ANARKISME: Satu Utopia Lagi?
Oleh : Marco Kusumawijaya*

Beberapa hari belakangan ini banyak peristiwa dicap ’anarkis’, ialah peristiwa-peristiwa perusakan, kejahatan, ‘main hakim sendiri’ dan kekerasan lainnya yang tidak mengindahkan sama sekali kehadiran pihak yang berwenang maupun sesama warga lain di dekatnya. Seolah-olah tidak ada hukum, tidak ada ‘yang berwenang’. Bahkan : tidak ada ‘masyarakat’. Karenanya anarkisme menjadi cap berkonotasi sangat negatif. 

Pada saat ‘gerakan’ LSM kini sedang marak-maraknya dan tidak dapat dipungkiri turut berperan dalam mewujudkan ‘reformasi’, ada perlunya meluruskan pemahaman akan konsepsi ‘anarkisme’. Mengapa ? Karena gerakan LSM di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir – paling tidak beberapa aliran di dalamnya -  secara sadar ataupun tidak telah didasarkan pada idealisme ‘anarkisme ilmiah’ dari tokoh-tokoh abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka ini antara lain adalah : Pierre-Joseph Proudhon (Perancis, 1809-1865), Michael Bakunin (1814-1876) dan Peter Kropotkin (1842-1921). Inspirasi lain dapat juga dikatakan bersumber pada pemberontakan para budak di jaman kuno, pemberontakan para petani di Eropah abad pertengahan dan revolusi Perancis 1789. Memang, baru di pertengahan abad ke-19 orang Perancis mengangkat istilah ‘anarchisme’ untuk menggambarkan secara positif ideologi sosial dan politik yang memperjuangkan organisasi masyarakat tanpa pemerintah. Membaca kembali falsafah dasarnya niscaya diperlukan untuk menghindarkan sekaligus prasangka buruk dan kesalah-kaprahan yang berbahaya, terutama dalam usaha kita membangun masyarakat warga yang dewasa dan berkelanjutan. Seberapa besar sebenarnya harapan yang dapat diletakkan di atas pundak mereka itu? Apa betul ada masa depannya ? 

Peter Kropotkin, ketika pertama kali diminta menggambarkannya untuk Encyclopaedia Britannica, menulis bahwa anarkisme "adalah nama yang diberikan kepada suatu prinsip atau teori kehidupan dan sikap-perilaku dimana masyarakat dikonsepsikan tanpa pemerintah – harmoni dalam masyarakat demikian dicapai bukan melalui ketundukan kepada hukum, atau kepatuhan pada otoritas apapun, melainkan melalui kesepakatan bebas antara berbagai kelompok, baik yang bersifat teritorial maupun profesional, yang berserikat secara bebas untuk produksi maupun konsumsi, sebagaimana juga untuk memenuhi keragaman kebutuhan dan aspirasi yang tidak terbatas dari manusia beradab". Bukunya Conquest of Bread merupakan sebuah manual mengenai swa-organisasi masyarakat pasca-revolusi. Di dalam Mutual Aid, dia menentang salah-kaprah dari Darwinisme yang digunakan untuk membenarkan kapitalisme kompetitif. Ia menunjukkan bahwa, sepanjang sejarah dunia hewan maupun manusia, kerja sama lebih penting daripada kompetisi sebagai prasyarat untuk survival. Karena itu: ‘leadership of the fittes’ (untuk survival bersama), bukan ‘survival of the fittest’. Dalam Fields, Factories and Workshops, ia menganjurkan memanusiawikan kerja dengan cara integrasi industri dan pertanian, otak dan tangan, serta pendidikan keterampilan dan intelektual. 

Proudhon mengajarkan ‘anarkisme damai’, sikap anti terhadap angkatan bersenjata  yang dengan sendirinya adalah alat ultimat negara untuk menegakkan kekuasaan yang dipaksakan,  sebab menurut keyakinannya masyarakat yang secara moral layak bertahan hanya boleh tergantung kepada niat-baik yang sukarela dari anggota-anggotanya. Proudhon juga terkenal dengan anjuran tanah tidak dimiliki secara pribadi. Sementara Bakunin terkenal dengan ucapan bahwa ‘kemerdekaan tanpa sosialisme adalah privilege dan ketidakadilan, tetapi sosialisme tanpa kemerdekaan adalah perbudakan dan brutalitas’. Bakunin juga terkenal karena perseturuannya dengan Marx di Tahun 1870an, dan ramalannya akan kemunculan kedictatoran Marxis di abad ke=20. 

