FORUM 6  
DISKUSI i2bc

eGoverment Dalam Pandangan Stakeholder 

30 Agustus 2001, Ball Room A Hotel
Kempinski Plaza Hotel Jakarta

Forum Diskusi

“eGovernment dalam Pandangan Stakeholders”

Tempat : 
Ball Room A Hotel Kempinski Plaza 

Tanggal :
30 Agustus 2001,      15.30 – 18. 00   WIB

Pembicara :  
•	Syamsul Mu’arif (Menteri Negara Komunikasi dan Informasi)
•	Erry Riyana Hardjapamekas (Masyarakat Transparansi Indonesia)
•	Taufik Hasan (Kepala Divisi Risti PT Telkom )

Moderator:
•	Heru Prasetyo ( Country Managing Director Accenture Indonesia)

Pengantar Moderator (Heru Prasetyo)

Landasan Umum “eGovernment dalam Pandangan Stakeholders”
•	eGovernment adalah proses kepemerintahan yang diberdayakan oleh teknologi, khususnya komputer dan internet
•	Proses kepemerintahan sendiri dapat dibagi dalam dua kelompok besar – proses proses intern dan proses extern
•	Sisi lain dari kepemerintahan – keputusan dan kebijaksanaan dapat pula sangat terfasilitasi oleh penggunaan teknologi yang sama, meskipun umumnya kajian mengenai eGovernment lebih ditekankan pada elemen proses
•	Seperti organisasi Penambah Nilai pada umumnya, Pemerintahan harus selalu bertujuan memaksimumkan Nilai keluarannya dan meminimumkan nilai pasokannya relatif terhadap nilai keluarannya
•	Nilai Keluaran terrealisasi melalui proses ekstern sedang nilai pasokan terjadi baik dalam proses ekstern (sisi pengadaan) maupun proses intern
•	Pemberdayaan melalui teknologi umumnya memungkinkan proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih mudah diikuti dan lebih memungkinkan untuk ditampilkan kepada pihak yang berkepentingan (transparan)
Harapan dan tuntutan masyarakat demokratis
•	Hak untuk hidup lama dan sehat
•	Hak untuk mengakses kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya
•	Hak untuk memperoleh pengetahuan 
•	Hak untuk ikut menentukan hal hal yang mempengaruhi hidupnya
Proses proses, keputusan dan kebijaksanaan Pemerintah selalu akan dituntut untuk memudahkan tercapainya hal hal tersebut. 
Harapan masyarakat atas eGovernment adalah bahwa pemberdayaan yang terjadi melalui teknologi ini akan meningkatkan Nilai keluaran proses proses kepemerintahan, mampu mendekatkan masyarakat kepada pemenuhan harapan dan tuntutannya, dan mengurangi nilai pasokan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran.
Pointers dan Pertanyaan untuk Pemerintah
Dalam konteks landasan pemikiran diatas apa yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah untuk :
a.	Meningkatkan Nilai Keluarannya 
b.	Membuat Keluaran tersebut makin relevan terhadap tercapainya harapan dan tuntutan masyarakat
c.	Mengurangi nilai (baca biaya) pasokan untuk menghasilkan keluaran
d.	Menggunakan teknologi komputer dan internet untuk memberdayakan proses dalam mencapai a, b, c.
e.	Menggunakan teknologi diatas untuk memfasilitasi pembuatan keputusan dan kebijaksanaaan
f.	Secara lebih spesifik apa yang direncanakan untuk dilakukan dalam 6-12 bulan kedepan ? Bagaimana gambaran 3-5 tahun kedepan ?
g.	Apa rencana Pemerintah untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder bangsa dalam menjabarkan dan menerapkan eGovernment ? Apa peran yang diemban Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi ?

Pembicara I : Erry Riyana Hardjapamekas
Dari sisi pemikiran Masyarakat Transparansi Indonesia, yang perlu digaris bawahi adalah masalah visi dan misi dalam perencanaan dan implementasi eGovernment. Semua hal tersebut di atas nantinya harus mempunyai ukuran tertentu yang dapat diukur. Apakah visi dan misi tersebut? 
Visi dan misi tersebut adalah bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang “clean”, dan transparan dari pemerintah, serta pelayanan publik yang cepat murah dan efisien. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam perencanaan strategi dan implementasi. Dalam hal strategi yang digunakan, milestone (tahapan), dan ukuran yang akan dicapai inilah banyak hal yang harus dipertanyakan. 
Mengutip pernyataan “Onno W Purbo”, terdapat beberapa hal yang mesti harus dicermati untuk menuju tercapainya pelaksanaan eGovernment yang baik:

