S I A R A N   P E R S  
M A S T E L
(Masyarakat Telematika Indonesia)
Tanggal: 24 September 2001

MASTEL KHAWATIRKAN TERJADI TUMPANG TINDIH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN BIDANG TELEMATIKA, SERTA  BIDANG INFORMASI
MENDESAK SEGERA DIBENTUKNYA SATU ATAU BEBERAPA BADAN REGULASI INDEPENDEN BIDANG TELEMATIKA
Setelah mempelajari Keputusan Presiden yang baru-baru ini diterbitkan, yaitu Keppres No. 101 / 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara tertanggal 13 September 2001 terutama yang menyangkut Bagian Ke-11 tentang Meneg Komunikasi dan Informasi, serta Keppres No.103 / 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, khususnya yang menyangkut tentang Lembaga Informasi Nsional (juga tertanggal 13 September 2001),  maka MASTEL berpendapat sebagai berikut:
Dalam Pasal-pasal Keppres No. 101/ 2001 secara tegas dirumuskan cakupan tugas,  fungsi dan kewenangan Meneg KomInfo meliputi perumusan kebijakan dan koordinasi dalam bidang komunikasi dan informasi, termasuk telematika dan penyiaran. Dengan demikian menurut Keppres ini  penanganan bidang komunikasi dan informasi termasuk didalamnya telematika. Sebagaimana diketahui bidang telematika meliputi telekomunikasi, informatika (atau teknologi informasi) dan media (termasuk didalamnya penyiaran). Sebagai contoh bisa dilihat pada Inpres No. 6/ 2001 yang menjelaskan tentang “telematika” dalam konsideransnya.
Sesungguhnya, demi dapat merumuskan kebijakan-kebijakan dengan serasi dan optimal sudah seharusnya ketiga bidang yang tercakup dalam telematika berada dalam satu tangan. Alasan perlunya penanganan bebijakan telematika dalam satu tangan adalah karena terjadi “konvergensi”, atau hilangnya batas-batas, antara ketiga -bidang ini sehingga saling membaur satu sama lain. Konvergensi tersebut sukar ditangani hanya dengan koordinasi antar lembaga, konvergensi berjalan dan berkembang terus-menerus, baik yang menyangkut teknologinya, jasa dan struktur industrinya serta sebagai konsekuensinya juga peraturan perundang-undangannya. Disamping itu keberadaan ketiga bidang telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran dalam satu tangan akan memberikan kemudahan dalam merumuskan kebijakan yang terpadu di masing-masing bidang yang dapat mendorong perkembangannya dan  mempercepat implementasinya secara terpadu pula.
Untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam fungsi perumusan dan penetapan kebijakan dalam bidang komunikasi, informasi, telematika dan penyiaran, maka MASTEL mendesak pemerintah agar fungsi-fungsi yang sama dan masih ada di departemen atau lembaga lain (misalnya Departemen Perhubungan)  segera dihilangkan. 
Pada Keputusan Presiden No. 103/ tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen antara lain memuat ketentuan-ketentuan  tentang Lembaga Informasi Nasional (LIN). Tertera sebagai salah satu fungsinya adalah “Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional”. MASTEL berpendapat, bahwa rumusan sebagaimana terdapat  dalam Pasal 71 Keppres No. 103 / 2001 tumpang tindih dengan ketentuan tentang fungsi dari Meneg Kominfo yang juga berfungasi menyusun kebijakan dalam bidang informasi. Begitu pula terjadi tumpang tindih dalam kewenangan LIN dengan kewenangan Meneg Kominfo. Karena itu MASTEL mendesak pemerintah agar segera menyerasikan fungsi Lembaga Informasi Nasional sehingga dapat menjadi “lembaga operasional” yang sehari-harinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Meneg Kominfo.
Bilamana sesuai Keppres 101/ 2001 fungsi perumusan dan penetapan kebijakan telematika telah ditetapkan berada pada Meneg Kominfo, maka masih menjadi pertanyaan mengapa lembaga, atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada tatatan “regulasi” dalam telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran tidak sekaligus ditetapkan. Sehubungan dengan hal diatas, maka MASTEL mendesak pemerintah agar fungsi regulasi dan kelembagaannya segera ditetapkan dalam suatu Keppres tersendiri, karena sangat tepat waktu, bertalian ditunjuknya Meneg Kominfo. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Meneg Kominfo berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dapat segera ditindaklanjuti. Bahkan ketetapan pemerintah yang dimaksud dapat menjadi acuan atau  masukan untuk dimuat dalam Undang-undang terkait.  
Disamping hal-hal diatas, masih ada beberapa rumusan tentang kewenangan Meneg Kominfo (Keppres 101/ 2001) yang menurut pandangan MASTEL tidak tepat, yaitu butir-butir b dan c pada Pasal 33. Karena itu MASTEL juga mendesak pemerintah agar ketetapan tersebut dikaji ulang segera.
Pendapat dan desakan MASTEL kepada pemerintah telah dituangkan dalam surat MASTEL kepada Presiden RI,  Megawati Sukarnoputri untuk perhatian beliau.  MASTEL mengimbau dalam suratnya, agar dalam penyelesaian hal-hal yang dipersoalkan oleh MASTEl, maupun hal-hal lain,  pemerintah seyogyanya senantiasa berkonsultasi dengan unsur-unsur komunitas telematika, khususnya dengan MASTEL untuk memperoleh masukan-masukan yang optimal demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang telematika.

Jakarta, 24 September 2001

Sekretaris Jenderal	MASTEL