Versi 2.2

November 2000

Kerangka Teknologi Informasi Nasional

Tim Koordinasi Telematika Indonesia

TELEMATIKA INDONESIA
Pengantar
Untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang teknologi informasi, Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) telah membuat Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN). Kerangka Teknologi Informasi Nasional ini memberikan koridor  pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor yang dianggap penting, meliputi sektor pemerintahan, bisnis, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan demokrasi. 
Dokumen ini memuat lengkap KTIN. Bab I berisi kerangka dasar, yang mencakup pernyataan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi nasional. Kerangka dasar ini merupakan pijakan untuk membangun kerangka–kerangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi nasional yang lain, yang meliputi kerangka prasarana, kerangka hukum, kerangka organisasi, dan kerangka keuangan. Hubungan antara kerangka-kerangka ini dapat digambarkan sebagai berikut:

							

Kerangka 
Hukum

Kerangka
Prasarana

Kerangka 
Keuangan

Kerangka
Organisasi

Kerangka 
Dasar

Dalam gambar di atas, dari masing-masing kerangka terbagi lagi atas kerangka umum dan kerangka khusus untuk masing-masing sektor pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi nasional yang meliputi E-government for good governance, E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan, TI berbasis masyarakat, TI untuk pendidikan, dan E-democracy.
Bab II memuat kerangka prasarana. Bab III memuat kerangka hukum. Bab IV memuat kerangka organisasi. Bab V memuat kerangka keuangan.

Jakarta, November 2000

I. Kerangka Dasar (Basic Framework)	1
1.1   Visi	1
1.2   Misi	2
1.3   Tujuan	3
1.4	Strategi	5
1.4.1	E-government for good governance tahun 2005	6
1.4.2	E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	7
1.4.3	Teknologi Informasi (TI) Berbasis masyarakat tahun 2010	8
1.4.4	Teknologi Informasi untuk  pendidikan  tahun 2010	9
1.4.5	E-democracy tahun 2010	10
II. Kerangka Prasarana (Infrastructure Framework)	16
2.1   Kerangka Umum Prasarana	18
2.2	Prinsip Dasar Prasarana	19
2.3	Kerangka Prioritas Prasarana	20
2.4	Kerangka Prasarana E-government (E-government Infrastructure Framework)	22
2.4.1	Komponen Kerangka Prasarana E-government	23
III. Kerangka Hukum (Legal Framework)	31
3.1  Kerangka Umum Hukum	32
3.1.1 Pengelolaan Keuangan Negara	32
3.1.2	Status Hukum Unit Organisasi TI	34
3.1.3	Hukum Telematika	35
3.2	E-government for good governance tahun 2005	48
3.2.1	Kebijakan (Policies)	49
3.2.2	Peraturan	50
3.3	E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	50
3.3.1	Kebijakan	50
3.3.2	Peraturan	51
3.4	TI Berbasis masyarakat tahun 2010	52
3.4.1	Kebijakan	52
3.4.2	Peraturan	52
3.5	TI untuk  pendidikan  tahun 2010	52
3.5.1	Kebijakan	52
3.5.2	Peraturan	53
3.6	E-democracy tahun 2010	53
3.6.1	Kebijakan	53
3.6.2	Peraturan	53
IV. Kerangka Organisasi (Organizational Framework)	54
4.1  Kebijakan Umum Organisasi	55
4.1.1 Dewan Pengembangan IT Nasional	55
4.1.2	UPT pusat informasi	56
4.1.3	Unit TI Departemen dan Lembaga Non Departemen	57
4.2	E-government for good governance tahun 2005	58
4.2.1	Struktur Organisasi	58
4.2.2	Fungsi	59
4.2.3	Wewenang	59
4.2.4	Kerangka Acuan Pengelolaan Investasi TI	59
4.2.5	Program Audit (Post Implementation Review) Investasi TI	61
4.3	E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	62
4.3.1	Struktur Organisasi	62
4.3.2	Fungsi	62
4.3.3	Wewenang	63
4.4	TI Berbasis masyarakat tahun 2010	63
4.4.1	Struktur Organisasi	63
4.4.2	Fungsi	63
4.4.3	Wewenang	63
4.5	TI untuk  pendidikan  tahun 2010	63
4.5.1	Struktur Organisasi	63
4.5.2	Fungsi	64
4.5.3	Wewenang	64
4.6	E-democracy tahun 2010	64
4.6.1	Struktur Organisasi	64
4.6.2	Proses	64
4.6.3	Prosedur	65
V. Kerangka Keuangan	65
5.1  Kerangka Umum Keuangan	66
5.1.1 Pendekatan partisipatif	66
5.1.3	Paket pendanaan berdasarkan kontrak (block grant contract)	68
5.1.4	Dana pendamping	69
5.1.5	Kompetisi berlapis (tiered competition)	69
5.1.6	Evaluasi dan pemantauan yang kredibel	70
5.1.7	Transparansi	70
5.1.8	Hibah dana pendamping (matching grant)	70
5.1.9	Manfaat yang dapat dipetik	71
5.1.10	Risiko yang dihadapi	71
5.1.11	Pentahapan	72
5.2	E-government for good governance tahun 2005	73
5.2.1	Pedoman	73
5.2.2	Standar	73
5.2.3	Prosedur	73
5.2.4	Proses	74
5.3	E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	74
5.4	TI Berbasis masyarakat tahun 2010	75
5.4.1	Pedoman	75
5.4.2	Standar	75
5.4.3	Prosedur	75
5.4.4	Proses	75
5.5	TI untuk  pendidikan  tahun 2010	75
5.5.1	Pedoman	75
5.5.2	Proses	76
5.5.3	Prosedur	76
5.6	E-democracy tahun 2010	76
5.6.1	Pedoman	76
5.6.2	Proses	76

I. Kerangka Dasar (Basic Framework)
Kerangka dasar mencakup pernyataan visi, misi, tujuan, dan strategi yang terkandung di dalam KTIN.  Pernyataan visi tersebut tidak bisa dilepaskan dari visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dituangkan ke dalam GBHN 1999 - 2004.  Visi KTIN secara nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. 
1.1	
VISI N-ITF :
Terwujudnya masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020, dalam mendukung  negara kesatuan Republik Indonesia

 Visi
Keadaan negara kita dalam pasca krisis saat ini mengharuskan semua elemen bangsa dan sektor untuk berusaha keras memberikan sumbangan nyata kepada upaya rekonstruksi nasional. Pengembangan teknologi informasi juga tidak terlepas dari tuntutan tersebut. Teknologi informasi harus mampu memberikan dukungan nyata kepada upaya seluruh bangsa untuk mentransformasikan diri menjadi suatu masyarakat madani. 
Pola pemerintahan yang secara ketat tersentralisasi selama beberapa dekade, menimbulkan semangat yang berlebihan untuk melakukan desentralisasi. Tambahan lagi, dalam era reformasi saat ini sebagian masyarakat kita masih terbuai dalam suasana euphoria politik. Keadaan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk cenderung ingin meninggalkan falsafah persatuan dan kesatuan, suatu landasan negara dan bangsa yang disusun oleh para pendiri negara ini. Oleh karena itu teknologi informasi juga harus mampu memberikan dukungan bagi tetap dipertahankannya konsep negara Republik Indonesia yang mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan.
Proses globalisasi yang tidak dapat kita hindari menuntut bangsa kita untuk secara terus menerus meningkatkan daya saing, sehingga mampu untuk berperan sebagai suatu bangsa yang besar, baik dalam kancah pergaulan manca negara maupun dalam pasar global. Pengembangan teknologi informasi harus diarahkan untuk dapat memberi dukungan maksimal bagi peningkatan daya saing seluruh bangsa kita.
Berdasarkan telaah dan uraian tersebut, visi pengembangan teknologi informasi yang dipilih untuk dapat mengakomodasi hal-hal tersebut diatas adalah:
Terwujudnya masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020,  dalam mendukung  negara kesatuan Republik Indonesia
1.2	
MISI KTIN :
•	Menyediakan akses universal terhadap informasi kepada masyarakat luas secara adil dan merata.
•	Melakukan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
•	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 
•	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia 
•	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya

   Misi
Pendekatan yang dipergunakan dalam memilih visi ini lebih ditekankan pada pemilihan strategi yang tepat untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Visi yang dipilih mengakibatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dilihat sebagai suatu sektor yang terisolasi dari konteks di mana teknologi tersebut akan dikembangkan dan diterapkan. Keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi harus dapat diukur dengan indikator kinerja yang mencerminkan sumbangan konkrit yang diberikan kepada sektor-sektor strategis lainnya. 
Dengan mempergunakan pendekatan seperti ini, maka misi pengembangan teknologi informasi dapat dirumuskan sebagai berikut:
•	Untuk dapat mencapai visi tersebut, teknologi informasi harus mampu memberikan dukungan untuk mewujudkan masyarakat madani berbasis teknologi informasi, dengan menyediakan akses universal terhadap informasi kepada masyarakat luas secara adil dan merata. 
Akses ini diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya publik (public resources) sehingga pada akhirnya dapat tercipta good governance, yang dicerminkan dengan adanya transparansi, tertib hukum, dan demokrasi.
•	Teknologi informasi juga harus mampu memberikan dukungan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada kemampuan untuk:
•	Melakukan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
•	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
•	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. 
•	Meningkatkan pemanfaatan prasarana teknologi informasi, termasuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.

1.3	
TUJUAN KTIN :
•	Tercapainya 'E-Government for Good Governance' pada tahun 2005
•	Tercapainya 'E-Commerce untuk Ekonomi Kerakyatan' pada tahun 2005
•	Tercapainya 'TI berbasis Masyarakat' pada tahun 2010 
•	Tercapainya 'TI untuk Pendidikan' pada tahun 2010 
•	Tercapainya 'E-Democracy' pada tahun 2010

   Tujuan

Tujuan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang ingin diwujudkan demi tercapainya visi dan mengemban misi yang sudah dicanangkan terlebih dahulu. Walaupun perangkat keras dan piranti lunak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari teknologi informasi dapat digolongkan sebagai komoditi, namun teknologi informasi lebih dianggap sebagai suatu wahana bagi sektor-sektor produktif lain untuk berproduksi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kerangka strategis ini haruslah dapat mencerminkan fungsi yang diinginkan tersebut dengan memusatkan perhatian pada kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan kepada upaya untuk mencapai visi.  
Atas dasar pemikiran itu, perumusan tujuan dilakukan menurut penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor strategis yang dapat mendorong tercapainya visi yang dicita-citakan. Ketersediaan prasarana teknologi informasi harus dilihat sebagai suatu sarana pendukung yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
Tujuan KTIN yang dianggap sebagai sektor-sektor strategis bagi tercapainya visi tersebut adalah:
i. E-government for good governance
ii. E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan
iii. TI berbasis masyarakat
iv. TI untuk pendidikan 
v. E-democracy
Dukungan yang dapat diberikan oleh teknologi informasi haruslah diprioritaskan agar pengembangan sektor-sektor strategis tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Keberhasilan dalam pengembangan sektor-sektor strategis akan secara langsung mendukung, bahkan menjadi prasyarat bagi tercapainya visi yang telah dirumuskan sebelumnya.  

Gambar 1:  Kerangka Teknologi Informasi Nasional.

TI untuk Pendidikan

E Government for
 Good Governance

E-business utk ekonomi    kerakyatan

     E-democracy

TI berbasis masyarakat

Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Terwujudnya masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020, dalam mendukung negara kesatuan RI

Mewujudkan masyarakat madani berbasis informasi
yang berdaya saing dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Dukungan dan landasan Teknologi Informasi:
Prasarana informasi/komputer/telekomunikasi (ICT), Organisasi,
Sumber daya manusia, Acuan/produk hukum telematika

Keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan dari KTIN dapat dilihat pada Gambar 1.  Visi KTIN dapat dicapai dengan dukungan dari kelima pilar yang menggambarkan lima tujuan-antara KTIN. Di samping itu, bangunan pada Gambar 1 tersebut harus mempunyai landasan dan dinding yang kuat yang terdiri dari landasan prasarana, organisasi, hukum, dan finansial.  Ke-empat landasan tersebut akan diuraikan lebih rinci lagi pada bab-bab berikutnya, kedalam bentuk kerangka prasarana, kerangka hukum, kerangka organisasi, dan kerangka finansial.

Walaupun pada era reformasi pemerintah diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator daripada pembuat kebijakan dan keputusan, mekanisme pendanaan dalam mengalokasikan dana publik akan amat menentukan pola (pattern setter) dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Di berbagai negara lain, pemerintah juga tetap merupakan pemeran utama dalam menyediakan dukungan dan landasan teknologi informasi. Oleh karena itu mekanisme pendanaan yang didasari oleh paradigma baru dipilih juga sebagai salah satu tujuan dari KTIN.
1.4	Strategi

STRATEGI KTIN :
•	Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru
•	Pendirian badan independen yang kredibel untuk mengatur mekanisme pendanaan pada tahun 2001.
•	Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah sudah dimulai pada tahun anggaran 2001 dengan target 75% dalam 5 tahun.
•	Dukungan dan landasan TI
•	Pembangunan infrastruktur fisik dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi yang lebih siap. Untuk lokasi yang tertinggal perlu dilakukan pembinaan dan pembangunan secara bertahap
•	Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI di perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta
•	Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang e-commerce, information act, dan HAKI
•	Arahan dan fokus penelitian dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan
•	Badan Pengembangan TI Nasional
•	Pendirian Badan Pengembangan TI Nasional pada tahun 2001 yang bertugas melakukan sosialisasi, penerapan, pemantauan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional
•	Persyaratan kualitas dan kategori keahlian SDM yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk badan tersebut
•	Pembentukan badan khusus di setiap lembaga pemerintahan (seperti CIO) yang berkoordinasi dengan Badan Pengembangan TI Nasional untuk menjamin penerapan Kerangka TI Nasional

Strategi yang akan dijalankan dalam pengembangan dan pemanfatan teknologi informasi, difokuskan untuk mengembangkan dan membangun kelima tujuan yang merupakan sektor strategis tersebut dengan memanfaatkan dukungan prasarana teknologi informasi, hukum, organisasi, dan mereformasi mekanisme pendanaan pemerintah. Strategi untuk masing-masing sektor strategis dirumuskan sebagai berikut.

STRATEGI N-ITF :
'E-Government for Good Governance' pada tahun 2005
•	Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik pada akhir 2004
•	Peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas di pemerintahan pada akhir 2004
•	On-line government pada tahun 2005
'E-Business untuk Ekonomi Kerakyatan' pada tahun 2005
•	Penyediaan virtual market bagi pelaku pasar pada akhir 2005
•	Pembinaan dan pelatihan bagi SME pada akhir 2005
•	Industri TI lokal yang tangguh pada akhir 2005
'TI berbasis Masyarakat' pada tahun 2010
•	Penyediaan sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten (2005) dan kecamatan (2010)
•	Penyediaan dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI  pada tahun 2002
•	Pencapaian proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi pada tahun 2005
•	Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktifitas TI di masyarakat pada tahun 2005
'TI untuk Pendidikan' pada tahun 2010
•	Penyediaan akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2010
•	Pemanfaatan TI dalam proses pelatihan baik di sektor pemerintahan maupun swasta pada tahun 2005
•	Kurikulum teknologi informasi pada tahun 2002
'E-Democracy' pada tahun 2010
•	Pencapaian interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan
•	Pencapaian transparansi dalam kegiatan lembaga perwakilan
•	Pemanfaatan TI dalam proses demokrasi

1.4.1	E-government for good governance tahun 2005
Masyarakat madani yang kita cita-citakan dicerminkan dalam bentuk pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan. Oleh karena itu tujuan untuk mencapai suatu e-government harus dilihat dalam konteks good governance, yang merupakan suatu prasyarat untuk dapat bersaing dalam pasar global. Birokrasi pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak saja kepada atasan langsung, tetapi juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada publik dicerminkan antara lain dengan transparansi pengelolaan sumberdaya pada institusi publik, sehingga amat penting untuk senantiasa menyediakan akses informasi mengenai kegiatan tersebut kepada masyarakat luas. 
Karena aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya saing lainnya merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan sumberdaya, maka good governance secara langsung mendukung tercapainya daya saing yang tinggi. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam pemerintahan perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari sebagai bagian dari good governance.
Strategi untuk mencapai e-government for good governance adalah melalui hal-hal sebagai berikut:
•	Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya publik (sumberdaya dari pemerintah) pada akhir tahun 2004 yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya informasi mengenai pengelolaan sumberdaya di unit-unit birokrasi pemerintahan untuk masyarakat luas (pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, aset, dll.), tersedianya akses bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, dan ketersediaan informasi publik secara luas (land use, kebijakan-kebijakan pemerintah, statistik, dll).
•	Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas di pemerintahan pada akhir tahun 2004, yang dicerminkan antara lain dengan koordinasi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) di antara unit-unit kerja, pemakaian bersama informasi dan sumberdaya teknologi informasi, sistem antar instansi yang interoperable dan aman, dan pemanfaatan informasi sebagai komoditas untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Berbagai usaha yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya (konsep atau pembuatan sistem perencanaan yang mengandalkan teknologi informasi) perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin, walaupun dibutuhkan penelaahan seksama agar tetap konsisten dengan pendekatan baru yang dipergunakan.
•	Tercapainya on-line government pada tahun 2005 dengan tersedianya berbagai layanan publik untuk kemudahan masyarakat, yang dicerminkan dengan diterapkannya antara lain registrasi penduduk secara on-line, KTP, paspor, akta kenal lahir, surat nikah, visa, ijin tinggal orang asing, SIM, STNK, Surat Ijin Usaha, rekruitmen pegawai, pajak, office automation, scheduling,  Decision Support System, Executive Information System dan lain-lain.
1.4.2	E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan pada ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises atau SME). Telah terbukti bahwa SME cukup tangguh menghadapi tantangan selama krisis karena luwes dalam merespon keinginan pasar, sehingga pengembangan perdagangan berbasis teknologi informasi (E-business) harus pula difokuskan untuk pelaku pasar pada segmen tersebut. 
SME, terutama yang berbasis pada sumberdaya alam, juga memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi besar untuk dapat menembus pasar global. Selain itu pengembangan teknologi informasi sebagai komoditi, terutama piranti lunak, membutuhkan lahan yang subur bagi berkembangnya SME. SME yang tangguh dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan modal besar dalam upaya untuk tetap memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dukungan pada sektor ini juga sekaligus dapat mengurangi dan menetralisir dampak negatif penerapan teknologi informasi seperti yang terjadi di banyak negara maju, yaitu semakin melebarnya kesenjangan kemampuan ekonomi pada kelompok-kelompok masyarakat. Kemudahan dan ketersediaan akses informasi mengenai keadaan pasar akan sangat membantu dalam proses bisnis SME, sesuatu hal yang selama ini didominasi oleh kelompok-kelompok bisnis bermodal besar. Oleh karena itu teknologi informasi harus mampu memberikan dukungan nyata pada perkembangan sektor ini. 
Strategi untuk mencapai E-business yang mendukung ekonomi kerakyatan adalah melalui hal-hal sebagai berikut:
•	Tersedianya virtual market bagi para pelaku pasar baik di pusat maupun di daerah pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan peningkatan kemampuan SME untuk memanfaatkan teknologi informasi (pajangan Internet dengan kemudahan dari pemerintah, manajemen, berbagai jenis transaksi, mengakses pasar, pertukaran data secara elektronis, dsb.).
•	Pelaksanaan program pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan bagi SME untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, dan khususnya E-business pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kebijakan dan peraturan yang “berpihak” kepada SME (perijinan, kredit bank, modal ventura, asistensi manajemen, fasilitas ekspor dan kepabeanan, dsb.), debirokratisasi melalui penghapusan biaya tinggi.
•	Industri teknologi informasi lokal yang tangguh pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga pengguna dapat mengutamakan produk lokal, dan menembus pasar global.
1.4.3	Teknologi Informasi (TI) Berbasis masyarakat tahun 2010
Pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan bila dapat dijamin tersedianya akses informasi untuk masyarakat luas. Disadari bahwa pembangunan prasarana TI membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan ketersediaan akses tidak dapat menunggu sampai proses pembangunan selesai. 
Keberhasilan menyediakan akses telekomunikasi kepada masyarakat luas melalui WarTel dan WarNet patut dijadikan contoh. Pengembangan prasarana TI dan kemampuan memanfaatkan TI diharapkan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi masyarakat (community empowerment) di lingkungannya masing-masing. 
Strategi penerapannya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan uji coba pada beberapa daerah tertentu. Investasi awal dapat dilakukan oleh pemerintah bersama investor swasta, sedangkan pemeliharaan dan operasinya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat, misalnya sekolah, perguruan tinggi, atau LSM. Pola ini memungkinkan prasarana dan titik akses yang terbatas dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat yang lebih luas.
Strategi untuk mencapai pengembangan TI berbasis masyarakat adalah melalui hal-hal berikut:
•	Tersedianya sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten pada tahun2005 dan kecamatan pada tahun 2010, yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya sarana telekomunikasi yang terjangkau, dan tersedianya pusat-pusat informasi untuk umum (transportasi, pariwisata, hiburan, pemerintahan, indikator ekonomi dan sosial, statistik, dsb.).  Pemerintah harus mendorong dengan pemberian insentif dan promosi untuk investasi swasta, ataupun menjadi pelopor untuk pengembangan prasarana daerah atau tempat terpencil demi mencegah kesenjangan antar pusat (kota besar) dengan daerah. 
•	Tersedianya dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI matching grant, pada tahun 2002.
•	Terjadinya proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi pada tahun 2005. 
•	Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktifitas TI di masyarakat. Kekuatan pasar dan aktifitas pemanfaatan komponen TI, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang tinggi di masyarakat pada tahun 2005, dapat menjadi faktor pendorong utama untuk riset dalam bidang TI. Latar belakang ini dapat menjadi alasan ekonomis untuk melakukan riset dari swasta, maupun dari tersedianya sumber daya manusia untuk bidang pengembangan produk TI.
1.4.4	Teknologi Informasi untuk  pendidikan  tahun 2010
Teknologi informasi harus mengambil peran sentral dalam upaya mengembangkan pendidikan, baik itu proses pembelajaran formal maupun pelatihan. Dalam proses pembelajaran, teknologi informasi dapat berperan lebih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Walaupun upaya yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Terbuka selama ini cukup memberikan hasil, teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperluas jangkauan dan cakupannya, terutama untuk sasaran kelompok masyarakat berbeda. Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses ke pendidikan, misalnya peserta didik di SD sampai SLTA, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penerapan teknologi informasi. Peningkatan kualitaspun dapat pula diharapkan melalui pemanfaatan guru dan dosen yang terbaik secara nasional. Proses pembelajaran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah, birokrasi pada pemerintah daerah. 
Teknologi informasi juga memiliki peran penting, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai akibat dari pengelolaan tersentralisir selama ini, kapasitas pengelolaan di daerah menjadi terbatas. Teknologi informasi dapat menyediakan sarana pelatihan dan penyebarluasan informasi bagi pelaksana pembangunan di daerah, sehingga secara sistematis dan terprogram kapasitas yang saat ini tersentralisir di pusat dapat ditransfer ke daerah.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan, dengan sasaran yang secara cermat dipilih, bahan ajar yang berkualitas, serta metodologi pengajaran yang tepat, akan mampu mendukung proses pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pencapaian tujuan ini akan merupakan dukungan langsung kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Strategi untuk mencapai TI untuk pendidikan adalah melalui hal-hal berikut: 
•	Tersedianya akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2010, yang dicerminkan antara lain dengan angka partisipasi yang meningkat, keragaman mata ajar yang luas spektrumnya, keragaman tingkat kecanggihan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) , serta peningkatan jumlah dan jenis institusi yang terlibat.
•	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelatihan di semua sektor, baik pemerintahan (pusat dan daerah), swasta, maupun sektor non-pemerintahan lainnya pada tahun 2005.
•	Pengenalan dan pengajaran mengenai teknologi informasi yang dimulai sedini mungkin di bangku sekolah yang terintegrasi kedalam kurikulum sekolah.

