September 2000

Kerangka Teknologi Informasi Nasional

Tim Koordinasi Telematika Indonesia

TELEMATIKA INDONESIA

I.        Kerangka Dasar (Basic Framework)	1
1.1	Visi	1
1.2	Misi	1
1.3	Tujuan	2
1.4	Strategi	4
2.1.1	E-government for good governance tahun 2005	4
2.1.2	E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	5
2.1.3	TI Berbasis masyarakat tahun 2010	6
2.1.4	TI untuk  pendidikan  tahun 2010	7
2.1.5	E-democracy tahun 2010	8
II.	Kerangka Infrastruktur (Architecture Framework)	14
2.1	Kerangka Umum	16
2.2	Prinsip Dasar	16
2.3	Model Arsitektur	17
III.	Kerangka Hukum (Legal Framework)	19
3.1	Kerangka Umum	20
3.1.1	Pengelolaan Keuangan Negara	20
3.1.2	Status Hukum	22
3.1.3	Cyber Law	23
3.2	E-Government for good governance tahun 2005	24
3.2.1	Kebijakan (Policies)	24
3.2.2	Peraturan	25
3.3	E-Commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	25
3.3.1	Kebijakan	25
3.3.2	Peraturan	26
3.4	TI Berbasis masyarakat tahun 2010	26
3.4.1	Kebijakan	27
3.4.2	Peraturan	27
3.5	TI untuk  pendidikan  tahun 2010	27
3.5.1	Kebijakan	27
3.5.2	Peraturan	28
3.6	E-Democracy tahun 2010	28
3.6.1	Kebijakan	28
3.6.2	Peraturan	28
IV.	Kerangka Organisasi (Organizational Framework)	28
4.1	Kebijakan Umum	28
4.1.1	Dewan Pengembangan IT Nasional	28
4.1.2	UPT pusat informasi	30
4.1.3	Unit TI Departemen dan Lembaga Non Departemen	31
4.2	E-Government for good governance tahun 2005	32
4.2.1	Struktur Organisasi	32
4.2.2	Fungsi	33
4.2.3	Wewenang	33
4.3	E-Commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	33
4.3.1	Struktur Organisasi	33
4.3.2	Fungsi	33
4.3.3	Wewenang	34
4.4	TI Berbasis masyarakat tahun 2010	34
4.4.1	Struktur Organisasi	34
4.4.2	Fungsi	34
4.4.3	Wewenang	34
4.5	TI untuk  pendidikan  tahun 2010	34
4.5.1	Struktur Organisasi	35
4.5.2	Fungsi	35
4.5.3	Wewenang	35
4.6	E-Democracy tahun 2010	35
4.6.1	Struktur Organisasi	35
4.6.2	Proses	36
4.6.3	Prosedur	36
V.	Kerangka Keuangan	36
5.1	Kerangka Umum Keuangan	36
5.1.1	Pendekatan partisipatif	36
5.1.2	Perencanaan strategis (IT plan)	37
5.1.3	Paket pendanaan berdasarkan kontrak (block grant contract)	38
5.1.4	Dana pendamping	39
5.1.5	Kompetisi berlapis (tiered competition)	39
5.1.6	Evaluasi dan pemantauan yang kredibel	40
5.1.7	Transparansi	40
5.1.8	Hibah dana pendamping (matching grant)	41
5.1.9	Manfaat yang dapat dipetik	41
5.1.10	Risiko yang dihadapi	42
5.1.11	Pentahapan	42
5.2	E-Government for good governance tahun 2005	43
5.2.1	Pedoman	44
5.2.2	Standard	44
5.2.3	Prosedur	44
5.2.4	Proses	44
5.3	E-Commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005	45
5.4	TI Berbasis masyarakat tahun 2010	45
5.4.1	Pedoman	46
5.4.2	Standard	46
5.4.3	Prosedur	46
5.4.4	Proses	46
5.5	TI untuk  pendidikan  tahun 2010	46
5.5.1	Pedoman	46
5.5.2	Proses	46
5.5.3	Prosedur	47
5.6	E-Democracy tahun 2010	47
5.6.1	Standard	47
5.6.2	Pedoman	47
5.6.3	Proses	47

