MATERI DISKUSI / TEMU PAKAR
GLOBALESASI SEBAGAI TANTANGAN TERHADAP
MASYARAKAT INDONESA YANG DICITA-CITAKAN

C PJ)-J)I I4.61~&Pr’9
Beberapa pengaruh globalisasi terhadap pembangunan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan (Indonesia Baru) adalah sebagai berikut:

o	Mempengaruhi keberadaan dan kualitas faktor disintegrasi dan faktor perekat persatuan bangsa yang menuntut penyesuaian secara kontinu terhadap format penyelenggaraan negara. Penyesuaian diperlukan untuk memanfaatkan dan meningkatkan faktor perekat baru dan sekaligus mengurangi atau menghilangkan pengaruh dan faktor-faktor disintegrasi bangsa.

o	Konsep kedaulatan negara perlu disesuaikan karena globalisasi menyebabkan batas tentonal suatu negara menjadi semakin transparan. Anus informasi dan modal menjadi Semakin sulit dikendalikan, dengan kata lain kontrol sebagai perwujudan kewenangan negara akan menjadi sernakin lemah.
Dalam beberapa tahun ke depan mungkin konsep Negara Bangsa menjadi kurang relevan lagi.

I
INDONESIA BARU

Indonesia Baru bukan merefleksikan keinginan untuk membangun negara baru yang sama sekali terlepas dan keberadaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tetapi lebih merupakan simbolisasi tekad bangsa untuk mereaktualisasi dan menegaskan kembali komitmen terhadap misi pembentukan negara seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Reaktualisasi dan penegasan dimaksud dibutuhkan sebagai antisipasi terhadap penurunan intensitas semangat persatuan di kalangan berbagai kelompok masyarakat dan daerah di Indonesia.
Oleh karena itu, visi Indonesia Baru merupakan perwujudan Indonesia yang mengandung elemen-elemen sebagai benikut:

o	Memiliki posisi terkemuka dalain berbagai aspek pergaulan global,

o	Mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan materialdan spniritual masyanakatnya secara berkesinambungan, adil dan benimbang,
o	Berkedaulatan rakyat dan meletakkan sistem perundangan-undangan sebagai satusatunya perangkat kekuasaan yang sah, serta rnelaksanakan dan melindungi Hak Asasi Manusia.
o	Berbasis pada kemandirian setiap komponen bangsa dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas keberadaannya yang dilaksanakan secara terpadu dalarn jaringan kerj asama (interkoneksitas) yang bersifat s inergis.
II
DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEJIF(

Salah satu aspek dominan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan berkembangnya Indonesia Baru, adalah dinamika lingkungan stratejik yang di samping menawarkan peluang, juga secara pastl membawa tantangan dan resiko yang perlu diperhitungkan dengan seksama. Perubahan yang kecil namun tidak dicermati atau luput dan perhatian, akan berakibat negatif bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang berada di jalan silang dunia.

Lingkungan stratejik dapat dibagi dalam beberapa tatanan yaitu global, regional, sub regional, nasional, daerah dan lokal.

1.	GLOBAL
Apabila parameter untuk menakar kekuatan dunia adalah ukuran politik, ekonomi dan militer dengan skala global, maka struktur kekuatan dunia pasca perang dingin memperlihatkan Amerika Serikat sebagai adidaya tunggal, kemudian ada dua kekuatan besar (major power) yaitu United Kingdom dan Perancis, berikutnya adalah Rusia, Kanada, Jerman dan Jepang. Pada tataran selanjutnya perlu diperhitungkan kekuatan regional seperti Cina, India, Afrika Selatan, Irak dan Australia.

Tampilnya Amerika Serikat sebagai adidaya tunggal yang menempatkan dirinya sebagai polisi dunia, ternyata mampu menghimpun dukungan dan negara maju, sehingga struktur kekuatan dunia seolah-olah terbagi antara dua kubu, yaitu negara maju pada satu sisi dan negara berkembang pada sisi yang lain. Keunggulan di bidang ekonomi dan militer menjadikan pihak negara maju mendominasi agenda global dengan berbagai kepentingan mereka termasuk diantananya kepentingan untuk memanfaatkan alur laut pedalaman Indonesia. Kepentingan itu diwujudkan dengan tidak meratifikasi UNCLOS ‘82. Kenyataan mi mengharuskan Indonesia mewaspadai seluruh agenda global oleh karena selain menawarkan peluang juga memiliki berbagai resiko.

