Perkembangan Terakhir Nusantara 21
Dan Tim Telematika

OIeh Jonathan L. Parapak
President Komisaris PT Indosat,
Komisaris Lippo e-net

Pengantar

Visi Nusantara 21, sudah digelindingkan sejak 1995, dan secara formal dikukuhkan oleh Departemen Parpostel pada tahun 1997. Bergelindingnya Nusantara menjadi masukan utama untuk pembentukan Tim Koordinasi Telematika melalui Kepres 30 tahun 1997 pada bulan JuIi 1997. Nusantara 21, berintikan pembangunan infrastruktur informasi, namun bobotnya tidak Iepas dan pengembangan aplikasi-aplikasi sistem informasi elektronis di berbagai bidang seperti pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan, Iayanan kesehatan dan lain-lain serta pengembangan dan pemantapan sumber daya manusia, hukum dan pengaturan, industri serta penyiapan masyarakat.

Tim Koordinasi Telematika Nasiónal, secara paripurna merumuskan cetak biru pengembangan Telematika yang menoakup tiga kelompok utama, yaitu infrastruktur, applikasi, dan sumber daya. Baik Nusantara 21 maupun cetak biru Telematika Indonesia berintikan vlsi pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing bangsa dan masyarakat di Indonesia serta peningkatan kemandinan masyarakat dan bangsa Indonesia. Visi Nusantara 21, menggambarkan kondisi pada tahap awal abad ke 21, seluruh Nusantara sampai dengan ibukota kecamatan telah terjangkau oleh infrastruktur dan sistem informasi sehingga akses informasi, dan pemanfaatan informasi, aplikasi dan sistemnya dapat memperkaya dan menberdayakan serta meningkatkan daya saing masyarakat dan bangsa Indonesia dalam memasuki era globalisasi dan pasar bebas.

Dalam tulisan ringkas mi, Nusantara 21 akan dipakai sebagai rumusan visi, yang bersifat konseptual, sedangkan Tim Koordinasi Telematika Nasional, ditampilkan sebagai Tim Koordinasi perwujudan Nusantara 21.
II.	Infrastruktur Informasi — Nusantara 21

Seperti diuraikan rind dalam Buku Nusantara 21 maupun Buku Gambaran umum pembangunan telematika Indonesia, infrastruktur informasi yang akan diwujudkan mencakup, pembangunan Adimarga informasi yang menghubungkan seluruh kota-kota besar di Indonesia, pengembangan kota multimedia dan layanan informasi untuk masyarakat (Community Access Center).

Perkembangan infrastruktur mi, dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kebijaksanaan nasional sektor telekomunikasi, regulasi sektor, kondisi ekonomi makro, kemampuan para pelaku nasional. Pada tatanan kebijaksanaan patut dicatat beberapa kemajuan yang sangat penting antara lain diundangkannya UU tentang Telekomunikasi No. 36/1999, dan dikeluarkannya cetak biru kebijaksanaan tentang telekomunikasi di Indonesia pada tanggal 20 JuIi 1999. Pada tatanan regulasi, tetah pula dicapai beberapa perkembangan penting antara lain dimungkinkannya peran swasta dan masyarakat yang semakin tinggi dalam pengembangan regulasi, yang telah terwujud dalam penetapan tarif dan interkoneksi, standard dII. Namun demikian masih dirasakan perlunya proses regulasi yang semakin cepat, transparan dan mendukung percepatan pembangunan telekomunikasi nasional. Pada tatanan penyelenggaraan kondisi monopoli dan duopoli yang masih menghambat peran swasta dan masyarakat yang Iebih besar, keadaan ekonomi yang barn akan mulai tumbuh sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam kondisi mi, kelihatannya sasaran pembangunan infrastruktur, balk adimarga informasi, multimedia city akan mengalami penundaan. Namun demikian patut dicatat bahwa PT Telkom telah berupaya untuk terus membangun Iing~ar-Iingkar adimarga kepulauan dan infrastruktur multimedia di Jakarta. Infrastruktur informasi melalui satelit telah maju selangkah Iagi dengan beroperasinya satelit Telkom I.

Salah satu aspek yang perlu dicatat adalah pemanfaatan secara optimal infrastuktur yang ada. Nampaknya perlu dikembangkan kebijaksanaan balk pada tingkat pemerintah maupun pada tingkat penyelenggaraan agar investasi yang telah dilakukan dapat termanfaatkan dengan berdaya guna dan berhasil guna bagi berbagai komponen masyarakat, balk pendidikan, Iayanan kesehatan, pemerintahan maupun kegiatan bisnis.

III.	Perkembangan Aplikasi Telematika

Aplikasi Telematika Indonesia terfokus pada pemberdayaan aparatur negara, pemerkayaan hidup masyarakat, penciptaan daya saing bisnis,
pembangunan informasi dasar dan aplikasi untuk mendukung upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan aplikasi Telematika perlu dilihat dan tatanan kebijaksanaan, regulasi dan penyelenggaraan yang dimanfaatkan masyarakat. Dan sudut pandang kebijaksanaan nampaknya belum terasa perkembangan yang menonjol. Issue kelembagaan masih banyak diperbincangkan, UU yang terkait dengan atau tentang telematika (cyber law) masih jauh dan harapan.