1.4.5	E-democracy tahun 2010
Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut. 
Peran penting yang juga dapat dijalankan oleh teknologi informasi adalah mendukung proses pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Peran seperti ini sudah dilaksanakan pada Pemilu 1999 yang lalu, dan sudah terbukti efektivitasnya. 
Agar peran tersebut dapat dilaksanakan, beberapa prasyarat dibutuhkan, antara lain prasarana TI yang dapat memenuhi kebutuhan, peningkatan kemampuan anggota legislatif dan masyarakat yang diwakilinya untuk mendayagunakan TI, ketersediaan akses di masyarakat, serta tuntutan masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan wakil-wakilnya, antara lain sebagai konsekwensi dari pemilihan sistem distrik.
Strategi untuk mencapai e-democracy adalah melalui hal-hal berikut:
•	Adanya interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan pada tahun 2003.
•	Adanya transparansi dalam kegiatan lembaga-lembaga perwakilan pada tahun 2004. 
•	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses demokrasi pada tahun 2004.
Untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tadi peran mekanisme pendanaan baru dan pemanfaatan dukungan dan landasan teknologi informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan perlu dikelola secara terpadu oleh suatu bentuk kelembagaan yang khusus (lihat konsep Central Coordinating Agency) menangani hal tersebut. Keterkaitan dan strategi yang diperlukan dalam hal ini untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru
Paradigma baru dalam mekanisme pendanaan investasi teknologi informasi, terutama di sektor pemerintahan, harus lebih berbasis pada hasil (output) dan dampak (outcome), daripada input. Investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia merupakan input, sehingga ketersediaannya masih belum dapat mencerminkan kinerja suatu unit atau lembaga. Kinerja harus dicerminkan dengan output yang dihasilkan, dan dampak positifnya pada unit atau lembaga tempat investasi teknologi informasi tersebut diterapkan. Kinerja, efisiensi, produktivitas, dan efektivitas yang tinggi akan secara langsung meningkatkan daya saing unit atau lembaga tersebut, dan pada konteks yang lebih luas daya saing nasional. 
Kualitas tinggi tersebut hanya dapat dicapai apabila secara konsisten dikembangkan semangat berkompetisi secara sehat, untuk memperoleh pendanaan yang dialokasikan dalam bentuk blok (block grant) atau paket (budget envelope). Prinsip ini akan mampu meningkatkan rasa memiliki (ownership) pada unit pengelola, untuk kemudian menghasilkan kesinambungan (sustainability) dan efisiensi yang tinggi. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi yang bertumpu pada nuansa dan semangat seperti ini akan secara langsung merupakan akselerasi persiapan bangsa kita menghadapi persaingan global.
Walaupun semangat persaingan secara umum sangat positif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja, aspek pemerataan juga harus tetap memperoleh perhatian yang cukup. Salah satu aspek negatif dari manajemen tersentralisir selama beberapa dasawarsa adalah kesenjangan perkembangan ekonomi antar daerah, sektor, dan unit, yang merupakan hambatan serius bagi penerapan desentralisasi pemerintahan. Persaingan yang tidak diimbangi oleh pengaturan yang adil dan demokratis akan mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat tertentu akan mengalami ketidakadilan dalam kompetisi untuk memperoleh investasi publik. Untuk itu perlu dikembangkan upaya sistematik dan terprogram guna meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok yang kurang beruntung tersebut, sehingga mampu untuk bersaing dalam kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, mekanisme persaingan untuk memperoleh investasi publik harus dilaksanakan secara berlapis (tiered competition). 
Strategi untuk menerapkan mekanisme baru pendanaan pemerintah dilaksanakan melalui:
•	Adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas dalam mengatur mekanisme pendanaan dengan paradigma baru ini. Badan yang anggotanya dipilih dari masyarakat dan pemerintah ini diharapkan sudah dapat terbentuk pada tahun 2001 (lihat dokumen konsep Central Coordinating Agency).
•	Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah sudah dimulai pada tahun anggaran 2001.
•	Diharapkan dalam 5 tahun 75% investasi TI oleh pemerintah sudah dapat dilaksanakan melalui pola pendanaan dengan paradigma baru ini.
2.   Dukungan dan landasan teknologi informasi
Dukungan dan landasan teknologi informasi mencakup aspek yang lebih luas, selain prasarana informasi dan telekomunikasi juga mencakup sumber daya manusia dan acuan/produk hukum telematika (Lihat Gambar 1).
Karena prioritas penyiapan dukungan dan landasan teknologi informasi harus dikaitkan pada visi, misi, dan tujuan yang dipilih, maka penentuan prioritas untuk aspek prasarana informasi, komputer, telekomunikasi tidak dapat menggunakan pendekatan tersegmentasi dalam segmen-segmen prasarana itu sendiri. Jadi, misalnya, harus dilepaskan dilema antara mendahulukan SDM atau jaringan komunikasi, antara mendahulukan pengembangan industri berbasis TI, riset TI atau prasarana TI, dan sebagainya. Segmen manapun layak untuk diberi dukungan penuh selama investasi dan kegiatan tersebut dapat secara langsung mendukung sektor-sektor strategis yang dipilih. Satu-satunya kriteria yang harus dipergunakan adalah keterkaitan langsung pada pencapaian visi melalui kelima sektor strategis.
Dalam mendukung visi, misi dan strategi yang dipilih, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dukungan prasarana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan. Alternatif satu-satunya bagi kita adalah mendorong terjadinya kompetisi dalam pasar penyediaan produk dan jasa pelayanan TI. Kompetisi yang sehat akan dapat menekan biaya sambungan yang saat ini relatif cukup tinggi di Indonesia sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional. Sebagai contoh, mendorong pemakaian E-business untuk SME akan sulit diterapkan jika biaya akses dan transaksi di Internet masih cukup tinggi.
Hal yang penting dan patut menjadi pertimbangan pada saat penyusunan kebijakan prasarana adalah bahwa pemanfaatan TI harus didasari oleh kebutuhan (demand-driven) sesuai dengan prioritas dan strategi nasional, bukan semata-mata oleh faktor teknologi. Pendekatan dalam bentuk penyediaan prasarana (supply-driven) akan mengakibatkan over-investment dan cenderung mengabaikan masyarakat yang kurang mampu, populasi di daerah dan sektor yang dianggap rendah kemampuannya untuk mengembalikan investasi. Dengan demikian kebijakan yang dibuat hendaknya harus memperhatikan fasilitas prasarana berdasarkan pemanfaatan, kemampuan merangkum berbagai sektor, organisasisi atau institusi dan berbagai lapisan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan pihak pemakai TI (participatory) dalam menjawab permasalahannya dengan melakukan dialog atau survey, dan mengakomodasi kebutuhan pemakai TI tersebut ke dalam prioritas nasional. Pemerintah dapat melakukan usaha untuk menjembatani kebutuhan spesifik dan sektoral menjadi bagian dari lingkungan jaringan TI nasional.
Strategi untuk pembangunan dukungan dan landasan dukungan dan landasan prasarana ICT adalah melalui hal-hal berikut:
•	Pembangunan prasarana fisik dapat dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi geografis yang sudah lebih siap dalam hal prasarana fisik, sumberdaya manusia, kebutuhan, dan potensi pemanfaatan.
•	Secara terprogram dan sistematis, lokasi geografis yang relatif paling tertinggal harus memperoleh pembinaan melalui pelatihan, uji coba terbatas, magang, dan sebagainya. Pembangunan prasarana fisik secara terbatas dan bertahap sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesiapan yang mampu dicapai.
•	Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI perguruan-perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta, terutama disesuaikan dengan segmen pasar tenaga kerja yang dituju.
•	Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang E-business, information act, dan HAKI.
•	Peranan pemerintah dapat memberikan arahan dan fokus penelitian dan pengembangan usaha untuk meningkatkan riset dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan prasarana dan pelayanan yang menjadi landasan TI. Pada saat awal, kegiatan pengembangan prasarana yang disponsori pemerintah melibatkan pihak industri TI Nasional dan institusi riset/pendidikan dalam meningkatkan keahlian SDM dan penguatan untuk industri lokal.
3.   Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional
Dalam penerapan mekanisme pendanaan dengan paradigma baru diperlukan adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas yang tidak dapat atau tidak boleh dilaksanakan oleh badan pemerintah, antara lain seleksi usulan, evaluasi kinerja, perumusan kebijakan nasional, penyelesaian ketidaksepakatan, dsb. Hal ini untuk menjamin agar proses seleksi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan dapat dilaksanakan secara kredibel. Selain itu badan tersebut juga diperlukan untuk mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi secara nasional, yang mencakup aspek perangkat keras, perangkat lunak, aspek legal, aspek audit, dan aspek sumber daya manusia, sehingga badan ini dapat melakukan sinergi antara dukungan strategi teknologi informasi nasional dengan strategi nasional secara umum.
Di dalam era formasi sekarang ini, di satu sisi pemerintah diharapkan dapat lebih berperan sebagai fasilitator daripada membuat kebijakan dan menerapkan regulasi itu sendiri, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk melindungi masyarakat umum, mempertahankan integritas bangsa, menerapkan prioritas nasional, dan menjaga agar persaingan diterapkan secara adil. Namun dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pemerintah tidak harus melakukan intervensi sendiri. Intervensi dapat dilakukan secara lebih kredibel apabila dilakukan melalui mediator, yaitu Badan independen yang kredibel. Setelah krisis terburuk yang dialami negara ini sejak kemerdekaan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal menjadi tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi untuk dapat mendukung kelima pilar sektor strategis merupakan suatu usaha yang bersifat lintas sektoral, lintas departemen, dan lintas daerah. Dibutuhkan koordinasi secara nasional untuk dapat mempertahankan integritas sistem, agar tidak terfragmentasi menurut dimensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu suatu Badan independen yang kredibel perlu dibentuk guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi kebijakan dan komitmen yang diberikan. Dengan demikian pencapaian sasaran kelima sektor strategis yang dipilih dapat dijalankan dengan baik. 
Keanggotaan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional, yang mempunyai wewenang kuat dan perlu didukung oleh pimpinan nasional, terdiri dari unsur-unsur: i) Pemerintah, ii) Industri berbasis teknologi informasi, iii) SME, iv) Perguruan tinggi, v) Kelompok masyarakat pengguna TI, vi) Pakar, vii) LSM, vii) Asosiasi kemasyarakatan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Badan tersebut memperoleh dukungan dari Sekretariat Badan, yang terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. Badan juga dapat merekrut tenaga profesional dan pakar lainnya untuk melaksanakan suatu tugas khusus, atas nama Badan, untuk jangka waktu tertentu, misalnya melaksanakan proses seleksi, evaluasi usulan investasi, dan evaluasi berkala terhadap investasi yang sudah dilakukan.
Strategi untuk pembentukan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional dilaksanakan melalui:
•	Adanya Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (2001) yang mempunyai fungsi dan tugas pokok antara lain menerima Kerangka TI Nasional beserta strateginya, melakukan sosialisasi dan penerapan Kerangka TI Nasional, termasuk pemantauan kemajuan penerapan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional tersebut.
•	Adanya persyaratan kwalitas dan kategori keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk Badan tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
•	Dibentuknya suatu badan khusus (di setiap lembaga pemerintahan), misalnya ditunjuknya Chief Information Officer (CIO) di setiap lembaga, sehingga koordinasi intra dan antar-lembaga dapat dijalankan sesuai dengan Kerangka TI Nasional (2001). CIO melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional untuk menjamin penerapan TI sesuai dengan Kerangka TI Nasional.
•	Untuk selanjutnya, pembahasan lebih rinci lagi mengenai pembentukan Badan independen yang kredible tersebut terdapat di dalam dokumen Central Coordinating Agency. 

II. Kerangka Prasarana (Infrastructure Framework)

KERANGKA UMUM PRASARANA :
•	Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana
•	Dukungan pemerintah berupa insentif dan regulasi
•	Mempromosikan persaingan bebas untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas layanan
•	Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat
•	Melakukan evaluasi bagi pengembangan infrastruktur secara nasional
•	Melakukan pengkajian terbentuknya backbone jaringan infrastruktur nasional
•	Melakukan evaluasi dan memberikan skala prioritas keberadaan infrastruktur
PRINSIP DASAR PRASARANA :
•	Standar
•	Keamanan
•	Pengumpulan Data/Informasi
•	Akses Informasi
•	Pemilihan Teknologi
KERANGKA PRIORITAS PRASARANA :
•	E-Government dan E-Democracy
•	Peningkatan daya saing masyarakat (E-Commerce UKM dan TI untuk masyarakat)
•	Pengembangan sumber daya manusia (TI untuk pendidikan).
PEDOMAN, PROSES dan PROSEDUR

Secara umum kerangka prasarana sesuai dengan visi dan misi Kerangka TI Nasional, yaitu memberikan dukungan kepada kelima kegiatan utama (tujuan) yang secara realistis dapat dicapai dan menjawab tantangan pemerintah, masyarakat dan pemakai pada saat ini dan masa depan bangsa Indonesia. Pernyataan visi yang  tercakup dalam dokumen konsep Nusantara-21 dan Telematika secara eksplisit mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing masyarakat atau untuk mencapai masyarakat berbasis informasi dan ilmu pengetahuan.  Hal ini telah sejalan dengan visi dan misi dari Kerangka TI Nasional.

Salah satu fokus dari Kerangka TI Nasional adalah penentuan kebijakan dalam membentuk koridor untuk pengembangan prasarana jangka panjang yang dapat menjadi arahan bagi pemerintah maupun organisasi yang diberikan wewenang untuk hal tersebut. Hal ini yang membedakan antara Kerangka TI Nasional dengan usulan ataupun studi yang telah dilakukan sebelumnya, dimana kerangka ini lebih bersifat memberikan arahan pada penentuan pengambilan keputusan, penentuan prioritas dan penajaman fokus suatu kebijakan nasional untuk penerapan TI. Walaupun demikian kerangka prasarana ini disusun dengan melihat beberapa pemikiran dan pertimbangan yang masih cukup relevan dari konsep Nusantara-21 dan Telematika.

Sebagai ilustrasi, filosofi pengembangan prasarana maupun aplikasi TI telah dituangkan dalam sekumpulan makalah, tulisan dan usulan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan sektoral berkenaan dengan konsep Nusantara-21 [N-21 – 1998]. Rangkuman dari usulan yang pernah ditulis dan patut menjadi perhatian karena ide cemerlang tersebut dapat menjawab tantangan dan kelangsungan pengembangan prasarana TI di Indonesia dapat diberikan contoh sebagai berikut:
•	Melibatkan lebih banyak peran masyarakat dan kalangan swasta dalam proses pembangunan. Pemerintah bukan lagi sebagai penggerak utama dan investor yang mengeluarkan dana atau pinjaman luar negri untuk menyediakan prasarana tapi lebih melibatkan pihak masyarakat atau swasta dalam melakukan investasi prasarana.
•	Peranan pemerintah yang utama diperlukan adalah mengatur lingkungan yang kondusif dan memberikan insentif melalui kebijakan dan regulasi pemerintah. Fasilitas dari pemerintah ini memungkinkan proses pengadaan prasarana menjadi lebih mudah.
•	Mempromosikan mekanisme persaingan bebas. Peranan pemerintah bukan dengan membatasi tapi lebih menentukan skala prioritas. Persaingan yang bebas dapat menurunkan biaya dan dalam jangka panjang pembiayaan prasarana tersebut dapat mandiri (sustainable) tidak tergantung dari dana pemerintah.
•	Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang diusulkan oleh Tim Telematika Indonesia pada intinya setiap sektor memerlukan dukungan keterbukaan akses dengan bantuan prasarana untuk berbagai strata masyarakat yang cukup beragam. Salah satu faktor yang menjadi beban adalah belum adanya pedoman untuk akses publik, biaya yang relatif mahal, dan jangkauan yang terbatas.

Merujuk pada pemikiran-pemikiran tersebut di atas maka dapat dijabarkan kerangka prasarana yang bersifat kerangka umum prasarana dan prinsip dasar prasarana yang dapat menjadi acuan dalam penjabaran dan penerapan prasarana oleh badan koordinasi atau organisasi yang berwenang menjalankan kebijakan pengembangan prasarana di Indonesia.

Disamping kerangka umum prasarana dan prinsip dasar prasarana tersebut terdapat kerangka prioritas prasarana dalam mendukung percepatan dan pengembangan prasarana untuk mencapai visi dan misi nasional secara makro dan mikro. Prioritas ini disusun berdasarkan strategi sesuai dengan peranan: 1). e-government/e-democracy (pelayanan publik dan “good governance”); 2). peningkatan daya saing masyarakat (E-business untuk UKM, TI berbasis masyarakat); 3).  pengembangan sumber daya manusia (TI untuk pendidikan).
Khusus untuk institusi pemerintah maka terdapat formulasi dari kerangka infrastruktur dalam bentuk –  arsitektur TI organisasi pemerintah, yang menyeluruh bagi organisasi pemerintah. Model ini cukup flexible untuk mengakomodasi variasi dari implementasi infrastruktur yang telah ada ataupun memberikan ruang gerak bagi pengembangan infrastruktur pada setiap atau kelompok organisasi pemerintah. Latar belakang pemikiran ini berdasarkan bahwa terdapat kesenjangan antara infrastruktur yang ideal dan realitas infrastruktur yang ada di organisasi pemerintah. Bersamaan dengan ini dinamika organisasi dan pengaruh sektoral sangat mewarnai implementasi infrastruktur di lingkungan pemerintah. 

Walaupun sulit tapi organisasi pemerintah hendaknya mulai memikirkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemanfaatan prasarana secara lebih efektif dan menghindari pemborosan sumber daya atau dana. Konsep yang ditawarkan dalam bentuk model prasarana ini lebih sederhana dengan mendefinisikan proses, prosedur dan standard yang mencakup lintas sektoral dan menjadi keharusan bagi segmen prasarana yang diterapkan di organisasi pemerintah. Dengan cara ini pada akhirnya terdapat koherensi dan integrasi secara gradual dari prasarana dalam lingkup organisasi pemerintah. Acuan ini dapat juga menjadi pedoman bagi swasta maupun lingkungan luar pemerintah untuk melakukan adopsi standard.
Secara garis besar, pembahasan pada bagian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
•	Kerangka umum prasarana:	membahas tentang acuan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pembangunan prasarana dalam tingkat nasional.
•	Prinsip dasar prasarana: membahas tentang beberapa prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penerapan prasarana dalam skala mikro.
•	Kerangka prioritas: membahas tentang beberapa hal yang menjadi prioritas atau fokus dalam pengembangan prasarana.
•	Kerangka prasarana E-government: membahas tentang kerangka pembangunan dan pengembangan prasarana khusus untuk E-government.