I.        Kerangka Dasar (Basic Framework)
Kerangka dasar mencakup pernyataan visi, misi, tujuan dan strategi yang terkandung di dalam ITF.  Pernyataan visi tidak bisa dilepaskan dari visi negara kesatuan yang RI yang telah dituangkan ke dalam GBHN 1999 - 2004.  Walaupun visi ITF secara nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, tetapi visi tersebut tetap di bangun berdasarkan visi NKRI yang tertuang di dalam GBHN 1999 - 2004 (lihat lampiran).
1.1	Visi
Keadaan negara kita dalam pasca krisis saat ini mengharuskan semua elemen bangsa dan sektor untuk berusaha keras memberikan sumbangan nyata kepada upaya rekonstruksi nasional. Pengembangan teknologi informasi juga tidak terlepas dari tuntutan tersebut. Teknologi informasi harus mampu memberikan dukungan nyata kepada upaya seluruh bangsa untuk mentranformasikan diri menjadi suatu masyarakat madani. 
Pola pemerintahan yang secara ketat tersentralisasi selama beberapa dekade, menimbulkan semangat berlebihan untuk melakukan desentralisasi. Tambahan lagi, dalam era reformasi saat ini sebagian masyarakat kita masih terbuai dalam suasana euphoria politik. Keadaan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk cenderung ingin meninggalkan falsafah persatuan dan kesatuan, suatu landasan negara dan bangsa yang disusun oleh para pendiri negara ini. Oleh karena itu teknologi informasi juga harus mampu memberikan dukungan bagi tetap dipertahankannya konsep negara Republik Indonesia yang mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan.
Proses globalisasi yang tidak dapat kita hindari menuntut bangsa kita untuk secara terus menerus meningkatkan daya saing, sehingga mampu untuk berperan sebagai suatu bangsa yang besar, baik dalam kancah pergaulan manca negara maupun dalam pasar global. Pengembangan teknologi informasi harus diarahkan untuk dapat memberi dukungan maksimal bagi peningkatan daya saing seluruh bangsa kita.
Berdasarkan telaah dan uraian tersebut, visi pengembangan teknologi informasi yang dipilih untuk dapat mengakomodasi hal-hal tersebut diatas adalah:
Mewujudkan masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020,  dalam mendukung  negara kesatuan Republik Indonesia
1.2	Misi
Pendekatan yang dipergunakan dalam memilih visi ini lebih ditekankan pada pemilihan strategi yang tepat untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Visi yang dipilih mengakibatkan pengembangan teknologi informasi tidak dapat dilihat sebagai suatu sektor yang terisolasi dari konteks di mana teknologi tersebut akan dikembangkan dan diterapkan. Keberhasilan pengembangan teknologi informasi harus dapat diukur dengan indikator kinerja yang mencerminkan sumbangan konkrit yang diberikan kepada sektor-sektor strategis lainnya. 
Dengan mempergunakan pendekatan seperti ini, maka misi pengembangan teknologi informasi dapat dirumuskan sebagai berikut:
•	Untuk dapat mencapai visi tersebut, teknologi informasi harus mampu memberikan dukungan untuk terwujudnya masyarakat madani berbasis teknologi informasi, dengan menyediakan akses universal terhadap informasi kepada masyarakat luas secara adil dan merata. 
Akses ini diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya publik (public resources) sehingga pada akhirnya dapat tercipta good governance, yang dicerminkan dengan adanya transparansi, tertib hukum, dan demokrasi.
•	Teknologi informasi juga harus mampu memberikan dukungan untuk terwujudnya bangsa Indonesia berbasis teknologi informasi yang berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada kemampuan untuk
-	melakukan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
-	peningkatan efisiensi dan produktivitas, 
-	peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, serta 
-	peningkatan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.
1.3	Tujuan
Tujuan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang ingin diwujudkan demi tercapainya visi dan mengemban misi yang sudah dicanangkan terlebih dahulu. Walaupun perangkat keras dan piranti lunak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari teknologi informasi dapat digolongkan sebagai komoditi, namun teknologi informasi lebih dianggap sebagai suatu wahana bagi sektor-sektor produktif lain untuk berproduksi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kerangka strategis ini haruslah dapat mencerminkan fungsi yang diinginkan tersebut dengan memusatkan perhatian pada kemampuan TI untuk memberikan dukungan kepada upaya untuk mencapai visi.  
Atas dasar pemikiran itu, perumusan tujuan dilakukan menurut penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor strategis yang dapat mendorong tercapainya visi yang dicita-citakan. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi harus dilihat sebagai suatu sarana pendukung yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
Sektor-sektor yang dianggap strategis bagi tercapainya visi adalah i) E-government for good governance, ii) E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan, iii) TI berbasis masyarakat, iv) TI untuk pendidikan , dan v) E-democracy. Dukungan yang dapat diberikan oleh teknologi informasi haruslah diprioritaskan agar pengembangan sektor-sektor strategis tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Keberhasilan dalam pengembangan sektor-sektor strategis akan secara langsung mendukung, bahkan menjadi prasyarat bagi tercapainya visi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Gambar 1:  Visi dan misi kerangka teknologi informasi nasional.

TI untuk Pendidikan

E Government for
 Good Governance

E-Commerce utk ekonomi    kerakyatan

     E-Democracy

TI berbasis masyarakat

Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Mewujudkan masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020, dalam mendukung negara kesatuan RI

Mewujudkan masyarakat madani berbasis informasi
yang berdaya saing dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Dukungan dan landasan Teknologi Informasi:
Infrastruktur informasi/komputer/telekomunikasi (ICT), 
Sumber daya manusia, Acuan/produk hukum telematika

Walaupun pada era reformasi pemerintah diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator daripada pembuat kebijakan dan keputusan, mekanisme pendanaan dalam mengalokasikan dana publik akan amat menentukan (pattern setter) pola dalam pengembangan teknologi informasi. Di berbagai negara lain, pemerintah juga tetap merupakan pemeran utama dalam menyediakan dukungan dan landasan teknologi informasi. Oleh karena itu mekanisme pendanaan yang didasari oleh paradigma baru dipilih juga sebagai salah satu tujuan. 
Pada Gambar-1, divisualisasikan kelima sektor strategis sebagai 5 pilar utama yang mendukung tercapainya visi dalam kerangka pengembangan teknologi informasi. Paradigma baru dalam mekanisme pendanaan pemerintah digambarkan sebagai dinding yang merangkum kelima pilar tersebut, sedangkan dukungan infrastruktur teknologi informasi digambarkan sebagai pondasi yang dibutuhkan agar sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan.