1.	Hilangkan monopoli Telkom
Masukkan kompetitor dan injeksi dengan kebijakan competitive safe guard agar Telkom tidak melibas kompetitornya. Janganlah berkutat dengan di masalah tariff, karena tarif adalah konsekuensi kebijakan monopoli.
2.	 Membangun level playing field di industri telekominikasi 
Artinya, melakukan kebijakan competitive safeguard dan interkoneksi seperti:
-	Outright prohibition on providing the competitive product and service
-	Separate subsidiary requirement
-	Tariffing requirement
-	Accounting separation
-	Resale requirement
-	Unbundling requirements
-	Comparably Efficient Interconection requirements etc
3.	Memasukkan TI sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mengenal teknologi informasi.
4.	Men”divert” sebagian universal service obligation operator telekomunikasi untuk menyambungkan 25.000 sekolah dan perguruan tinggi ke internet. This is nothing, comparing with 8-9 billion line that Telkom have.
5.	Agar akses internet broadband yang murah dapat dinikmati masyarakat, melalui sekolah atau warnet, tanpa tergantung dari Telkom, bebaskan ijin frekwensi 2.4, 3.3, 5, & 5.5 dari ijin frekwensi.
6.	Hilangkan PPnBM semua peralatan TI, termasuk sekarang yang masih sisa yaitu: komputer dan peripheral komputer. Hilangkan PPn bagi peralatn TI untuk dunia pendidikan, bahkan mungkin tax credit untuk vendor atau lembaga yang menyumbang TI ke dunia pendidiakan.
7.	Buka kesepatan 100% investasi asing untuk dunia telematika, termasuk telekomunikasi.

Hal-hal tersebut di atas disamping masalah cultural dan infrastruktur merupakan penghambat kemajuan TI bagi masyarakat. Seperti kita ketahui di Indonesia baru sekitar 4% dari penduduk yang telah dapat mengakses internet. Mahalnya biaya untuk mengakses internet dan tidak terciptanya playing field yang baik di industri telekomunikasi mendorong terjadinya hal di atas.

Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program eGovernment oleh pemerintah adalah:
1.	Mahalnya dan langkanya koordinasi, karena interest masing-masing pihak yang duduk dalam birokrasi (intansi pemerintah)
2.	Hambatan budaya, budaya birokrasi kita seperti ”kalo bisa dibuat susah kenapa dibikin mudah”, dan budaya masyarakat kita yang susah untuk menerima perubahan.
3.	Infrastruktur yang belum memadai terutama di daerah-daerah di luar Jawa.

Dalam prakteknya, palaksanaan eGovernment yang telah dilaksanakan oleh beberapa instansi telah berlangsung dengan baik, hanya masalah transparansinya yang masih kurang. Contohnya masih terdapatnya pungutan dan biaya-biaya lainnya di beberapa instansi walaupun biaya resminya dicantumkan secara online.
Masalah “privasi” dalam pengungkapan kekayaan pejabat, tanpa didasari azas-azas kepatutan, dan semuanya bisa diakses oleh publik secara terbuka.
Tuntutan yang tinggi terhadap pejabat tanpa diimbangi reward yang memadai adalah sebuah dilema, dalam pelaksanaan eGovernment dikhawatirkan akan terdapat penyelewengan terhadap dana-dana untuk proyek, dan perebutan wewenang dalam pelaksanaan proyek. Karenanya perlu juga reformasi pegawai negeri, seiring dengan pelaksanaan  eGovernment
Pertanyaan untuk Menkomin :
Bagaimana menyatukan eGovernment dari beberapa instansi yang sudah berlangsung? Apakah perlu? Dan bagaimana caranya?