Ada enam agenda global yang sangat menonjol yaitu: (i) pemeliharaan perdamaian, (ii) perluncutan senjata (utamanya senjata konvensional), (iii) pembangunan dan perdagangan, (iv) manajemen sumberdaya alam global, (v) issue sosial dan kemanusiaan, dan (vi) penataan hukum.

Di dalam upaya negara maju untuk memenangkan kepentingan nasionalnya pada keenam agenda global tersebut, mereka menggunakan issue HAM, lingkungan, demokratisasi dan penghormatan terhadap hukum, untuk menekan negara berkembang. Sedangkan sebagai instnumen operasional yang masih kapabel digunakan pada dekade pertama millenium ke tiga adalah mesin ekonomi danjuga mesin perang, meskipun dalam bentuk yang lain, misalnya moda operasi pemeliharaan perdamaian dan atau penertiban dunia.

Menonjol untuk dikemukakan bahwa daya penetrasi anus globalisasi yang demikian kuat disebabkan oleh adanya beberapa penyebab, pertama dasarnya adalah kapitalisme yang pragmatis, kedua arus globalisasi melembaga dan membentuk struktur dan sistem global, ketiga implikasinya akan menghasilkan komunikasi global, tuntutan transpanansi dan daya penetrasi yang kuat.

Perlu pula dicermati bahwa perkembangan sistem keuangan global telah mencapai taraf sedemikian rupa sehingga mampu berubah menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang
secara kolektif dapat mempengaruhi pasar dunia. Knisis moneter yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan bukti bahwa pasar valuta asing dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pasar valas tidak lagi sekadar instrumen untuk mendukung perkembangan perekonomian dunia, tetapi dapat pula digunakan sebagai instrumen politik untuk mengganggu kestabilan suatu negara.

Globalisasi juga menuntut adanya pemahaman atau konsepsi barn mengenai kedaulatan negara yang selama mi lebih berkonotasi fisik atau tenitonial saja. Perkembangan dunia, terutama di bidang ekonomi, telah memungkinkan penetrasi kekuatan politik dan luar, seperti penguasaan saham dan penguasaan aset lainnya oleh pihak asing. Di samping itu, perkembangan infra struktur komunikasi telah memungkinkan adanya arus informasi yang meliwati batas-batas tenitonial negara kebangsaan tanpa dapat atau sulit untuk dikendalikan.

Illustrasi diatas membawa kita pada satu simpulan bahwa Indonesia Barn dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi terhadap pengaruh dinamika lingkungan global dengan tetap mencermati hal-hal yang menjadi andalan bagi kepentingan nasional. Indonesia Sebagai bagian dan komunitas global pasti akan rnenjadi bagian dan agenda global yang menjanjikan keuntungan bagi pemain yang kuat dan siap serta memiliki andalan yang dapat dijadikan kekuatan tawar (bargaining power). Perlu disadani bahwa menjadi bagian dan agenda global dapat diartikan sebagai pemain utama atau pelengkap, namun bisajuga sebagai konban.

2.	REGIONAL

Di kawasan Asia Pasifik, Amenika Senikat masih menupakan kekuatan yang dominan dan bahasa yang mereka gunakan adalah “Pacific Defense “. Penspektiftensebut penlu dipahami dengan baik oleh karena Amenika Serikat belum pemah mengalami pengalaman pahit yang datangnya dan Atlantik. Sedangkan dan Pasific, Amenika Senikat pernah mengalami serbuan Jepang, kemudian terusin dan Vietnam, dipermainkan oleh Korea dan kini ditantang oleh Cina. Pihak Amenika Senikat menempatkan tiga pilan penopang keamanan regional yaitu security, prosperity, dan democracy, tetapi dengan tetap mendahulukan keamanan.

Selain AS penlu diperhitungkan postun Cina dan Jepang sebagai aktor regional. Cina akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang mengandalkan kepada kekuatan industni, artinya kebutuhan akan bahan bakar minyak akan semakin knusial. Dengan kemajuan industni berat, Cina akan mampu memodernisasi mesin perangnya yang memang amat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian berbagai penmasalahan klaim tenitonialnya dengan di laut Cina Selatan. Dan perspektif Indonesia, pemyataan Cina mengenai klaim teritonial dengan ganis putus-putus yang menjangkau dan tumpang tindih dengan yunisdiksi Indonesia di Laut Natuna, sudahjelas akan nierupakan persoalan yang senius pada masa mendatang yang harus diwaspadai.