1.4	Strategi
Strategi difokuskan untuk mengembangkan dan membangun kelima sektor strategis dengan memanfaatkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan mereformasi mekanisme pendanaan pemerintah. Strategi untuk masing-masing tujuan dirumuskan sebagai berikut.
2.1.1	E-government for good governance tahun 2005
Masyarakat madani yang kita cita-citakan dicerminkan dalam bentuk pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan. Oleh karena itu tujuan untuk mencapai suatu e-government harus dilihat dalam konteks good governance, yang merupakan suatu prasyarat untuk dapat bersaing dalam pasar global. Birokrasi pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak saja kepada atasan langsung, tetapi juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada publik dicerminkan antara lain dengan transparansi pengelolaan sumberdaya pada institusi publik, sehingga amat penting untuk senantiasa menyediakan akses informasi mengenai kegiatan tersebut kepada masyarakat luas. 
Karena aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya saing lainnya merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan sumberdaya, maka good governance secara langsung mendukung tercapainya daya saing yang tinggi. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam pemerintahan perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari sebagai bagian dari good governance.
Strategi untuk mencapai e-government for good governance adalah melalui hal-hal berikut:
•	Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya publik pada akhir tahun 2004 yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya informasi mengenai pengelolaan sumberdaya di unit-unit birokrasi pemerintahan untuk masyarakat luas (pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, aset, dsb), tersedianya akses bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, dan ketersediaan informasi publik secara luas (land use, kebijakan-kebijakan pemerintah, statistik, dll).
•	Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas di pemerintahan pada akhir tahun 2004, yang dicerminkan antara lain dengan koordinasi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) di antara unit-unit kerja, pemakaian bersama informasi dan sumberdaya TI, sistem antar instansi yang interoperable dan aman, dan pemanfaatan informasi sebagai komoditas untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Berbagai usaha yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya (konsep atau pembuatan sistem perencanaan yang mengandalkan TI) perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin, walaupun dibutuhkan penelaahan seksama agar tetap konsisten dengan pendekatan baru yang dipergunakan.
•	Tercapainya on-line government pada tahun 2005 dengan tersedianya berbagai layanan publik untuk kemudahan masyarakat, yang dicerminkan dengan diterapkannya antara lain registrasi penduduk secara on-line (KTP, paspor, akta kenal lahir, surat nikah, visa, ijin tinggal orang asing, SIM, STNK, Surat Ijin Usaha, rekruitmen pegawai, pajak, office automation, scheduling,  DSS (Decision Support System), EIS (Executive Information System) dan lain-lain.
2.1.2	E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan pada ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises atau SME). Telah terbukti bahwa SME cukup tangguh menghadapi tantangan selama krisis karena luwes dalam merespon keinginan pasar, sehingga pengembangan perdagangan berbasis TI (e-commerce) harus pula difokuskan untuk pelaku pasar pada segmen tersebut. 
SME, terutama yang berbasis pada sumberdaya alam, juga memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi besar untuk dapat menembus pasar global. Selain itu pengembangan TI sebagai komoditi, terutama piranti lunak, membutuhkan lahan yang subur bagi berkembangnya SME. SME yang tangguh dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan modal besar dalam upaya untuk tetap memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dukungan pada sektor ini juga sekaligus dapat mengurangi dan menetralisir dampak negatif penerapan TI seperti yang terjadi di banyak negara maju, yaitu semakin melebarnya kesenjangan kemampuan ekonomi pada kelompok-kelompok masyarakat. Kemudahan dan ketersediaan akses informasi mengenai keadaan pasar akan sangat membantu dalam proses bisnis SME, sesuatu hal yang selama ini didominasi oleh kelompok-kelompok bisnis bermodal besar. Oleh karena itu TI harus mampu memberikan dukungan nyata pada perkembangan sektor ini. 
Strategi untuk mencapai e-commerce yang mendukung ekonomi kerakyatan adalah melalui hal-hal berikut:
•	Tersedianya virtual market bagi para pelaku pasar baik di pusat maupun di daerah pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan peningkatan kemampuan SME untuk memanfaatkan TI (pajangan Internet dengan kemudahan dari pemerintah, manajemen, berbagai jenis transaksi, mengakses pasar, pertukaran data secara elektronis, dsb).
•	Pelaksanaan program pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan bagi SME untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan TI, dan khususnya e-commerce pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kebijakan dan peraturan yang “berpihak” kepada SME (perijinan, kredit bank, modal ventura, asistensi manajemen, fasilitas ekspor dan kepabeanan, dsb), debirokratisasi melalui penghapusan biaya tinggi.
•	Industri TI lokal yang tangguh pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga pengguna dapat mengutamakan produk lokal, dan menembus pasar global.
2.1.3	TI Berbasis masyarakat tahun 2010
Pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan bila dapat dijamin tersedianya akses informasi untuk masyarakat luas. Disadari bahwa pembangunan infrastruktur TI membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan ketersediaan akses tidak dapat menunggu sampai proses pembangunan selesai. 
Keberhasilan menyediakan akses telekomunikasi kepada masyarakat luas melalui WarTel dan WarNet patut dijadikan contoh. Pengembangan infrastruktur TI dan kemampuan memanfaatkan TI diharapkan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi masyarakat (community empowerment) di lingkungannya masing-masing. 
Strategi penerapannya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan uji coba pada beberapa daerah tertentu. Investasi awal dapat dilakukan oleh pemerintah bersama investor swasta, sedangkan pemeliharaan dan operasinya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat, misalnya sekolah, perguruan tinggi, atau LSM. Pola ini memungkinkan infrastruktur dan titik akses yang terbatas dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat yang lebih luas.
Strategi untuk mencapai pengembangan TI berbasis masyarakat adalah melalui hal-hal berikut:
•	Tersedianya sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten (2005) dan kecamatan (2010), yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya sarana telekomunikasi yang terjangkau, dan tersedianya pusat-pusat informasi untuk umum (transportasi, pariwisata, hiburan, pemerintahan, indikator ekonomi dan sosial, statistik, dsb). Pemerintah harus mendorong dengan pemberian insentif dan promosi untuk investasi swasta, ataupun menjadi pelopor untuk pengembangan infrastruktur daerah atau tempat terpencil demi mencegah kesenjangan antar pusat (kota besar) dengan daerah. 
•	Tersedianya dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI (matching grant, dsb) pada tahun 2002.
•	Terjadinya proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi (2005). 
•	Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktifitas TI di masyarakat. Kekuatan pasar dan aktifitas pemanfaatan komponen TI, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang tinggi di masyarakat pada tahun 2005, dapat menjadi faktor pendorong utama untuk riset dalam bidang TI. Latar belakang ini dapat menjadi alasan ekonomis untuk melakukan riset dari swasta, maupun dari tersedianya sumber daya manusia untuk bidang pengembangan produk TI.
2.1.4	TI untuk  pendidikan  tahun 2010
Teknologi informasi harus mengambil peran sentral dalam upaya mengembangkan pendidikan, baik itu proses pembelajaran formal maupun pelatihan. Dalam proses pembelajaran, teknologi informasi dapat berperan lebih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Walaupun upaya yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Terbuka selama ini cukup memberikan hasil, teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperluas jangkauan dan cakupannya, terutama untuk sasaran kelompok masyarakat berbeda. Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses ke pendidikan, misalnya peserta didik di SD sampai SLTA, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penerapan teknologi informasi. Peningkatan kualitaspun dapat pula diharapkan melalui pemanfaatan guru dan dosen yang terbaik secara nasional. Proses pembelajaran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah, birokrasi pada pemerintah daerah. 
Teknologi informasi juga memiliki peran penting, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai akibat dari pengelolaan tersentralisir selama ini, kapasitas pengelolaan di daerah menjadi terbatas. Teknologi informasi dapat menyediakan sarana pelatihan dan penyebarluasan informasi bagi pelaksana pembangunan di daerah, sehingga secara sistematis dan terprogram kapasitas yang saat ini tersentralisir di pusat dapat ditransfer ke daerah.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan, dengan sasaran yang secara cermat dipilih, bahan ajar yang berkualitas, serta metodologi pengajaran yang tepat, akan mampu mendukung proses pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pencapaian tujuan ini akan merupakan dukungan langsung kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Strategi untuk mencapai TI untuk pendidikan adalah melalui hal-hal berikut: 
•	Tersedianya akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2010, yang dicerminkan antara lain dengan angka partisipasi yang meningkat, keragaman mata ajar yang luas spektrumnya, keragaman tingkat kecanggihan pemanfaatan Information and Communication Technology (selanjutnya disingkat ICT) , serta peningkatan jumlah dan jenis institusi yang terlibat.
•	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelatihan di semua sektor, baik pemerintahan (pusat dan daerah), swasta, maupun sektor non-pemerintahan lainnya (2005).