2.1   Kerangka Umum Prasarana
Diharapkan kerangka umum ini dapat menjadi acuan dalam melakukan konsolidasi dan landasan dalam pembangunan prasarana dalam tingkat nasional. Melihat dinamika dan perkembangan TI yang pesat maka realitas dari prinsip umum ini harus dikaji lebih lanjut dalam pengembangan “master plan” prasarana TI secara nasional.
•	Arah pembangunan prasarana harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan swasta sendiri.
•	Peranan pemerintah lebih difokuskan untuk memberikan ruang dan lingkungan yang kondusif dengan memberikan insentif dan regulasi minimal yang diperlukan.
•	Mempromosikan persaingan bebas untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kwalitas layanan.
•	Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini peranan pemerintah diperlukan untuk membantu daerah atau lapisan masyarakat yang secara ekonomis dan teknologi relatif tertinggal.
•	Melakukan evaluasi kembali berbagai usulan dan arah bagi pengembangan prasarana secara nasional yang tercakup dalam dokumen Nusantara-21 dan  Telematika.
•	Melakukan pengkajian terbentuknya backbone jaringan prasarana nasional sesuai dengan arahan, kelayakan teknologi dan kebutuhan informasi saat ini dan masa depan.
•	Melakukan evaluasi keberadaan prasarana dan memberikan perhatian atau skala prioritas untuk sektor di bawah ini: situs pelopor E-business, jaringan riset, jaringan pendidikan antar sekolah/universitas, dan jaringan antar organisasi pemerintah.
2.2	 Prinsip Dasar Prasarana
Umumnya prinsip dasar ini lebih memfokuskan pada berbagai penerapan prasarana dalam skala mikro terutama ditujukan untuk organisasi pemerintah:
•	Standard – membangun standard interoperabilitas TI antar organisasi pemerintah.
Organisasi pemerintah harus mengadopsi “open standard” dari industri TI. Hubungan antar komponen TI harus terdefinisi dalam standard interface publik dan disepakati dalam suatu konsensus dari kelompok institusi yang berkepentingan. Kerangka Prasarana ini akan memberikan pedoman dan adopsi berbagai standard pertukaran informasi (data interchange), keamanan, open system, format data dan protokol jaringan.
•	Keamanan – informasi yang berada pada organisasi pemerintah harus dilindungi terhadap akses illegal.
Organisasi pemerintah harus menyadari terdapat masalah keamanan terhadap data elektronis. Mekanisme monitoring dan deteksi adanya kebocoran dari data harus ditingkatkan dengan terbukanya akses kepada publik. Perlindungan keamanan data menjadi tanggung-jawab organisasi tersebut dan kerangka Prasarana memberikan pilihan untuk mengadopsi standard penyandian untuk menjaga kerahasiaan (conifidentiality), otentikasi dan integritas data.
•	Pengumpulan Data/Informasi –  mengurangi (minimalisasi) usaha atau beban pengumpulan data untuk organisasi pemerintah.
Walaupun standarisasi data antar organisasi sulit dilakukan  secara  keseluruhan untuk organisasi pemerintah, perlu ada pedoman dan konsensus yang harus dimulai untuk mengurangi duplikasi data. Untuk menjamin hal ini dapat dimulai dalam internal organisasi untuk mengurangi “inkonsistensi” data dan melebar ke konsensus antar institusi pemerintah yang berkepentingan untuk data yang sama.. 
•	Akses Informasi –  menyediakan sarana supaya informasi dapat diakses.
Organisasi pemerintah dengan dukungan TI harus mendorong keleluasaan akses informasi publik, seperti “multiple access points” dan berbagai cara metode akses yang umum. Informasi publik disediakan dalam standard format yang dikenal secara luas dan mendukung penyampaian atau tampilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.
•	Pemilihan Teknologi –  memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian.
Organisasi pemerintah dalam melakukan pemilihan dan penerapan teknologi TI harus melakukan fokus pada teknologi yang telah terbukti sukses di pasar dan pemakaian.  Salah satu karakteristik teknologi yang telah terbukti baik di pasaran adalah sistem dapat diterapkan dalam jangka waktu yang tertentu,  dan mempunyai ruang flexibilitas untuk diubah maupun melakukan integrasi dengan teknologi yang lain.

2.3	   Kerangka Prioritas Prasarana
Secara umum percepatan pembangunan dan pemerataan prasarana teknologi informasi berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan informasi. Dalam kondisi khusus, maka pemerintah menjadi salah satu tumpuan dalam memberikan fasilitas dan dukungan untuk realisasi prasarana TI. Alasannya, peranan pemerintah masih cukup dominan untuk memperkecil kesenjangan antara pusat/daerah atau kota/desa dalam pemanfaatan prasarana. Mengingat sasaran yang akan dicapai cukup singkat, maka prasarana pendukung harus disiapkan untuk sektor atau lokasi yang secara ekonomis tidak menarik untuk investasi swasta atau masyarakat yang masih tertinggal.
Pada dasarnya fokus pada kerangka nasional ini tidak akan mendefinisikan secara khusus model teknologi ataupun perencanaan prasarana telekomunikasi secara detil, karena perlu kajian yang lebih dalam dan menjadi tugas dari badan koordinasi telematika nasional. Kerangka prioritas ini hanya memberikan koridor bagai arah implementasi TI yang disponsori pemerintah.
Secara garis besar kebijaksanaan pelaksanaan pengembangan prasarana ini difokuskan pada:
E-government dan E-democracy
•	Pengembangan model prasarana tingkat pusat dan daerah dalam mendukung e-government, dengan fokus pada akses informasi, manajemen birokrasi dan kontrol kegiatan. Pada tahap awal dapat memanfaatkan atau meningkatkan prasarana yang telah direncanakan atau dikembangkan sebelumnya, misalnya SISKOMDAGRI, atau lebih memanfaatkan prasarana yang telah ada. Pembentukan on-line government services.
•	Penentuan prasarana bersama antar organisasi pemerintah dalam melakukan “resource sharing” menjadi prasyarat bagi pengembangan prasarana dalam organisasi pemerintah. Enforcement untuk pembentukan standard prasarana (data, aplikasi dan teknologi) dan kerjasama antar badan.
•	Penentuan prasarana yang efektif untuk melakukan sosialisasi kebijakan lembaga tinggi pemerintahan dengan dukungan TI seperti standarisasi dan linking antar situs internet, komunikasi elektronis dan akses multimedia yang lain.
•	Pemberdayaan dan “awareness” lemabaga eksekutif, legistlatif dan judikatif dalam memanfaatkan TI untuk publikasi dan akses ke masyarakat.
•	Penataan dan pembentukan SDM yang memadai untuk merawat dan mengembangkan prasarana yang ada.

Peningkatan daya saing masyarakat: E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan TI untuk masyarakat.
•	Penentuan prasarana telematika yang efektif, biaya rendah dan mampu memberikan dampak bagai UKM, dalam hal melakukan manajemen usaha, promosi/kontak dan penjualan secara langsung.
•	Pembentukan pusat prasarana dan hub situs E-business dan komunitas UKM dalam bentuk virtual society pada setiap propinsi: contoh kegiatan UKM dengan dukungan TI.
•	Penyuluhan dan peningkatan kemampuan manajemen SME untuk menghadapi perubahan lingkungan perdagangan elektronis.
•	Pembentukan prasarana untuk basis komunikasi antar masyarakat dalam mendukung pelatihan, pengenalan dan pemanfaatan teknologi informasi: portal internet dan on-line services.
•	Perubahan aturan/deregulasi pemerintah sehingga prasarana yang ada bisa menjadi lebih murah.
•	Pembentukan infrastruktur untuk basis komunikasi antar masyarakat dalam mendukung pelatihan, pengenalan dan pemanfaatan teknologi informasi: internet portal dan on-line services.
•	Perubahan aturan/deregulasi pemerintah sehingga infrastruktur yang ada bisa menjadi lebih murah

Pengembangan sumber daya manusia (TI untuk pendidikan).
•	Pengembangan prasarana untuk terselenggaranya “distance learning” antar berbagai organisasi dan lembaga pendidikan. Prasarana multimedia untuk mendukung kegiatan tersebut.

2.4	 Kerangka Prasarana E-government (E-government Infrastructure Framework)
Suatu penerapan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang sangat luas pada suatu organisasi. Pemanfaatan dan peningkatan peranan TI dalam organisasi pemerintah untuk menjalankan fungsi/operasi organisasi dan pelayanan dapat mengarah pada konsep e-government.
Prasyarat utama untuk suatu e-government adalah investasi prasarana TI tersebut harus di-managed (well-managed), diseleksi, dikontrol, dan difokuskan pada dukungan misi yang secara umum meningkatkan kinerja organisasi dan mengurangi biaya. Jika prasyarat ini tidak dipenuhi atau manajemen TI buruk, maka biaya dan resiko investasi prasarana TI dapat menjadi beban untuk kinerja organisasi. Sering investasi prasarana TI yang besar dalam lingkup pemerintah, secara operasionil masih terhambat oleh keakuratan data dan ketidak-cocokan dari sistem. Walaupun demikian, pada saat ini terdapat kesepakatan umum bahwa kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi dapat dibantu seberapa besar peranan investasi prasarana TI yang dapat dimanfaatkan. Komputer yang telah kuno sering harus diganti; proses dengan orientasi kertas yang tidak efisien harus diotomasi; data finansial/budget yang akurat harus dipelihara; dan informasi yang banyak dan bertambah terus harus disimpan dan diatur. 
Tujuan utama kerangka dasar bagi e-government ini memberikan landasan atau arahan dalam bentuk terstruktur bagi evaluasi dan implementasi TI dalam organisasi pemerintah. Secara spesifik landasan ini dapat memperat kerjasama antar organisasi dan identifikasi lingkup/area spesifik mana saja yang dapat dilakukan perbaikan. Untuk mencapai hal tersebut, fokus pada kerangka ini terbatas pada lingkup sebagai berikut:
· Kerangka prasarana untuk organisasi pemerintah, atau antar segmen organisasi pemerintah – model ini dapat menjadi acuan sebagai kerangka pengembangan prasarana dalam organisasi secara internal maupun antar organisasi pemerintah. Dalam model ini bersifat netral dari segi implementasi teknologi dan lebih menekankan pada struktur implementasi TI supaya sesuai dengan tujuan (tepat sasaran), mengakomodasi prasarana yang telah ada dan menjamin integrasi prasarana antar organisasi pemerintah.
· Pedoman (guidelines), proses dan prosedur dalam melakukan evaluasi dan implementasi investasi TI dalam pemerintah. Pedoman secara khusus akan membahas berbagai sektor pada e-government yang perlu penjabaran lebih lanjut sebagai titik awal bagi tercapainya e-government yang efektif dan efisien.
2.4.1	Komponen Kerangka Prasarana E-government
Terdapat empat komponen  utama untuk mengakomodasi kerangka prasarana TI secara umum yang dapat menjadi pedoman dalam pengembangan Prasarana TI dalam skala nasional dan berlaku bagi seluruh organisasi pemerintah. Bentuk kerangka ini bersifat sangat luwes dan hanya memberikan struktur baku yang perlu sebagai referensi dalam implementasi suatu investasi TI. 
Komponen tersebut adalah:
•	Segmen Prasarana. Fokus pada sektor/segmen tertentu dalam usaha menentukan Prasarana yang dapat diterima oleh satu,  sekumpulan (atau semua) organisasi. Misalnya Prasarana manajemen PNS, Prasarana administrasi otomatisasi proses keuangan dll. Lingkup dan fungsi Prasarana tersebut telah terbatas dan terfokus. Komponen Segmen Prasarana merupakan komponen yang bervariasi karena sangat tergantung kepada kebutuhan, arahan atau regulasi.  Alasan adanya Segmen Prasarana adalah untuk mengakomodasi berbagai fungsi, kepentingan dan pemakaian TI secara internal atau antar organisasi pemerintah. Pembentukan segmen ini perlu koordinasi dan pada saat awal disarankan dapat dimulai dengan segmen yang kecil, terdefinisi dengan jelas (entitas dan kebutuhan TI) dan dapat direalisasikan di lapangan.
•	Model Prasarana. Model ini memformulasikan bentuk Prasarana dalam batasan fungsi (pemakaian, bisnis) dan rancangan. Lingkup ini bersifat formal dalam memberikan gambaran dengan notasi tertentu dan spesifikasi rinci, sehingga aplikasi dan teknologi dapat diterapkan atau dibeli.  Secara ringkas Model Prasarana mendefinisikan pada setiap Segmen Prasarana empat hal yakni: Model Bisnis, Model Aplikasi, Model Data dan Model Teknologi. Jika dilihat lebih rinci lagi, maka ketiga model aplikasi, data dan teknologi dapat dirangkum sebagai satu kesatuan model yakni model rancangan. Implementasi dari Model Prasarana ini diatur (managed) dalam dua pedoman yakni Standard yang harus digunakan dan proses Pengembangan/Transisi.
•	Pengembangan/Transisi. Proses perubahan dalam melakukan pengembangan Prasarana yang ada atau yang baru. Lingkup proses tersebut harus sesuai dengan standard yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, konfigurasi (change management), procurement dan asset management. Untuk itu perlu dibuat metodologi pengembangan sebagai panduan dalam proses transisi. 
•	Standard. Fokus standard adalah untuk menjamin interoperabilitas dan menjadi pedoman pada komponen pengembangan dan transisi. Lingkup standard badan pemerintah, teknologi dan  arahan (guidance/best practice). Standard tidak lain untuk menjaga interoperabilitas sistim di dalam organisasi atau antar organisasi dalam menerapkan Model Prasarana. Dengan demikian terdapat Standard Aplikasi, Standard Data dan Standard Teknologi, ditambah dengan Standard Keamanan (Security).
Keterkaitan antar komponen tersebut dapat digambarkan secara tiga dimensi (three-plane) pada Gambar 2. Dalam gambar ini tidak semua sub-komponen dicantumkan (misalkan Standard Keamanan). Tujuan gambar tersebut hanya memberikan gambaran platform dan peranan dari masing-masing komponen. 

Gambar 2.  Komponen Kerangka Umum Prasarana
Misalkan komponen Standard merupakan pedoman yang mengikat (interoperabilitas) untuk semua Segmen Prasarana, sedangkan Pengembangan/Transisi menjaga atau mengendalikan proses transisi/pengembangan atau implementasi Prasarana. 
Model Prasarana dapat menjadi panduan dan merupakan sisi lain dari setiap Segmen Prasarana yang akan diterapkan baik dari segi model bisnis maupun model rancangan (design).
Pedoman, Proses dan Prosedur
Secara umum lingkup pedoman yang dapat menjadi landasan penerapan infrastuktur TI untuk mendukung e-government lebih difokuskan pada manajemen infrastruktur. Pada dasarnya aspek manajemen dari infrastruktur  telah dilakukan oleh organisasi pemerintah, walaupun terdapat kelemahan seperti tidak terstruktur dan lengkap. 
Tujuan dari pedoman ini melakukan pendekatan menyeluruh terhadap proses manajemen infrastruktur TI secara terintegrasi dalam proses seleksi, kontrol dan evaluasi. Proses manajemen yang terstruktur memberikan metode yang sistimatis bagi organisasi pemerintah untuk mencapai target maksimal dan meminimalkan resiko dari suatu investasi infrastruktur TI. Sebagai tambahan walaupun tujuan  pedoman ini ditujukan untuk organisasi pemerintah dalam proses dan pengambilan keputusan, pedoman ini dapat disesuaikan dengan individual proyek investasi TI atau melakukan assesment dari kebijakan saat ini.
Di lain pihak organisasi pemerintah harus mempunyai data dan fakta apa yang menjadi tujuan penerapan TI, atau jika telah diterapkan berapa investasi yang telah dikeluarkan dan hasil yang dicapai. Sejauh memungkinkan, evaluasi harus difokuskan pada kontribusi TI dalam memperbaiki kinerja atau misi dari organisasi. Evaluasi dari proses kontrol ini dapat menerjemahkan apakah investasi TI ini mempunyai dampak postitf atau hasilnya patut dipertanyakan sehingga mengarah pada rekomendasi perbaikan, penundaan atau pembatalan investasi.
Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan informasi dan data yang akurat, handal dan "up-to-date" dalam memberikan masukan pada proses manajemen dalam membuat keputusan. Dengan bantuan TI sendiri maka seharusnya proyek investasi TI dapat menjadi contoh dan model bagi proyek yang lain untuk meningkatkan kwalitas keputusan yang diambil. Sebagai contoh dengan bantuan komputerisasi dan jaringan komputer maka biaya proyek secara mudah dapat diakses, data dapat dikumpulkan secara kwantitatif untuk menggambarkan keuntungan investasi TI, secara kwalitatif dapat dianalisa on-line mengenai sasaran dan hasil yang dicapai. 
Tanda awal suksesnya investasi TI dapat menjadi contoh dimana kontribusi TI dapat mencapai produktifitas yang diinginkan, mengurangi biaya dan waktu pemrosesan, dan meningkatkan pelayanan.

Tahapan Proses Investasi TI
Kerangka investasi TI dapat didukung oleh tiga elemen utama dalam proses manajemen yakni: seleksi, kontrol dan evaluasi. Ketiga tahapan proses ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan sebagai proses yang berdiri sendiri. Dalam jangka panjang jika proses ini menjadi pedoman dan menjadi bagian dari organisasi maka pedoman ini menjadi daur hidup (life cycle) investasi TI dengan terjadinya perbaikan dan kematangan (stabil) dalam proses manajemen investasi TI.

•	Tahapan Seleksi 
Manajemen investasi TI dimulai dengan fase seleksi investasi infrastrutur TI. Objektif pada tahapan ini adalah meyakinkan bahwa terdapat proses dalam memilih infrastruktur TI yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada. 
Tahapan seleksi ini membantu organisasi pemerintah (1) memilih investasi TI yang akan mendukung misi dan kebutuhan organisasi dan (2) mengidentifikasi dan menganalisa resiko dan pengembalian investasi sebelum terlanjur menggunakan dana atau sumber daya yang lain secara luas.

•	Tahapan Kontrol
Saat penerapan investasi TI berjalan dan semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka perlu dilakukan monitor dan kontrol untuk menjaga supaya investasi TI yang dikeluarkan sesuai dengan misi/tujuan dan batasan perkiraan biaya dan resiko.  Jika terdapat masalah atau target tidak tercapai maka diperlukan tindakan perbaikan untuk memecahkan masalah tersebut.
Keputusan yang dilakukan pada tahapan kontrol adalah, membatalkan investasi atau proyek, mengubah supaya sesuai dengan misi/tujuan, mepercepat atau menunda pelaksanaan investasi.

•	Tahapan Evaluasi
Setelah penerapan investasi TI selesai, maka perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan perbandingan apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan perlu dikaji dampak investasi TI terhadap kinerja dan misi organisasi. Disamping itu tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan atau modifikasi jika harus disesuaikan.  
Saat penerapan investasi TI berjalan dan semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka perlu dilakukan monitor dan kontrol untuk menjaga supaya investasi TI yang dikeluarkan sesuai dengan misi/tujuan dan batasan perkiraan biaya dan resiko.  Jika terdapat masalah atau target tidak tercapai maka diperlukan tindakan perbaikan untuk memecahkan masalah tersebut setelah evaluasi selesai dilakukan. Dengan demikian hasil evaluasi dapat menjadi masukan (umpan balik) pada proses seleksi dan kontrol.

Pedoman Proses Investasi TI
Pada bagian ini akan dibahas mengenai komponen atau elemen yang penting dalam proses investasi TI. Pedoman tidak dalam bentuk petunjuk baku tapi hanya merupakan check-list yang merupakan kriteria bagi penerapan investasi TI. 
Bentuk dan kriteria dalam bentuk check-list tidak meminimumkan elemen yang harus ada dan dapat diperluas sesuai dengan sifat, kriteria internal dan kebijakan dari tingkat organsisasi yang menjamin investasi TI. Diharapkan check-list ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada organisasi pemerintah supaya lebih baik dalam melakukan proses seleksi, kontrol dan evaluasi suatu proyek TI. Walaupun organisasi pemerintah mempunyai fleksibilitas dalam proses manajemen investasi TI, tapi elemen utama dalam kerangka ini harus dilengkapi dan menjadi bagian dalam proses investasi TI.