Pembicara II : Taufik Hasan “Kendala Penerapan eGovernment”
e-gov what’s all about?
Dari sisi pemerintah, eGovt adalah pelayanan terhadap masyarakat (community). Dalam pelayanan tersebut, membutuhkan plan, actuate, organize, control the process of serving, it’s about managing.
Peranan IT adalah mefasilitasi proses tersebut, dimana IT menawarkan ; automate, speed, tranparance, and culture change.
Kendala-kendala penerapan eGovt
1. Leadership
Selama ini kesuksesan dalam penerapan eGovt, khususnya di daerah Takalar dan Kutai Timur dikarenakan oleh “leadership factor”, perlu factor leadership yang kuat (di daerah dan nasional), vision , commitment, dan communication – merupakan syarat keberhasilan pemanfaatan eGovt.
Contoh konkrit adalah, keberhasilan implementasi eGovt di kabupaten Takalar dan Kutai Timur adalah karena komitmen, dan kepedulian Bupati daerah tersebut  terhadap IT.
Peluang: system/budaya top down bisa dimanfaatkan 
2.  Peraturan proses bisnis
kondisi yang ada:
-	Peraturan-peraturan di pemerintahan sangat berpengaruh pada bentuk implementasi eGovt.
-	Situasi pemerintahan di Indonesia masih mencari bentuk yang sesuai.
-	Sering terjadinya perubahan-perubahan aturan, “proses bisnis”, mempersulit eGovt secara integral.
Yang harus dilakukan:
-	perlu sinkronisasi antara rencana pembangunan secara nasional dengan rencana implementasi eGovt dari semua bidang dan aspek pemerintahan.
-	Perlu dibentuk “koordinasi” informasi yang baik antara daearah dan pusat dalam konteks penerapan otonomi daerah.
3. IT awareness
IT awareness yang rendah, bahwa IT itu penting, apabila bisa diterapkan secara top down dari leader diharapkan bisa ditingkatkan, sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti: apa manfaatnya? Pemborosan saja etc.
“Perlu ada kebijakan yang jelas dan tegas untuk membangkitkan kesadaran secara luas”.
4.	Infrastruktur
-	Infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Indonesia masih belum tersebar secara merata.
-	Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia, seperti; saluran telepon, akses internet, bahkan aliran listrik.
-	Bagi sebagian masyarakat, harganya masih dirasakan mahal.
-	Infrastruktur dan dukungan untuk perangkat keras dan lunak.
-	Masih sangat sedikit vendor-vendor perangkat keras/lunak dengan technical support yang tersebar di daerah-daerah.
“Kebijakan pengembangan infrastruktur mendukung penerapan eGovt.”
5.	Resistensi terhadap perubahan
-	Kekhawatiran sebagian pihak terhadap berkurangnya pendapatan menjadikan kendala tersendiri dalam implementasi eGovt.
-	Budaya KKN yang negatif, masih melekat dalam masyarakat kita dan sayangnnya banyak terjadi di kalangan para pengambil keputusan.
“eGovt dapat mendukung terciptanya good gorvernance”
6.	Kultur mendominasi
-	Budaya mendokumentasikan (apa saja) menjadi salah satu kesulitan besar yang harus dicari solusinya.
-	Menjadi bagian dari ISO 9000 (jaminan kualitas) dan standar dalam softwere engineering.
“Perlu ditumbuhkan budaya mendokumentasi (archiving)”.
7.	Akses layanan Umum
-	Tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas, selama ini orang mengakses internet dari warnet dan realtif mahal untuk kalangan tertentu.
-	Pemerintah perlu mencourage hal tersebut, seperti misalnya: kantor pos, kantor pemerintahan dijadikan “access point” informasi yang terjangkau.
 “Perlu diciptakan akses yang dapat dijangkau masyarakat”.

Pembicara III : Syamsul Mu’arif
Banyak pandangan yang berbeda mengenai eGovernment dan Telematika di Indonesia. baik dari sisi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Dapat dikatakan selama ini terdapat perbedaan diantara kita dalam memandang fenomena eGovernment . Pemerintah sebagai pengambil keputusan mempunyai dasar-dasar sebagai pijakan dalam memandang masalah ini, yaitu GBHN.
Tujuan eGovernment menurut GBHN adalah:
1.	Pemanfaatan informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepribadian bangsa serta kesatuan dan persatuan.
2.	Meningkatkan kualitas di bidang TI dan telekomunikasi.
3.	Membangun komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan secara timbal balik.
Tujuan dalam konteks program kabinet gotong royong:
•	Pemerintah adalah fasilitator kehidupan masyarakat, meneruskan proses reformasi dan demokratisasi di berbagai bidang.
Proses reformasi dalam bidang komunikasi dan Informasi adalah:
•	Synergy antara pemerintah dan masyarakat (two way communication)
•	Transparansi dalam tatanan kehidupan bangsa
•	Accountability, dimana hambatan terbesar adalah birokrasi.
Mengacu pada tujuan tersebut, Meneg Komunikasi dan Informasi membuat keputusan politik, bukan untuk memimpin lembaga profesional di bidang telematika. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah adalah membentuk suatu badan khusus yang akan menaungi bidang Telematika, sehingga stakeholders dan masyarakat bisa memberikan masukan-masukan kepada badan tersebut.
Lingkup tugas Meneg Komunikasi dan Informasi  adalah:
•	Di bidang infokom, memusatkan perumusan kebijakan umum, pengembangan infokom dan telekomunikasi (telematika), serta pemanfaatan informasi.
Hambatan-hambatan :
•	Terlalu luasnya cakupan dari Telematika, telekomunikasi, media, multimedia, komunikasi dan informasi. Karenanya perlu pemilah-milahan dalam pembentukan Undang-Undang Cyber (cyber law).
Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menimbang apakah perlu dibentuk satu badan saja yang menaungi Telematika atau komisi-komisi yang terpisah-pisah.
Hal-hal lainya:
•	Pembentukan Undang-Undang seperti UU Cyber, UU kebebasan informasi, UU Rahasia Negara, untuk mendukung kepastian hukum dan syncronisasi dalam pelaksanaan eGovernment.
•	Mengenai penyatuan system informasi secara instansi pemerintah secara terintegrasi belumlah perlu untuk dilakukan. Hal yang mungkin dilakukan saat ini adalah masyarakat dan instansi-instansi terkait dapat saling mengakses informasi secara terpisah.
•	Mengenai infrastruktur di daerah-daerah yang belum maju memerlukan goodwill dari pemerintah secara keseluruhan dan investor serta pihak swasta untuk merealisasikan teknologi yang efisien dan efektif (murah).

