Komputer dan KKN

Richardus Eko Indrajit
Renaissance Research Center
eko@indrajit.org

Dengan nada sedikit bercanda dan setengah serius, seorang profesor universitas terkemuka di Amerika Serikat mengatakan bahwa kunci utama dalam mengatasi masalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) adalah: polisi, jaksa,  dan komputer. Jika polisi dan jaksa, semua orang sudah maklum. Namun untuk komputer, bagaimana hal tersebut dapat dimungkinkan? Alasannya sebenarnya cukup mudah dan logis.

Pertama, komputer menjamin proses transparansi. Transparansi dapat terwujud karena segala jenis aktivitas yang bersifat administratif dan prosedural dalam dunia bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pemrosesan data, secara jelas dan tegas telah diatur dalam sebuah aturan baku sebagai pedoman (by the book). Seluruh masyarakat secara transparan mengetahui who is doing what, where, and when sehingga segala jenis “kesalahan prosedur” yang disengaja akan dengan mudah diketahui oleh publik, lengkap dengan waktu dan “tempat kejadian perkara”. Data mentah yang berasal dari interaksi antar anggota masyarakat dengan pemerintah merupakan the heart of the truth yang tersimpan rapi dalam media penyimpan elektronis yang sewaktu-waktu siap untuk dibuka dan dilaporkan kepada publik seperti apa adanya. Peranan pemerintah dan para wakil masyarakat di sini adalah menentukan proses-proses birokrasi mana saja yang harus dikomputerisasikan untuk menghasilkan tingkat efektivitas transparansi yang diinginkan. Keadaan seperti ini tentu saja dapat meningkatkan akuntabilitas publik, karena institusi semacam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat dengan mudah dan secara langsung menggunakan data yang ada untuk keperluan fact finding misalnya (sebagai langkah awal pembuktian adanya kecurigaan tindakan kejahatan). Bayangkan bagaimana mudahnya seorang polisi untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan penggelapan terhadap pajak tertentu, atau bagaimana mudahnya seorang private investigator untuk dapat meneliti alibi seseorang, ataupun oknum pejabat publik yang melakukan praktek pungutan liar.

Kedua, komputer meningkatkan fungsi kontrol. Jika paradigma lama menganggap bahwa kontrol yang baik akan tercapai jika semakin banyak orang yang terlibat dan mengetahui terjadinya sebuah proses, dalam era komputerisasi terjadi pergeseran paradigma. Konsep kontrol dalam sebuah lingkungan sistem informasi menyatakan bahwa jika terjadi hal-hal menyimpang yang tidak diinginkan, akan dengan mudah dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab (hanya ada satu orang). Pergeseran paradigma ini paling tidak dapat menghapuskan dua kebiasaan buruk yang selalu terjadi di Indonesia, yaitu konspirasi antara beberapa orang yang “menguasai” domain kontrol tertentu, sehingga jika terjadi penyimpangan, yang dipersalahkan adalah sistem (tanggung jawab kolektif). Sistem komputerisasi yang baik akan menetapkan aturan who is responsible to what pada setiap titik proses yang ada, sehingga jika terdapat keluaran (output) sebuah proses yang keliru, maka personel yang terkait langsung dengan proses tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi. Dengan diterapkannya sistem kontrol seperti ini, paling tidak dapat menjaring para bankir yang berpura-pura “tidak mengetahui” bahwa institusinya telah menyalahi batas pemberian kredit pada grupnya, atau sebuah perusahaan yang mengaku “tidak sengaja” memenangkan tender proyek kepada anak perusahaannya.

Ketiga, komputer tidak mungkin keliru. Premis ini berlaku dengan asumsi bahwa program yang dipergunakan dalam proses komputerisasi telah diaudit keabsahan cara kerjanya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kualitas, kemanan (security), ketepatan, akurasi, dan hal-hal terkait lainnya. Dengan berpedoman pada prinsip garbage-in garbage-out (kualitas keluaran komputer akan sangat tergantung dengan kualitas masukan) dan premis di atas, jelas terlihat bahwa informasi hasil olahan komputer adalah benar adanya, sehingga tidak perlu diragukan kualitas kebenarannya sejauh tidak ada penyimpangan dalam proses data entry. Jika hal ini diimplementasikan dengan baik, tidak akan terjadi lagi kasus dimana Pemerintah Indonesia berusaha menyembunyikan fakta yang ada karena “khawatir” akan ketidaktepatan dan ketidakpastian isinya (perhatikan kasus Bank Bali sehubungan dengan laporan lengkap hasil audit Price Waterhouse – Coopers), atau keragu-raguan pihak kejaksaan karena kurang bukti dalam menangani kasus korupsi pejabat pemerintah tertentu (kasus transaksi beberapa yayasan mantan Presiden Soeharto misalnya).