2.1.5	E-democracy tahun 2010
Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut. 
Peran penting yang juga dapat dijalankan oleh teknologi informasi adalah mendukung proses pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Peran seperti ini sudah dilaksanakan pada Pemilu 1999 yang lalu, dan sudah terbukti efektivitasnya. 
Agar peran tersebut dapat dilaksanakan, beberapa prasyarat dibutuhkan, antara lain infrastruktur TI yang dapat memenuhi kebutuhan, peningkatan kemampuan anggota legislatif dan masyarakat yang diwakilinya untuk mendayagunakan TI, ketersediaan akses di masyarakat, serta tuntutan masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan wakil-wakilnya, antara lain sebagai konsekwensi dari pemilihan sistem distrik.
Strategi untuk mencapai e-democracy adalah melalui hal-hal berikut:
•	Adanya interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan.
•	Adanya transparansi dalam kegiatan lembaga-lembaga perwakilan. 
•	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses demokrasi.

Untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tadi peran mekanisme pendanaan baru dan pemanfaatan dukungan dan landasan teknologi informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan perlu dikelola secara terpadu oleh suatu bentuk kelembagaan yang khusus menangani hal tersebut. Keterkaitan dan strategi yang diperlukan dalam hal ini untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru
Paradigma baru dalam mekanisme pendanaan investasi teknologi informasi, terutama di sektor pemerintahan, harus lebih berbasis pada hasil (output) dan dampak (outcome), daripada input. Investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia merupakan input, sehingga ketersediaannya masih belum dapat mencerminkan kinerja suatu unit/lembaga. Kinerja harus dicerminkan dengan output yang dihasilkan, dan dampak positifnya pada unit/lembaga tempat investasi teknologi informasi tersebut diterapkan. Kinerja, efisiensi, produktivitas, dan efektivitas yang tinggi akan secara langsung meningkatkan daya saing unit/lembaga tersebut, dan pada konteks yang lebih luas daya saing nasional. 
Kualitas tinggi tersebut hanya dapat dicapai apabila secara konsisten dikembangkan semangat berkompetisi secara sehat, untuk memperoleh pendanaan yang dialokasikan dalam bentuk blok (block grant) atau paket (budget envelope). Prinsip ini akan mampu meningkatkan rasa memiliki (ownership) pada unit pengelola, untuk kemudian menghasilkan kesinambungan (sustainability) dan efisiensi yang tinggi. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi yang bertumpu pada nuansa dan semangat seperti ini akan secara langsung merupakan akselerasi persiapan bangsa kita menghadapi persaingan global.
Walaupun semangat persaingan secara umum sangat positif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja, aspek pemerataan juga harus tetap memperoleh perhatian yang cukup. Salah satu aspek negatif dari manajemen tersentralisir selama beberapa dasawarsa adalah kesenjangan perkembangan ekonomi antar daerah, sektor, dan unit, yang merupakan hambatan serius bagi penerapan desentralisasi pemerintahan. Persaingan yang tidak diimbangi oleh pengaturan yang adil dan demokratis akan mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat tertentu akan mengalami ketidakadilan dalam kompetisi untuk memperoleh investasi publik. Untuk itu perlu dikembangkan upaya sistematik dan terprogram guna meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok yang kurang beruntung tersebut, sehingga mampu untuk bersaing dalam kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, mekanisme persaingan untuk memperoleh investasi publik harus dilaksanakan secara berlapis (tiered competition). 
Strategi untuk menerapkan mekanisme baru pendanaan pemerintah dilaksanakan melalui:
•	Adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas dalam mengatur mekanisme pendanaan dengan paradigma baru ini. Badan yang anggotanya dipilih dari masyarakat dan pemerintah ini diharapkan sudah dapat terbentuk pada 2001.
•	Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah sudah dimulai pada tahun anggaran 2001.
•	Diharapkan dalam 5 tahun 75% investasi TI oleh pemerintah sudah dapat dilaksanakan melalui pola pendanaan dengan paradigma baru ini.
2.   Dukungan dan landasan teknologi informasi
Dukungan dan landasan teknologi informasi mencakup aspek yang lebih luas, selain infrastruktur informasi dan telekomunikasi juga mencakup sumber daya manusia dan acuan/produk hukum telematika (Lihat Gambar 1).
Karena prioritas penyiapan dukungan dan landasan teknologi informasi harus dikaitkan pada visi, misi, dan tujuan yang dipilih, maka penentuan prioritas untuk aspek infrastruktur informasi/komputer/telekomunikasi tidak dapat menggunakan pendekatan tersegmentasi dalam segmen-segmen infrastruktur itu sendiri Jadi, misalnya, harus dilepaskan dilema antara mendahulukan SDM atau jaringan komunikasi, antara mendahulukan pengembangan industri berbasis TI, riset TI atau infrastruktur TI, dsb. Segmen manapun layak untuk diberi dukungan penuh selama investasi dan kegiatan tersebut dapat secara langsung mendukung sektor-sektor strategis yang dipilih. Satu-satunya kriteria yang harus dipergunakan adalah keterkaitan langsung pada pencapaian visi melalui kelima sektor strategis.
Dalam mendukung visi/misi dan strategi yang dipilih, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dukungan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan. Alternatif satu-satunya bagi kita adalah mendorong terjadinya kompetisi dalam pasar penyediaan produk dan jasa pelayanan TI. Kompetisi yang sehat akan dapat menekan biaya sambungan yang saat ini relatif cukup tinggi di Indonesia sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional. Sebagai contoh, mendorong pemakaian e-commerce untuk SME akan sulit diterapkan jika biaya akses dan transaksi di Internet masih cukup tinggi.
