DAMPAK   INTERNET   DITINJAU   DARI  SISI  KRIMINALITAS

Puji   dan syukur  kita  panjatkan kehadirat  Allah  SWT   karena  atas  segala Limpahan,   Rahmat  dan Ridhonya  kepada kita  sekalian,  sehingga  pada  hari  ini  dalam keadaan  sehat  wal afiat  dapat menghadiri  seminar  yang diselenggarakan  oleh  DPD  KNPI  Kotamadya  Bogor.

Ucapan terimakasih  dan penghargaan khusus, saya sampaikan  kepada panitia  penyelenggara yang telah  memberikan  kesempatan  kepada saya  sebagai  salah satu  pembicara  pada seminar ini, dan merupakan suatu kebanggaan  sekaligus  kehormatan  yang diberikan  kepada saya selaku pimpinan Polri diwilayah  Bogor  pada saat ini dapat  bersilaturahmi  secara langsung  dengan para  audensi di wilayah Bogor.

Seminar yang diselenggarakan kali ini dengan tema “DAMPAK INTERNET DITINJAU DARI SISI  PENDIDIKAN  DAN  KRIMINALITAS”  saya  anggap  sangat tepat  dan relevan  apabila  kita  hubungkan  dengan tantangan tugas  yang dihadapi  Polri khususnya Polwil Bogor  pada saat ini  dan pada masa  yang akan datang  yang sangat bervariasi  dan semakin meningkat,  khususnya   pengaruh globalisasi  yang  menyangkut  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan teknologi, terutama  dalam bidang  informasi,  komunikasi  dan transportasi  yang mengakibatkan  dunia  semakin  transparan  dan membuat  dunia  seperti  tanpa batas. Demikian juga dengan penggunaan  teknologi  canggih  dibidang  informasi,  komunikasi   khususnys  penggunaan komputer,  Internet  untuk kebutuhan  perdagangan  ( E – Commercial )  di Indonesia  yang  telah mulai  marak.
Oleh karena  perkembangan teknologi  canggih  tersebut  konsekwensinya  melahirkan  modus  operandi  baru  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  melawan hukum  dan tindak  pidana yang  sebelumnya  belum  pernah  dikenal sama sekali, sehingga  memerlukan  pula  suatu  sistem  hukum  yang didasarkan  pada prinsip-prinsip  hukum  yang baru pula.  Sebagaimana halnya  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku  dalam dunia  maya  misalnya  untuk  hukum perjanjian  dan  tanda tangan  digital,.  Akser  ilegal  jaringan  komputer / penyalahgunaan  password  dalam  era  E- Commerce  saat  ini.

Para  peserta  seminar  dan  hadirin sekalian,

	Kondisi  yang  saya  uraikan tersebut,  sudah barang tentu menjadi  salah satu peluang   dalam bidang  kejahatan  yang juga  akan  memanfaatkan  tekonologi  canggih  tersebut,  sebagaimana kita  ketahui  bahwa “ Crime  it  a product  of  Sociaty  it’s  self”  dalam artian  masyarakat  itu  sendirilah  yang  menciptakan  bentuk,  jenis  dan jumlah  kejahatan  yang terjadi..
Berdasarkan dengan tema  yang diberikan  kepada  saya,  maka  saya  meninjaunya  dari sisi  kriminalitas  saja.

	Kehadiran  Internet  memang  sangat banyak  manfaatnya  disamping  mempercepat  akan memperoleh  informasi,  juga  membuat  / menjadikan  dunia  tanpa  batas,   misalnya  melalui Situs  Internet  digunakan untuk  menawarkan barang  dan  jasa  kemudian dilanjutkan  dengan  transaksi  yang berlangsung  melalui  Internet, artinya  setelah  konsumen  melihat  gambaran  barang dan  uraian  jasa  di Internet  kemudian  setuju  dan dilanjutkan  dengan  pembayaran  melalui  Internet  dengan  menyebutkan nomor  kartu  kredit.   Disinilah tantangan  yang sering disebut  menyangkut  keamanan    transaksi,  dimana para  pengguna  jasa  merasa  khawatir  dengan menyebutkan  nomor  kartu  kreditnya  di  Internet.  Hal  ini dikarenakan  berpotensial  disalahgunakan.  Misalnya  penagihan  lebih  besar  dari  pada   harga  yang disepakati,  nomor  kartu  kredit  bisa  digunakan  oleh  orang lain.
Oleh  karenanya,  disadari   atau  tidak  telah  datang  suatu  era  kriminal  berdimensi  baru  “THE  NEW  DIMENTION  OF   CRIME”  antara  lain  berupa  Cyber  Crime  ( Kejahatan Maya ).  Dan  hal ini  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  baru dengan  menggunakan  teknologi  tinggi   yang  secara  kuantitas  dan  kualitas  akan   terus  berkembang   dimasa   yang akan  datang.
.