Penolakan kepada otoritas dari atas -baik negara, patriarkalisme, gereja, ataupun majikan- menyatukan semua aliran dalam anarkisme, dan dalam kadar yang berbeda-beda tercermin dalam gerakan-gerakan masa kini seperti environmentalisme, feminisme,  serta kebangkitan masyarakat pribumi. Kropotkin sendiri sangat berpengaruh terhadap para perancang kota, terutama gerakan ‘kota-baru’ seperti ‘garden city’, yang sangat mengandalkan ajarannya untuk membangun kemandirian ekonomi dan sosial ‘kota-baru’. Pada Lewis Mumford, yang memperkenalkan istilah ‘megalopolis’ dan meramalkannya akan menjadi nekropolis, masih terasa jejak pengaruh Kropotkin ketika dia meragukan organisasi besar dan sentralistis seperti kota besar, dan menganjurkan desentralisasi. Di Indonesia, tentu saja sayangnya kota baru tidak banyak lebih daripada ‘perumahan baru’ yang tidak sejak awal merupakan penjabaran dari cita-cita kemandirian masyarakat desentralistis. 

Anarki bukan chaos

Jelas ada dua sisi pada koin bernama anarkisme ini. Pada satu sisi, terdapat idealisme mengenai suatu masyarakat warga yang kuat, yang terdiri dari perserikatan-perserikatan kecil yang mandiri, dan federalistik secara sukarela, dan –ini penting sekali- mampu mengatur dirinya sendiri. Pada sisi lain, ada penolakan terhadap ‘penguasa’, ruler. Anarchy berasal dari kata Yunani ‘anarkhia’, yang artinya ‘tanpa penguasa’. Apakah yang satu merupakan prasyarat bagi yang lain ? Bila sebagai tujuan, yang kedua (keadaan tanpa penguasa) akan sangat berbahaya tanpa yang pertama. Keadaan tanpa otoritas tanpa masyarakat warga yang mampu mengatur dirinya sendiri secara sukarela akan sama dengan chaos, bukan lagi anarki. Mungkin istilah ‘chaos’ inilah yang lebih tepat untuk diterapkan pada beberapa keadaan dalam masyarakat kita belakangan ini, supaya tidak terjadi kerancuan dengan idealisme dalam anarkisme. Apakah masyarakat warga yang baik dapat dicapai tanpa menghancurkan otoritas terlebih dahulu? Sejumlah ‘gerakan’ anarkis menganggap menganhacurkan otoritas sebagai tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu, paling tidak secara bersamaan dengan pembentukan masyarakat warga. Revolusi Mexico Tahun 1911 mengandung andil dari anarkis di sana. Begitu juga revolusi Rusia 1917, dan revolusi Spanyol setelah militer menyebabkan perang saudara di Tahun 1936. 

Membangun masyarakat warga yang sehat, meskipun tanpa gerakan menghancurkan kekuasaan negara, tentu saja adalah hal yang ‘innocent’, tidak ada ruginya, bahkan pasti ada untungnya untuk banyak tujuan-tujuan lain,  meskipun bagi kaum revolusioner hal ini akan berarti ‘naif’, dan seolah-olah tanpa tujuan. Tetapi, dengan pengalaman dari revolusi ke revolusi dalam sejarah modern kita, yang ternyata hanya menghasilkan rejim baru yang tidak lebih menguatkan masyarakat warga, ada baiknya mengingat kembali pemikiran Hatta dan Syahrir, bahwa yang penting adalah pendidikan rakyat. Ini tidak pernah akan merupakan pilihan yang buruk, kecuali bagi mereka yang tidak sabar dan haus akan kekuasaan itu sendiri. Seorang anarkis Jerman Gustav Landauer (1870-1919) menawarkan kearifan yang kreatif: ‘Negara bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan melalui revolusi, melainkan suatu kondisi, suatu hubungan tertentu antar manusia, suatu model perilaku manusia; kita menghancurkannya dengan cara memberlakukan hubungan-hubungan baru, dengan cara berprilaku lain.’  Menuju ke situ, tidak bisa lain kecuali harus membangun pendidikan rakyat yang multikulturalis. Ini sendiri merupakan keharusan bagi jaman baru masyarakat dan ekonomi yang berdasarkan pengetahuan.