Sedangkan Jepang yang nantinya akan mendapatkan kursi sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan, akan memiliki postur politik yang semakin kuat yang pada gilirannya akan menyentuh postur militen. Sama dengan Cina, kebutuhan energi bagi Jepang pada milenium ketiga akan semakin krusial, antinya mesin militen mungkin sekali akan digunakan untuk mengamankan lfe line yang panjangnya senibu mil. Bagi Australia, postur
sebagai akton regional menupakan kebutuhan primer, dan ambisi tensebut tidak akan sulit diwujudkan karena adanya dua faktor pendukung, yaitu AS dan FPDA.

Meskipun di kawasan Asia Pasifik mengandung beberapa titik api (flash point) akan tetapi selama AS melihat bahwa kepentingan meneka tidak rusak, maka potensi konflik tersebut tidak akan bereskalasi pada tataran yang mengganggu stabilitas kawasan. Salah satu kelemahan politik pada kawasan mi adalah tidak adanya wadah kerjasama keamanan, dan untuk sementara ARF merupakan satu-satunya altematif yang tensedia. Apabila PBB terus mendorong implementasi Chapter VIII dan UN Chanter maka kelemahan tersebut akan semakin menonjol, dan tidak mustahil stabilitas kawasan mi akan diatur oleh negana-negana ektna kawasan.

Pada dasawansa mendatang, konflik Laut Cina Selatan masih belum terpecahkan sehingga potensial memicu berbagai kemungkinan, misalnya pihak luan yang ingin memanfaatkan dengan tujuan agar ada ketergantungan secara psikologik kepadanya. Meskipun Indonesia tidak terlibat dalam konflik tersebut, akan tetapi ada alasan kuat untuk ikut membantu pemecahannya dengan cara-cana damai. Hal mi disebabkan kekhawatinan bahwa bila konflik pecah Indonesia pasti akan tenimbas dampak negatifnya.

Sebagai negara Asia Pasifik yang berada pada pintu keluan masuk Pasifik, Indonesia menasa tenpanggil untuk mewujudkan dininya sebagai aktor kawasan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara stabilitas kawasan. Landasannya adalah pasal VIII TIN Charter yang mendesak untuk memberdayakan penan negara kawasan di dalam menangani stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing.

3.	SUB REGIONAL ASIA TENGGARA
Stabilitas keamanan Asia Tenggara selama tiga dekade terakhin mi relatif stabil sehingga pembangunan ekonomi dapat memacu pernbangunan nasional rumpun bangsa Asia Tenggana. Memang bencana ekonomi melanda sub-regional mi pada tahun 1997, akan tetapi rumpun ASEAN semakin menyadani bahwa stabilitas keamanan regional menupakan payung utama bagi pembangunan nasional. Secana matematik 2/3 wilayah Asean merupakan wilayah Indonesia, sehingga dan perspektif Indonesia dapat dikatakan bahwa stabilitas keamanan Asia Tenggana merupakan payung bagi stabilitas keamanan Indonesia.

Kekuatan politik, ekonomi dan militer dan numpun bangsa ASEAN mempenlihatkan gainbaran yang asimetnik, sehingga penlu diwaspadai agar tidak dieksploitasi oleh pihak luar. ASEAN telah memiliki wadah untuk kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, akan tetapi dalam aspek keamanan belum ada wadahnya. Namun terdapat beberapa negana ASEAN yang menjadi anggota pakta militen. Dalam penkembangannya, ASEAN telah menghasilkan produk politik yang bennuansa keamanan yaitu ZQPFAN, SEA-N WFZ dan ARF yang sifatnya mengikat negara-negana rumpun ASEAN. Di bidang ekonomi, ASEAN telah sepakat membenlakukan AFTA pada tahun 2003, sehingga mau atau tidak Indonesia harus siap dalam segala aspek, tenutaina tatanan hukum untuk melindungi kepentingan masyanakat, bangsa dan negara, khususnya untuk mendukung perkembangan kawasan pembangunan terpadu antar negana sepenti Sijoni, Sabang dan Batam.