Keempat, komputer mencatat segalanya. Seperti layaknya pelayar profesional, setiap proses yang dilakukan melalui komputer dicatat secara elektronis dalam sebuah log book. Setiap transaksi yang melibatkan komputer tersimpan secara detail dan rapi dalam media penyimpan elektronis yang sangat aman dan jauh dari kemungkinan untuk dimanipulasi. Dengan kata lain, semakin banyak aktivitas penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) yang melibatkan sistem komputer, akan semakin lengkap dan berkualitas catatan perilaku pelaku transaksi terkait. Proses money laundring, pemberian saham kosong, transaksi fiktif, penyelenggaraan proyek siluman, penyalahgunaan alokasi dana bantuan, money politics, dan hal-hal serupa lainnya akan sangat sulit untuk dilakukan oleh oknum-oknum tertentu karena beresiko tinggi akibat “campur tangannya” komputer dalam transaksi yang selama ini masih dilakukan secara tradisional (manual).

Kelima, komputer merupakan sistem terintegrasi. Keempat features yang dimiliki komputer di atas akan semakin powerful dengan dikembangkannya suatu teknologi informasi yang memungkinkan terintegrasinya data dan informasi yang disimpan dan diolah oleh sejumlah komputer dari sebuah institusi dengan organisasi-organisasi eksternal lainnya. Keberadaan ini tentu saja dapat meningkatkan kualitas penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu kasus tertentu dengan cara menghubungkan antara satu peristiwa (transaksi) dengan peristiwa lainnya. Contoh klasik adalah bagaimana seorang polisi dapat melihat hubungan keterkaitan antara penggunaan credit card yang datanya dimiliki oleh komputer bank dengan alibi seorang tersangka yang informasinya disimpan di kantor imigrasi, atau pemalsuan dokumen untuk jaminan (kolateral) sehubungan dengan permohonan kredit yang dapat dicek keberannya melalui komputer pada Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Kehakiman, atau hubungan antara besarnya pendapatan seseorang pegawai pemerintahan dengan jumlah pajak yang dibayar ke negara. 

Melihat kelima karakteristik komputer di atas, tentu saja tidak berlebihan jika pada era baru ini para pemimpin bangsa sudah mulai memikirkan untuk melakukan perencanaan dan pengembangan sistem komputer terpadu di berbagai pusat-pusat birokrasi dan institusi-institusi pelayanan publik lainnya. Dapat dibayangkan betapa excited dan enjoy –nya para penuntut umum dan jajaran polisi (yang sudah “bersih” dan berjiwa reformis di era pemerintahan baru) karena dipersenjatai dengan “hak akses tidak terbatas” terhadap seluruh transaksi yang tercatat komputer yang ada di negara ini, terutama untuk membantu mereka dalam melakukan pemeriksaan terhadap segala jenis kasus yang berbau KKN, yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seperti pepatah lama mengatakan, “Tidak ada perbuatan kriminal yang dirancang dengan sempurna. Walau sekecil apapun, sang pelaku pasti meninggalkan petunjuk sebagai buah kecerobohannya. Yang ada pada saat ini adalah detektif yang bodoh, tidak handal, dan kurang jeli, serta polisi dan penuntut umum yang kurang bukti…”

REFERENSI
Tapscott, Dan. The Digital Economy – Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. United States: McGraw-Hill, 1996.
Tapscott, Don. Growing Up Digital – The Rise of the Net Generation. United States: McGraw Hill, 1998.

	RICHARDUS EKO INDRAJIT adalah Kepala Program Studi Sistem Informasi STIMIK Perbanas dan Dosen Inti di Program Pasca Sarjana Universitas Bina Nusantara. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Komputer di ITS Surabaya, Master of Applied Computer Science di Harvard University, Master of Business Administration di Leicester University, dan Doctor of Business Administration di University of the City of Manila. Selain mengajar di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, dan Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, serta aktif sebagai konsultan dan peneliti di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), bekerja pula sebagai Direktur Sistem Informasi di perusahaan konsultan Renaissance Advisors. Pengetahuan di bidang teknologi informasi dan manajemen sistem informasi diperoleh dari pengalaman praktis di industri keuangan, perbankan, manufaktur, penerbangan, pertambangan, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan.	

Softcopy dari makalah dan dokumen ini tersedia melalui website personal Richardus Eko Indrajit di alamat: http://www.indrajit.org.

Jakarta, 11 November 1999.