OPTIMALISASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

OIeh Drs. Tarrnan Azzam
Ketua Umurn PWI Pusat

KEHADIRAN Badan Informasi dan Komunikasi Nasianal (BIKN)--- berdasarkan Keppres No. 153 tahun 1999 Jo. No. 7 tahun 2000--- sangat strategis, terutama bagi Pemerintah RI, setelah hapusnya Depai-temen Penerangan RI, Namun demikian peran yang hams dilakukan BLKN tentu saja berbeda dad peran Deppen pada masa IaIu, apalagi dibandingkan pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Barn. Kini, pada era reformasi menmsuki abad ke-21 dan mileneum III, arus IaIu lintas informasi dan komunikasi semakin bebas, sangat cepat, terbuka dan sangat kompleks permasalahannya. Indonesia, balk melalui peran pemerintah, masyarakat urnum maupun khususnya pers nasional, memang hams sangat proaktif memanaje inforniasi dan komunikasi itu. Sebab pertarungan informasi dan komunikasi tak terhindarkan. Karena itu perlu indentifikasi masalahnya. Ketidakmampuan Indonesia mengubah tantangan informasi dan komunikasi itu menjadi peluang niscaya akan menjadi butnerang yang merugikan Indonesia sendiri.

Kini, BIIKN dihadapkan pada sejumlah perkembangan barn. Diantaranya hadirnya:
1.	TAP tentang Hak Azasi ManusialHAM
2.	UU tentang Pers,
3.	UU Penyiaran
4.	UU Perfilman
5.	UU Telekomunikasi

BIKN YANG DLPERIUKAN

Sebagai sebuah badan pemerintah, BIKN yang diharapkan adatah yang mampu berperan sangat proaktif bagi membina dan membela kepentingan Indonesia. BIKN hams mendorong good govermance. Badan itu harus tidak 1og, artinya jangan seperti Deppen selama mi. Struktur BIKN hams ramping, tapi berniobilitas tinggi dan enerjetik. Contohlah cara kerja lembaga pers yang dimoditikasikan dalam pemerintahan. Tugas badan barn mi seyogyanya hams benar-benar melayani informasi dan komunikasi, terutama bagi kebutuhan:

1.	Internal pemerintah sendiri,
2.	Pers dan masyarakat,
3.	Hubungan luar negeri.

* Makalah disampaikan pada Pekan lnformasi dun Komunikasi Nasional yang diseienggarakan Departernen Penerangan RI di
Denpasar, Bali, tanggal 1-4 MarS 2000.
Pola kerja yang perlu dibangun dan dilakukan oleh BIKN, seyogyanya mencontoh perikehidupan lembaga pers, misalnya contohlah Kantor Berita. Dalam hal mi, BIKN mengumpulkan, memiliki dan menyebarluaskan seniua bahan informasi dan komunikasi yang akurat bagi kepentingan Indonesia, terutama bagi kepentingan tugas-tugas pemerintahan. Dalam peran pelayanan itu, BTKN hams mampu melakukan kegiatan rekayasa, bahkan ‘counter issue’. BLKN hams menerapkan transparansi dan accountability.

POSISI BLKN

Karena itu, BIKN hams dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang tinggi kredibilitas, moralitas dan integritasnya untuk melayani kepentingan negara, balk pemerintah, masyarakat, pers maupun hubungan luar negeri. Karena itu, posisi BIKN hams pada tempat yang strategis sebagai lembaga Public Relations. Penempatan BIKN dibawah koordinasi Menteri Negara PAN dikhawatirkan kurang tepat, karena dapat menjadikannya sebagai lembaga yang kurang operasional. Malahan bisa dikatagorikan masuk kotak’

Scbagai lcmbaga PR Negara, BJKN hendaknya fbll operasional, bcnar-benar menjadi jurubicara Indonesia, Karena itu posisinya penting dekat dengan sumber kekuasaan yaitu PresidenlKepala Negara. Misainya, daiam lingkungan Sekretariat Negara. Atau paling tidak, hams bcnar-benar punya hubungan langsung (hotline) dengan PresidenfKepala Negara. Jika perlu tidak terhambat oleh mekanisme birokrasi pemerintahan.