	Para  peserta  seminar  sekalian.

	Eksistensi  Internet  disamping  menjanjikan  sejumlah  harapan,  namun pada suatu  saat  yang  sama juga  memberikan  kecemasan- kecemasan  baru  antara  lain,  munculnya  kejahatan  baru  yang lebih  canggih   dalam bentuk “CYBER  CRIME”.
Kejahatan  ini  misalnya  muncul   situs – situs  porno  dan  penyerangan  terhadap  privacy  seseorang.  Sebagaimana situs porno yang menampilkan wajah Kris Dayanti yang sempat menghebohkan beberapa tahun lalu. Hal ini sulit dibuktikan oleh polisi, karena polisi tidak tahu dan sulit melacak siapa yang melakuakannya. Disamping  itu  mengingat  karakteristik  Internet   yang mengenal  batas – batas  teritorial  dan sepenuhnya  beroperasi  secara  virtual   ( maya ),  Internet  juga melahirkan  aktifitas-aktifitas  baru yang  tidak sepenuhnya  dapat  diatur oleh  hukum  yang berlaku saat ini.

	Adapun dampak  yang diakibatkan  oleh  Internet  sampai saat ini yang  terjadi  di Indonesia  berupa  :  kasus  pembobolan  Bank  BNI,  Pornografi,   pemesan  barang dengan data fiktif,  sedangkan  yang  pernah  terjadi  di Wilayah  Bogor ialah  kasus   menghasut  dan  memfitnah    yang   terjadi   di  salah satu  pabrik  ( WNA )  di  daerah Sukabumi.  Dengan  kasus  penghasutan   kepada  rekan-rekannya  serta  memfitnah  atasannya  yang  disampaikan  /  dikirim  Via  E –Mail. Dalam pembuktiannya hal ini juga agak sulit, karena soft ware yang digunakan unutk menghasut rekan-rekannya itu, begitu tau dilaporkan ke polisi, maka si pemilik komputer buru-buru menghapus E-mail yang ada di hard disk komputernya.   

Dihadapkan  dengan kasus-kasus  yang demikan,  sulit  bagi Polri / Penyidik  untuk mengungkap  para  pelakunya,  sementara   yang  menggunakanya  itu  bisa siapa  saja  dan  dimana  saja  serta  kapan   saja.

Ada  beberapa  dampak  Internet  ditinjau  dari  sisi  kriminalitas  :

1.	E  -  COMMERCE.

E  -  Commerce  pada  awalnya  bergerak  dalam  bidang  retail  seperti  perdagngan  CD  atau  buku  lewat  situs  dalam  WORD  WIDE  WEB  ( W W W ),  tapi  saat ini E – Commerce sudah  melangkah  jauh  menjangkau  aktifitas-aktifitas  dibidang  perbankan  dan  jasa  asuransi.
Pada  umumnya   E- Commerce dapat dipahami  sebagai  transaksi  perdagangan  baik  barang  maupun jasa  lewat media  elektronik.
Dalam  operasionalnya  E-Commerce  ini  dapat  berbentuk  B to B                  (Business  to  Business )   atau  B to  C   ( Business  to  Consummers ).  
Dalam hal  B to C,  umumnya  posisi  konsumen  tidak sekuat  perusahaan  dan  dapat  menimbulkan  beberapa  persoalan  yang  menyebabkan  para konsumen  agak hati-hati  dalam melakukan  transaksi  lewat  Internet.
Persoalan tersebut  antara  lain menyangkut  masalah  mekanisme  pembayaran  ( Payment  Mechanism )   dan  jaminan  keamanan  dalam  bertransaksi  ( Security  risk ).
Persoalaan  jaminan  keamanan dalam  E-Commerce  pada umumnya  manyangkut  keamanan  data  Credit  card  si konsumen  dan  keakuratan  barang  yang dipesan  serta  harganya,  sehingga  dalam ini  yang dirugikan  bisa  si  penjual  ataupun  si  konsumen.
Misalnya  di  khawatirkan  tidak ada  alamat  si  penjual  sehingga  bila  tidak  cocok,  kemana  dikembalikan ?.   Demikian  juga  belum  tentu  alamat  pengirim  barang  adalah  orang  yang memiliki  data  kartu  kredit  tersebut.
Pengaturan  pajak  merupakan  persoalan  yang tidak mudah  untuk diterapkan  dalam transaksi  E – Commerce  tersebut  diantara  kawan  baik   si  penjual  maupun  si  konsumen  sama – sama  sulit  dilaksanakan  secara  fisik,  disamping  itu masing-masing negara  juga  berbeda  dalam  penerapan / perhitungan  pajak  suatu barang.