Dan perspektif Indonesia ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus, yaitu perkembangan segitiga emas produsen kokain. pengembangan kekuatan manitim organ-
isasi militen, wanisan Perang Dingin yang masili eksis, dan fasilitas sebagai tempat penlindungan (sanctuary) GPKlteronis di beberapa negara.

4.	NASIONAL

Konfigunasi geognafik Indonesia yang terdiri dan 17.508 pulau dengan luas penairan yunisdiksi sekitar 8 juta Km2 menyebabkan penyelengganaan keamanan nasional menjadi pekerjaan yang sangat benat. Dan aspek pertahanan hanya tiga daerah yang memiliki penbatasan di darat yaitu di Papua Banat (Inian Jaya) Kalimantan Utana dan Timon, sedangkan sisanya terbuka leban untuk akses dani laut.

Pada Milineum III anti SLOC akan menjadi sedemikian menonjol sehingga penanganannya tenutama aspek hukum dan penegakan hukuin penlu memperhatikan pnotokol dan format aturan global untuk mengakomodasikan kepentingan pana pengguna SLOC. Dani penspektif nasional dipenlukan perhatian khusus untuk mengamankan l~/e line doinestik yang tuinpang tindih dengan SLOC intennasional, Kemudian penlu pula diamankan life line ke luar wilayah yuridiksi nasional yaitu ke Asia Timun dan ke Timur Tengah.

Untuk mengembangkan pengaruh ke panggung dunia, Indonesia memiliki tiga andalan utama yaitu posisi geognafik (dengan tiga SLOC dan tiga choke points), kekayaan alam tenmasuk potensi kelautan dan potensi demografik yang sangat besar. Kombinasi ketiga aspek tensebut menjadikan posisi tawan (bargaining power) Indonesia nelatif kuat, namum dibutuhkan manajemen yang baik untuk mengubah ketiga potensi tensebut inenjadi kekuatan nyata.

Gambanan dan kenyataan yang berjalan mempenlihatkan bahwa dan 17.508 pulau hanya sekitan 1.000 yang berpenghuni sehingga secara matematik dapat dikatakan bahwa bela-san nibu pulau tidak benpenghuni. Kenyataan tersebut mengisyaratkan bahwa tendapat kemungkinan masuknya entitas politik dan atau ekonomi dan luar pada posisi stnatejik yang memanfaatkan kekosongan pulau-pulau yang tidak berpenghuni.

Kenyataan lainnya adalah bangsa Indonesia terdini dan tiga ratusan suku yang memiliki bahasa suku dan adat istiadat yang berbeda, sehingga penlu disadani bahwa sejak lahirnya bangsa Indonesia sudah inengandung kenawanan intninsik yaitu potensi untuk disintegrasi. Kondisi mi akan semakin diperpanah oleh derasnya anus globalisasi, sehingga tingkat kenawanan pada skala nasional akan semakin krusial.

Kondisi geografi Indonesia, dengan benibu-nibu pulau yang dipisahkan laut, dan segi tnanspontasi belum semua dapat dilayani. Posisi yang terseban sangat menghambatjaningan informasi secana nasional, sehingga kebijaksanaan pemenintah pusat belum sepenuhnya dapat tersosialisasikan ke daerah-daenah. Sebaliknya kepentingan daenah tidak dapat pula ditanggapi dengan cepat oleh pusat. Di samping itu,kualitas suinberdaya manusia, khususnya di daerah yang jauh dan rawan dan jangkauan informasi dan teknologi sulit dihanapkan untuk mampu berpartisipasi di berbagai bidang pembangunan. Hal-hal mi mengakibatkan kesenjangan pembangunan antan daenah dan pusat semakin melebar, yang menyebabkan kecemburuan sosial yang dampaknya dapat memicu upaya disintegrasi bangsa.

Pada proses nefonmasi, penyaluran aspinasi politik masyarakat telah dapat diakoinodasikan dalam 48 partai politik dengan berbagai kebebasan untuk menentukan asasnya masing-masing. Pada satu sisi, hal mi dapat mencerininkan perwujudan demokrasi, akan
tetapi pada sisi lain dapat menganah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut pada akhirnya dapat diselewengkan dengan pembentukan kekuatan-kekuatan dengan memobilisasi kekuatan bendasankan asas masing-masing. Hal mi dapat benmuana pada berkembangnya pnimordialitas sempit berdasankan agama, etnis ataupun ras dan aspek kedaerahan lainnya.