BIKN, maia tidak mau, hams punya jaringan dan mekariisme kerja yang andal--apakah secara stmktural, atau cukup secara koordinatif--sampai ke daerah-daerah dan manca negara.

PENGELOLA BLKN

Sadar pada tantangan berat yang hams dihadapi BIKN, maka lembaga pemerintah nondepartemen ml hams dipimpin oleh tokoh yang benar-benar ideal sebagai pemimpin.
Tokoh itu tidak cacat secara moral, bukan yang diduga pernah dan terkait dengan tindakan
KKN (Kompsi, Kolusi dan Nepotisme), terutama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Yang penting, kepribadiannya hams dengan integrltas pribadi yang tinggi.

Pemimpin ideal itu selain sehat jasmani dan rohani, haruslah seorang yang jujur, disiplin, ramah tamah, berani, loyal dan berdedikasi tinggi pada tugas pengabdiannya kepada kepentingan nasional. La bersikap seperti seorang bapak yang mengayomi, guru yang rnendidik, teman yang membela, dan ksatria yang membela rakyat dan bangsanya. Karena itu, pimpinan dan personil yang bertugas di BLKN haruslah mereka yang benar-benar profesicnal, idealis, dan intelektualis. Mereka hams berhatinurani kebangsaan Indonesia:
Nasionalis! Dia hams demokrat dan reformis.
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

iika BIKN telah pada posisi seperti yang diharapkan diatas, ia diyakini mampu membina hubungan kelembagaan dengan mitra kerjanya. Balk di dalam rnaupun di luar pemerintahan. Di dalam pemerintahan, umpamanya, BIKN hams menjadi andalan semua lembaga pemerintah yang ada.

Sedangkan di bar pemerintahan, BJKN hams mampu membangun kerjasama yang intens dengan sernua komponen masyarakat umum. Misalnya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik, organlsasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sebagainya. BIKN hams mampu membangun hubungan kelembagaan dengan semua elemen dan golongan masyarakat. Juga dengan kalangan dunia usalia.

Sangat penting, dalam hubungan kelembagaan itu, BIKN hams bisa membangun hubungan baik dengan kalangan pers. Diantaranya interaksi dengan Dewan Pers yang independen, selain hubungan langsung dengan lembaga-lembaga pers lainnya. Namun hams diingat Pemerintah tidak holeh lagi campur tangan terhadap perikehidupan pers. Paradigma barn pers kini adalah: Pers yang merdeka dan profesional.

Dengan pihak bar negeri, BIKN hams dapat meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Jangan terulang lagi pengalaman Deppen ‘tidak berdaya’ dan malahan tidak berbuat apa-apa menghadapi tekanan informasi internasional yang merugikan indonesia. Misatnya dalam kasus Timor Timur. Pada masa depan, pasti akan sangat gencar informasi media massa internasicnal yang memgilcan Indonesia. Karena itu, BIKN hams sangat proaktifmelakukan tindakan ‘counter issue dengan nenjelaskan duduk persoalan, apa adanya. Semua itu demm kepentingan nasional Indonesia. Inipun hams dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan pada kesempatan pertama. Artinya, BLKN tidak boleh keija lamban, dan terbelit dalam kemelut mekanisme birokratisasi Counter informasi itu hams akurat, dan jangan kehilangan momentum.

Artinya, agar tercapai tingkat optimalisasi hubungan kelembagaan informasi dan konunikasi yang andal demi kepentingan Indonesia, BJKN yang hams kita bangun dan operasionalkan itu adalah suatu lembaga pemerintah yang kredibel, berwibawa dan terpercaya.

DENIPASAR, 3 Maret 2000