•	Proses Seleksi
Proses investasi TI dimulai dengan proses pemilihan proyek. Proyek-proyek yang diusulkan untuk pendanaan akan diseleksi dalam proses pemilihan (screening) untuk menyaring usulan yang tidak memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan. Setelah itu dilakukan proses untuk menganalisa cost, benefits dan resiko secara lebih mendalam dari semua usulan proyek. Setelah proses analisa selesai, maka pemilihan investasi TI dengan membandingkan prioritas dan misi organisasi sesuai dengan kriteria yang umum dalam bentuk ranking sebagai masukan dalam proses pemilihan oleh pimpinan organisasi.
Secara umum keseluruhan proses dalam tahapan seleksi ini memberikan gambaran bagaimana suatu investasi TI akan dimulai, dipilih sesuai dengan tujuan/program dan sesuai dari segi teknologi. Salah satu fokus yang harus dikaitkan adalah kontribusi TI dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan organisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabiliatas dan aksesibilitas.
Elemen dasar dalam proses ini mempunyai fungsi, 1) memilah dan mengidentifikasi proyek yang memenuhi kriteria minimal dari segi misi/tujuan/program dan teknologi dan 2) menjamin pengkajian dan review dilakukan oleh tingkat manajemen organisasi yang paling sesuai dikaitkan dengan skala, keamanan dan resiko investasi.
Dibawah ini diberikan check-list sebagai pedoman untuk proses seleksi:
•	Apakah terdapat definisi yang jelas bagaimana memulai suatu usulan investasi TI?  Apakah terdapat definisi yang jelas mana saja proyek yang dapat dikategorikan proyek TI? Apakah proses ini menjadi bagian dari pedoman kebijakan organisasi?
•	Apakah proses ini mendefinisikan (1) informasi apa saja yang harus disertakan dalam usulan; (2) siapa (tingkat organisasi) yang harus melakukan review sebelum secara formal diusulkan; (3) tahapan dan pada tingkat organisasi apa review dilakukan?
•	Apakah peranan, tanggung-jawab, dan otorisasi untuk orang dan kantor yang melalukan pemilihan telah ditentukan secara jelas?
•	Informasi apakah yang harus disertakan dalam memberikan usulan investasi TI? Umumnya menyertakan: (1) justifikasi dari segi bisnis, tujuan, progam dan misi organisasi, (2) kontribusi TI untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan transparasi dan pelayanan organisasi pemerintah, (3) kontribusi TI yang secara spesifik dapat membantu langsung atau tidak langsung objektif dari misi/bisnis/program, (4) identifkasi rincian benefits (kwantitatif dan kwalitatif)  bagaimana kontribusi TI untuk membantu dan mencapai tujuan (objektif), (5) analisa resiko dan roll-out proyek, (6) identifikasi sponsor (dari tingkat orgnasiasi) dan unit bisnis/departemen/biro, (7) kelayakan dari segi teknologi: standard, trends dan interkoneksi/compliance dengan sistim/arsitektur TI yang telah ada.
•	Apakah terdapat kriteria dan ambang batas untuk benefit/cost, besarnya resiko, perhitungan pengembalian investasi, dll? Apakah batasan ini terdefinisi secara jelas dan menjadi bagian dari proses pemilihan?
•	Apakah terdapat pengecualian dari proses pemilihan yang telah diberlakukan? Apakah telah terdapat dokumentasi  yang jelas kasus dan kondisi yang mengizinkan pengecualian dilakukan?
•	Apakah organisasi telah mempunyai dokumentasi proses yang diperlukan untuk membandingkan, membuat ranking dan pengkajian teknologi untuk investasi yang mempunyai kaitan TI? Secara umum terdapat patokan untuk proses ini: (1) kriteria cost, benefits dan risks, (2) pembobotan kriteria untuk penentuan ranking, (3) kesepakatan kriteria dan pembobotan dapat diketahui oleh peserta, jika terdapat pengecualian untuk proyek tertentu.

•	Proses Kontrol
Untuk mencapai keuntungan yang maksimal dari investasi TI dan mengurangi resiko kegagalan, maka investasi TI sama seperti proyek yang lain, manajemen harus melakukan monitor terus menerus kemajuan dan operasi, mengambil keputusan dan melakukan aksi yang diperlukan. Diharapkan pengalaman dan hasil dari kontrol ini dapat  menjadi umpan balik untuk proses seleksi yang lebih baik. 
Elemen dasar dalam proses kontrol mempunyai fungsi 1) melakukan monitor sesuai dengan jadwal, tahapan, dari suatu investasi TI: prototipe, pilot, implementasi skala luas, 2) menjamin proses kontrol terdokumentasi: aksi, alasan dan perubahan target.
Dibawah ini diberikan check-list sebagai pedoman untuk proses kontrol:
•	Apakah terdapat proses monitor, terdefinisi dengan jelas, terdokumentasi untuk melakukan review proyek TI? Elemen dasar dari review yang umum adalah: (1) status proyek, hubungannnya dengan investasi yang lain, (2) perkiraan biaya vs. biaya sebenarnya, (3) perkiraan jadwal vs. jadwal sebenarnya, (4) hasil dan kinerja teknis dalam melakukan testing: prototipe dan pilot implementasi, (5) review metodologi atau proses pengembangan sistim mengikuti tuntutan implementasi.
•	Apakah proses mendefinisikan secara jelas informasi dan data yang perlu diberikan kepada manajemen sebagai laporan? Bagaimana validasi dan verifikasi informasi tersebut sebagai masukan bagi pembuat keputusan manajemen?
•	Apakah terdapat proses yang mengatur prosedur pembentukan group pimpinan untuk melakukan monitor? pembagian tanggung-jawab dan peran/otorisasi? pertemuan dan keputusan/aksi yang dilakukan terdokumentasi dengan jelas?
•	Jika proses review dilakukan mencakup unit yang berbeda dalam organisasi (misalkan departemen, biro dll),  apakah terdapat arahan supaya konsistensi kebijakan dan prosedur untuk melakukan monitoring?
•	Apakah proses mendefinisikan batasan aksi dan eskalasi (jika diperlukan) untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan pembatalan atau penundaan investasi TI.
•	Apakah terdapat mekanisme yang dapat menjamin "compliance" bagi proses review? Bagaimana pengawasan "compliance" dan kelayakan review dilaksanakan?
•	Apakah organisasi mempunyai prosedur untuk menjamin ketepatan informasi proyek TI sebagai bagian transparansi dan komunikasi? Secara umum informasi dapat mencakup: (1) keputusan yang dibuat, (2) aksi yang dilakukan, termasuk kriteria dan tolak-ukur yang digunakan untuk melakukan review, (3) hasil dan kontribusi, (4) pengaruh atau dampak pada operasi atau kegiatan organisasi.

•	Proses Evaluasi
Evaluasi merupakan tahapan investasi yang perlu sebagai proses untuk membandingkan kenyataan atau hasil implementasi dengan perkiraan. Salah satu tujuan adalah melakukan identifikasi kekurangan sehingga dapat menjadi masukan untuk proses seleksi dan kontrol. Hal ini dilakukan setelah implementasi selesai, maka dilakukan review implementasi. Umumnya proses ini dilaksanakan 3 sampai dengan 6 bulan setelah sistim digunakan, sesuai dengan sasaran, kontribusi, kepuasan user dll. Khusus untuk teknologi maka aspek yang perlu dicakup adalah evaluasi kompetensi pemakai dalam menggunakan sistim baru, dukungan perubahan teknologi, kasus "downtime" dan "out of services" dan seberapa sering perbaikan atau upgrade yang harus dilakukan.
Dibawah ini diberikan check-list sebagai pedoman untuk proses evaluasi:
•	Apakah terdapat proses review setelah impementasi (post implementation review), terdefinisi dengan jelas, terdokumentasi untuk melakukan evaluasi proyek TI yang telah selesai? Elemen dasar dari review yang umum adalah: (1) komunikasi dan prosedur untuk menjalankan evaluasi tersebut dimengerti oleh user dan pelaksana proyek, (2) faktor objektifitas dalam melakukan review: proses pemilihan siapa yang melakukan review, otorisasi dan batasan review (4) bentuk kesimpulan dan rekomendasi, serta bagaimana cara hasil review diumumkan atau menjadi bahan review pimpinanan organisasi, 
•	Apakah organisasi  mempunyai metodologi atau prosedur standard untuk melakukan evaluasi semua proyek TI? Cakupan komponen metodologi adalah: pengkajian kepuasan user, dampak pada tujuan misi/program dan kemampuan teknis/teknologi.
•	Apakah dalam proses terdefinisi bagaimana hasil evaluasi akan dimanfaatkan, termasuk identifikasi peranan dan tanggung jawab untuk melakukan aksi jika ditemukan masalah?
•	Apakah terdapat proses yang mengakomodasi hasil evaluasi dapat membantu mengubah atau memperbarui proses pengambilan keputuasn berhubungan dengan investasi TI, terutama dalam proses seleksi dan kontrol?
III. Kerangka Hukum (Legal Framework)

Semenjak komputer mulai pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1947, perannya sudah banyak yang bertambah.  Peran komputer yang semula lebih ditekankan sebagai mesin penghitung (calculating machine), saat ini sudah berkembang sebagai mesin yang dapat membantu berbagai kegiatan manusia.  Kemampuan komputer semakin canggih dalam mengolah data yang berasal dari suara, gambar, teks atau grafik menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan operasional dan manajerial, dalam pengambilan keputusan.  Perkembangan teknologi telekomunikasi semakin melengkapi kecanggihan komputer untuk bisa berkomunikasi melewati batas-batas geografis.  Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penggunaan Internet yang pesat.  

Kerangka hukum Teknologi Informasi (TI) yang dibahas dalam konsep ini, dibatasi oleh pengertian TI yang berkaitan dengan penggunaan komputer, jaringan komputer, dan berikut data dan aplikasi yang beroperasi didalamnya.
Secara garis besar, pembahasan dalam kerangka hukum TI ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

•	Kerangka Umum Hukum: membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum di bidang TI yang bersifat umum, yang meliputi:
-	Aturan/hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
-	Status hukum bagi badan untuk layanan informasi.
-	Cyber law untuk mengantisipasi perkembangan internet yang semakin maju.
•	E-government for good governance tahun 2005: membahas tentang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-government di Indonesia.
•	E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005: membahas tentang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia.
•	TI berbasis masyarakat tahun 2010: membahas tentang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan TI berbasis masyarakat di Indonesia.
•	TI untuk pendidikan tahun 2010: membahas tentang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan TI untuk pendidikan di Indonesia.
•	E-democracy tahun 2010: membahas tentang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-democracy di Indonesia.

3.1  Kerangka Umum Hukum

KERANGKA UMUM HUKUM:
•	Pengelolaan Keuangan Negara
•	Perubahan status unit TI di sektor pemerintah menjadi unit swadana sehingga berwenang untuk menerima pendapatan sendiri
•	Perampingan struktur unit TI di sektor pemerintah dan outsource layanan ke UPT Layanan Informasi
•	Status Hukum Unit Organisasi TI
•	Pembentukan UPT Layanan Informasi yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara
•	Hukum Telematika

:

3.1.1 Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan pada semua unit dalam birokrasi pemerintahan mengacu kepada UU Perbendaharaan Negara yang diwariskan dari UU pemerintah kolonial, yaitu Indische Comptabiliteit Wet (ICW) 1925. Dalam konsep ICW, hanya unit yang secara hukum memiliki status badan hukum sajalah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya sendiri. Semua unit yang berada dalam struktur harus secara ketat dikontrol sistem pengelolaan keuangannya.
Dalam konteks pembahasan kerangka peraturan peundang-undangan yang dibutuhkan bagi pengembangan TI, terdapat beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan Negara yang perlu dicermati, seperti yang diuraikan berikut ini:
•	Seluruh pendapatan yang diperoleh oleh semua unit dalam birokrasi pemerintahan merupakan penerimaan negara, sehingga harus disetorkan ke Kas Negara (UU 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP) sebelum dapat dipergunakan oleh unit yang bersangkutan.
•	Anggaran Negara, yang berlaku setelah disahkan menjadi UU APBN oleh DPR, dialokasikan mengikuti aturan per komponen anggaran (line item budget), dan perpindahan antar komponen harus melalui perubahan Anggaran. Contoh komponen anggaran misalnya, alat dan bahan, upah dan gaji, barang dan jasa, biaya perjalanan, dan sebagainya.
•	Pengawasan pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip pre audit atau prior review, sedangkan pengawasan sesudah pelaksanaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK.
•	Anggaran Negara dikelola dengan sistem akuntansi single entry, yang pada prinsipnya mementingkan pencatatan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang disetujui. Satu-satunya pembukuan yang memiliki pos pendapatan dikelola secara terpusat oleh Departemen Keuangan. Karena tidak memiliki pos pendapatan, maka semua pendapatan tidak dapat dibukukan pada sistem akuntansi ini, dan harus disetorkan ke Kas Negara sebagai satu-satunya unit yang memiliki pos pendapatan dalam pembukuannya. Hal yang sama juga berlaku pada sisa anggaran pada tahun anggaran bersangkutan. 
•	Sistem akuntansi ini juga tidak mencatat inventori barang pada pembukuan, sehingga kaitan antara investasi terdahulu dengan anggaran berjalan sulit untuk dianalisa. Karena tidak terdapat keterkaitan dengan investasi sebelumnya, biaya penyusutan juga tidak dapat dicatatkan sebagai suatu pos pengeluaran.

Prinsip anggaran yang mengedepankan sebagai hasil selisih pendapatan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran sebagai “tabungan” Negara, menyebabkan anggaran rutin (DIK) kurang memperoleh perhatian. Sebagian besar (70% sampai 90%) anggaran rutin dialokasikan untuk gaji dan upah, sedangkan biaya pemeliharaan tidak pernah memperoleh alokasi yang memadai.
Keterbatasan-keterbatasan yang diuraikan tadi mengakibatkan unit-unit TI di lingkungan birokrasi pemerintahan amat terhambat perkembangannya. Keterbatasan ini juga berdampak negatif dalam upaya mempertahankan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk tetap mendedikasikan tenaganya kepada unit yang bersangkutan. 
Selain itu akuntabilitas unit TI kepada unit dan masyarakat yang dilayaninya juga sulit untuk dituntut, karena pada prinsipnya akuntabilitas yang dituntut adalah akuntabilitas vertikal kepada atasan langsung. Berlakunya UU 20/1997 tentang PNBP lebih lagi memperketat penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam ICW. Walaupun RUU Perbendaharaan Negara yang baru saat ini sedang disusun, diperkirakan prinsip-prinsip tersebut akan tetap dipertahankan. Unit TI, berbeda dengan unit-unit lain dalam struktur birokrasi pemerintahan, mempunyai misi utama untuk memberikan layanan informasi kepada unit-unit lain dan juga kepada masyarakat luas. Apabila hanya dapat dituntut akuntabilitas vertikal, maka unit TI akan sulit untuk dapat dituntut memperlihatkan kinerja yang baik. Unit TI haruslah juga, bahkan mungkin terutama, memiliki akuntabilitas kepada stakeholders, yaitu unit-unit lain yang harus dilayaninya (termasuk atasan langsung), dan masyarakat luas.

Usulan:
•	Unit-unit TI di lingkungan birokrasi pemerintahan diusulkan untuk diberikan status unit swadana, sehingga memperoleh kewenangan untuk menerima pendapatan sendiri. Walaupun UU 20/1997 akan tetap mewajibkan unit swadana untuk menyetorkan pendapatan ke kas Negara, kemampuan penggalangan dana sendiri dapat dipergunakan sebagai kriteria utama untuk mengalokasikan dana pada tahun aggaran berikutnya. 
•	Unit-unit TI di lingkungan birokrasi pemerintahan diusulkan untuk direstrukturisasi menjadi jauh lebih kecil dan ramping. Tugas-tugas utama yang berkaitan dengan pelayanan informasi untuk unit eksternal dan masyarakat luas di outsource ke UPT Layanan Informasi. 
3.1.2	Status Hukum Unit Organisasi TI
Dalam UU Perbendaharaan Negara, pembukuan lengkap yang mencatat pendapatan dan pengeluaran hanya dapat dilakukan oleh unit yang memiliki status badan hukum. Dalam struktur birokrasi pemerintah pusat, status tersebut hanya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu hanya Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Hukum Milik Negara, yang memiliki status hukum tersebut. 
Keadaan ini karena pengelolaan keuangan Negara bertumpu pada prinsip bahwa pemerintah RI adalah satu-satunya badan hukum, dan unit-unit lain dalam struktur pemerintahan berstatus semata-mata unit pelaksana dari badan hukum yang ada. Prinsip tersebut wajar diterapkan dalam suatu pola manajemen yang tersentralisir secara ketat, dan unit-unit pelaksana di bawahnya tidak memiliki kewenangan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Pada era reformasi, peran pemerintah bergeser menjadi lebih sebagai fasilitator inisiatif masyarakat, sehingga pola desentralisasi harus secara bertahap diterapkan. Pola disentralisasi yang bertumpu pada partisipasi unit pelaksana, akan sulit diterapkan karena bertentangan dengan prinsip sentralisasi pengelolaan keuangan Negara. 
Diperkirakan prinsip pengelolaan keuangan Negara akan sulit untuk dirubah, karena prinsip-prinsip tersebut memang wajar diterapkan kepada unit-unit pemerintahandalam pola sentralisasi. Patut diperhatikan bahwa unit TI bukan sekedar unit pelaksana kebijakan pemerintah pusat, namun harus dilihat sebagai ujung tombak pelayanan informasi. Untuk dapat memberikan keleluasaan yang dibutuhkan bagi unit TI, maka diusulkan agar dibentuk UPT Layanan Informasi yang lebih mandiri status hukumnya (lihat kerangka institusional) misalnya menjadi Badan Hukum Milik Negara.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, perguruan tinggi negeri yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan untuk berubah status hukumnya menjadi Badan Hukum Milik Negara. Walaupun PP 61/1999 secara spesifik diperuntukkan bagi perguruan tnggi negeri, preseden yang terjadi membuka kemungkinan bagi unit-unit lain dalam pemerintahan untuk mengikuti pola yang sama.
Perbedaan utama dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pada misinya. Misi utama BUMN, sebagai suatu unit usaha, adalah memupuk keuntungan, sedangkan BHMN mempunyai misi utama untuk memberikan layanan yang terbaik. BHMN diperkenankan untuk membukukan pendapatan, walaupun penggunaannya tidak dimaksudkan untuk memupuk keuntungan. Pendapatan dipergunakan untuk menutup biaya operasi, pemeliharaan, dan mempertahankan kemutakhiran prasarana TI agar dapat tetap dapat memberikan layanan yang terbaik (cost recovery). 
Manfaat lain yang dapat diperoleh dari perubahan status hukum ini adalah keleluasaan untuk dapat menerapkan sistem insentif dan jenjang karir tersendiri bagi tenaga TI. Sistem insentif yang berbeda dari PGPS ini akan memberikan keluwesan bagi unit TI sehingga upaya untuk mempertahankan tenaga TI yang berkinerja baik dapat dilakukan.
Usulan:
•	Pembentukan UPT Layanan Informasi yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara.

3.1.3	Hukum Telematika
Hukum dapat dilihat dari berbagai macam perspektif, namun demikian dalam berbagai manifestasinya informasi merupakan komponen signifikan—kalau bukan vital—dari hukum. Informasi adalah bangunan fundamental yang ada dan menjadi pusat perhatian dalam hampir setiap tahapan dalam proses hukum. Begitupun dalam dunia ilmu hukum, doktrin-doktrin hukum pada dasarnya adalah informasi yang disimpan, diorganisasikan, diproses, dan disebarluaskan. Keputusan-keputusan hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakan hukum—apakah itu merupakan putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun diskresi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang—adalah tindakan-tindakan yang melibatkan kegiatan-kegiatan pengumpulan, pengevaluasian, penyimpanan, dan pengkomunikasikan informasi. Pun dengan kegiatan pelayanan dan bantuan hukum, mau tidak mau selalu mengantungkan diri pada sistem informasi yang dapat diandalkan demi kelancaran kegiatannya. Menyadari hal ini, dapat dipahami bahwa perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi, media, dan telekomunikasi tentu akan mempengaruhi hukum dan ilmu hukum itu sendiri.
Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi komputasi dan peralatan elektronik, mengakibatkan semakin terdorongnya penemuan-penemuan teknologi baru yang melahirkan sebuah fenomena yang kerap dikenal sebagai konvergensi. Secara sederhana konvergensi dapat dipahami sebagai menyatunya unsur-unsur dalam teknologi komputasi, telekomunikasi, media dan penyiaran sehingga batas-batasnya menjadi kabur.
Fenomena konvergensi ini semakin nyata dengan keberadaan internet sebagai sebuah jaringan komunikasi global yang terdiri dari ribuan jaringan independen dan jutaan komputer di seluruh dunia yang secara bersama-sama berfungsi sebagai medium pertukaran informasi. Jaringan-jaringan komputer kecil, komputer pribadi, sistem telepon, sistem TV kabel, dan telepon selular semuanya dapat menggunakan internet. Secara teknis internet hanyalah sekumpulan standar yang mencakup perangkat-perangkat yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya yang berbicara dengan bahasa yang sama. Pada sisi lain, internet adalah ruang maya yang bersifat publik, yang dapat digunakan orang-orang di seluruh dunia untuk bertemu dan saling mempertukarkan ide, dipergunakan perusahaan–perusahaan untuk bersaing mendapatkan konsumen, dan berbagai kegiatan lainnya yang secara konvensional diselenggarakan di dunia nyata. Internet telah menyajikan sebuah “dunia baru” yang paling mendekati pengertian dari istilah cyberspace.
Perubahan yang sedemikian revolusionernya dalam bidang teknologi yang tidak hanya mempengaruhi hukum, namun juga hampir seluruh pranata sosial lainnya memaksa hukum sebagai pranata sosial untuk meninjau dan mengkaji ulang berbagai aspeknya. Berbagai pemahaman baru dalam bidang hukum diintrodusir untuk menyikapi fenomena tersebut. Orang mulai memikirkan adanya suatu bidang hukum yang sama sekali baru, khusus untuk mengadakan suatu keteraturan dan ketertiban dalam dunia maya ini. Beberapa yang mengemuka adalah pemahaman-pemahaman tentang cyberlaw, computer law, information law, dan yang di Indonesia dikenal sebagai Hukum Telematika. Perbedaan pemahaman tersebut tentu berimplikasi pada ruang lingkup dari permasalahan-permasalahan yang dicakup oleh masing-masing pengertian itu. 
Istilah cyberlaw dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur permasalahan yang terjadi di dunia maya (cyberspace). Keberadaan internet sebagai sebuah jaringan komunikasi global pada saat inilah yang kerap dianggap sebagai aktualisasi dari cyberspace yang digambarkan oleh William Gibson dalam novel yang berjudul Neuromancer, sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup yang diatur dalam cyberlaw hanyalah sebatas permasalahan hukum yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan internet sebagai piranti telekomunikasi. Sementara pengertian computer law dapat lebih luas lagi cakupannya dari cyberlaw. Ruang lingkupnya ialah permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat pemanfaatan komputer, jadi tidak dibatasi hanya pada pemanfaatan dalam berkomunikasi melalui internet saja. Namun demikian, terminologi ini masih lebih sempit cakupannya jika dibandingkan dengan information law, karena istilah computer law terkandung pengertian bahwa informasi yang menjadi objeknya adalah khusus informasi yang diproses secara elektronik, sementara dalam information law terkandung pengertian bahwa pengolahan informasi tidak harus dilakukan secara elektronik. 
Hukum Telematika sendiri adalah istilah yang relatif baru dikenal di Indonesia, sebagai adaptasi terhadap perkembangan hukum sebagaimana telah disinggung di atas. Telematika sendiri adalah akronim dari Telekomunikasi, Media, dan Informatika, sehingga memiliki ruang lingkup yang agak berbeda dengan pengertian-pengertian cyberlaw, computer law, dan information law. Ruang Lingkup Hukum Telematika sampai hari ini memang belum terdefinisikan secara jelas, mengingat sampai hari ini di Indonesia belum tersedia literatur berbahasa Indonesia mengenainya; karena dalam wacana ilmiah hukum di Indonesia sekalipun, Hukum Telematika adalah isu yang benar-benar mutakhir. Namun demikian, untuk kepentingan penyusunan Kerangka Hukum ini pengertian Hukum Telematika tersebut dapat dibagi dalam dua ruang lingkup. Hukum Telematika dalam arti luas pengertiannya dapat dikatakan lebih mendekati pengertian Information Law sebagaimana disebutkan di atas, sementara dalam arti sempit pengertiannya lebih dekat kepada Cyberlaw. Dengan pemahaman sedemikian, maka diusulkan beberapa tema sentral yang akan menjadi kerangka acuan hukum telematika Indonesia, sebagaimana dijabarkan di bawah ini.
Undang-undang yang sejauh ini telah atau direncanakan akan diberlakukan di Indonesia tetap merupakan fokus dari Kerangka Hukum ini, yang tentunya dalam hal ini diasumsikan telah pula mempertimbangkan dinamika masyarakat dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan hukum. Dengan demikian, maka dapat diperkirakan bahwa bidang-bidang hukum positif di Indonesia yang menerima dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi dan memang perlu mendapatkan penyikapan yang memadai dalam waktu dekat adalah sebagai berikut:
1.	Kerahasiaan dan Perlindungan Data;
2.	Hak atas Kekayaan Intelektual;
3.	Transaksi secara Elektronik;
4.	Kejahatan yang Terkait dengan komputer;
5.	Media, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
6.	Konflik antar Tata Hukum;
7.	Pembuktian Data Elektronik;