Faktor kemajemukan serta adanya kesenjangan antan daerah yang makin inenaj am, dapat bendainpak pada permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankain. Keadaan negana yang berbentuk kepulauan dengan benbagai nagam permasalahan akan semakin berbahaya bila faktor ltiar ikut campur tangan dengan inemanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada. Tuntutan pemisahan din Aceh, Riau, Kaltim, Sulsel, dan Papua menunjukkan terjadinya benturan kepentingan daerah dengan pusat. Di samping itu, patut diwaspadai kanena permasalahan-permasalahan daenah tensebut di atas ternyata terjadi di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Perkembangan berbagai masalah yang disebutkan di atas penlu diantisipasi secana anif dan bijaksana, misalnya dengan menyempunnakan UU No. 25/1999 tentang penimbangan keuangan pusat dan daenah, senta apabila perlu dengan suatu tindakan yang tegas tenhadap permasalahan yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negana.

5.	DAERAHDANLOKAL
Masalah lokal yang juga dapat mencuat keluar danjuga dapat diinanfaatkan oleh kepentingan nasional negana lain adalah dampak dan permasalahan lama yang belum terselesaikan secana tuntas, antara lain menyangkut warisan benturan antara spinitualisme-feodalisme-sosialisme, latar belakang sejarah dan kelompok-kelompok sosial dalam masyanakat majemuk serta proses komitmen nasional yang belum disepakati secana menyelunuh, seperti bentunan etnis yang tenjadi di Kalban, Maluku, dan Mataram, serta masalah tanah ulayat di Timika, Sumatra Barat dan lain lain.

Hal mi menunjukan bahwa masalah SARA dan hak ulayat masih menjadi potensi konflik di daenah. Dan untuk itu diperlukan keterbukaan dalam pengambilan keputusan maupun penanganannya.

III
FAKTOR PEREKAT PERSATUAN BANGSA

Le desire d’etre ensemble (hasrat untuk bersatu). seperti kata Renan, menupakan unsun utama perekat persatuan bangsa. Tendapat berbagai faktor yang dapat mendorong terbentuknya has-rat itu, mulai dan kesamaan bahasa, agama dan budaya, kesamaan sejanah atau pengalaman di masa lampau, sampai kepada keinginan untuk mencapai cita-cita bensama di masa yang akan datang. Faktor-faktor itu hampir sernuanya dimiliki Indonesia bahasa yang sama, pengalaman sejarah yang saina serta adanya cita-cita bersama yang dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945. Tetapi nealitas yang kita hadapi saat mi seakan-akan menunjukkan bahwa hasrat itu semakin memudar, seining dengan meningkatnya semangat disintegnasi dan beberapa daerah / komunitas masyarakat.
Dugaan awal adalah fakton-fakton tensebut sudah tidak atau kurang mampu lagi menciptakan atau memelihara hasnat untuk bensatu. Hal mi mudah dimengerti karena faktor persamaan atau pengalaman sejanah di masa lampau tidak membenikan pengaruh yang besan kepada genenasi Indonesia masa kini, pasalnya inereka tidak tenlibat langsung sehingga tidak memiliki pengalaman emosional yang justnu menjadi penekat utama di kalangan genenasi pejuang kemerdekaan. Visi atau cita-cita bensaina memang lebih manjur digunakan sebagai penekat pensatuan ketimbang romantisme masa lalu, kalau memang demikian apakah cita-cita bangsa dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang?

Untuk menjawab pentanyaan tersebut, rnaka pada bagian mi dicoba ditemukenali penyebab timbulnya berbagai fenomena disintegnasi senta upaya yang diperlukan untuk mempenbaiki atau bahkan meningkatkan hasnat untuk bersatu yang menupakan syanat hams dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