Hal yang penting dan patut menjadi pertimbangan pada saat penyusunan kebijakan infrastruktur adalah bahwa pemanfaatan TI harus didasari oleh kebutuhan (demand-driven) sesuai dengan prioritas dan strategi nasional, bukan semata-mata oleh faktor teknologi. Pendekatan dalam bentuk penyediaan infrastruktur (supply-driven) akan mengakibatkan over-investment dan cenderung mengabaikan masyarakat yang kurang mampu, populasi di daerah dan sektor yang dianggap rendah kemampuannya untuk mengembalikan investasi. Dengan demikian kebijakan yang dibuat hendaknya harus memperhatikan fasilitas infrastruktur berdasarkan pemanfaatan, kemampuan merangkum berbagai sektor, organisasisi/institusi dan berbagai lapisan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan pihak pemakai TI (participatory) dalam menjawab permasalahannya dengan melakukan dialog atau survey, dan mengakomodasi kebutuhan pemakai TI tersebut ke dalam prioritas nasional. Pemerintah dapat melakukan usaha untuk menjembatani kebutuhan spesifik dan sektoral menjadi bagian dari lingkungan jaringan TI nasional.
Strategi untuk pembangunan dukungan dan landasan dukungan dan landasan infrastruktur ICT adalah melalui hal-hal berikut:
•	Pembangunan infrastruktur fisik dapat dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi geografis yang sudah lebih siap dalam hal infrastruktur fisik, sumberdaya manusia, kebutuhan, dan potensi pemanfaatan.
•	Secara terprogram dan sistematis, lokasi geografis yang relatif paling tertinggal harus memperoleh pembinaan melalui pelatihan, uji coba terbatas, magang, dsb. Pembangunan infrastruktur fisik secara terbatas dan bertahap sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesiapan yang mampu dicapai.
•	Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI perguruan-perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta, terutama disesuaikan dengan segmen pasar tenaga kerja yang dituju.
•	Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang e-commerce, information act, dan HAKI.
•	Peranan pemerintah dapat memberikan arahan dan fokus penelitian dan pengembangan usaha untuk meningkatkan riset dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang menjadi landasan TI. Pada saat awal, kegiatan pengembangan infrastruktur yang disponsori pemerintah melibatkan pihak industri TI Nasional dan institusi riset/pendidikan dalam meningkatkan keahlian SDM dan penguatan untuk industri lokal.
3.   Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional
Dalam penerapan mekanisme pendanaan dengan paradigma baru diperlukan adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas yang tidak dapat / boleh dilaksanakan oleh badan pemerintah, antara lain seleksi usulan, evaluasi kinerja, perumusan kebijakan nasional, penyelesaian ketidaksepakatan, dsb. Hal ini untuk menjamin agar proses seleksi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan dapat dilaksanakan secara kredibel. Selain itu badan tersebut juga diperlukan untuk mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi secara nasional, yang mencakup aspek perangkat keras/lunak, aspek legal, aspek audit, dan aspek sumber daya manusia, sehingga badan ini dapat melakukan sinergi antara dukungan strategi teknologi informasi nasional dengan strategi nasional secara umum.
Di dalam era formasi sekarang ini, di satu sisi pemerintah diharapkan dapat lebih berperan sebagai fasilitator daripada membuat kebijakan dan menerapkan regulasi itu sendiri, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk melindungi masyarakat umum, mempertahankan integritas bangsa, menerapkan prioritas nasional, dan menjaga agar persaingan diterapkan secara adil. Namun dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pemerintah tidak harus melakukan intervensi sendiri. Intervensi dapat dilakukan secara lebih kredibel apabila dilakukan melalui mediator, yaitu Badan independen yang kredibel. Setelah krisis terburuk yang dialami negara ini sejak kemerdekaan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal menjadi tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi untuk dapat mendukung kelima pilar sektor strategis merupakan suatu usaha yang bersifat lintas sektoral, lintas departemen, dan lintas daerah. Dibutuhkan koordinasi secara nasional untuk dapat mempertahankan integritas sistem, agar tidak terfragmentasi menurut dimensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu suatu Badan independen yang kredibel perlu dibentuk guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi kebijakan dan komitmen yang diberikan. Dengan demikian pencapaian sasaran kelima sektor strategis yang dipilih dapat dijalankan dengan baik. 
Keanggotaan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional, yang mempunyai wewenang kuat dan perlu didukung oleh pimpinan nasional, terdiri dari unsur-unsur: i) Pemerintah, ii) Industri berbasis teknologi informasi, iii) SME, iv) Perguruan tinggi, v) Kelompok masyarakat pengguna TI, vi) Pakar, vii) LSM, vii) Asosiasi kemasyarakatan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Badan tersebut memperoleh dukungan dari Sekretariat Badan, yang terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. Badan juga dapat merekrut tenaga profesional dan pakar lainnya untuk melaksanakan suatu tugas khusus, atas nama Badan, untuk jangka waktu tertentu, misalnya melaksanakan proses seleksi, evaluasi usulan investasi, dan evaluasi berkala terhadap investasi yang sudah dilakukan.
Strategi untuk pembentukan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional dilaksanakan melalui:
•	Adanya Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (2001) yang mempunyai fungsi dan tugas pokok antara lain menerima Kerangka TI Nasional beserta strateginya, melakukan sosialisasi dan penerapan Kerangka TI Nasional, termasuk pemantauan kemajuan penerapan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional tersebut.
•	Adanya persyaratan kwalitas dan kategori keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk Badan tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
•	Dibentuknya suatu badan khusus (di setiap lembaga pemerintahan), misalnya ditunjuknya Chief Information Officer (CIO) di setiap lembaga, sehingga koordinasi intra dan antar-lembaga dapat dijalankan sesuai dengan Kerangka TI Nasional (2001). CIO melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional untuk menjamin penerapan TI sesuai dengan Kerangka TI Nasional

