S I A R A N   P E R S  
M A S T E L
(Masyarakat Telematika Indonesia)
Tanggal: 10 Juni 2002

A.	MEMASUKI ERA KOMPETISI DALAM PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEPON

1.	Setelah UU Telekomunikasi 36/1999 ditetapkan pada bulan September 1999, Pemerintah RI memberikan pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2000 tentang percepatan pengakhiran hak eksklusif PT. Telkom sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tetap dalam negeri (lokal dan sambungan jarah jauh) dan PT. Indosat sebagai penyelenggara jasa sambungan internasional. Hal tersebut diamanatkan dalam UU Telekomunikasi no. 36/1999 demi dapat lebih cepat memasuki era kompetisi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa teleponi sebagai konsekuensi adanya Undang-undang tentang Telekomunikasi yang menetapkan berakhirnya era monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi. PT Telkom akan diperbolehkan menjadi operator jaringan dan jasa internasional mulai bulan Agustus 2003, sedangkan PT Indosat  dapat melayani keperluan masyarakat akan jaringan dan jasa telepon dalam negeri juga pada bulan Agustus 2002.  
2.	Para pelaku maupun pengamat bidang telematika, khususnya bidang telekomunikasi, menyambut dengan gembira keputusan pemerintah ini, apalagi karena tampak secara bersamaan dengandilakukannya berbagai langkah konkrit menjelang akan berlakunya kompetisi di segmen penyelenggaraan jaringan dan jasa teleponi domestik dan internasional. Beberapa  tindakan dan atau langkah yang dapat dikatakan cukup positif yang sudah selesai ataupun dalam tahap-tahap akhir perampungan antara lain adalah:
a.	penyelesaian masalah “kepemilikan silang” atau cross ownership antara PT. Telkom dan PT. Indosat
b.	penerbitan ijin prinsip untuk PT. Indosat sebagai penyelenggara jaringan dan jasa teleponi tetap dalam negeri, yaitu lokal dan jarak jauh.
c.	Persiapan berbagai peraturan operasional:
-	Perumusan Rancangan-rancangan Keputusan Menteri (RKM) untuk formula tarif pungut untuk jasa teleponi dasar tetap dan bergerak
-	Perumusan RKM untuk formula tarif interkoneksi
-	Perumusan RKM untuk Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO)
-	Perumusan RKM untuk penetapan bentuk dan isi perizinan gaya baru atau “Modern Licensing”.
Dalam hubungan ini, MASTEL telah diminta untuk memberikan masukan dalam bentuk tanggapan, pendapat dan usul-usul terhadap RKM yang disusun jajaran Departemen Perhubungan. Namun khususnya RKM untuk USO serta RKM untuk “Modern Licensing” belum diterima.
Dalam peraturan perundangan berdasarkan UU 36/ 1999 dinyatakan bahwa izin-izin yang sudah ada perlu disesuaikan dengan Undang-undang yang baru, dengan tenggat waktu (deadline) 31 Mei 2002. Namun karena aturan yang baru belum selesai tersusun, maka demi kesinambungan operasi para pemegang izin, MASTEL bersama asosiasi lain  telah mengingatkan Pemerintah agar izin-izin yang ada dapat memiliki masa berlaku sampai saat selesai dialihkan kedalam bentuknya yang baru. Hal ini baru-baru ini dibenarkan dan disetujui oleh Dirjen Postel.
3.	Berbagai peraturan yang akan ditetapkan itu mungkin masih mengandung beberapa kelemahan, apalagi karena setelah Pemerintah menerima masukan dari masyarakat c.q. MASTEL, proses selanjutnya nampak tidak lagi terbuka atau transparan. Namun hal itu hendaknya tidak menghilangkan tekad dan semangat serta jadwal dimulainya persaingan antara PT. Telkom dan PT. Indosat pada bulan Agustus 2002 mendatang. Pengaturan yang baik akan meningkatkan nilai saham perusahaan-perusahaan bidang telematika dibursa saham, dan akan berperan positif dalam menggugah minat investasi dalam sektor ini.
4.	Apalagi, bila berbicara mengenai era persaingan, maka patut dicatat bahwa dengan mengeluarkan izin-izin jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) Pemerintah telah resmi membuka persaingan pelayanan jasa teleponi di Indonesia, yang secara potensial membuat semakin semarak kompetisi serta memungkinkan pilihan bagi konsumen di bidang pelayanan jasa teleponi. Kendatipun peraturan ITKP maupun proses pemberian izin tersebut sarat dengan “tanda tanya”, serta bernada diskriminatif dan saat ini dalam pantauan KPPU dan DPR-RI, ”diatas kertas” era persaingan sudah dimulai.

