OPTfHflLf~A~f fILWUNAN te~Et6H~Ac~A/W
fNFO~HA~f ~‘AN kQt4tINU~Acf
Vt. 11/. Nbuü Sy~wê D~. MS

I.	PENDAHULUAN

Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan sebagaE suatu sistem karena organisasi terdiri dan berbagai elemen / komponen yang saling bergantung satu sama lain baik secara strulctural rnaupun fungsional. Oleh karenanya, suatu perubahan yang terjadi dalam satu bagian atau departemen akan berpengaruh terhadap bagian atau departemen lainnya.

Terdapat dua macam perubahan atau perkembangan organisasi; oertam8, melalui skema yang didesain (direncanakan) dan kedua, rnelalui keadaan yang tidak terstruktur (tidak direncanakan). Elemen pertumbuhan yang didesain (direncanakan) adalah suatu respons rasional terhadap tekanan dan dalam untuk mempenluas atau membentuk hubungan karena dipenlukan secara fungsional. Sebagai contoh dan pertumbuhan yang didesain ml, misalnya untuk mencapai pembagian fungsi organisasi atau departemen yang lebih efisien dalam suatu organisasi, pimpinan meninjau kembali tujuan dan organmsasi lalu menyusun kembali alat/fasilitas yang dipenlukan untuk mencapai tujuan itu atau mendesain ulang struktur dalam aktivitas yang berhubungan dalam organisasi tersebut. Elemen pertumbuhan yang tidak terstruktur (tidak direncanakan) terjadi sebagai hasil ketidakteraturan atau terjadi sebagai respons secara tidak rasional

Diaqjik~’zrz dalarn Dialog Pakar “Pdcan frfármasi dan Komunika~i Nasional’, 1 -- 4 Maret 2000, Ho;eI
Ratidcaru L)enpavat Bali
terhadap bermacam-macam kebudayaan, kekuatan yang bersifat psikologis pada orang-onang dalam organisasi.

Perubahan Deppen yang kini menjadi B1KN lewat Keppres No.153/1999 merupakan salah satLI contoh organisasi yang mengalarni perubahan yang didesain (direncanakan). Perubahan yang terjadi bukan hanya berganti nama darE Departernen Penerangan RI menjadi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional saja, namun sudah barang tentu misi dan vlsi tujuan, sarana dan stnategi Iembaga tersebut ikut berubah.

Dmsamping itu, sebagai Iembaga baru BIKN dituntut pula untuk menata ulang hubungan kelembagaan bail dalam organisasi BIKN sendiri, maupun hubungan kelembanigaan antara BIKN dengan lombaga pemenintah lainnya. Kedua jenis hubungan Iembaga ml dapat benlingkup nasional maupun lokal.

Makalah mi hendaknya menyoroti 3 (tiga) aspek penting hubungan kelembagaan dimaksud . Pertama, aspek kedudukan, tugas dan fungsi BIKN. Kedua, dimensi hubungan kelembagaan dalam organisasi maupun antara organisasi, dan terakhir mengulas teknik optimalisasi hubungan kelembagaan

II.	KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BIKN

Dalarn keppres No.153/1999, dijelaskan bahwa BIKN merupakan lembaga pomerintah non departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Iangsung kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoondinasikan oteh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Ka Fuslii SI)Af & Litiglamgw T 1N1&ID Dosen Fikom & Pascasatjana LINPAD — Komultan PR 4-Komwiikasi
Berdasarkan keputusan Presiden di atas juga dijelaskan bahwa tugas yang diemban BIKN adalah melaksanakan tugas umum pemenintahan dan pembangunan dibidang pelayanan inforrnasi dan komunikasi nasional. Guna merealisasikan tugas ml, maka BIKN memiliki fungsi sebagai berikut:
1.	Penetapan kebijakan dibidang pelayanan inform asi dan komunikasi nasional, sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presid€n.
2.	Pelayanan informasi dan kornunikasi kepada masyarakat.
3.	Pemantaitan terhadap Iembaga pemerintah dan masyarakat dibidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional.
4.	Pengkoordinasian kegiatan di Iingkungan BIKN.
5.	Pengelolaan sumber daya bagi tenlaksananya tugas BIKN secara daya guna dan benhasit guna.