II.	Kerangka Infrastruktur (Architecture Framework)
Secara umum kerangka infrastruktur sesuai dengan visi dan misi Kerangka TI Nasional memberikan dukungan kepada lima kegiatan utama yang secara realistis dapat dicapai dan menjawab tantangan pemerintah, masyarakat dan pemakai pada saat ini dan masa depan bangsa Indonesia. Pernyataan visi yang  tercakup dalam konsep Nusantara-21 [referensi] dan Telematika [referensi] yakni secara eksplisit untuk meningkatkan daya saing masyarakat atau untuk mencapai masyarakat berbasis informasi/pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi informasi telah sejalan dengan visi dan misi dari Kerangka TI Nasional.
Salah satu fokus dari Kerangka TI Nasional adalah penentuan kebijakan dalam membentuk koridor untuk pengembangan infrastruktur jangka panjang yang dapat menjadi arahan bagi pemerintah maupun organisasi yang diberikan wewenang untuk hal tersebut. Hal ini yang membedakan antara Kerangka TI Nasional dengan usulan ataupun studi yang telah dilakukan sebelumnya, dimana kerangka ini lebih bersifat dalam memberikan arahan pada penentuan pengambilan keputusan, penentuan prioritas dan penajaman fokus suatu kebijakan nasional untuk penerapan TI. Walaupun demikian kerangka disusun dengan melihat beberapa pemikiran dan pertimbangan yang masih cukup relevan dari konsep Nusantara-21 dan Telematika. [referensi].
Sebagai ilustrasi, filosofi pengembangan infrastruktur maupun aplikasi TI telah dituangkan dalam sekumpulan makalah, tulisan dan usulan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan sektoral berkenan dengan konsep Nusantara-21 [N-21 – 1998]. Rangkuman dari usulan yang pernah ditulis dan patut menjadi perhatian karena ide cemerlang tersebut dapat menjawab tantangan dan kelangsungan pengembangan infrastruktur TI di Indonesia dapat diberikan contoh sebagai berikut:
•	Melibatkan lebih banyak peran masyarakat dan kalalangan swasta dalam proses pembangunannya. Pemerintah bukan lagi sebagai penggerak utama dan investor yang mengeluarkan dana/pinjaman luar negri untuk menyediakan infrastruktur tapi lebih melibatkan pihak masyarakat atau swasta dalam melakukan investasi infrastruktur.
•	Dalam hal peranan pemerintah diperlukan maka peran pemerintah yang utama mengatur lingkungan yang kondusif dan insentif melalui kebijakan dan regulasi pemerintah. Fasilitas dari pemerintah ini memungkinkan proses pengadaan infrastruktur menjadi lebih mudah.
•	Mempromosikan mekanisme persaingan bebas. Peranan pemerintah bukan dengan membatasi tapi lebih menentukan skala prioritas. Persaingan yang bebas dapat menurunkan biaya dan dalam jangka panjang pembiayaan infrastruktur tersebut dapat mandiri (sustainable) tidak tergantung dari dana pemerintah.
•	Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang diusulkan oleh Tim Telematika Indonesia [lihat referensi] pada intinya setiap sektor memerlukan dukungan keterbukaan akses dengan bantuan infrastruktur untuk berbagai strata masyarakat yang cukup beragam. Salah satu faktor yang menjadi beban adalah belum adanya pedoman untuk akses publik, biaya yang relatif mahal, dan jangkauan yang terbatas.