Beberapa aspek regulasi yang mendesak misalnya pengaturan secure transaction, public key infrastructure , registaration authority, electronic payment, certification authority masih belum dilaksanakan. Namun kiranya patut kita berbesar hati bahwa perhatian pada perlindungan hak kekayaan intelektual semakin tinggi, dan upaya untuk memantapkan regulasi semakin mendapat perhatian berbagai pihak. Di Iapangan, dapat kita catat perkembangan yang menggembirakan dengan semakin meluasnya homepage, berkembangnya beberapa aplikasi seperti Signas, E-commerce, E-banking, E-brokerage dan lain-lain. Sektor pemenintah nampaknya berkembang lamban oleh karena kendala keuangan dan sum ben daya manusia.

Beberapa kelompok usaha seperti PT Telkom, Indosat, Lippo e-net, nampaknya semakin giat untuk mengejar ketertinggalan masyarakat kita di bidang aplikasi. Aplikasi-aplikasi seperti E-government, tele-education, telemedicine, masih dalam taraf mula yang perlu dorongan segala pihak.

IV.	Sumberdaya Telematika

Dalam bidang sumberdaya, diarahkan pada pengembangan SDM, industri dalam negeni, hukum dan pernndangan, serta kultur informasi. Secara umum, dirasakan bahwa SDM dalam negeri belum memenuhi har~pan untuk berperan dalam pengembangan teknologi yang berubah begitu cepat. Namun demikian patut pula dicatat bahwa cukup banyak 3DM Indonesia di bidang telematika yang bekerja di Iuan negeni, tenmasuk di sentna-sentra keunggula. Usaha berbagai pihak, khususnya sekton swasta, nampaknya cukup menggembirakan, antara lain dikembangkannya cyber campus seperti ITB, UPH dan lain-lain. Yang sangat mempnihatinkan adalah pengembangan industni dalam negeni. Walaupun berbagai konsep telah cukup Iama dibicanakan seperti Hightech Park di Bandung, Serpong dan lain-lain sampai saat mi belum dicapai kemajuan beranti. OIeh karena itu penlu dikembangkan kebijaksanaan nasional untuk mendorong benkembangnya industni dalam negeni di bidang telematika, antara lain sistem insentif.
Di sektor hukum, perundangan dan pengaturan masih cukup banyak aspek yang penlu ditangani sepenti telah kami kemukakan di atas. Penyiapan masyarakat mernpakan tantangan besan apabila jumlah pemakai internet sekitan 400.000 dengan pelanggan hanya sekitar 250.000, maka jelas pe~jaIanan menuju masyarakat informasi masih jauh. Cina saja yang saat mi sudah mencapai sekirta 8 juta, mengharapkan meningkatkan jumlah mi ke 20 juta dalam dua tahun mendatang. OIeh karena itu berbagai pihak harus dilibatkan dalam mendorong pemasyarakatan kultur informasi untuk dapat bersaing dalam era globalisasi.

V.	Langkah stategis menuju ke era akselerasi pengembangan telematika Indonesia

a.	Pada tatanan kebijaksanaan, diperlukan penyelesaian berbagai undang-undang yang diperlukan, pemantapan kelembagaan yang secana paripurna mengemban fungsi kebijaksanaan publik, pengembangan sistem insentif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktun, aplikasi industni dan pendidikan. Masyarakat, organisasi dan swasta dibeni peran yang luas dalam membeni masukanhikut senta untuk perumusan kebijaksanaan yang diperlukan. OIeh karena itu Mastel merupakan salah satu kelompok strategis yang dapat benperan untuk membeni masukan/ikut merumuskan kebijasanaan bidang telematika.

Salah satu konsep yang perlu dipertimbangkan adalah diangkatnya Menteri Negana yang membidangi telematika (telekomunikasi, informatika dan penyiaran).

b.	Pada tatanan pengatunan, prmnsip minimum regulation dan atau industry self regulation semaksimal mungkin dikembangkan namun harus dihindani perpmndahan monopoly dan unti pemenintah ke kelompok /organisasi swasta tententu. lnventansasi regulasi yang mutlak diadakan penlu diselesaikan, dan pnakansa masyarakat dikembangkan untuk perumusan regulasi tersebut. Pemantapan lembaga regulasi yang sesuai, berdaya guna dan benhasil guna penlu mendapat perhatian khusus.

c.	Pada tatanan penyelenggaraan, perlu didonong persaingan sehat dalam suasana “level playing field”. Konsep sinengi dan konsorsium nasional penlu dikembangkan agar peluang yang ada tidak didominasi oleh pelaku asing. Hambatan-hambatan masuknya pelaku baru perlu disingkirkan bahkan perlu didorong