Pertanyaan Peserta
Richard Kartawijaya
Sebagai fasilitator, pemerintah merupakan sources dari TI, apakah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada tubuh birokrasi itu sendiri?
OKI Soebagio (PT Arus Nawala)
•	Standar apa yang dipakai oleh Kementrian negara Komunikasi Informasi dalam pelaksanaan eGovernment projec?
•	Bagaimana dengan infrastruktur untuk pelaksanaan eGovernment project ini?
•	Mengenai investasi untuk proyak eGovt, apakah perlu dibuka sekarang, dan siapa yang nantinya mendapatkan?

Ibrahim Hasan (hukumonline.com)
•	Tentang kebebasan masyarakat untuk mendapatlkan informasi, bagaimana cara untuk membuat pejabat publik berbicara kepada masyarakat, mengingat adanya kecenderungan lembaga negara dan pejabatnya mendisclose informasi terhadap masyarakat?
•	Tugas pemerintah menyediakan informasi untuk masyarakat dan memastikan informasi tersebut ke masyarakat perlu diperbaiki, sebagai contoh adalah masalah update terhadap informasi di intansi-instansi pemerintah.
•	Terdapat kesan bahwa Kementrian Negara Komin, bukan mempublikasikan program-programnnya melainkan, mengumpulkan informasi-informasi dan mempublikasikannya kembali.

Tanggapan Pembicara 
Erry Riyana Hardjapemakekas
E-Government dalam pelaksanaannya tidak mudah, karena menimbulkan perubahan budaya, dan juga investasi teknologi. Untuk transparansi instansi pemerintah salah satu yang jadi masalah adalah memilah informasi mana yang perlu didislose dan mana yang tidak, this is a long journey.
Taufik Hasan 
Pembangunan infrastruktur untuk TI di daerah sudah dimulai, Telkom sendiri tidak ada masalah jika persaingan bebas dibuka, karena telkom sendiri sudah siap.
Updating terhadap informasi, berkaitan dengan dokumentasi memang menjadi kendala. Seperti yang dijelaskan di atas.
Syamsul Mu’arif
Kementerian Negara Komin, saat ini memang belum mempunyai struktur, dan yang selama ini bergerak adalah TKTI untuk mempersiapkan proyek eGovernment 2004, dan nantinya dijalankan oleh Badan Telematikan Nasional, proyek-proyek yang ada saat ini  antara lain; kerja sama dengan Unesco untuk Kebebasan informasi dan 7 proyek institusi pemerintah dari world bank.
Sincronisasi dari instansi-instansi pmerintah perlu didorong dari publik, agar jelas siapa yang nantinya berwenang menaungi masalah tersebut.
Struktur Kementerian Negara Komin belum ada dan sedang dalam pembahasan.

Penutup
Dalam penerapan eGovernment bukanlah suatu hal yang mudah, banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain masalah SDM, kultural, birokrasi, infrastruktur  dan lain sebagainya. 
Banyak pihak yang harus berperan aktif mendorong pelaksanaan eGovt yang ideal tidak hanya Pemerintah saja dalam hal ini Kementerian  Negara Komunikasi dan Informasi, namun masyarakat luas atau stakeholders. Pemerintah adalah fasilitator yang menyediakan kendaraan berupa kebijakan-kebujakan, memanggil investor untuk berinvestasi di Indonesia serta membuat sistem yang kondusif yang mendorong perkembangan TI  di Indonesia