1.	MENUJU KESEIMBANGAN BARU
Bangsa, dan penspektif Kemandinian Lokal, adalah sebuah tatanan. Dengan demikian bangsa Indonesia dapat dipandang sebagai tatanan kebangsaan yang dibentuk oleh benbagai nagam tatanan yang lebih keeil (tatanan pembentuk). Tatanan pembentuk mi dapat berupa suku bangsa, kelompok masyanakat yang mendiami suatu wilayah, ataukah kelompok pnofesional I fungsional lainnya, seperti pengusaha, petani, nelayan, dan sebagainya. Pada skala individu, setiap individu dapat menjadi anggota dan tatanan yang ben-basis etnik, pnofesi, ideologi politik, dan atau basis lainnya. Hal mi menunjukkan bahwa tatanan kebangsaan adalah suatu perwujudan interkoneksitas yang kompleks yang bersifat sangat dinamis. Dinamika dimaksud dapat dipacu oleh interkoneksitas internal (yang tenjadi di dalam tatanan) tetapi dapat pula dipengaruhi oleh interkoneksitas dengan tatanan lain. (Ingat bahwa tatanan merupakan bagian dan sekaligus keselunuhan!)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, setiap tatanan memiliki dua kecenderungan, yaitu keccnderungan integrasi dan kecenderungan penonjolan din (atau kecendenungan untuk rnempertahankan identitas din). Kemampuan suatu tatanan untuk mempertahankan keberadaaannya sangat tergantung kepada keseimbangan dinamis antara kedua kecenderungan tensebut. Kecenderungan penonjolan din yang mendominasi akan menyebabkan kecendenungan integrasi menipis yang akan benmuara pada rusaknya tatanan, sebaliknya kecendenungan integrasi yang membesar akan meinbuat identitas tatanan pembentuk mengecil atau hilang yang akhirnyajuga bermuana pula pada kenusakan tatanan.

Illustnasi singkat mi seyogyanya menyadarkan kita bahwa wujud tatanan kebangsaan adalah sesuatu yang dinamis, yang senantiasa benubah dengan pola chaostic. Oleh karena itu, berbagai konflik dalam kehidupan kebangsaan yang sedang terjadi dewasa mi haruslah dipahami sebagai penwujudan dan penubahan yang sedang benlangsung, yaitu benupa pnoses menuju keseimbangan yang banu antara kedua kecenderungan yang disebutkan sebelumnya. Keberadaan berbagai konflik tersebut bukanlah menupakan gejala disintegrasi bangsa sebagaimana diinterpretasikan oleh banyak orang yang masih mengacu kepada world-view klasik.

Jika dicermati, kecenderungan penonjolan din dan beberapa tatanan pembentuk bangsa yang diwujudkan dalam benbagai aspirasi yang bemuansa separatif, sepenti tuntutan Aceh Merdeka, Riau Merdeka, Sulawesi Merdeka, sampai pembentukan negara Papua
Banat, adalah merupakan neaksi alamiah terhadap kebijakan pemenintah (Onde Banu). Pendekatan pembangunan yang bercini sentralistis menyebabkan beberapa tatanan pembentuk bangsa, baik merupa wilayah maupun koinunitas inasyanakat / etnik, tidak main-Pu berartikulasi secara optimal, dalain anti mereka tidak atau kunang memiliki peluang untuk melibatkan din dalam proses pembangunan yang akhimya bermuara pada melebannya kesenjangan kesejahtenaan danjuga keadilan. Di samping itu, adanya kebiiakan pemenintahan yang secana sistematis memaksakan keseragaman pada hampir semua sisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat diterjemahkan secara sempit sebagai upaya Untuk menghapus kebenadaan meneka. Qleh karena itu, wajar jika timbul reaksi untuk mempentahankanjati din yang pada saat mi relatif mudah diekspresikan seining dengan kondisi keterbukaan yang semakin benkembang.

Terlepas dan “kesalahan” pemenintah Onde Banu dimaksud, kecenderungan penonjolan din yang semakin intens itu seyogyanya dipandang sebagai kehendak sejarah. Artinya, upaya untuk membendung apalagi inencegahnya demi untuk mempertahankan “status quo” dalam anti mempertahankan format keseimbangan yang lama akan sia-sia, malah mungkin dapat memacu tenjadinya proses perubahan yang lebih dinamis sehingga tidak dapat lagi diadaptasi oleh tatanan. Terciptanya kondisi sepenti itu perlu dihindani karena berpotensi bermuara pada nusaknya tatanan kebangsaan kita.