Ditinjau dan prespektif komunikasi, kelima fungsi BIKN di atas secara simplistik dapat dipersepsi sebagai fungsi pembuatan kebijakan, pernantauan tsi dan aliran informasi serta komunikasi yang dilakukan baik lembaga pemenintah maupun lembaga non pemenintah, menginterpnestasikan dan menyelaraskan informasi dibidang pemenintah dan pembangunan yang muncul, dan terakhir mengsosialisasikan infonmasi tersobut sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan.

Dalam konteks hubungan kelembagan, baik dalam organisasi BIKN maupun antana BIKN dan organisasi lain yang terkait, fungsi — fungsi di atas hendaknya dijadikan titik tolak analisis dan penataan hubungan kelembagaan
III.	DIMENSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pada pokoknya, penataan hubungasi kelembagaan informasi dan komunikasi dapat disurvei dan 3 aspek, yaitu konteks, bentuk hubungan kelembagaan dan onientasE pokok hubungan kelernbagaan yang akan dikembangfran.

Dan segi konteks, hubungan kelembagaan balk dalam organisasi maupun antar organisasi telah banyaK mengalami perubahari. Gerakan reformasi diasumsikan telah menggeser hubungan kelembagaan yang kaku, birokratis, kurang terbuka, top down dan instruktif menjadi lebih terbuka, partisipatif, demokratif, mandini dan high involvement. Porubahan diatas rneski rnasih sebatas dugaan hendaknya dapat diperhitunglcaii dalam penataan hubungan kelembagaan tenlebih bagi lembaga baru ~emacam BIKN.

Ditinjau dan segi bentuknya, hubungan kelembagaan dapat dibagi menurut jenEs dan lingkupnya apakah hubungan antara lembaga pemenintah dengan non pemenintah atau sesama Iembaga pemenintah. Sernentana lingkupnya dapat bertaraf nasional atau transnasional.

Onientasi pokok hubungan kelembagaan dalam pembahasan mm adalah berfokus pada organisasi BIKN dan antara BIKN dengan Iembaga-Iembaga lainnya yang terkait (khususnys Iembaga pemenintah). Dengan demikian orientasi mi bersifat makro.
IV. TEKNIK OPTIMALISASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Secara umum tujuan hubungan kelembagaan, balk didalam lembaga
BIKN maupun antana BIKN cie3ngan Iembaga terkait lainnya, dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1.	Mencapai hubungan kelembagaan yang informatif dan komunikatif
2.	Menciptakan citra dan struktur pemenintahan yang serasi, solid dan tenintegrasi
3.	Menguatkan koordinasi antar lembaga
4.	Menciptakan kersamaan persepsi, tentang kebijakan dibidang pemenintahan dan pembangunan
5.	Menguatkan kedudukan BIKN sebagai lembaga pemadu, pemandu dan pemantau Enformasi dibidang pemenintahan dan pombangunan
6.	Meningkatkan ofisiensi dan efelctivitas allran informasi (flow of information) dalam lembaga pernenintahan.