Pilihan lain yang dapat dipikirkan tentu saja yang mengusahakan pencapaian kedua cita-cita anarkisme itu secara kurang lebih berbarengan: sambil memperkuat masyarakat warga, mengurangi kekuasaan negara. Ini tentu saja hanya arif bila anarkisme idealistis itu dianggap sebagai ‘utopia’ pemandu saja, yang hanya bisa didekati. Bahayanya memang kalau terjadi jarak yang terlalu jauh antara pencapaian yang satu dengan yang lainnya: chaos bila yang kedua (kekuasaan negara berkurang) terlalu jauh dibandingkan dengan yang pertama (masyarakat warga yang cerdas), atau apatisme bila yang pertama terlalu jauh dari yang kedua. Kemunculan diktator, demagog, kekerasan dan golput merupakan gejala yang mudah dibayangkan.  

Tantangan mutakhir.

Tantangan yang mutakhir dan lebih besar untuk para anarkis sekarang, tentu saja adalah ‘kekuasaan’ yang lebih abstrak berupa bentuk-bentuk baru kapitalisme, termasuk apa yang oleh Manuel Castells disebut ‘informational capitalism’ (Informational Age, 1998). Teknologi Informasi sebenarnya meyumbangkan kemungkinan positif untuk membangun masyarakat warga yang kuat, meskipun dengan syarat harus terjadinya keterbukaan dan keterjangkauan yang luas dan merata (atau: adil). Gagasan copyleft, yaitu hak yang diberikan kepada seseorang untuk merubah suatu program dan meneruskan (bahkan menjualnya) kepada orang lain dengan syarat bahwa orang tersebut juga meneruskan hak yang sama itu kepada orang lain, jelas mencerminkan ‘konsep anarkis’ yang positif berlawanan dengan copyright yang hanya menguntungkan individu, yang kuat, dan menekankan kompetisi, bukannya kerjasama. Teknologi informasi juga memungkinkan organisasi jaringan yang sangat menguntungkan gerakan anarkisme. Namun, bila kondisi keterbukaan dan keterjangkauan tidak meluas, maka informasi akan menjadi kekuasaan baru, atau paling tidak menjadi instrumen bagi bentuk kekuasaan dan sentralisasi baru. Sentralisasi informasi dapat mengambil bentuk ‘hubs’ yang bila dikuasai secara efektif akan merupakan kekuasaan yang sangat besar, dan menguasai bukan saja piranbti keras kehidupan tetapi juga merasuk sampai ke dalam piranti lunak. Sementara ‘komunitas terpencil’ akan makin ketinggalan, atau ‘selamat’ dengan ketentramannya sendiri terhadap serbuan kapitalisme.

Gerakan melawan kekuasaan abstrak kapitalisme selama ini efektif melalui apa yang disebut ‘direct action’, suatu manisfestasi mutakhir dari anarkisme idealis yang tidak asing lagi bagi kita selama dua puluh tahun terakhir. Contohnya adalah koperasi perumahan, credit-unions, bank perkreditan rakyat, arisan membangun rumah (di kota Metro, Lampung, misalnya), pendidikan alternatif oleh kelompok-kelompok mandiri, sampai kepada perdagangan barter setempat dimana barang dan jasa mudah diperoleh tanpa melibatkan uang. Semua ini jelas mengandalkan ‘kerjasama’ – ‘mutual aid’, dalam istilah Kropotkin -  bukan kompetisi. Semua itu hanya mungkin dan sudah dilakukan oleh banyak kelompok masyarakat mandiri di Indonesia yang bermunculan sebagai perserikatan-perserikatan sukarela yang cair, fungsional, temporer dan biasanya berukuran kecil.  Bahkan di kalangan yang secara tradisional tidak biasa demikian, seperti misalnya kalangan profesi arsitek dan dokter. Kelompok Arsitek Muda Indonesia, misalnya, telah menjadi alternatif yang signifikan terhadap Ikatan Arsitek Indonesia yang ‘resmi dan besar’. Meraka juga tidak tergantung pada kartu anggota, hak suara, kepemimpinan khusus dan massa pengikut, melainkan pada kelompok-kelompok fungsional yang kecil, yang timbul tenggelam sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan tidak lalu muncul peraturan dan pengaturan ‘dari atas’ yang menghambat fondasi masyarakat warga yang sehat ini.