•	Ketujuh permasalahan hukum (legal issues) di atas diusulkan untuk menjadi tema-tema sentral dalam kerangka acuan hukum telematika Indonesia, sesuai dengan berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. 
Sumber hukum Indonesia dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang termasuk dalam sumber hukum tertulis ialah undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis ialah kebiasaan masyarakat atau adat, dan perjanjian-perjanjian tidak tertulis.
Undang-undang dapat diartikan dalam dua macam, yaitu undang-undang sebagai aturan-aturan hukum tertulis yang disebut sebagai undang-undang, dan undang-undang sebagai aturan-aturan hukum tertulis yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara atau kerap disebut sebagai peraturan perundang-undangan. 

Terdapat beberapa asas dalam sistem perundang-undangan Indonesia, antara lain:

•	Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yaitu suatu produk perundang-undangan yang pengaturannya bersifat khusus mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum.
•	Lex Superiori Derogat Lex Inferiori, yaitu suatu produk perundang-undangan yang lebih tingkatannya akan mengesampingkan produk perundang-undangan yang ada dibawahnya.
•	Lex Posteriori Derogat Lex Priori, yaitu suatu produk perundang-undangan yang baru akan mengesampingkan perundang-undangan yang terdahulu. 

Namun, dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak dikenal adanya undang-undang induk, atau undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya dari undang-undang yang lain yang keberlakuannya dapat mengesampingkan undang-undang lain. 

Materi muatan undang-undang dapat bersumber dari UUD secara langsung maupun tidak langsung. Apabila terdapat sebuah fenomena baru di masyarakat dan mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap masyarakat, maka hal tersebut dapat menjadi materi muatan undang-undang walaupun tidak secara tegas diatur dalam UUD. 

		Kerahasiaan dan perlindungan data
Kemudahan dalam menyampaikan dan mengakses informasi yang diakibatkan oleh perkembangan dan konvergensi teknologi informasi sekaligus memperbesar kemungkinan penyalahgunaan data. Dengan terjadinya konvergensi teknologi informasi, transborder data flows atau penyebaran data melintasi batas-batas negara menjadi semakin cepat namun demikian juga menjadi sangat bebas dan semakin sulit untuk dikontrol. Bentuk informasi apapun—apakah itu berupa teks, gambar, suara, bahkan gambar hidup—dengan demikian menjadi sangat mudah untuk disebarluaskan. Kenyataan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru di sekitar kerahasiaan dan perlindungan data, yang dalam hal ini, apabila dirujukkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia—terkait dengan peraturan mengenai sistem kearsipan, dokumen perusahaan, hukum pidana materiil, dan hak asasi manusia.
Ketentuan mengenai informasi publik diatur dalam UU No. 7 tahun 1971 Tentang Sistem Kearsipan. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan arsip ialah:
1.	Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah;
2.	Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
Dengan adanya ketentuan bahwa arsip dapat dirupakan dalam “…bentuk corak apapun…”, maka dalam hal ini dapat termasuk pula data elektronik. Mengenai keamanan data, UU tersebut juga mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang memiliki secara melawan hukum dan/ atau menyimpan dan dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut kepada pihak ketiga yang tidak mengetahuinya.
Ketentuan mengenai data perusahaan terdapat dalam UU No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan dalam UU tersebut ialah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 
Kedua peraturan tersebut masih harus disempurnakan karena metode-metode pembuatan, penyimpanan, dan penyebarluasan data telah berkembang dengan sangat pesat dan melampaui batas-batas penegakan hukum secara konvensional. Dalam hal ini berbagai perihal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum ialah:
1.	Pengertian dan ruang lingkup data elektronik;
2.	Pengertian dan ruang lingkup kerahasiaan;
3.	Ketentuan pengaksesan data elektronik;
4.	Ketentuan mengenai subjek;
5.	Penggunaan data elektronik;
6.	Kekuatan data elektronik dalam pembuktian.
Perlindungan atas data pribadi merupakan aspek yang paling minimal pengaturannya, sehingga harus segera diatur lebih lanjut. Hukum pidana Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai penyebaran informasi yang bertujuan sebagai fitnah, dan yang mengandung unsur pornografi. Dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat ketentuan mengenai kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara pribadi sekaligus pula jaminan terhadap privasinya. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang tegas mengenai kedudukan dan nilai hukum dari informasi pribadi tersebut. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah mengeluarkan sebuah peraturan untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu The Electronic Communications Privacy Act. Kanada, khususnya Quebec, telah memberlakukan Act Respecting The Protection of Personal Information in The Private Sector dan Act Respecting Acces to documents held by Public Bodies and The Protection of Personal Information. Di Inggris dikenal adanya Data Protection Act. Sementara suatu usaha untuk mengharmonisasikan regulasi mengenai Data Protection di Eropa dimulai sejak OECD mengeluarkan Guidelines on The Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data.
Merujuk kepada U.K Data Protection Act 1984, ketentuan mengenai kerahasiaan dan perlindungan data setidaknya mengatur mengenai ruang lingkup dari pengguna data, subjek data, dan kaitannya dengan perkembangan teknologi komputer. Prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-undang tersebut ialah: 
1.	personal data shall be obtained fairly and lawfully;
2.	held only for the registered lawful purpose;
3.	used or disclosed only in accordance with registered purpose;
4.	adequate, relevant and nor excessive;
5.	or registered purpose;
6.	accurate, and where necessary up-to-date;
7.	not kept longer than necessary for registered purpose;
8.	made available to data subjects on request;
9.	properly protected against loss or disclosure.
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi informasi tidak dapat lepas dari keberadaan HaKI. Secara umum HaKI adalah perlindungan hukum yang berupa hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif terhadap karya-karya yang lahir dari suatu proses kreatif pencipta/ penemunya. Cyberspace yang ditopang oleh dua unsur utama, komputer dan informasi, secara langsung bersentuhan dengan obyek-obyek pengaturan dalam HaKI, yaitu cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan tata letak sirkit terpadu. HaKI mendapatkan sorotan khusus karena hak tersebut dapat disalahgunakan dengan jauh lebih mudah dalam kaitannya dengan fenomena konvergensi teknologi informasi yang terjadi. Tanpa perlindungan, obyek yang sangat bernilai tinggi ini dapat menjadi tidak berarti apa-apa, ketika si pencipta/ penemu tidak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkannya selama proses penciptaan ketika orang lain justru yang memperoleh manfaat ekonomis dari karyanya. 
Ketentuan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual telah ada di Indonesia, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicermati, yaitu:
1.	Apakah Program Komputer dapat dikategorikan sebagai Hak Cipta ?
2.	Bagaimana kedudukan Nama Domain dalam hukum mengenai Merk ?
3.	Apakah hak eksklusif dalam Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
4.	Apakah internet dapat dikategorikan sebagai media untuk mempublikasikan suatu objek paten ?
5.	Penyebaran informasi yang terkait dengan rahasia dagang semakin mudah dengan adanya teknologi kriptografi, bagaimana mengantisipasi hal tersebut ?
Untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, Amerika Serikat telah memperbaharui perangkat hukum mengenai HaKI dan salah satunya mengeluarkan Digital Millenium Copyright Act, dalam mengantisipasi hal tersebut. 
Transaksi secara Elektronik
Internet telah berkembang sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis pada dasarnya adalah rangkaian transaksi-transaksi. Pada dunia nyata, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, karena para pihak yang bertransaksi dapat dengan mudah mengetahui identitas pribadi-peribadi yang melakukannya dan memastikan keberadaan hal yang ditransaksikan. Pada dasarnya ketentuan perundang-undangan Indonesia telah menjamin bahwa transaksi yang dilakukan melalui internet adalah sebuah perikatan yang mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media internet validitasnya sangat rentan. 
Hal tersebut disebabkan sulitnya mengetahui identitas para pihak yang bertransaksi dan hal yang ditransaksikan. Selain itu, perubahan media dari kertas menjadi elektronik menjadi permasalahan dalam hal kekuatan hukumnya. Pada beberapa negara, teknologi tanda tangan digital dapat digunakan untuk menggantikan fungsi tandatangan dalam perjanjian tertulis konvensional. 
Keberadaan tanda tangan digital dengan menggunakan sistem kriptografi ini menyelesaikan (paling tidak) beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses komunikasi via internet:  
Authenticity, menunjuk pada keaslian (otentitas) asal pengirim data suatu data.
Confidentiality, menunjuk pada unsur kerahasiaan dari suatu data
Integrity, menunjuk pada integritas terhadap isi suatu data:
(i)	Apakah isi suatu data utuh atau hanya sebagian?
(ii)	Apakah isi suatu data telah dirubah oleh pihak lain?
(iii)	Apakah data yang dikirim sama dengan data yang diterima? Tanda tangan digital mengakibatkan data tidak dapat dibaca oleh pihak lain sehingga bentuk-bentuk perubahan pada data tersebut secara sengaja oleh pihak lain akan mengakibatkan data tersebut tidak dapat dibaca.
Non-repudiation, berarti seorang pengirim tidak dapat menyangkal telah mengadakan suatu hubungan komunikasi, atau menyatakan bahwa bahwa isi dari data yang diterima tidak sama dengan data yang dikirim.Dalam manajemen pemanfaatan tanda tangan digital tersebut melahirkan sebuah lembaga yang disebut sebagai otoritas sertifikasi (Certification Authority).
Beberapa negara telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :
A.S	: Uniform Electronik Transaction Act 1998
Singapura	: Electronic Transaction Act 1996
Malaysia	: Digital Signature Act 1997
Kanada	: Electronic Transaction Act 1999
Irlandia	: Electronic Commerce Bill  1999
Pada umumnya ketentuan yang diatur dalam peraturan negara-negara tersebut ialah : 
1.	Siapa yang berwenang mengeluarkan CA ?
2.	Sejauhmana ruang lingkup perdagangan atau kegiatan komersial ?
Siapa yang berwenang untuk membuat peraturan ?
3.	Siapa yang berhak untuk mengontrol ?
4.	Peraturan apa saja yang mungkin disiapkan
5.	Siapa yang berhak menjadi CA ?
6.	Apa saja yang menjadi kewenangan CA ?
7.	Produk-produk apa saja yang memerlukan CA?
8.	Bagaimana cara membuktikan apabila terjadi pemalsuan identitas subscriber ? 
9.	Jaminan dan kewajiban CA ? 
10.	Jaminan terhadap konsumen pada CA ?
11.	Apakah ada jaminan atau diasuransikan jika terjadi kerugian diantara para pihak?
12.	Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam suatu kontrak (standard kontrak)?
13.	Siapa yang memberikan time stamping? 
14.	Apakah dimungkinkan pengaturan mengenai Tax stamp?
15.	Hukum mana yang digunakan apabila timbul dispute/perselisihan di kemudian hari (Choice of Law)?
16.	Pilihan forum yang digunakan apabila timbul dispute/perselisihan di kemudian hari (Choice of forum)? Pengadilan mana yang dipilih untuk menyelesaikan perkara tersebut?
17.	Bagaimana Pembuktian kontrak yang dibuat dalam transaksi secara elektronik?

Sebagai pembanding, di Singapura ada perlindungan terhadap CA dengan maksud memberikan kepercayaan di mata masyarakat. Kemudian ada yang kontra, yaitu yang menyatakan bahwa pihak yang akan menggunakan CA akan memperoleh garansi atau perlindungan jika dalam prakteknya pelanggan dirugikan yang besarnya ditentukan oleh para pihak. Mengenai adanya suatu standar yang dapat digunakan sehingga pelanggan akan menikmati dan memanfaatkan CA sebagai pihak ketiga yang dipercaya, UNCITRAL tidak menjelaskannya, namun secara implisit dapat diartikan bahwa digantungkan pada perjanjian sebelumnya.
Kemungkinan penggantian (jaminan) yang diberikan terhadap pelanggan (subscriber), seluruhnya dibebankan pada CA, sesuai dengan berapa banyaknya modal atau uang yang disetor. 
Pembayaran asuransi pada CA dapat lebih besar, maka CA dapat memberikan suatu “janji” dimana CA akan mengganti kerugian yang diderita oleh subscriber dengan tujuan melindungi konsumen itu sendiri.
Seperti di Singapura, CA harus mengungkapkan atau mengumumkan deposit atau modal yang dimiliki, sehingga pelanggan akan percaya dan konsumen akan merasa terlindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gempa bumi.
Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, di Irlandia dikenal adanya liabilities limit, dimana tanggung jawab berada pada CA. Karena ada perlindungan konsumen maka semua tanggung jawab ada di tangan CA.
Kejahatan yang Terkait dengan Komputer
Definisi computer crime menurut OECD yang didefinisikan dalam kerangka computer abuse yakni,
Any illegal, unethical or unauthorized behavior involving authomatic data processing and/ or transmissing of data.
Terjemahan bebasnya :
Setiap perilaku yang melanggar/melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemrosesan data dan / atau pengiriman data.
Walaupun istilah computer crime ataupun cybercrime telah populer di masyarakat akan tetapi secara eksistensi computer crime secara akademik masih menjadi perdebatan para ahli. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan computer crime ini antara lain adalah apakah computer crime merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional tradisional seperti pencurian, pembunuhan dll., sehingga membutuhkan suatu pengaturan hukum yang secara khusus mengatur masalah ini seperti halnya tindak pidana perekonomian, ataukah kejahatan yang dimaksud dalam computer crime tersebut hanyalah suatu bentuk lain dari kejahatan-kejahatan biasa yang telah diatur di dalam hukum pidana materil positif sehingga yang diperlukan dalam mengatasi masalah computer crime secara hukum hanyalah masalah ekstensifikasi definisi unsur-unsur pasal serta masalah pembuktian di depan pengadilan saja. 
Untuk lebih memperjelas masalah-masalah tersebut maka computer (related) crime dapat dilihat dalam ruang lingkup sebagai:
a.	Komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional, seperti pencurian, penipuan, penggelapan uang, penyalahgunaan creditcard dan pemalsuan,
b.	komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan, seperti computer sabotage yang dapat mencakup perbuatan-perbuatan penghancuran atau pengubahan data secara tidak sah, 
c.	penyalahgunaan yag berkaitan dengan komputer atau data yang dapat berkaitan dengan mengganggu arus data, system komputer maupun penggunaan sistem komputer secara tidak sah (hacking),
d.	unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data.
Untuk dapat dengan lebih seksama mengidentifikasikan masalah kejahatan komputer sebagai suatu bentuk kejahatan yang perlu diatur secara khusus  maka unsur-unsur yang perlu dikaji adalah :
1.	Rumusan formil atau materilkah yang lebih tepat digunakan dalam membatasi ruang lingkup kejahatan yang terkait dengan komputer ?
2.	Bagaimana permasalahan mengenai tempus delicti dan locus delicti ?
3.	Apakah ketentuan mengenai kejahatan yang terkait dengan komputer harus diatur dalam sebuah peraturan khusus ?
Beberapa bentuk kejahatan komputer diantaranya ialah :
1.	Cracking
The act of breaking into a computer system.
2.	Worm
A sometimes malicious stand-alone program that can propagate to other computers via network.
3.	Virus
A segment of machine code that will copy its code into one or more larger “host” program when its activated.
4.	Trojan Horse
A computer program with an apparently or actually useful function that contains additional (hidden) function that surreptitiously exploit the legitimate authorizations of the involving process to the detriement of security or integrity.
5.	Logic Bomb
A resident computer program that triggers an unauthorized act when a certain event occurs. 
Pengaturan mengenai kejahatan yang terkait dengan komputer di beberapa negara diantaranya: 
Computer Misuse Act 1990 (Inggris)
US Code Annex Titles 1-26 18 USCA Sec. 1030 (a) Fraud & Related Activity in Connection with Computer (USA)
Second Law for the Prevention of Economic Crime of 1986 (Jerman)