Qleh karena itu, kesadaran dan para elit negara dan elit politik bahwa spirit zaman (zeitgeist) telah beruhah penlu digugah. Kecendenungan penonjolan din seyogyanya dipandang sebagai kehendak zaman yang mesti diakoinodasikan secana anif dengan dilandasi keyakinan bahwa pada saatnya kelak kecenderungan tersebut akan menjadi normal kembalijika telah tencapai keseimbangan baru ataukah minimal adanyajaminan bahwa keseimbangan dimaksud akan tercipta dalam waktu dekat. Keseimbangan barn dimaksud misalnya diwujudkan dalam bentuk modifikasi kebijakan atau bahkan format penyelenggaraan negara yang lebih menjamin dan membenikan keleluasaan setiap tatanan pembentuk untuk mempertahankan jati dininya, dan dipenkuat dengan adanya perangkat hukum yang mengakui dan menjamin eksistensi kebhinekaan dan setiap tatanan pembentuk kebangsaan Indonesia.

2.	FAKTORPEREKAT
Berdasankan bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor perekat baru yang diperlukan untuk meningkatkan le desire d’etre ensemble adalah adanyajaminan terhadap kebenlangsungan kebenadaan tatanan pembentuk bangsa dan negara Indonesia. Jaininan dimaksud diwujudkan dengan menafsinkan kembali misi pembentukan negana yang dilakukan dengan memperhatikan kebhinekaan Indonesia yang memungkinkan terciptanya keadilan untuk kesejahtenaan dan penyaluran aspirasi, serta ruang genak yang memadai bagi setiap tatanan pembentuk untuk mempentahankan, mengembangkan dan mengekspresikan j ati din dan keberadaanya.

Di samping itu, diperlukan puLa upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat, khususnya pada elite lokal, bahwa inempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia menupakan satu-satunya kiat yang dapat digunakan untuk mempertahankan jati din dan kebenlangsungan keberadaan tatanan lokal yang mereka perjuangkan selama i. Upaya peningkatan kesadaran mi seyogyanya tidak dila
kukan dengan model indoktninasi / penatanan, tetapi menempuh cara-cara yang lebih persuasif, misalnya dengan membangun kelembagaan dialog.

a.	Penafsiran Kembali Misi Pembentukan Bangsa
Jika disimak, misi pembentukan negara yang tencantum dalam pembukaaan UUD 1945 masih sangat relevan untuk digunakan sebagai pemacu kecenderungan integrasi yang memudan saat mi. Untuk itu, misi tersebut perlu dijabarkan lebih jauh agan dapat mencerminkan tekad dan semangat bangsa untuk tetap membenikan porsi yang wajar kepada kecendenungan setiap tatanan pembentuk bangsa untuk mempentahankan identitasnya.

Misi pembentukan negara Indonesia merniliki tiga dimensi, yaitu: (i) misi keamanan, berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan selunuh tumpah darah Indonesia; (ii) misi kesejahteraan, benupa memajukan kesejahteraan umum dan mencendaskan kehidupan bangsa; dan (iii) misi pembentukan lingkungan, berupa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasankan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penjabanan misi keamanan seyogyanya tidak ditafsirkan secara sempit dalam bentuk pembangunan kekuatan pertahanan saja, tetapi juga meliputi penlindungan hak-hak setiap warga negara, komunitas dan wilayah dan kemungkinan eksploitasi yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh pemenintah sendini. Dan sisi HAM misalnya, diperlukan adanya penangkat hukum yang menj amin hak-hak warga negara dan penegasan penan negana sebagai guardian of human rights dan bukan sebagai regulator of human rights sepenti selama mi dipraktekkan. Demikian pula halnya dengan hak daerah dan komunitas / kelompok etnik tertentu yang seyogyanya dijamin kebenlangsungan dan penkembangannya oleh negana.

Misi kesejahteraan memenlukan reintenpnetasi yang bennuansa tekad bangsa untuk senantiasa memelihara identitas daerah / komunitas. Sistem pendidikan nasional seyogyanya ditata sedemikian rupa sehingga membenikan ruang yang cukup bagi setiap daenah / komunitas untuk mengembangkan kunikulum yang tenkait dengan kebutuhan pengembangan daerah / komunitasnya. Model sistem pendidikan sekarang yang tidak saja dikelola secara sentralistis, tetapi juga ditunggangi oleh semangat penyeragaman yang penlu segera dikoneksi. Indikator kesejahtenaan yang selama mi dibuat seragam perlu pula disempurnakan, kanena mendonong diberlakukannya pola dan proses pembangunan daerah yang seragam sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan beberapa daerah / komunitas tidak mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensinya secara optimal. Contoh yang dapat dikemukakan adalah kasus pembangunan Inian Jaya. Masyanakat Inian Jaya adalah masyanakat penamu, oleh karena itu upaya pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan pentanian tanaman pangan, sepenti yang diterapkan pada hampin seluruh bagian wilayah Indonesia lainnya, akan sulit benhasil. Lain halnyajika pembangunan wilayah itu didasarkan kepada pengembangan perkebunan (Eluay, 2000).

