ethnoscape -- perpindahan ethnik-demografis yang terkait dengan migrasi, wisata, pengungsian, dan lain-lain.

3.	Fin anscape -- perputaran uang yang pesat melalui mekanisme pasar uang, stock-exchange, dan spekulasi komuditas.

4.	Mediascape -- distribusi informasi dan citra yang pesat luar biasa.

5.	Ideoscape -- aliran ideologi antar bangsa yang sulit dibendung (Appadurai

1990; Urry 1995).

•	Revolusi 4T dengan aliran 5-Scape di atas tidak dapat ditolak. Di lain pihak, ada pertanyaan mendasar, yaitu siapkah Bangsa Indonesia menghadapi deraan revolusi dengan gelombang informasi yang begitu deras dan luar? Secara internal, sudah siap pulakah rakyat Indonesia dengan mekanisme filter sehingga mampu menerima informasi secara eclectic tanpa harus terperangkap dalam kebingungan dan ketidakmenentuan?
•	Peran komunikasi, informasi, d eduka i ME) dalam pembangunan tidak dapat disangkal lagi. Namun pengala an e piris-historis menunjukkan bahwa ME adalah sebuah pisau berniata dua.

•	Di satu pihak, aspek ME dinomor-duakan, bahka secara sengaja ‘dilupakan’ dengan berbagai alasan. mi tidak jarang menjadi sumber kegagalan program pembangunan.

Kutipan artikel di bawah mungkin dapat mengingatkan kita kembali akan hal mi.

One of major causes of relative failure, or at the least serious “lag” in development project, may be traced to very deficient means of intensive information-communication to the communities, cadres, and other definable groups of human beings whose decisions, attitudinal changes, and innovation-adoptions are crucial. The reasons for this almost universal “communication gap” in devel opment project include:
1.	The historical background of dominant emphasis on physical, material or narrowly economic input as the key to development process and a corresponding historical neglect of social factors;
2.	The concomitant historical neglect of investment in the information communication infrastructure of country as a powerful instrument of development (and not merely q later consequence, Western-style, of economic growth);
3.	The fact that most development projects are formulated by technical specialist (national and international) whose natural concentration will be in their particular field of technology, not in its social vector;
4.	An assumption that has pervaded that deployment of Technical Assistance Experts, namely that they are themselves automatically equipped as communicators and innovation-diffusers-ignoring their almost invariable cultural, linguistics, and other handicaps in communication outside of their own society and technological environment;
5.	A corresponding assumption, within recipient government, that their existing echelons of civil servants are, automatically, capable of transmitting and d~ff using the innovations required in each new development program;
6.	A further assumption, by sectoral specialist that, since a Ministry of Information and Broadcasting (and other departmental information units) exist, “they will look after the information side” of each new project-without providing such units with the required additional resources;
7.	Finally, a major reason for the historical neglect of social communication in development projects may be attributed to the permeation of most information structures by the Western ethos and practice of communication, which is very largely non purposive and has often carried with it philosophical strictures against the use of public, state-owned media for deliberate attitudinal change.
•	Di lain pihak, ada komunikasi (ME) y r a i T, menjadi propaganda, dan informasi yang disampaikan dijad an “kebenarai ~i mutlak”. Seakan tidak ada ruang untuk interpretasi, atau mencari kebenaran altemt ~ . nformasi yang disampaikan sangat sentralistis dan uniform. Begitu kuatnya se, riiralisasi ME mi, safllpai-Salflpai menyebabkan pencarian informasi altematif di~ ~nggap sebagi suatu tindakan subversive.

•	Di dalam usaha untuk menjadikan informasi yang u .nifi,rrn sebagi suatu kebenaran mutlak, maka berbagai saluran informasi dikontrr 31 secara ketat dengan aneka macam perangkap. Media alternatif tida~k i~ .~emp unyai bak untuk hidup. Komunikator dan komunikan dan media altematif langsuuig dijerat pasal-pasal yang mematikan.

MENUJU KESEIMBANGAN: Hubungan Ai itar Lembaga

•	Dengan bergulirnya reformasi, dan naikn ya Dr. Abdur:achman Wahiu~ sebagai presiden RI, kelembagaan informasi-komunikasi nasional rnengalaini peroinbakan total.

•	SK presiden No. 153/1999 yo 7/2000 sec ara praktis mentransforrnasi Depp en menjadi BIKN, dengan struktur dan span oxganisasi yang terpotong.

•	Berbagai unit pelaksana ME yang dulu ada di bawah Deppen, sekarang a~can lep as, berdiri sendiri, apakah sebagai Perjan, UPT, aYau BUMN/BUMD.