2.  COPY  RIGHT   (  HAK  CIPTA  ).

Masalah  perlidungan hak cipta di internet perlu memperoleh perhatian mengingat segala sesuatu dikomunikasikan dalam sebuah Bulletin Board System (BBS) yang tunduk pada aturan perlindungan hak cipta, sifat medium tersebut meskipun beroperasi secara virtual, namun hal tersebut merupakan ekspresi dari  ide seseorang  yang kemudian difikasi dalam sebuah medium yang berwujud (tangible medium) dan oleh karenanya berhak untuk memperoleh perlindungan berkaitan dengan masalah ini ada beberapa contoh aktivitas di Internet yang memiliki implikasi adanya perlindungan hak cipta. Demikian juga terhadap kejadian yang menimpa mahasiswa di bandung. Meskipun dalam hal ini belum meraambah ke internet, namun kejadian ini didukung oleh kecanggihan teknologi yang digunakannya. Oleh karenannya terhadap pembuat/penjual  dapat dikenakan pasal 282 KUHP.
      
3.	DEFAMATION  (  Pencemaran  Nama  Baik )
 
Suatu   tindakan digolongkan  sebagai  “Defamation”  adalah  apabila  mempublikasikan  materi/berita  yang cenderung  merugikan  seseorang, profesionalisme  atau  merusak  repputasi  bisnis  seseorang  atau  sebuah  perusahaan  yang menyebabkan   yang bersangkutan  dijauhi  oleh  lingkunganya.  Hakikat   dari  “Defamation”  itu  adalah  perusakan  terhadap  reputasi   atau   privacy    seseorang  bukan  disebabkan  karena  berita  itu  tidak benar.   Masalah  defamation  ini perlu  memperoleh  perhatian  karena  intensitasnya  akan  lebih  meningkat  dan semakin   canggih   dengan  menggunakan  media  Internet.

4.	CONTENT  REGULATION.

Pengaturan  mengenai  isis  ( Content )  Internet  merupakan  persoalaan yang pelik, karena  Internet  bukan Televisi  atau  media  lainnya  yang sejenis.  Internet   tidak  bisa   tunduk   begitu   saja   kepada   “National  Content  Regulation”’  karena ia  beroperasi  secara   virtual  dan lintas  batas.  Untuk sementara  pendekatan  yang paling   mungkin  untuk  dilakukan  untuk   mengatur   mengenai   content  regulation   ini  antara  lain   melalui,  pertama,  pelarangan  terhadap   situs -  situs   yang  diklasifikasikan   mengandung   tendensi  ofensif   dan destruktif   terhadap kehidupan  masyarakat   misalnya  pornografi,  propaganda  politik,  dan  ssebagainya.  Persoalaannya  adalah  siapa  yang harus  bertanggungjawab  untuk  mengawasi  masalah ini.  Kedua,  Self-Regulation   dalam bentuk  Filtering,  labelling  dan  blocking.

     5.  INTERNATIONAL  ISSUES.

Fokus  utama  dalam  isu-isu  International  mengenai Internet  ini didasarkan  atas  fakta  bahwa Internet  tidak tunduk  kepada  batas-batas  teritorial  suatu  negara, sehingga  aturan  yang dibuat  oleh masing-masing  negara  akan  menghadapi  kenyataan  aturan  tersebut  sulit  untuk  diaplikasikan.   Dari  beberapa  contoh  ruang lingkup  cyber  crime diatas  semuanya harus  memperhatikan aspek-aspek  International   yang  melekat  pada setiap  transaksi  atau  aktivitas  yang dilakukan  di  Internet.   Secara umum  dapat dikatakan disini,  untuk setiap  regulasi  yang akan  dibentuk   harus  didasarkan  atas   suatu  kesepakatan Internasional  dalam bentuk  sebuah “UMBRELLA  PROVISION”    yang  nantinya  akan dijadikan  “COMMON PLATFORM” oleh  setiap  negara  dalam  mengatur  transaksi-transaksi  di  Internet.