Untuk merealisasikan tujuan di atas, maka penlu dikembangkan pninsip —pninsip hubungan kelembagaan sebagai benikut:
1.	Pendekatan humannistik. Melalui pendekatan mi diharapkan hubungan kelernbagaan dilakukan secara egaliter (sejajar). positif dan etis. Dalam hal mi etika komunikasi haius mendapat perhatian.
2.	Prinsmp demokratis yang esensinya berupa pemupukkan nasa kebersamaan, kelel uasaan dalam berkreasi dan berekspresi.
3.	Pninsip saling menguntungkan, dimana hubungan kelembagaan yang dibangun dapat membenikan manfaat bagi seluruh unit dalam organisasi atau Iembaga — lernbaga lain yang terkait.
4.	Pninsip berbagi informasi rnerupakaii landasan yang sangat penting dalarn rnembina hubungan kolembagaan dengant saling berbagi informasi, maka kita dapat lebih rnudah mengidentiftkasi, mengklarifikasi. dan memecahkan konflik yang mungkin timbul dalam hubungan kelembagaan
5.	Keterbukaan dan akurasi informasi
	t	rati—trtr.	rtr	.rartrtt	r~~rr,t%at:~ —	~	r.—~r—fls— rn
	~: -;	“<r1”--~~	I:a~•Jr~ timbu!
	- ——	..~•. — ..t	Z-t

mr~rHnr~an morir~i pent,n~ :aia m mCrICiDtaKan sinc’rc:;.

- nns~p DrInsIo ai ai~~ ~.. .a ~ L U: a. ~: ILLi~	•t:~—~r~. ~LtaLu hubunoan i~e ~mh~ri ~an tetan~u tlaI •9~ ~ ~ Oien karena ~ti~ d~perkikan upaya~upava tekn~k untuk mencioet~ma~kannv-a. Se~sa t4~’~- ~r~a

& ar~ h~~’
I (tL!JU~ ~ ya~ ~dPd ~JL I’r~2
1.	Infcwma~ion Excha~	-k..

~---..,--. a ~ ~ tencs4n~
	_	-~	~ ds~ozil ~ k~”~r~ ~‘~r~-
~	C-	- -	-
•	enqeic,i nInTormasI kei~r~ba~.~n

yaTiO j. :rj &UhijrUn iflTorma~i O~Ji~T. ~mb~a fors~buV Sedanqkan
	.~:n~n L~r-~’-e~	~itpr 1cm		~, i(f’J	~ ~:	J~t~:	a.	if	Ifjfl
			-		~: ~:	_

.i n’~f ia,nfn .,J.: —c:earina house.
S~fliflQO~ ~flTOflh1~ Vana ~u~~a~:ca ~ ~jatLj:
	-	~	S
	k~rnbCua I~fl ~

Hubun~.-~n dapat ~ie-~~Yip interaKs! ar-Tar-a aparatllr ~‘ak2!I! SUdLU C~r~ani~Sas~ atau ar1tz~ra D~~a~at dart iembaoa y~ ~rheda. Daiam hai in~
	ri~TS~FJUt di1~~	~a.:	iiam:d ICiThL~	a
	— -	S
(jl-.%j~-i ::n;a an ~!~ih2L ~ ~ L)~n1era()aiThva fi --
	~ LJUIa

aic.ukan secara !f1!(z:rTa~-.:

4Kn-ordinasi -~‘an kei~- ~~jii~
	--	..“	a a triL	•
	;a!. iii~	•:~:aa:a;::	—	~~~ieak&~i. ~	~..	.~,;au z~. u
	a a.	:v	.~ .~,	~-; I	a	tp ~i”j:	-
5.	Penyediaan jasa — jasa pengembangan sistem informasi dan komunikasi Iembaga pemenintah. Aspek mi terutama penting untuk hubungan antar Iembaga pemenintah.
6.	Problem solving oriented
Hubungan kelembagaan yang solid dan integratif harus senantiasa beronientasi pada pemecahan masalah atau konflik kelembagaan. Hal mi berarti setiap konflik harus segera ditangani tanpa harus berkutat pada konflik yang muncul.
7.	Fasilitas teknologi
Pengadaan fasilitas teknologi yang interaktif dan mudah diakses akan sangat mempengaruhi hubungan kelembagaan. Hal mi berlaku balk dalam organisasi maupun antar onganisasi.

Denpasar, 2 Maret 2000.