•	ME sebagai pisau bermata dua pada hakikatny’a adak~h sebuah kontinuun.~ dengari dua kutub extrim. Tugas utama kita ke depan jtada hakikatnya ad~lah niencoba mencari titik keseimbangan antara kedua kutub tersebut, dalam suaW ‘optimum

•	Keseimbangan hams ditemukan antara ‘suara nierdu pemenintab’ dei~gan ‘le inga erak rakyat banyak’; antara the dominant minority dengan the sile,’tt majority; antara uniformitas yang dikendalikan pemenintah pusat dengan diversifikasi yang dianut oleh daerah-daerah; antara kebebasan tak terbatas dengan kepenganutan terhadap norma-norma kelayakan dan kaidah kepatutan; dan sebagainya.

•	Untuk mencapai keseimbangan antar berbagai hal tersebut, maka patut direnungkan hal-hal di bawah mi.
1.	Berbagai unit pelaksana program ME milik pemerintah, seperti TVRI dan RRJ, hams diberikan otdnomi yang lebih luas. Otonomi liii menyangkut program, finansial, dan lain-lain. Namun demikian, hams tetap ada ramburambu yang membedakannya dengan TV dan radio swasta. Dalam kekritisan terhadap pemerintah, dan dalani usaha mengejar pangsa pasar, TVRJ dan RRI hams tetap mempunyai idealisme untuk membela negara dan mengamankan rakyat dalam anti yang seluas-luasnya. T~P1 dan RRI tidak_boleh sepenuhnya profit-oriented seperti TV dan radio swasta. Hal mi terkait dengan kenyataan bahwa rakyat kita sebagian besar masih berpendidikan rendah, sehingga belum mampu memilah dan memilih pesan/informasi dengan eclectic. Tanpa kemampuan mi, kalau informasi tidak terkendali, cenderung akan terjadi ‘information chaos’ di kalangan rakyat.

2.	Lembaga sejenis yang vertikal hams mengurangi dominasi sentralisasi. Misalnya, TVRI Denpasar tidak hams terlalu banyak me-relay siaran TVRI pusat. Siaran langsung perayaan Idhul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta tidak perlu disiarkan langsung pula oleh TVR)[ Denpasar. TVRI Denpasar hams mempunyai kebebasan untuk menentukan kelayakan suatu siaran bagi pemirsa dominantnya. Tanpa adanya adaptasi dengan ‘pasar lokal’ mi, TVRI akan ditinggalkan oleh pasar. Hal yang sama juga berlaku untuk RRJ.

3.	Meskipun ada ‘kebebasan’ bagi pelaksana KIE swasta, apakah cetak atau elektronik, tetap saja mereka harus ada pada suatu rambu-rambu etik, norma sosial-budaya, religi, dan lain-lain. Untuk itu perlu adanya suatu lembaga ‘dewan kehormatan’ dan mereka untuk mereka, dengan intervensi minimal dad pemenintah. Pemerintah lebih menempatkan din sebagai fasilitator atau service provider danipada pelaksana.

4.	Perlu dipikirkan, bagaimana menyikapi adanya humas pada setiap instansi pemenintah, dihubungkan dengan berubahnya status Kanwil dan Kandep Deppen menjadi dinas otonomi daerah propinsi dan kabupaten/kotamadya.
1

PURNAWACANA:	Bhinneka Tunggal Ika

•	Hubungan antar lembaga yang sama-sama bergerak dalam bidang ME pembangunan diharapkan akan lebih menonjolkan kemandinian, independensi, dan mengurangi sentralisasi. Hubungan lebih banyak bersifat koordinatif danipada komando.

•	Pemenintah hams tetap mempunyai unit ME sebagai penyeimbang suara kritis. Di tengah gelora informasi yang memanaskan, pemenintah hams tetap mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendinginkan.

•	Meskipun pninsip dasamya sama, implementasinya di setiap daerah tidak hams sama/seragam, melainkan hams tetap disesuaikan dengan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Dalam hal mi, kembali hams dihayati konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinnekaan hams tetap mendapat tempat di tengah-tengah ketunggalan.

~k&A~unn

Childers, Erskine and Mallica Vajathon. 1975. Social Communication Components in Development Programs. Dalam Jamias, Juan F (ed). Reading in Development Communication. Los Banos: University of The Philippines.

Urry,	John. 1995. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. London: Newbury Park.

Watson, James & Anne Hill. 1989. Communicatin and Media Studies. London and Melbourne: Edward Arnold.