Media, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Dalam kerangka WTO, sektor Telekomunikasi dikategorikan sebagai sektor perdagangan jasa, yang dalam Kertas Referensi WTO (WTO Reference Paper) pada intinya meliputi;
(i)	Anti monopoli,
(ii)	Interkoneksi tanpa diskriminasi, 
(iii)	Pelayanan universal harus transparan, (iv) Kriteria pemberian lisensi harus terbuka,
(iv)	Regulator independen (bebas dari ketergantungan penyelenggara), dan
(v)	Alokasi sumberdaya terbatas transparan dan adil.
Ringkasnya, prinsip-prinsip dasar pertelekomukasian dewasa ini adalah bersifat open, compatibility, transparancy, universal, dan pengaturan sendiri (self regulatory).
Akibat konvergensi yang terjadi, pemisahan ketentuan antara telekomunikasi dan penyiaran dirasakan sudah kurang tepat lagi. Pada dasarnya, penyiaran dengan telekomunikasi adalah berbicara mengenai hal yang sama, dimana semula Penyiaran dikategorikan sebagai public means of communication  dan Telekomunikasi sebagai private communications.  Kini disadari bahwa keduanya berbicara mengenai sistem komunikasi bagi masyarakat yang merupakan infrastruktur untuk pertukaran informasi bagi masyarakat.
Apalagi dengan keberadaan Internet, tumbuh 4 (empat) jenis usaha baru, yaitu
(i)	Internet Services/ Access Provider,
(ii)	Internet Content Provider,
(iii)	Commercial/Application Services Provider, dan
(iv)	Digital Cyber Communities.
Perubahan struktur telekomunikasi akhirnya memerlukan pemisahan antara regulasi ataupun perijinan untuk penyelenggara infrastruktur komunikasi dengan penyedia informasi.  Karena walaupun kedua-duanya berinvestasi untuk pembangunan jaringan, namun tentunya objektifnya berbeda.
Konflik antar Tata Hukum
Globalisasi  informasi sebagai akses dari perkembangan teknologi informasi tersebut rentan terhadap munculnya konflik dalam penerapan suatu hukum.
Beberapa isu yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya:
-	Jurisdiction, yaitu “the power of courts to inquire into facts, apply the law, make decissions, and declare judgement”.
-	Choice of Law atau mengenai pilihan hukum, dalam hal ini jika para pihak telah mengadakan perjanjian sebelumnya, maka masalah ini tidaklah berat, namun jika belum pilihan hukum ini dapat didasarkan pada tempat pembuatan kontrak, negosiasi, domisili, tempat tinggal, nasionalitas, atau tempat kedudukan dari para pihak .
-	Choice influencing factors, untuk hal ini Amerika Serikat telah mengeluarkan The American Restatement of conflict of laws, yang dalam kebijakannya meliputi:
1.	Coordination of legal systems
2.	Justice of the end result
3.	Protection of Justified Expectation
4.	Predictability and Legal Consequences
Oleh karena itu dengan eskalasi dan semakin intensifnya globalisasi ini dan semakin meningkatnya sengketa yang melibatkan dua atau lebih hukum nasional, usaha yang lebih besar dalam membuat perjanjian bilateral/ multinasional akan menjadi pusat utama.
Pembuktian Data Elektronik 
Perubahan mendasar dalam era digital ini ialah semakin popularnya penggunaan data elektronik di masyarakat. Namun kemudian, data elektronik ini dihadapkan pada permasalahan, ketika dihadapkan dengan masalah pembuktian dalam hal penyelesaian suatu sengketa. Tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran baik secara formil maupun materil. Memang dari segi kekuatan mengikat ada beberapa alat bukti yang punya kekuatan pembuktian sempurna dan ada yang tidak. Surat otentik dalam peradilan perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak ada yang dapat membantahnya. Namun, secara materil dalam peradilan pidana, maka kekuatan pembuktian surat belum kuat dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. 
Namun di cyberspace keberadaan  data elektronik menjadi penting karena sulitnya mendapatkan saksi yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum tersebut.  PBB telah mengeluarkan  sebuah rekomendasi, melalui resolusi 40/71, paragraf 5(b) , 11 Desember 1985 sebagai berikut:
1.	Pada waktu yang bersamaan bahwa tidak ada  kebutuhan  untuk unifikasi terhadap peraturan dari bukti  memperhatikan penggunan rekaman/catatan (record computer) pada perdagangan internasional, pengalaman menunjukkan bahwa perbedaan substansial /perbedaan paling penting terhadap peraturan dari bukti sebagaimana yang mereka ajukan untuk sistem  berdasarkan tertulis /paper-based system dari dokumentasi sejauh ini telah menyebabkan tidak adanya  bahaya yang dapat diperhatikan terhadap pembangunan perdagangan internasional.   
2.	Pembangunan penggunaan Automated Data Processing adalah menciptakan sejumlah keinginan  sistem hukum untuk sebuah adaptasi peraturan hukum yang tetap untuk pembangunan ini . 
3.	Rekomendasi untuk Pemerintah
a.	Untuk mereview peraturan hukum mengenai penggunaan rekaman komputer sebagai bukti dalam litigasi  untuk mengurangi rintangan/halangan yang tidak perlu untuk izin mereka, jaminan bahwa peraturannya konsisten dengan pembangunan teknologi, dan untuk menyediakan peralatan yang perlu bagi pengadilan untuk mengevaluasi kredibilitas data yang mengandung rekaman data tersebut.
b.	Untuk mereview persyaratan hukum  bahwa transaksi dagang tertentu  atau dokumen yang berhubungan dengan perdagangan yang dilakukan secara tertulis, apakah perlu untuk direkam dan ditransmisikan dalam bentuk computer-readable (dapat dibaca komputer) atau tidak.
c.	Untuk mereview persyaratan hukum dari tandatangan tertulis atau metode otensifikasi  paper-based lainnya pada dokumen yang berhubungan dengan perdagangan dengan niat untuk mengizinkan.
d.	Untuk mereview persyaratan hukum bahwa dokumen untuk diserahkan ke pemerintah  dalam bentuk tertulis dan tertanda secara manual dengan niat untuk mengizinkan , apabila perlu ,  beberapa dokumen untuk diserahkan dalam bentuk computer- readable  kepada pelayanan administrasi tersebut.
Merekomendasikan kepada organisasi internasional untuk mengelaborasikan  teks-teks hukum (legal text) berkaitan dengan perdagangan untuk memperhatikan rekomendasi yang ada dalam mengadopsi teks tersebut dan, apabila perlu, untuk mempertimbangkan memodifikasi legal text sesuai dengan    rekomendasi yang ada.

3.2	E-government for good governance tahun 2005
Karena aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya saing lainnya merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan sumberdaya, maka good governance secara langsung mendukung tercapainya daya saing yang tinggi. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam pemerintahan perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari sebagai bagian dari e-government for good governance.  Kerangka aspek legal yang perlu ada untuk menjamin terlaksananya e-government adalah sebagai berikut.
3.2.1	Kebijakan (Policies)
Kebijakan :
1.	Universal Public Access
a.	Penyelenggaraan media, telekomunikasi, dan penyiaran
b.	Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi
c.	Sistem Kearsipan
d.	Perlindungan dan Kerahasiaan Data Pribadi
e.	Penentuan batasan atau ruang lingkup informasi yang bersifat publik
f.	Status hukum lembaga-lembaga penyimpan informasi publik
g.	Ketentuan hukum terhadap pelanggaran atas hal-hal tersebut diatas
2.	Standard Interoperabilities
a.	Pengalihan data secara elektronik
b.	Penyebaran data antar instansi
c.	Penyimpanan data 
d.	Pengaksesan data
e.	Keamanan sistem informasi pemerintahan
3.	Transparansi Penyampaian Informasi melalui TI
a.	Jenis-jenis informasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintahan
b.	Jangka waktu keberlakuan suatu informasi
c.	Ketentuan mengenai pelanggaran atas manipulasi, penyembunyian, dan keterlambatan penyampaian informasi.
d.	Sistem informasi kependudukan
e.	Sistem informasi kepegawaian
•	Universal public access 
•	Kebijakan yang mengatur klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, public domain, dan based on request.
•	Kebijakan yang mewajibkan instansi untuk menyediakan layanan data yng bersifat public domain.
•	Standard 
•	Kebijakan standardisasi data yang bersifat cross-departmental di lingkungan pemerintahan.  Hal ini akan mempermudah dilakukannya pertukaran data (data exchange).
•	Transparansi  
•	Kebijakan yang mendukung penggunaan TI dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan agar dapat dicermati bersama masyarakat.
•	Kebijakan yang mengatur cara pembuatan (creating), pemrosesan, penyebaran data yang bersifat public domain
•	Keamanan informasi (Information Security)
•	Kebijakan yang mengatur keamanan data dan informasi.  Keamanan data dan informasi dilakukan secara berlapis: keamanan jaringan, keamanan komputer, keamanan basisdata, dan keamanan file.  
•	Kebijakan yang mengatur orang yang bekerja untuk menjamin keamanan data dan informasi. 
•	Unit koordinasi
•	Kebijakan pengaturan kewenangan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan oleh unit-unit yang terkait.
•	Kebijakan pemberian wewenang terhadap unit yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan unit lain dalam melakukan pengumpulan data dan informasi.
•	Kebijakan pemberian wewenang kepada unit yang terkait untuk mengeliminir duplikasi  
•	Kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan informasi bagi unit-unit yang berwenang dengan deskripsi kerja yang jelas.
3.2.2	Peraturan
•	Peraturan mengenai pelanggaran information privacy
•	Peraturan dalam pembuatan (create), pemrosesan, dan penyebaran (disseminate) informasi.  Peraturan mengenai penggunaan komputer, kejahatan komputer
3.3	 E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan pada ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises atau SME). Telah terbukti bahwa SME cukup tangguh menghadapi tantangan selama krisis karena luwes dalam merespon keinginan pasar, sehingga pengembangan perdagangan berbasis TI (E-business) harus pula difokuskan untuk pelaku pasar pada segmen tersebut.  Untuk itu perlu dibuat kerangka kebijakan dan regulasi yang mengatur E-business.
3.3.1	Kebijakan

1.	Perangkat hukum untuk e-commerce
a.	Ketentuan mengenai perikatan-perikatan khusus
b.	Ketentuan mengenai informasi sebagai objek perdagangan
c.	Jenis dan cara pemungutan pajak
d.	Perlindungan konsumen
e.	Industri penyelenggara jasa penunjang e-commerce
f.	Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
g.	Bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lain
h.	Badan usaha milik negara, Perusahaan, koperasi, dan subjek perdata lain
i.	Notaris, Otoritas sertifikasi, dan lembaga pengesahan lain
j.	Hak cipta dan Hak milik industrial
k.	Cara penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang ada dalam praktek perdagangan elektronik
2.	Transparansi dalam pelayanan, peraturan, dan persyaratan
s.d.a
3.	Pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik
a.	Dokumen Perusahaan
b.	Keamanan pertukaran data (tanda tangan digital)
c.	Kekuatan pembuktian data elektronik

•	Kebijakan kepastian hukum bagi SME dan masyarakat konsumen dalam E-business.  Kebijakan dalam pemanfaatan sumber informasi bagi SME baik di pusat maupun di daerah.  Kebijakan yang mengatur pemrosesan dokumen secara elektronis (perijinan, kewajiban pajak, dan lainnya). Kebijakan mengenai etika perdagangan secara elektronis. Kebijakan untuk melindungi informasi pribadi
•	Kebijakan untuk melindungi kekayaan intelektual. Kebijakan mengenai kebebasan bicara, censorship, offensiveness melalui internet. Kebijakan mengenai perpajakan. Kebijakan mengenai enkripsi. Kebijakan mengenai pembuatan kontrak melalui media elektronis. Kebijakan mengenai perjudian melalui media elektronis. Kebijakan perlindungan konsumen dan produsen dalam e-business. Kebijakan mengenai perusahan multinasional 
3.3.2	Peraturan
•	Peraturan tentang jual beli informasi (commercial law).
•	Peraturan pemanfaatan teknologi informasi dalam e-business (cyber law)
•	Peraturan pengembangan security system (national security, personal security).
•	Peraturan mengenai mekanisme e-bisnis, dan tele-bisnis.
•	Peraturan mengenai pelanggaran hak cipta.
•	Peraturan mengenai pelanggaran hak individu.
•	Peraturan mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer
3.4	  TI Berbasis masyarakat tahun 2010
Keberhasilan menyediakan akses telekomunikasi kepada masyarakat luas melalui WarTel dan WarNet patut dijadikan contoh. Pengembangan prasarana TI dan kemampuan memanfaatkan TI diharapkan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi masyarakat (community empowerment) di lingkungannya masing-masing.  Untuk itu perlu dukungan kebijakan dan peraturan agar community-based IT dapat terlaksana dengan baik.
3.4.1	Kebijakan
•	Kebijakan mengenai ketersediaan pusat-pusat akses informasi dan tingkat layanan yang diberikan oleh pelaku bisnis TI.
•	Kebijakan standard interoperabilitas TI antar daerah/pusat layanan informasi.
•	Kebijakan agar sarana telekomunikasi dan sarana informasi menjadi terjangkau oleh masyarakat (deregulasi sektor telekomunikasi, kompetisi yang sehat antar penyedia jasa informasi) termasuk arahan riset yang mendukung keterjangkauan pemanfaatan dan penyediaan teknologi informasi.
•	Kebijakan dalam sosialisasi penggunaan teknologi informasi dan lembaga yang bertanggungjawab dalam proses tersebut.
3.4.2	Peraturan
•	Deregulasi pemerintah pada sektor telekomunikasi sehingga prasarana yang ada bisa menjadi lebih murah.
•	Peraturan mengenai anti deskriminasi untuk mendapatkan pelayanan teknologi informasi

3.5	  TI untuk  pendidikan  tahun 2010
Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses ke pendidikan, misalnya peserta didik di SD sampai SLTA, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penerapan teknologi informasi. Peningkatan kualitaspun dapat pula diharapkan melalui pemanfaatan guru dan dosen yang terbaik secara nasional. Proses pembelajaran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah, birokrasi pada pemerintah daerah.  Untuk itu perlu dukungan kebijakan dan peraturan pemanfaatan TI untuk mendukung pendidikan.
3.5.1	Kebijakan
•	Kebijakan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pembelajaran/training jarak jauh.
•	Kebijakan standard interoperabilitas TI antar unit pendidikan/training jarak jauh.
•	Kebijakan pembinaan kapasitas bagi penyusun materi ajar, tutor, sumber belajar (learning support).
•	Kebijakan mengenai standard mutu dan akreditasi pendidikan jarak jauh
3.5.2	Peraturan
•	Peraturan perlindungan konsumen pendidikan
•	Peraturan perlanggaran proses pendidikan jarak jauh: plagiat, penipuan, pencontekan.
•	Peraturan mengenai equal access untuk mendapatkan layanan TI untuk pendidikan. 
3.6	  E-democracy tahun 2010
Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut.  Untuk itu perlu didukung oleh kebijakan dan peraturan agar e-democracy dapat dicapai.
3.6.1	Kebijakan
•	Kebijakan mengenai ketersediaan pusat-pusat akses informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga perwakilan
•	Kebijakan sosialisasi mengenai pemanfaatan pusat-pusat akses informasi dan komunikasi badan legislatif bagi masyarakat.
•	Kebijakan untuk masyarakat dan wakil masyarakat di legislatif dan eksekutif agar memanfaatkan TI dalam berdemokrasi.
3.6.2	Peraturan
•	Peraturan perlindungan hak azasi manusia dari serangan (offensiveness) secara elektronis.
•	Peraturan mengenai bukti-bukti elektronis.

IV. Kerangka Organisasi (Organizational Framework)

KEBIJAKAN UMUM ORGANISASI :
•	Pembentukan Dewan Pengembangan IT Nasional yang bertugas :
•	Menyusun kebijakan nasional serta strategi jangka menengah dan panjang dalam bidang pengembangan TI
•	Melakukan evaluasi usulan investasi
•	Melakukan evaluasi kinerja dari unit pemerintah atau kelompok masyarakat yang memperoleh investasi TI dari pemerintah
•	Mengkoordinasi unit-unit TI di lingkungan instansi pemerintahan
•	Pembentukan UPT Pusat Informasi yang bertugas menangani data dan informasi bersifat lintas sektoral atau departemental
•	Pengembangan Unit TI Departemen dan Lembaga Non Departemen sehingga dapat lebih fokus pada penyediaan layanan informasi internal organisasi
•	Outsourcing

Perkembangan TI yang semakin pesat baik dari teknologi maupun aplikasinya, memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah. Tanpa adanya kontrol yang baik dari pemerintah akan mengakibatkan investasi TI menjadi sia-sia dan cepat out-of-date. Untuk menangani pengembangan TI tersebut, diperlukan suatu struktur organisasi yang mampu mengatur, mengelola, mengkoordinasikan dan mengontrol invetasi TI baik dalam skala daerah maupun nasional. 
Pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan  demokrasi di Indonesia, yaitu:
•	Kebijakan Umum: membahas kebijakan-kebijakan yang bersifat umum yang berkaitan dengan oganisasi untuk pengelolaan dan pengembangan TI, yang meliputi:
-	Kebijakan untuk dewan pengembangan TI nasional
-	UPT (Unit Pelaksana Teknis) pusat informasi
-	Unit TI departemen dan lembaga non departemen
•	E-government for good governance tahun 2005: membahas tentang struktur organisasi, proses dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan E-government. 
•	E-busines untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005: membahas tentang struktur organisasi, proses dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan.
•	TI berbasis masyarakat tahun 2010: membahas tentang struktur organisasi, proses dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan 
•	TI untuk pendidikan tahun 2010: membahas tentang struktur organisasi, proses dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan.
•	E-democracy tahun 2010: membahas tentang struktur organisasi, proses dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan.

4.1  Kebijakan Umum Organisasi
4.1.1 Dewan Pengembangan IT Nasional 
Dalam era reformasi ini, pemerintah diharapkan dapat lebih berperan sebagai enabler dan fasilitator daripada membuat kebijakan dan menerapkan regulasi itu sendiri.  Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk melindungi masyarakat umum, mempertahankan integritas bangsa, menerapkan prioritas nasional, dan menjaga agar persaingan diterapkan secara adil. Namun dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pemerintah tidak harus melakukan intervensi sendiri. Intervensi dapat dilakukan secara lebih kredibel apabila dilakukan melalui mediator, yaitu badan independen yang kredibel.
Sesudah mengalami krisis terburuk sejak kemerdekaan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal menjadi tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Oleh karena itu suatu badan independen yang kredibel dibutuhkan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat akan konsistensi kebijakan dan komitmen yang diberikan.
Mekanisme pendanaan yang diusulkan membutuhkan suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas yang tidak dapat / boleh dilaksanakan oleh badan pemerintah, antara lain seleksi usulan, evaluasi kinerja, perumusan kebijakan nasional, penyelesaian ketidaksepakatan, dsb (lihat kerangka pendanaan). 
Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi untuk dapat mendukung kelima pilar sektor strategis merupakan suatu usaha yang bersifat lintas sektoral, lintas departemen, dan lintas daerah. Dibutuhkan koordinasi secara nasional untuk dapat mempertahankan integritas sistem, agar tidak terfragmentasi menurut dimensi yang berbeda-beda. 
Keanggotaan Dewan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional yang bertanggung jawab kepada pimpinan nasional ini, terdiri dari unsur-unsur:
•	Pemerintah
•	Industri berbasis teknologi informasi
•	SME
•	Perguruan tinggi
•	Kelompok masyarakat pengguna TI
•	Pakar 
•	Asosiasi-asosiasi
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan memperoleh dukungan dari Sekretariat Dewan, yang terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. Dewan juga dapat merekrut tenaga profesional dan pakar lainnya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu (standing commission). Selain itu kelompok profesional dan pakar dapat dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas khusus atas nama Dewan, untuk jangka waktu tertentu (ad hoc commission), misalnya melaksanakan proses seleksi dan evaluasi usulan investasi.
Beberapa jenis kegiatan yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi tugas Dewan ini antara lain adalah:
•	Menyusun kebijakan nasional serta strategi jangka menengah dan panjang dalam bidang pengembangan TI, khususnya di lingkungan unit dan lembaga pemerintahan.
•	Melalui kelompok-kelompok ad-hoc, melakukan evaluasi usulan investasi.
•	Melalui kelompok-kelompok ad-hoc melakukan evaluasi kinerja dari unit-unit atau kelompok-kelompok masyarakat yang memperoleh investasi pemerintah.
•	Mengkoordinasi unit-unit TI di lingkungan instansi pemerintahan.
Mengingat pengalaman buruk di masa lampau, harus dijaga benar agar Dewan ini tidak akan menjadi suatu birokrasi sendiri yang kemudian memperluas kewenangan dan kekuasaannya, sehingga menjadi suatu hambatan baru bagi perkembangan TI. Beberapa prinsip yang harus selalu dipertahankan adalah:
•	Harus tetap merupakan kelompok stakeholder dan peers.
•	Tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan di jajaran birokrasi pemerintahan.
•	Secara ketat dan konsisten mempertahankan kredibilitas dalam melakukan evaluasi dan penilaian, termasuk kriteria evaluasi yang transparan.
•	Tidak terlibat dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pada investasi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
•	Menghindari adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam semua proses.
4.1.2	UPT pusat informasi
UPT (Unit pelaksana teknis) diusulkan untuk dibentuk dengan tugas utama menangani data dan  informasi jenis atau aplikasi tertentu terutama yang bersifat lintas departemental, misalnya data kependudukan, data perusahaan, atau data pertanahan. Untuk setiap jenis data dapat dibentuk satu UPT tersendiri, misalnya UPT informasi kependudukan, UPT informasi perusahaan dan industri, dan lain-lain.
Usulan pemisahan kelembagaan UPT dari struktur departemen yang ada dimotivasi oleh alasan-alasan berikut:
•	UPT dapat lebih luwes dalam menangani data dan informasi yang bersifat lintas departemen.
•	UPT yang mandiri relatif lebih mudah memperoleh status unit swadana (lihat kerangka peraturan perundang-undangan).
•	Perubahan struktur kabinet dan departemen tidak akan mempengaruhi status dan struktur UPT yang mandiri.
•	Kinerja UPT akan lebih mudah dimonitor, dikontrol, dan dievaluasi.
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan, tampak bahwa sebagian unit-unit TI di lingkungan pemerintahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selama ini unit-unit tersebut sulit untuk dapat memanfaatkan potensinya karena berbagai peraturan yang membatasi ruang gerak mereka. Oleh karena itu diusulkan agar pembentukan UPT pusat informasi dapat memberdayakan potensi mereka, misalnya dengan memanfaatkan tenaga-tenaga dan prasarana yang telah tersedia pada unit-unit tersebut.
Untuk beberapa jenis tugas dan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh UPT ini, kemungkinan untuk outsourcing (lihat pedoman untuk outsourcing) juga harus dapat dipertimbangkan. 
4.1.3	Unit TI Departemen dan Lembaga Non Departemen
Unit TI pada Departemen dan lembaga-lembaga non departemen dapat tetap dipertahankan apabila dipandang mampu mengemban misinya dengan baik, dan mengembangkan dirinya lebih lanjut. Namun apabila misi dan tugas yang dibebankan sulit untuk dilaksanakan karena berbagai keterbatasan, maka alternatif outsourcing patut dipertimbangkan.
Dengan dibentuknya UPT-UPT pusat informasi, diperkirakan sebagian tugas unit-unit di Departemen dan lembaga non departemen dapat dialihkan ke UPT yang sesuai. Dengan demikian unit-unit TI dapat memfokuskan diri untuk lebih menyediakan layanan informasi internal, khususnya manajemen bagi unit yang langsung membawahinya. Semua unit TI di instansi diusulkan untuk memiliki seorang Chief Information Officer (CIO) sendiri, dengan tanggung jawab penuh atas pengelolaan informasi di lingkungannya. 