Merujuk pada pemikiran-pemikiran tersebut diatas maka dapat dijabarkan kerangka infrastruktur yang bersifat kerangka umum dan prinsip dasar yang dapat menjadi acuan dalam penjabaran dan penerapan infrastruktur oleh badan koordinasi atau organisasi yang berwenang menjalankan kebijakan pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Disamping kerangka umum dan prinsip dasar tersebut terdapat kerangka prioritas dalam mendukung percepatan dan pengembangan infrastruktur untuk mencapai visi dan misi nasional secara makro dan mikro. Prioritas ini disusun berdasarkan strategi sesuai dengan peranan: 1). e-government/e-democracy (pelayanan publik dan “good governance”); 2). peningkatan daya saing masyarakat (e-commerce untuk UKM, TI berbasis masyarakat); 3).  pengembangan sumber daya manusia (TI untuk pendidikan).
Khusus untuk institusi pemerintah maka terdapat formulasi dari kerangka infrastruktur dalam bentuk model arsitektur yang menyeluruh untuk seluruh organisasi pemerintah. Model ini cukup flexible untuk mengakomodasi variasi dari implementasi infrastruktur yang telah ada ataupun memberikan ruang gerak bagi pengembangan infrastruktur pada setiap atau kelompok organisasi pemerintah. Latar belakang pemikiran ini berdasarkan bahwa terdapat kesenjangan antara infrastruktur yang ideal dan realitas infrastruktur yang ada di organisasi pemerintah. Bersamaan dengan ini dinamika organisasi dan pengaruh sektoral sangat mewarnai implementasi infrastruktur di lingkungan pemerintah. 
Walaupun sulit tapi organisasi pemerintah hendaknya mulai memikirkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemanfaatan infrastruktur secara lebih efektif dan menghindari pemborosan sumber daya atau dana. Konsep yang ditawarkan dalam bentuk model arsitektur ini lebih sederhana dengan mendefinisikan proses, prosedur dan standard yang mencakup lintas sektoral dan menjadi keharusan bagi segmen infrastruktur yang diterapkan di organisasi pemerintah. Dengan cara ini pada akhirnya terdapat koherensi dan integrasi secara gradual dari infrastruktur dalam lingkup organisasi pemerintah. Acuan ini dapat juga menjadi pedoman bagi swasta maupun lingkungan luar pemerintah untuk melakukan adopsi standard.
2.1	   Kerangka Umum
Diharapkan kerangka umum ini dapat menjadi acuan dalam melakukan konsolidasi dan landasan dalam pembangunan infrastruktur dalam tingkat nasional. Melihat dinamika dan perkembangan TI yang pesat maka realitas dari prinsip umum ini harus dikaji lebih lanjut dalam pengembangan “master plan” infrastruktur TI secara nasional.
•	Arah pembangunan infrastruktur harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan swasta sendiri.
•	Peranan pemerintah lebih difokuskan untuk memberikan ruang dan lingkungan yang kondusif dengan memberikan insentif dan regulasi minimal yang diperlukan.
•	Mempromosikan persaingan bebas untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kwalitas layanan.
•	Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini peranan pemerintah diperlukan untuk membantu daerah atau lapisan masyarakat yang secara ekonomis dan teknologi relatif tertinggal.
•	Melakukan evaluasi kembali berbagai usulan dan arah bagi pengembangan infrastruktur secara nasional yang tercakup dalam dokumen Nusantara-21 dan  Telematika.
•	Melakukan pengkajian terbentuknya backbone jaringan infrastruktur nasional sesuai dengan arahan, kelayakan teknologi dan kebutuhan informasi saat ini dan masa depan.
•	Melakukan evaluasi keberadaan infrastruktur dan memberikan perhatian atau skala prioritas untuk sektor di bawah ini: situs pelopor e-commerce, jaringan riset, jaringan pendidikan antar sekolah/universitas, dan jaringan antar organisasi pemerintah.
2.2	   Prinsip Dasar
Umumnya prinsip dasar ini lebih memfokuskan pada berbagai penerapan infrastruktur dalam skala mikro terutama ditujukan untuk organisasi pemerintah:
•	Standard – membangun standard interoperabilitas TI antar organisasi pemerintah.
Organisasi pemerintah harus mengadopsi “open standard” dari industri TI. Hubungan antar komponen TI harus terdefinisi dalam standard interface publik dan disepakati dalam suatu konsensus dari kelompok institusi yang berkepentingan. Kerangka Infrastruktur ini akan memberikan pedoman dan adopsi berbagai standard pertukaran informasi (data interchange), keamanan, open system, format data dan protokol jaringan.
•	Keamanan – informasi yang berada pada organisasi pemerintah harus dilindungi terhadap akses illegal.
Organisasi pemerintah harus menyadari terdapat masalah keamanan terhadap data elektronis. Mekanisme monitoring dan deteksi adanya kebocoran dari data harus ditingkatkan dengan terbukanya akses kepada publik. Perlindungan keamanan data menjadi tanggung-jawab organisasi tersebut dan kerangka Infrastruktur memberikan pilihan untuk mengadopsi standard penyandian untuk menjaga kerahasiaan (conifidetiality), otentikasi dan integritas data.
•	Pengumpulan Data/Informasi –  mengurangi (minimalisasi) usaha atau beban pengumpulan data untuk organisasi pemerintah.
Walaupun standarisasi data antar organisasi sulit dilakukan  secara  keseluruhan untuk organisasi pemerintah, perlu ada pedoman dan konsensus yang harus dimulai untuk mengurangi duplikasi data. Untuk menjamin hal ini dapt dimulai dalam internal organisasi untuk mengurangi “inkonsistensi” data dan melebar ke konsensus antar institusi pemerintah yang berkepentingan untuk data yang sama.. 
•	Akses Informasi –  menyediakan sarana supaya informasi dapat diakses.
Organisasi pemerintah dengan dukungan TI harus mendorong keleluasaan akses informasi publik, seperti “multiple access points” dan berbagai cara metode akses yang umum. Informasi publik disediakan dalam standard format yang dikenal secara luas dan mendukung penyampaian atau tampilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.
•	Pemilihan Teknologi –  memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik dalam pasaran maupun pemakaian.
Organisasi pemerintah dalam melakukan pemilihan dan penerapan teknologi TI harus melakukan fokus pada teknologi yang telah terbukti sukses di pasar dan pemakaian.  Salah satu karakteristik teknologi yang telah terbukti di pasaran adalah sistim dapat diterapkan dalam jangka waktu yang tertentu,  dan mempunyai ruang flexibilitas untuk diubah maupun melakukan integrasi dengan teknologi yang lain.