B.  PENANGANAN MASALAH  ITKP
1.	Dalam industri jasa telekomunikasi, terutama jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP), akhir-akhir ini terjadi beberapa peristiwa yang cukup memprihatinkan kita  semua. 
2.	Bermula dari Pemerintah secara diam-diam menetapkan 5 penyelenggara jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) yang terdiri dari PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Satelindo dan 2 penyelenggara baru melalui SK Dirjen Postel no. 159/DIRJEN/2001, yang mana proses penunjukannya maupun proses seleksinya tidak dilakukan secara transparan dan tidak memenuhi tata cara seperti yang ditetapkan pada pasal 58 PP no. 52 tahun 2000. Kutipan Pasal 58 tersebut ada dalam lampiran, dan sangat jelas materi isinya. Dengan demikian Departemen Perhubungan telah melanggar ketentuan dalam PP 52/2000. Tambahan pula, dalam menetapkan KM no. 23/ 2002 tidak pernah diminta pendapat dan pandangan dari masyarakat.
3.	Beberapa waktu yang lalu MASTEL telah melakukan konsultasi dengan KPPU yang kemudian dilanjutkan dengan adanya sidang dengar pendapat atau “public hearing” di KPPU. Sebagai kelanjutan public hearing tersebut  MASTEL menyambut baik informasi bahwa  KPPU telah melakukan analisa terhadap hasil public hearing dan telah membentuk tim investigasi yang selanjutnya tim tersebut akan melapor ke KPPU. MASTEL mendesak agar KPPU segera mengambil sikap terhadap masalah-masalah yang mengemuka selama dengar pendapat itu.  
4.	MASTEL juga menyambut baik dan mendukung langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan Komisi IV (dan Komisi II) DPR-RI sebagaimana dapat diikuti dalam media masa, yaitu meminta penjelasan lengkap dari Pemerintah tentang masalah ITKP ini, dan bila perlu membentuk Panitia Kerja (Panja).
5.	Walaupun dengan terpaksa para penyelenggara Jasa Internet tertentu telah menandatangani kesepakatan kerja-sama operasi dengan salah satu pemegang izin ITKP, namun menurut MASTEL, hal ini tidak menyelesaikan hal-hal diatas.
6.	MASTEL telah lama meminta agar segera ditetapkan peraturan “keterbukaan” (transparansi) dalam pelaksanaan UU 36/1999 dan semua peraturan turunannya, hal mana telah diamanatkan dalam UU 36/1999. Tetapi Pemerintah diam seribu bahasa.

C. KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (KPU) atau UNIVERSAL SERVICE      
    OBLIGATION (USO)

1.	Kewajiban Pelayanan Universal (KPU atau USO) adalah suatu ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan keinginan agar seluruh warga masyarakat Indonesia dapat memperoleh layanan atau akses (ke- terhubungan) telekomunikasi, utamanya dapat mengadakan percakapan telpon. Walaupun kepadatan telepon di Indonesia masih kecil, hal ini tidak boleh menghapuskan usaha untuk mencapai keadaan yang sangat ideal tersebut.
2.	Pemerintah, c.q. Departemen Perhubungan sedang mempersiapkan konsep dan mekanisme pelaksanaan KPU yang dapat dilakukan secara efektif di Indonesia, dengan memperhatikan berbagai faktor antara lain kriteria KPU itu sendiri (berapa jumlah wartel/telepon yang harus tersedia dalam setiap desa), partisipasi swasta dalam pelaksanaan KPU (berupa penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi), pendanaannya, penentuan wilayah (desa/kecamatan) yang diprioritaskan dan lain sebagainya. Sebagai persiapan, serta diskusi awal menuju peraturan yang memadai, pada bulan Desember 2001 di Ditjen Postel diadakan Seminar sehari tentang USO. Namun setelah itu belum terdengar atau tampak kemajuan konkrit,  dan belum ada ajakan pemerintah untuk membahas RKM tentang USO ini. 
3.	Karena itu cukup menarik adanya penjelasan pejabat Ditjen Postel di media masa baru-baru ini tentang beaya yang diperlukan untuk merealisasikan KPU dengan memasang saluran telpon di sekitar 7000 kecamatan. Pernyataan Direktur Telekomunikasi tersebut menggambarkan perlunya beaya Rp 2 trilyun untuk membangun 70.000 satuan sambungan dalam rangka KPU. Dalam waktu lima tahun.
4.	Terhadap pernyataan pejabat tersebut MASTEL merasa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
a.	Konsep pelaksanaan KPU yang direncanakan pemerintah belum diketahui dan dibahas dengan MASTEL. Karena itu menurut hemat kami berbagai hal dalam pernyataan pemerintah itu masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci, dan dapat dipertanyakan kebenarannya
b.	Antara lain yang harus mengemuka, seberapa jauhkah dalam penyelenggaraan USO nanti dibenarkan para “operator KPU” menggunakan teknologi dan atau cara-cara yang “inovatif” sehingga dapat menekan beaya pembangunan atau beaya penyelenggaraannya? Apakah para “operator KPU” dibenarkan atau dianjurkan membangun dan mengoperasikan satuan sambungan telepon tambahan di “wilayah pelayanan universal”-nya dan apa fasilitas atau keringanan yang diperolehnya dalam hal demikian? Dan banyak hal lain.
c.	Tentang perkiraan biaya seperti terdapat dalam media masa,   MASTEL mengharapkan agar Pemerintah tidak terlalu cepat  dalam menyebutkan angka dan biaya yang diperlukan untuk membangun satu SST. Angka yang disebut adalah sebesar kurang dari US$ 1000 di Jawa hingga US$ 3000 diluar Jawa., sehingga dana yang diperlukan untuk membangun 70.000 SST di 7.000 kecamatan adalah sebesar Rp. 2 triliun.  Salah satu pertanyaan adalah apakah itu termasuk beaya untuk mengadakan kelistrikan (desa sangat terpencil belum ada catuan listrik), dan lain sebagainya. Sebenarnya, pada saat ini teknologi telekomunikasi telah berkembang pesat, begitu pula prakarsa-prakarsa  putra-putra Indonesia, sehingga menurut pernyataan-pernyataan anggota MASTEL yang kami terima, secara praktis teknologi telah memungkinkan perusahaan Indonesia melaksanakan pembangunan KPU telekomunikasi dengan biaya yang lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah daripada yang disebut diatas. Salah satu konsekwensinya yang positif adalah bahwa pencapaian sasaran-sasaran KPU-pun dapat dilakukan lebih cepat dari lima tahun. 
d.	Dari keselurhan kecamatan yang ada di Indonesia, menurut data pada MASTEL, l.k. 900 Ibu Kota Kecamatan belum terjangkau layanan teleponi, begitu pula l.k. 42.000 desa atau 65% dari seluruh desa di Indonesia. Barangkali sasaran jumlah sst di Ibu kota kecamatan harus lain dengan sasaran di masing-masing desa. Belum tentu juga semua kecamatan atau desa tersebut memenuhi kriteria sebagai wilayah USO. 
MASTEL mengharapkan, demi optimalnya pelaksanaan akses ke jasa teleponi (akses atau pelayanan universal) Pemerintah membuka kesempatan bagi para penyelenggara telekomunikasi Indonesia/ peminat yang mampu membangun dan mengoperasikan “jasa telepon KPU” di wilayah  terpencil dengan harga termurah dan dengan penggunaan teknologi yang sesuai. Mekanisme pemilihannya dapat melalui cara di-lelangkan atau seleksi yang transparan.

Sekretaris Jenderal MASTEL				 

Nies Purwati

KUTIPAN  PP 52/ 2000 
TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 58:
(1)	Menteri mengumumkan peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi kepada masyarakat secara terbuka.
(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: (a) jenis penyelenggaraan; (b) jumlah penyelenggara; (c) lokasi dan cakupan penyelenggaraan; (d) persyaratan dan tata cara permohonan ijin; (e) tempat dan waktu pengajuan permohonan ijin; biaya-biaya yang harus dibayar; (g) kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.
(3)	Pemberian ijin untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau seleksi
(4)	Persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) profil perusahaan; (b) rencana pembangunan jaringan atau jasa; (c) rencana usaha
(5)	Ketentuan mengenai tata cara evaluasi atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri. 
Dalam “Penjelasan” dari pasal 58 tertulis bahwa pemberian ijin melalui tata cara seleksi hanya dilakukan untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang jumlahnya dibatasi, sedangkan pemberian ijin melalui evaluasi dilakukan terhadap jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang jumlahnya tidak dibatasi.