outsource

Unit Pelaksana Teknis lintas departemen
berdasarkan aplikasi

outsource

Operator

Reviewer/
assessor

outsource

Dewan Pengembangan TI Nasional

Kelompok pakar

Koordinasi

Operator

Chief 
Information
Officers

4.2	 E-government for good governance tahun 2005
Untuk mewujudkan e-government menjelang tahun 2005, perlu ditentukan mekanisme koordinasi dan prosedur kerja dari berbagai instansi pemerintah yang terkait. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi kerja yang mungkin terjadi dari berbagai institusi.  Sebagai pelaksana harian dari e-government ini diusulkan dilakukan oleh unit-unit yang selama ini mengemban tugas yang berkaitan dengan pemrosesan data, pengelola informasi, pelayanan informasi dan pengelolan TI.  Setiap institusi dapat saja memberdayakan unit-unit yang telah ada, misalnya HUMAS, KPDE di PEMDA,  dll.
4.2.1	Struktur Organisasi
Struktur unit yang menangani e-government ini idealnya berada pada tingkatan yamg memungkinkan untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit lain.  Di beberapa institusi pemerintah, dapat lebih memberdayakan unit-unit yang telah ada, misalnya, Kantor Pengolahan Data Elektronik yang berada di Pemda masing-masing daerah, atau Biro Humas yang ada di masing-masing departemen.
4.2.2	Fungsi
Fungsi dari unit yang bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan e-government adalah sebagai berikut:
•	Memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan penggunaan TI.
•	Merencanakan, mengelola, dan mengembangkan TI.
•	Membuat, menyimpan, dan menyebarkan informasi
4.2.3	Wewenang
Untuk mengoptimalkan fungsi dari unit yang bertanggung jawab terhadap kelancaran e-government ini, maka perlu diberikan wewenang yang jelas.  Wewenang ini digunakan untuk memudahkan unit tersebut melakukan pengumpulan data dan informasi, melaksanakan standardisasi (data, teknologi, format, dll.).  
4.2.4	Kerangka Acuan Pengelolaan Investasi TI

Tanpa pengelolaan yang baik, investasi TI dapat memunculkan sejumlah risiko, dan menghabiskan biaya besar tanpa hasil yang sepadan.   Dewan pengembangan TI perlu melakukan analisa pada setiap bentuk investasi TI. Pengelolaan investasi IT terdiri dari tiga tahap, yakni (1) tahap seleksi, (2) kontrol dan (3) evaluasi.
Selama tahap seleksi dewan ini melakukan seleksi untuk memilih investasi-investasi TI yang paling mendukung misi KTIN dan institusi yang bersangkutan, serta mengidentifikasi dan menganalisa risiko dan hasil setiap investasi TI sebelum memutuskan alokasi anggaran dana.
Dalam tahap kontrol, dewan ini mengontrol apakah selama investasi TI berjalan dan alokasi dana meningkat, investasi TI tersebut bergerak mendekat misi yang inginkan dan hanya menghabiskan dana sesuai alokasi yang direncanakan serta hanya mengandung risiko yang bisa diterima.
Dalam tahap evaluasi, dewan ini membandingkan hasil aktual yang dicapai suatu investasi TI dengan hasil yang diharapkan (melakukan audit fungsional). Hal ini dilakukan pada setiap investasi TI yang baru selesai implementasinya. Hal ini dilakukan untuk (1) Mengukur dampak investasi TI terhadap misi yang ingin dicapai, (2) Mengidentifikasi perubahan atau modifikasi yang diperlukan proyek dan (3) Memperbaiki proses manajemen investasi berdasarkan pengalaman. 
Pada ketiga tahap ini dilakukan analisa pada proses, data, dan keputusan. 
Proses
Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah, “Apakah pemerintah telah mendefinisikan dan mendokumentasikan proses untuk menyeleksi, mengontrol dan mengevaluasi investasi TI?
Data
Proses investasi TI tidak dapat beroperasi tanpa data yang akurat, terpercaya dan up-to-date. Data merupakan dasar untuk pengambilan keputusan. Data yang dievaluasi terdiri dari dua tipe data yakni: (1) ex ante, informasi yang digunakan sebagai input proses investasi TI, misal analisis biaya, keuntungan dan risiko; (2) ex post, informasi yang diproduksi berdasarkan keputusan yang dibuat, misalnya jadwal review proyek. 
Semua proyek baik yang baru diajukan, dalam proses pengembangan maupun sedang berjalan, harus memiliki informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date. Informasi ini berupa data biaya dan keuntungan, perkiraan risiko, hubungan dengan tujuan dan obyektif program, serta data pengukuran kinerja, bukan hanya data spesifik proyek seperti biaya aktual, rencana implementasi, rencana pengelolaan SDM dan tahapan kinerja. 
Keputusan
Pengevaluasi perlu mengukur efektifitas dari proses investasi TI dan mengarahkannya agar semakin mendekati misi KTIN. 
Hal-hal yang dilakukan pada tiap fase dijelaskan dalam tabel berikut:

Fase Seleksi	Fase Kontrol	Fase Evaluasi	
Proses seleksi meliputi:
•	Screening investasi TI
•	Menganalisis dan membuat peringkat semua investasi TI berdasarkan pada manfaat, biaya dan risiko
•	Menyeleksi portfolio investasi TI
•	Membangun jadwal review investasi TI	Proses kontrol meliputi:
•	Memonitor investasi TI secara konsisten
•	Mengikutsertakan SDM yang tepat
•	Mendokumentasikan semua aktivitas  dan keputusan penting
•	Memberikan umpan balik ke fase seleksi	Proses evaluasi meliputi
•	Melakukan PIR (Post-Implementation Review) atau audit dengan metodologi yang sudah standar. Untuk melakukan ini perlu ditetapkan suatu regulasi (policy). 
•	Memberikan umpan balik ke fase seleksi dan kontrol	
Data seleksi meliputi:
•	Bukti bahwa tiap investasi TI sesuai kebutuhan
•	Analisis biaya, menfaat n dan risiko investasi TI
•	Data sesuai portfolio yang ada
•	Nilai dan prioritas hasil
•	Jadwal review investasi TI	Data kontrol meliputi:
•	Ukuran hasil sementara
•	Analisis biaya, keuntungan, risiko dan jadwal investasi TI yang sudah di-update	Data evaluasi meliputi
•	Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan
•	“Track record”  (investasi TI dan proses) yang sudah didokumentasikan	
Keputusan seleksi meliputi:
•	Penentuan apakah investasi TI memenuhi kebutuhan proses yang ditetapkan
•	Penentuan keputusan pada investasi TI-investasi TI yang ada pada keseluruhan portfolio investasi TI	Keputusan kontrol meliputi
•	Penentuan apakah investasi TI akan digagalkan, dimodifikasi, diteruskan atau dikembangkan
•	Pengumpulan data dan review kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan	Keputusan evaluasi meliputi:
•	Prediksi dampak investasi TI pada misi yang diinginkan dan menentukan prospek investasi TI selanjutnya
•	Perbaikan fase seleksi dan kontrol berdasarkan pengalaman	

Critical Success Factor
Pada tiap level  dan untuk masing-masing proses, data dan keputusan, perlu dipenuhi tiga sifat, yakni repeatability,  efficiency, dan completeness. 
Repeatability mensyaratkan bahwa proses, data dan keputusan yang di-review selalu konsisten sepanjang waktu, pada tiap unit organisasi yang ada. 
Efficiency mensyaratkan agar proses pengelolaan, generasi data dan pembuatan keputusan itu bekerja dengan baik. “Baik” di sini meliputi semua unsur kualitas investasi (akurasi, reliability dan timeliness). 

4.2.5	Program Audit (Post Implementation Review) Investasi TI

Sebagaimana disebutkan pada uraian di atas, dalam tahapan evaluasi pengelolaan investasi TI, perlu dilakukan audit atau Post Implementation Review. Program audit pada prinsipnya ditujukan untuk mengetahui semua kemungkinan risiko primer dari sistem komputer. Meskipun sistem-sistem komputer dapat mempunyai aplikasi yang berbeda-beda, namun umumnya masing-masing memiliki sekumpulan kriteria evaluasi yang masing-masing unik, yang ternyata mirip satu sama lain. Oleh karena itu dapat dibuat program audit yang bersifat umum, yang dapat diterapkan pada hampir semua sistem komputer. 
Program audit investasi TI dapat dikelompokkan ke dalam empat katagori umum:
evaluasi lingkungan
evaluasi keamanan secara fisik
evaluasi keamanan secara logika
evaluasi operasi sistem komputer
Evaluasi lingkungan meliputi hal-hal umum seperti kebijakan (policy), standar dan prosedur keamanan sistem komputer, struktur laporan baik operasi komputer maupun pemrograman, kondisi finansial investor TI dan vendor komputer yang terlibat, dan kontrak dan jaminan dari vendor. 
Evaluasi keamanan secara fisik dilakukan untuk memproteksi semua hardware, komponen dan fasilitas-fasilitas komputer dalam suatu investasi TI. 
Evaluasi keamanan secara logika dilakukan untuk menjamin tidak adanya akses yang tidak legal terhadap sistem, dan mencegah kerusakan program dan data baik sengaja maupun tidak sengaja. Di sini termasuk mengevaluasi kemampuan dan hak pengguna dalam pengaksesan sistem, profile dan paramater akses sistem, mekanisme logging dan sebagainya. 
Evaluasi operasi sistem komputer dilakukan untuk menjamin bahwa sistem operasi bekerja memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien. Evaluasi ini meliputi pemenuhan jadwal dan ketepatan suatu pekerjaan dalam investasi TI, kinerja dari prosedur back-up dan recovery sistem, prosedur pemeliharaan kinerja sistem, serta pendokumentasian dan pemecahan masalah selama pengembangan sistem. 

4.3	  E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Electronic Commerce (EC) merupakan merupakan salah satu wujud semakin banyaknya orang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.  Komponen utama dari web-based economic ini terdiri dari produk-produk dalam bentuk digital, konsumer, penjual, prasarana perusahaan, layanan pendukung, perantara, dan pembuat isi.  Pada prinsipnya E-business dapat dilakukan oleh setiap perusahaan.   
4.3.1	Struktur Organisasi
Oleh karena EC dapat dilakukan oleh perusahaan mana saja, maka perlu diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang harmonis antar dan inter pelaku EC.  Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjamin terjadinya resource sharing yang optimal, pelaksanaan standardisasi dalam hak dan kewajiban, serta keamanan dalam melakukan ivestasi. Unit yang menangani EC disesuaikan dengan keadaan instansi atau perusahan masing-masing.    
4.3.2	Fungsi
Fungsi dari unit ini adalah untuk memantau perkembangan EC yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek hukum, bisnis, dan sikap dari para pelakunya.  Unit ini juga bertanggung jawab terhadap pengimplementasian peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh badan-badan international lainnya, seperti WTO. 
4.3.3	Wewenang
Agar unit yang menangani EC tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsinya, maka unit ini perlu memiliki wewenang yang jelas.  Wewenang tersebut dapat berupa wewenang untuk mendorong penggunaan standar dalam data, peraturan, dan pembayaran.
4.4	  TI Berbasis masyarakat tahun 2010
Teknologi Informasi berbasis masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan TI dalam berbagai kegiatan masyarakat.  Ditengah-tengah kesibukan seseorang yang semakin meningkat, sulit untuk melakukan pertemuan secara fisik dengan warga lain, sementara itu komunikasi antar warga perlu tetap dijaga.  Komunikasi tersebut dapat berupa sharing kejadian-kejadian yang terjadi disekitar lingkungan seseorang, undangan, pemberitahuan, dll. Oleh karena itu perlu TI untuk merekam dan menyebarkan informasi ke seluruh warga.   
4.4.1	Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang diperlukan untuk menjamin terlaksanya C-IT dapat berupa pemanfaatan warnet dan wartel yang ada diberbagai daerah.  Pada setiap Warnet dan Wartel ditempat suatu server yang melayani warga disekeliling Warnet dan Wartel tersebut, berikut seorang administrator. Administrator dapat dipilih secara demokratis oleh warga.
4.4.2	Fungsi
Fungsi dari seorang administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan C-IT ini adalah mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya dan sekaligus menyebarkan informasi tersebut.
4.4.3	Wewenang

4.5	  TI untuk  pendidikan  tahun 2010
Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan, dengan sasaran yang secara cermat dipilih, bahan ajar yang berkualitas, serta metodologi pengajaran yang tepat, akan mampu mendukung proses pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pencapaian tujuan ini akan merupakan dukungan langsung kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

4.5.1	Struktur Organisasi
Struktur organisasi dari IT-education akan disusun menurut struktur pendidikan yang sedang berlaku di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, umum, dan pendidikan tinggi (PT).  Khususnya untuk PT, pelaksanaan IT-education akan mengikuti pola hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional.  Perguruan Tinggi yang mendapatkan predikat accredited, akan membina Perguruan Tinggi yang belum accredited melalui sharing materi ajar, dan pengajar.  Pengajar dan materi ajar untuk pendidikan dasar, menengah, dan umum, akan dibentuk task-force dari Diknas.  Task-force yang akan mengatur pemakaian bersama pengajar dan materi ajar yang berkualitas.   
4.5.2	Fungsi
Fungsi dari IT-education adalah untuk menjamin kualitas pengajar dan materi ajar di setiap sekolah agar tercapai standard kualitas pendidikan di Indonesia.  Pengajar yang biasanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, misalnya di Jakarta, dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan lainnya di daerah-daerah.
4.5.3	Wewenang
Untuk level PT, wewenang diberikan sepenuhnya kepada PT pembina. Untuk pendidikan dasar, menengah, dan umum wewenang sepenuhnya diberikan kepada Task-Force yang dibentuk dengan SK Menteri Diknas.  
4.6	 E-democracy tahun 2010
Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut. 
4.6.1	Struktur Organisasi
Struktur organisasi untuk e-democracy akan mengikuti struktur organisasi yang berlaku di pemerintahan Republik Indonesia, terutama dengan mulai berlakunya otonomi daerah.  Masyarakat umum dapat secara langsung berhungan dengan wakilnya di legislatif, maupun di eksekutif.
4.6.2	Proses
E-democracy dapat dilaksanakan dengan cara mensyaratkan setiap anggota wakil masyarakat baik yang di legislatif maupun di eksekutif harus memiliki alamat e-mail.  Hal ini akan mempermudah para wakil tersebut untuk dapat menjaring masukan-masukan dari masyarakat.
Di samping itu, e-democracy akan mendorong seringnya diadakan pooling pendapat sebagai sarana untuk melihat respond masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
4.6.3	Prosedur
Prosedur terlaksananya e-democracy dapat diatur oleh lembaga yang berwenang. Misalnya, prosedur untuk dapat melakukan pemilu dengan dukungan TI, dapat dikeluarkan oleh lembaga KPU.  Sedangkan untuk berhubungan dengan para wakilnya, dapat dilakukan secara langsung.
V. Kerangka Keuangan

KERANGKA UMUM FINANSIAL :
•	Pendekatan Partisipatif, dimana usulan investasi disusun sendiri oleh unit pelaksana untuk kemudian dievaluasi oleh pusat, dan hanya akan didanai apabila dianggap layak dan sesuai dengan garus kebijakan nasional
•	Perencanaan Strategis TI, yang mencakup :
•	Evaluasi Diri (visi, misi, identifikasi stakeholder, sumber daya yang tersedia, aspek manajemen, komitmen pimpinan)
•	Indikator kinerja (Mean Time Between Failure,Throughput, Akurasi Output, Kecepatan)
•	Usulan investasi yang disusun untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan (demand driven)
•	Paket pendanaan berdasarkan kontrak (block grant contract), dengan mengikuti pola post audit
•	Dana pendamping, yang dihimpun oleh unit pelaksana sendiri
•	Kompetisi berlapis (tiered competition), untuk memperkecil kesenjangan antara yang unit TI dengan kapasitas tinggi dan yang kurang kapasitasnya
•	Evaluasi dan pemantauan yang kredibel, yang dilakukan oleh tim
•	Transparansi
•	Hibah dana pendamping (matching grant), dengan menyelenggarakan program pembinaan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan TI dengan mengandalkan kemampuan masyarakat sendiri
•	Manfaat
•	Resiko
•	Pentahapan

Mengontrol investasi TI agar bisa bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas buakanlah pekerjaan yang mudah.  Investasi TI yang tidak direncanakan dengan baik bisa mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara. Untuk itu setiap usulan investasi TI harus dievaluasi dengan baik, dari segi perencanaannya, manfaatnya, dan juga visibilitasnya dikaitkan dengan kondisi keuangan negara.
Kaitannya dengan pelaksanaan E-democracy, diperlukan adanya suatu kerangka keuangan yang bisa dijadikan patokan dalam pengelolaan investasi TI. Kerangka keuangan ini  meliputi hal-hal sebagai berikut:
•	Kerangka umum keuangan: membahas kebijakan-kebijakan yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah keuangan untuk pengelolaan dan pengembangan TI, yang meliputi:
-	Mekanisme pendanaan yang lebih partisipatif (pendekatan partisipatif)
-	Perencanaan startegis untuk investasi TI
-	Paket pendanaan yang bersifat kontrak
-	Kemampuan untuk menggalang dana pendamping
-	Kompetisi berlapis untuk pengajuan investasi
-	Evaluasi dan pemantauan yang kredibel terhadap investasi TI
-	Transparansi dalam penggunaan dana investasi
-	Hibah dana pendamping
-	Manfaat yang dapat dipetik
-	Risiko yang dihadapi
-	Pentahapan
•	E-government for good governance tahun 2005 : membahas tentang kerangka keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan e-government di Indonesia. Hal yang dibahas meliputi pedoman, standar, proses dan prosedur untuk kerangka keuangan tersebut.
•	E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005 : membahas tentang kerangka keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan e-business di Indonesia. Hal yang dibahas meliputi pedoman, standar, proses dan prosedur untuk kerangka keuangan tersebut.
•	TI berbasis masyarakat tahun 2010 : membahas tentang kerangka keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan TI berbasis masyarakat di Indonesia. Hal yang dibahas meliputi pedoman, standar, proses dan prosedur untuk kerangka keuangan tersebut.
•	TI untuk pendidikan tahun 2010 : membahas tentang kerangka keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan TI untuk pendidikan di Indonesia. Hal yang dibahas meliputi pedoman, standar, proses dan prosedur untuk kerangka keuangan tersebut.
•	E-democracy tahun 2010 : membahas tentang kerangka keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan e-democracy di Indonesia. Hal yang dibahas meliputi pedoman, standar, proses dan prosedur untuk kerangka keuangan tersebut.

5.1  Kerangka Umum Keuangan
5.1.1 Pendekatan partisipatif
Mekanisme pendanaan baru diusulkan untuk memungkinkan pendekatan yang lebih partisipatif sifatnya. Walaupun selama ini usulan dari unit-unit pelaksana juga diperhatikan, perencanaan dan keputusan investasi dalam banyak kasus masih dilakukan oleh pusat. Pada survei yang dilaksanakan, ditemukan banyak kasus dimana unit pelaksana menerima investasi tanpa memahami tujuannya, bahkan cara pemanfaatannya. Pendekatan seperti ini mengakibatkan rasa memiliki (ownership) pada unit pelaksana menjadi rendah. Unit pelaksana merasa bahwa ketidakmampuannya untuk memanfaatkan investasi merupakan kesalahan pengambilan keputusan oleh pusat, sedangkan pusat merasa bahwa hal tersebut merupakan kinerja unit pelaksana yang rendah.
Dalam mekanisme pendanaan baru, diusulkan agar usulan investasi disusun sendiri oleh unit pelaksana. Usulan ini kemudian dievaluasi oleh pusat, dan hanya akan didanai apabila dianggap layak dan sesuai dengan garus kebijakan nasional. Panduan untuk penyusunan usulan harus secara jelas menguraikan format baku yang diinginkan, kriteria (termasuk bobotnya) yang digunakan untuk evaluasi, dan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Pola ini memungkinkan keputusan investasi didasarkan pada usulan dari unit pelaksana sendiri (proposal based), sehingga rasa memiliki dan akutabilitas unit pelaksana meningkat.