Misi pembentukan lingkungan juga perlu diterjemahkan secara lebih kreatif. Lingkungan dimaksud bukan hanya ineliputi lingkungan eksternal di luar wilayah Indonesia, tetapi juga meliputi lingkungan internal. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antar negara, tetapi juga dapat berasal dan konflik inter-
nal. Oleh sebab itu, kata kemendekaan disini seyogyanya tidak hanya ditafsirkan sebagai kemerdekaan terhadap penjajahan bangsa asing, tetapi juga benarti kemerdekaan tenhadap eksploitasi bangsa atau pemenintah sendini (mi sejalan dengan masalah HAM pada penjabarkan pada misi kearnanan). Keadilan sosial juga hams diwujudkan pada semua wilayah dan kelompok bangsa. Misi pembentukan lingkungan pada dasamya perlu diterjemahkan sebagai tekad bangsa untuk menciptakan lingkungan yang kondusifbagi setiap komponen bangsa, baik dilihat dan sisi budaya / adat istiadat, pnofesi I fungsional, dan atau wilayah, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensinya masing-masing, serta memiliki berbagai pilihan dan kesempatan untuk mengembangkan din / kelompoknya dan menyalurkan aspirasinya.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa interpretasi misi peinbentukan negara semestinya benbasis pada semangat kebhinekaan. Dan mi bukanlah hal yang barn, karena telah disepakati oleh parafoundingfathers Indonesia, walaupun selama lebih dan tiga dekade telah kita lupakan. Kita asyik membangun bangsa dengan semangat “Jka” dan menafikan “Bhineka”. Padahal kebhinekaan adalah kekayaan bangsa, oleh sebab itu pengembangannnya harus tidak dilihat sebagai ancaman bagi keutuhan persatuan bangsa.

b.	Dialog

Kelcinbagaan dialog rnerupakan kebutuhan untuk tetap menjaga kecenderungan integrasi di kalangan semua tatanan pembentuk kebangsaan Indonesia. Dialog dilaksanakan bukan untuk inelenyapkan perbedaan, tetapi dianahkan untuk meningkatkan kesadanan dan pemahaman bahwa memang terdapat perbedaan di antara berbagai tatanan pembentuk bangsa. Perbedaan seyogyanya dilihat sebagai kekayaan bangsa bukan sebagai benih disintegrasi.

Perbedaan dilihat dan perspektif Kemandirian Lokal merupakan modal bagi upayaupaya untuk mernpertahankan keberadaan bangsa, karena mendorong tenjadinya dinamika yang justru akan lebih mendewasakan bangsa, di samping merupakan landasan / alasan yang kuat untuk menjalin kerjasama / persatuan yang bersifat sinergis:
memanfaatkan seoptimal mungkin keunggulan spesifik yang dimiliki oleh semua tatanan pembentuk bangsa untuk menanggulangi kelemahan yang ada serta mempertahankan posisi terhonmat bangsa di pergaulan dunia. Kesadanan dan pemahaman mi dihanapkan akan benmuara pada peningkatan kecenderungan integrasi dan tekad bensama untuk tetap bersatu dalam perbedaan yang ada (semangat Bhinneka Tunggal Ika) yang menupakan embrio bagi tumbuh dan benkembangnya Solidaritas Nasional di kalangan semua tatanan pembentuk bangsa.

Dialog juga dapat digunakan untuk menyadarkan semua tatanan pembentuk bangsa tentang adanya ancaman bersama yang akan hadir dalam waktu dekat berupa anus globalisasi yang pasti akan menindas dan sekaligus menghapus keberadaan berbagai tatanan yang berskala “kecil”. Segenap lapisan masyanakat, khususnya para elit lokal, penlu dibekali dengan kesadaran bahwa dibalik “eufonia” kecendenungan penonjolan din, semangat untuk mempertahankan keutuhan bangsa tetap harus diletakkan pada pnionitas utama, kanena semangat tersebut merupakan satu-satunya cara yang tersedia untuk mempertahankan eksistensi setiap tatanan pembentuk dan badai globalisasi.