5.1.2 Perencanaan strategis (IT plan)
Unit-unit pelaksana yang ingin memperoleh investasi diminta untuk menyusun suatu rencana strategis (IT plan) berjangka waktu 3 tahun. Rencana strategis tersebut akan dievaluasi suatu tim yang dibentuk khusus untuk keperluan itu. Apabila disetujui, pemerintah harus memberikan komitmen untuk menjamin alokasi dana investasi untuk 3 tahun, melalui suatu kontrak 3 tahun (multi years) yang setiap tahun dilengkapi oleh kontrak tahunan. Komitmen 3 tahun tersebut akan dievaluasi setiap tahun, dan dapat berubah bahkan dihentikan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja unit pelaksana. Pola pendanaan seperti ini bukanlah pertama kali diterapkan oleh pemerintah. Pada sektor pendidikan pola tersebut sudah mulai diterapkan sejak 1995, dan secara luas diterapkan dalam mengalokasikan dana jaringan pengaman sosial pada tahun 1997/1998. Oleh karena itu pola ini juga tidak terbatas penerapannya untuk alokasi pendanaan bagi unit-unit struktural pada birokrasi pemerintahan, tapi termasuk juga untuk alokasi hibah dana pendamping bagi kelompok-kelompok masyarakat di luar pemerintahan.
Beberapa aspek penting yang harus diuraikan dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:
a.	Evaluasi diri
Evaluasi diri dianggap sebagai titik awal dari sistem perencanaan. Unit harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk secara mendalam melakukan analisa atas kelemahan dan kekuatannya sendiri, serta kesempatan dan ancaman yang datang secara eksternal. Tanpa data dan analisa tersebut akan sulit dirancang investasi dan tindakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kerja. Beberapa aspek pokok yang harus tercakup dalam laporan evaluasi diri antara lain adalah:
•	Visi dan misi
•	Indetifikasi unit-unit dan kelompok masyarakat yang harus dilayaninya (stakeholders)
•	Sumberdaya yang saat ini tersedia
•	Aspek manajemen, termasuk SDM, keuangan, dan prasarana TI
•	Komitmen pimpinan unit terkait

b.	Indikator kinerja
Selama ini investasi pemerintah umumnya dilaksanakan dalam bentuk proyek yang dirancang menurut kebutuhan sumberdaya (input based). Produk yang dihasilkan dari pemanfaatan investasi tersebut jarang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi, kalaupun dimasukkan sebagai faktor pertimbangan, sifatnya kasuistis, tidak sistematis dan terprogram. Oleh karena itu diusukan agar indikator kinerja yang dipergunakan haruslah berdasarkan hasil (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan. Suatu unit pelaksana yang menghasilkan laporan pengolahan data (output) belum mencerminkan efektivitas investasi yang ditanamkan kalau unit yang dilayaninya tidak meningkat efisiensi, produktivitas, dan efektivitasnya (outcome) sebagai akibat dari informasi tersebut. 
Karena unit yang dilayani oleh setiap unit pelaksana banyak ragamnya, maka indikator dampak seyogyanya disesuaikan sendiri dalam usulan masing-masing. Sedangkan indikator kinerja untuk hasil (output) yang dapat dipergunakan antara lain:
•	Mean Time Between Failure (MTBF)
•	Throughput 
•	Kehandalan informasi yang dihasilkan
•	Ketepatan waktu penyajian informasi (timeliness)

c.	Usulan investasi
Usulan investasi harus disusun dengan mengantisipasi dan merespon kebutuhan pemanfaatan oleh unit yang akan dilayani (demand driven), dan bukan disusun berdasarkan pada keinginan unit itu sendiri (supply driven), atau bahkan berdasarkan keinginan untuk meningkatkan prasarana. Harus diuraikan dengan jelas bagaimana investasi yang diusulkan akan dapat mendukung kemampuan unit untuk memenuhi keinginan unit-unit dan kelompok masyarakat yang sedang dan akan dilayaninya. 
5.1.3	Paket pendanaan berdasarkan kontrak (block grant contract)
Sistem alokasi dana pemerintah selama ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu line item budget. Penerapan sistem ini terutama disebabkan pola pengawasan yang diterapkan bersifat pre audit atau prior review. Dalam kerangka pendanaan yang diusulkan, kinerja ditentukan berdasarkan keberhasilan unit melaksanakan rencana 3 tahunan yang telah disetujui. Oleh karena itu pola pengawasan seperti yang berlaku selama ini tidak dapat diterapkan. Pengawasan harus dilakukan mengikuti pola post audit. 
Sistem line item sulit diterapkan dalam komitmen 3 tahunan, karena sistem ini tidak memungkinkan unit pelaksana melakukan pergeseran komponen anggaran. Sistem akuntansi single entry (UU 20/1997 tantang Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga mengharuskan unit pelaksana untuk mengembalikan dan menyetor sepenuhnya sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran. Pada komitmen 3 tahunan, harus dimungkinkan bagi unit pelaksana untuk meluncurkan sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun berjalan ke tahun anggaran berikutnya. line item. Sisa anggaran tidak harus diluncurkan untuk komponen yang sama pada tahun anggaran berikutnya, sehingga terjadi sistem insentif bagi unit yang mampu berhemat dan lebih efisien kinerjanya.
Pola ini hanya dapat dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bila dilakukan melalui kontrak paket pendanaan (block grant contract). Dalam pola ini dana dialokir berdasarkan single line item. Walaupun demikian tentu saja harus ada limitasi agar pelaksanaan tidak terlalu jauh menyimpang dari yang sudah direncanakan dalam usulan. Misalnya, pergeseran antar komponen maksimum 10% dari nilai komponen tersebut, penggunaan dana luncuran harus melalui proses evaluasi lagi, dsb. Mekanisme pengadaan barang dan jasa harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk pengelolaan dana pemerintah (Inpres 2/2000) (?).
5.1.4	Dana pendamping
Sistem yang berlaku untuk pendanaan pemerintah pada umumnya terfokus pada kegiatan investasi, sedangkan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan amat terbatas. Dalam teknologi informasi masa produktif investasi relatif singkat, apalagi bila dana operasi dan pemeliharaan tidak tersedia secara cukup. 
Oleh karena itu salah satu prasyarat bagi alokasi dana investasi adalah kemampuan unit pelaksana untuk menggalang dana sendiri. Tanpa kemampuan tersebut investasi seberapa besarpun jumlahnya akan sulit untuk dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan berkesinambungan (sustainable).  Besarnya dana sendiri yang harus disediakan beragam proporsinya tergantung pada sifat operasi dari unit pelaksana tersebut. Misalnya unit yang sebagian besar tugasnya pada pengolahan data akan berbeda dengan unit yang tugas utamanya memberikan layanan informasi kepada masyarakat, dsb.
5.1.5	Kompetisi berlapis (tiered competition)
Alokasi dana investasi yang dilakukan berdasarkan evaluasi usulan sebenarnya merupakan suatu proses seleksi. Apabila jumlah dana yang tersedia lebih kecil dari jumlah dana yang diusulkan oleh seluruh unit yang mengajukan usulan, maka proses tersebut menjadi proses kompetisi. 
Penerapan kompetisi harus dilakukan secara hati-hati, karena kompetisi di antara unit yang tidak berimbang kapasitasnya akan cenderung memperbesar kesenjangan antara yang memiliki kapasitas tinggi dan yang kurang kapasitasnya. Oleh karena itu dana yang tersedia juga harus dialokasikan secara tersendiri untuk masing-masing kelompok unit, sehingga terjadi kompetisi berlapis (tiered competition). Dalam kompetisi berlapis, unit-unit yang sudah lebih tinggi kapasitasnya tidak boleh dihambat kemajuannya karena alasan pemerataan. Mereka harus diberi sasaran yang lebih tinggi, lebih banyak, serta lebih canggih, sehingga sesuai dengan kapasitasnya.
Harus diantisipasi bahwa akan terdapat suatu kelompok yang amat jauh tertinggal kapasitasnya. Unit-unit pada kelompok ini mungkin belum mampu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan pada lapisan yang terbawahpun. Suatu unit yang belum mampu mengenali kelemahannya atau mengidentifikasi unit yang dilayaninya akan sulit diharapkan untuk mampu menyusun rencana yang layak. Investasi yang diberikan akan memiliki risiko tinggi untuk tidak berdayaguna. Kelompok ini memerlukan upaya sistematik dalam bentuk pembinaan khusus, seperti pelatihan, pemagangan, dan asistensi, sehingga mampu meningkatkan kapasitasnya, menyusun rencana strategis yang layak, dan akhirnya mampu mengikuti kompetisi.
5.1.6	Evaluasi dan pemantauan yang kredibel
Proses kompetisi hanya akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat proses evaluasi yang kredibel. Artinya, evaluasi tidak saja dilaksanakan secara obyektif, tetapi juga tampak dan dilihat oleh para pengusul sebagai proses yang obyektif. Keobyektifan dan transparansi proses evaluasi menjadi suatu bagian yang amat kritis dalam keberhasilan kompetisi. Proses evaluasi yang kehilangan kredibiltasnya tidak akan menarik bagi unit-unit pelaksana untuk turut berpartisipasi.
Pada masa ini, tingkat kredibilitas lembaga-lembaga formal amat rendah di mata masyarakat, sehingga proses seleksi sulit untuk diselenggarakan oleh birokrasi pemerintahan yang ada. Untuk menjaga kredibilitas, diusulkan agar dibentuk suatu tm independen untuk melaksanakan evaluasi, selekasi, dan pemantauan tahunan. 
5.1.7	Transparansi 
Pola post audit dan block grant contract merupakan cerminan dari kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada unit pelaksana. Oleh karena itu akuntabilitas menjadi suatu hal yang mutlak dituntut kepada unit penerima dana investasi. Transparansi dan ketaatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada (prosedur pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pencatatan inventaris, dsb) menjadi suatu hal yang mutlak sebagai keriteria keberhasilan. 
Persyaratan transparansi juga harus diterapkan secara lebih luas kepada unit penerima. Misalnya dengan mensyaratkan agar pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka melalui pengumuman di Internet, proses evaluasi lelang secara terbuka di Internet, laporan status keuangan di Internet, laporan tahunan kegiatan di Internet, dsb. 
5.1.8	Hibah dana pendamping (matching grant)
Untuk lebih memberdayakan masyarakat, diusulkan agar pemerintah dapat menyelenggarakan program pembinaan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan TI dengan mengandalkan kemampuan masyarakat sendiri. Program seperti ini hanya dapat berhasil apabila pemerintah juga menyediakan hibah dana pendamping untuk mendorong timbulnya inisiatif masyarakat (lihat TI berbasis masyarakat). 
Pola kompetisi berdasarkan usulan dari bawah juga dapat diterapkan pada program ini. Proporsi hibah dana pendamping yang disediakan akan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok masyarakat yang dituju. Misalnya, pada masyarakat urban peran pemerintah akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan pada pembinaan masyarakat rural. Pada masyarakat rural yang relatif lebih rendah rata-rata pendidikannya dan expose-nya pada TI, peran sekolah (SLTP atau SLTA) menjadi amat penting sebagai pendorong terjadinya inisiatif masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan TI.
5.1.9	Manfaat yang dapat dipetik
Manfaat yang dapat dipetik dari mekanisme pendanaan yang diusulkan antara lain adalah:
•	Pengambilan keputusan investasi yang diambil berdasarkan usulan dari bawah akan menngkatkan rasa memiliki pada unit pelaksana, sehingga kesinambungan investasi akan lebih terjamin. Karena alokasi dana dilakukan melalui kontrak paket pendanaan, unit pelaksana akan memperoleh insentif konkrit bagi peningkatan efisiensi, sehingga penghematan dan efisiensi akan meningkat.
•	Penggunaan indikator kinerja berdasarkan hasil dan dampak akan memberikan tekanan pada unit pelaksana untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan unit yang dilayaninya. Karena unit yang dilayani akan berperan sebagai stakeholder, maka relevansi dan akuntabilitas secara langsung meningkat. 
•	Pemberian keleluasaan untuk menyusun rencana, serta menerapkan dan mengelola programnya sendiri akan berpengaruh besar pada semangat, moral, dan suasana kerja pada unit pelaksana. 
•	Peningkatan efisiensi dan penghematan pada unit-unit pelaksana akan berakibat pada peningkatan efisiensi dalam skala nasional.
5.1.10	 Risiko yang dihadapi
•	Dalam mekanisme pendanaan yang diusulkan, terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perubahan peraturan sebagai persyaratan. Misalnya, persyaratan adanya dana pendamping membutuhkan perijinan agar unit pelaksana diperbolehkan untuk manggalang dana sendiri. Sesuai dengan UU 20/1997 tentang PNPB semua perolehan dana harus langsung disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu unit-unit pelaksana harus dirubah statusnya menjadi unit-unit swadana mengikuti PP …/1995 tentang unit swadana. 
•	Penerapan UU 22/1999 dan UU 25/1999 dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi, terutama dalam memberikan komitmen untuk menyediakan dana pendamping. Dalam kasus ini, persyaratan untuk berubah status menjadi unit swadana menjadi tidak terlalu kritis lagi.
•	Pola pendanaan yang diusulkan akan menuntut perubahan sikap dan budaya pegawai yang cukup besar. Dalam hal ini peran kepemimpinan pada masing-masing unit pelaksana menjadi amat penting, bahkan faktor kritis. 
•	Mekanisme yang diusulkan membutuhkan suasana berkompetisi secara sehat yang harus dikembangkan dan dipelihara secara terus menerus. Hal ini menuntut adanya konsistensi kebijakan dan komitmen penuh untuk tetap menggunakan mekanisme ini dalam jangka waktu panjang, misalnya 10-20 tahun ke depan. Tanpa adanya konsistensi, semangat berkompetisi akan luntur, dan akan sulit memperoleh kepercayaan dari unit pelaksana dan masyarakat pada umumnya.
5.1.11	Pentahapan
Tahun 2001
•	Pemberian status unit swadana pada unit pelaksana TI di birokrasi pemerintahan (lihat kerangka peraturan perundang-undangan).
•	Uji coba proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” pada unit-unit struktural di pemerintahan, misalnya pada KPDE dan unit TI tingkat Departemen, dengan mengalokasikan 5 paket pendanaan untuk KPDE dan 3 paket pendanaan untuk Departemen
•	Pembentukan tim independen untuk melakukan evaluasi usulan (lihat kerangka kelembagaan).
•	Uji coba proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” pada 5 DATI II dengan mengalokasikan 5 paket hibah dana pendamping, melalui Departemen Koperasi dan Pemberdayaan UKM. 

Tahun 2002
•	Perluasan cakupan proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” mencapai juga lembaga non Departemen.
•	Perluasan cakupan proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sehingga mencapai 20 DATI II.
•	Program pembinaan kemampuan bagi unit-unt TI yang relatif tertinggal.
•	Program pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang relatif tertingal.

Tahun 2005
•	Proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” telah secara rutin ditawarkan dengan menyediakan setiap tahunnya  secara keseluruhan 10 paket pendanaan, dan cakupan populasi diperluas mencakup seluruh unit TI dalam birokrasi pemerintahan.
•	Proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sudah diperluas cakupannya sehingga mencakup 26 DATI I;

5.2	  E-government for good governance tahun 2005
Untuk terlaksananya e-government, perlu disusun suatu kerangka keuangan (financial framework) yang dapat dijadikan acuan.  Kerangka keuangan ini mencakup masalah-masalah khusus yang berkenaan dengan bagaimana mempertahankan keberlanjutan kegiatan e-government.
5.2.1	Pedoman
•	Pedoman audit dan indikator evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (misal jumlah aplikasi yang sudah dikembangkan, pemanfaatan komunikasi dengan teknologi informasi, utilisasi peralatan, perubahan kultur sumber daya manusia yang sudah IT-minded), untuk mengukur produktifitas, efisiensi dan efektifitas dari investasi yang sudah dilakukan.
•	Pedoman persyaratan rencana investasi teknologi informasi untuk jangka pendek dan pengembangan jangka panjang sehingga kelanggengan sistem terjamin 
•	Pedoman persyaratan investasi teknologi informasi yang utuh dengan kriteria yang jelas, dalam arti dukungan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang minimal harus dipenuhi, sehingga pemanfaatan investasi dapat dilakukan secara langsung dan optimal sesuai dengan deskripsi tujuan pemanfaatan teknologi informasi bersangkutan (adanya korelasi antara business unit dan strategi teknologi informasi). Dalam hal ini, perlu diperjelas mengenai proses dan prosedur kerja yang memang bisa didukung secara layak oleh teknologi informasi.
5.2.2	Standar
•	Standard kriteria evaluasi investasi TI
•	Standard perencanaan TI (IT Plan)
5.2.3	Prosedur
•	Prosedur pengajuan usulan investasi TI
•	Prosedur melakukan audit dan evaluasi investasi TI
•	Prosedur pengadaan investasi TI
5.2.4	Proses
•	Pemberian status unit swadana pada unit pelaksana TI di birokrasi pemerintahan (lihat kerangka peraturan perundang-undangan);
•	Uji coba proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” pada unit-unit struktural di pemerintahan, misalnya pada KPDE dan unit TI tingkat Departemen, dengan mengalokasikan 5 paket pendanaan untuk KPDE dan 3 paket pendanaan untuk Departemen;
•	Pembentukan tim independen untuk melakukan evaluasi usulan (lihat kerangka kelembagaan);
•	Uji coba proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” pada 5 DATI II dengan mengalokasikan 5 paket hibah dana pendamping, melalui Departemen Koperasi dan Pemberdayaan UKM. 
•	Perluasan cakupan proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” mencapai juga lembaga non Departemen;
•	Perluasan cakupan proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sehingga mencapai 20 DATI II;
•	Program pembinaan kemampuan bagi unit-unit TI yang relatif tertinggal;
•	Program pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang relatif tertingal.
•	Proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” telah secara rutin ditawarkan dengan menyediakan setiap tahunnya  secara keseluruhan 10 paket pendanaan, dan cakupan populasi diperluas mencakup seluruh unit TI dalam birokrasi pemerintahan;
•	Proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sudah diperluas cakupannya sehingga mencakup 26 DATI I;
5.3	  E-business untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Sumber pendanaan investasi TI untuk berlangsungnya E-business akan diemban oleh swasta yang terlibat di dalamnya.  Peran pemerintah dalam hal pendanaan dalam bidang E-business, lebih banyak sebagai fasilitator.  Para pelaku bisnis malakukan kegiatannya berdasarkan mekanisme pasar.  Pemerintah dapat memberikan fasilitas mengenai sistem pembayaran elektronis, aturan yang memperhatikan aturan global (lihat legal framework), dan pemberian berbagai insentif untuk merangsang investor untuk melakukan investasi TI.
5.4	  TI Berbasis masyarakat tahun 2010
Teknologi informasi yang berbasis masyarakat akan menjamin terjadinya percepatan transformasi masyarakat traditional ke masyarakat madani.  Pemerintah berperan dalam memberikan fasilitas TI yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.  Untuk itu perlu disusun mekanisme pendanaan agar kegiatan TI yang berbasis masyarakat ini terus berlangsung. 
5.4.1	Pedoman
•	Pedoman penyediaan dana untuk membangun fasilitas TI untuk masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dan disesuikan dengan derajat kesiapan masyarakat dalam mengadopsi TI.
•	Pedoman pengajuan dana oleh masyarakat untuk membangun fasilitas TI
5.4.2	Standar
•	Standard penilaian kesiapan masyarakat dalam mengadopsi TI
•	Standard penilaian kesuksesan investasi TI
•	Standard penilaian dalam pengajuan dana
5.4.3	Prosedur
•	Prosedur bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses ke internet.
•	Prosedur pengembangan TI di masyarkat.
5.4.4	Proses
•	Proses penilaian pengajuan dana investasi TI
•	Proses penilaian kesuksesan investasi TI.
5.5	  TI untuk  pendidikan  tahun 2010
Dari segi pendanaan, peran pemerintah dalam mendukung terlaksananya pemanfaatan TI untuk pendidikan masih sangat dibutuhkan.  Mekanisme pendanaan ini perlu diatur sedemikian rupa agar tujuan dari pendidikan yang didukung oleh TI benar-benar dapat dicapai.  
5.5.1	Pedoman
•	Pedoman dana untuk penerapan dan pemanfaatan TI untuk mendukung pendidikan.
•	Pedoman pengajuan dana kebutuhan TI dalam menunjang kegiatan pendidikan.
5.5.2	Proses
•	Proses penentuan pengajuan dan penyerapan dana investasi TI untuk pendidikan.
•	Proses penentuan pihak yang mendapatkan dana investasi TI yang dikompetisikan.
5.5.3	Prosedur
•	Prosedur pembangunan TI untuk pendidikan yang dananya berasal dari pemerintah, private, atau dari masyarakat.
•	Prosedur pengajuan dana untuk maintenance TI untuk pendidikan
5.6	  E-democracy tahun 2010
E-democracy merupakan salah satu pilar yang memerlukan pendanaan khusus untuk pembangunannya.  Sumber pendanaan untuk e-democracy ini masih diharapkan dari pemerintah.  Kehidupan dunia yang semakin mengglobal ini, akan memaksa pemerintah bisa sebagai penggerak democracy.  Proses demokratisasi ini dapat didukung oleh TI.  Untuk itu perlu mekanisme pendanaan agar e-democracy dapat dilaksanakan.
5.6.1	Pedoman
•	Prosedur audit dan indikator evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (misal jumlah aplikasi yang sudah dikembangkan, pemanfaatan komunikasi dengan teknologi informasi, utilisasi peralatan, perubahan kultur sumber daya manusia yang sudah IT-minded, dan lain sebagainnya), untuk mengukur produktifitas, efisiensi dan efektifitas dari investasi yang sudah dilakukan.
•	Pedoman persyaratan rencana investasi teknologi informasi untuk jangka pendek dan pengembangan jangka panjang sehingga kelanggengan sistem terjamin. 
•	Pedoman persyaratan investasi teknologi informasi yang utuh dengan kriteria yang jelas, dalam arti dukungan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang minimal harus dipenuhi, sehingga pemanfaatan investasi dapat dilakukan secara langsung dan optimal sesuai dengan deskripsi tujuan pemanfaatan teknologi informasi bersangkutan (adanya korelasi antara business unit dan strategi teknologi informasi). Dalam hal ini, perlu diperjelas mengenai proses dan prosedur kerja yang memang bisa didukung secara layak oleh teknologi informasi.
5.6.2	Proses
•	pemberian status unit swadana pada unit pelaksana TI di birokrasi pemerintahan (lihat kerangka peraturan perundang-undangan);
•	uji coba proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” pada unit-unit struktural di pemerintahan, misalnya pada KPDE dan unit TI tingkat Departemen, dengan mengalokasikan 5 paket pendanaan untuk KPDE dan 3 paket pendanaan untuk Departemen;
•	pembentukan tim independen untuk melakukan evaluasi usulan (lihat kerangka kelembagaan);
•	uji coba proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” pada 5 DATI II dengan mengalokasikan 5 paket hibah dana pendamping, melalui Departemen Koperasi dan Pemberdayaan UKM. 
•	perluasan cakupan proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” mencapai juga lembaga non Departemen;
•	perluasan cakupan proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sehingga mencapai 20 DATI II;
•	program pembinaan kemampuan bagi unit-unt TI yang relatif tertinggal;
•	program pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang relatif tertingal.
•	proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” telah secara rutin ditawarkan dengan menyediakan setiap tahunnya  secara keseluruhan 10 paket pendanaan, dan cakupan populasi diperluas mencakup seluruh unit TI dalam birokrasi pemerintahan;
•	proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sudah diperluas cakupannya sehingga mencakup 26 DATI I;