2.3	   Model Arsitektur
Kerangka Infrastruktur secara umum merupakan asset strategis dalam penerapan TI dengan mulai mendefinisikan bisnis atau operasi, dukungan aplikasi, data dan teknologi dalam bentuk infrastruktur, serta proses dan standard implementasi sesuai dengan tujuan Kerangka Nasional Teknologi Informasi.
Terdapat empat komponen  utama untuk mengakomodasi kerangka Infrastruktur umum yang dapat menjadi pedoman dalam pengembangan Infrastruktur TI dalam skalan nasional dan berlaku bagi seluruh organisasi pemerintah.
Komponen tersebut adalah:
•	Segmen Infrastruktur: fokus pada sektor/segmen tertentu dalam usaha menentukan Infrastruktur yang dapat diterima oleh satu,  sekumpulan (atau semua) organisasi. Misalnya Infrastruktur manajemen PNS, Infrastruktur administrasi otomatisasi proses keuangan dll. Lingkup dan fungsi Infrastruktur tersebut telah terbatas dan terfokus. Komponen Segmen Infrastruktur merupakan komponen yang bervariasi karena sangat bergantung dari kebutuhan, arahan atau regulasi.  Alasan adanya Segmen Infrastruktur adalah untuk mengakomodasi berbagai fungsi, kepentingan dan pemakaian TI secara internal atau antar organisasi pemerintah. Pembentukan segmen ini perlu koordinasi dan pada saat awal disarankan dapat dimulai dengan segmen yang kecil, terdefinisi dengan jelas (entitas dan kebutuhan TI) dan dapat direalisasikan di lapangan.
•	Model Infrastruktur: memformulasikan bentuk Infrastruktur dalam batasan fungsi (pemakaian, bisnis) dan rancangan. Lingkup ini bersifat formal dalam memberikan gambaran dengan notasi tertentu dan spesifikasi rinci, sehingga aplikasi dan teknologi dapat diterapkan atau dibeli.  Secara ringkas Model Infrastruktur mendefinisikan pada setiap Segmen Infrastruktur empat hal yakni: Model Bisnis, Model Aplikasi, Model Data dan Model Teknologi. Jika dilihat lebih detil maka ketiga model aplikasi, data dan teknologi dapat dirangkum sebagai satu kesatuan model yakni model rancangan. Implementasi dari Model Infrastruktur ini diatur (managed) dalam dua pedoman yakni Standard yang harus digunakan dan proses Pengembangan/Transisi.
•	Pengembangan/Transisi: proses perubahan dalam melakukan pengembangan Infrastruktur yang ada atau yang baru. Lingkup proses tersebut harus sesuai dengan standard yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, konfigurasi (change management), procurement dan asset management.
•	Standard: fokus pada interoperabilitas dan menjadi pedoman pada komponen pengembangan dan transisi. Lingkup standard badan pemerintah, teknologi dan  arahan (guidance/best practice). Standard tidak lain untuk menjaga interoperabilitas sistim di dalam organisasi atau antar organisasi dalam menerapkan Model Infrastruktur. Dengan demikian terdapat Standard Aplikasi, Standard Data dan Standard Teknologi, ditambah dengan Standard Keamanan (Security).
Keterkaitan antar komponen tersebut dapat digambarkan secara tiga dimensi (three-plane) pada Diagram 1. Dalam diagram ini tidak semua sub-komponen dicantumkan (misalkan Standard Keamanan). Tujuan gambar tersebut hanya memberikan gambaran platform dan peranan dari masing-masing komponen. 

Diagram 1.  Komponen kerangka umum Infrastruktur

Misalkan komponen Standard merupakan pedoman yang mengikat (interoperabilitas) untuk semua Segmen Infrastruktur, sedangkan Pengembangan/Transisi menjaga atau mengenalikan proses transisi/pengembangan atau implementasi Infrastruktur. 
Model Infrastruktur dapat menjadi panduan dan merupakan sisi lain dari setiap Segmen Infrastruktur yang akan diterapkan baik dari segi model bisnis maupun model rancangan (design).

III.	Kerangka Hukum (Legal Framework)
Semenjak komputer mulai pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1947, perannya sudah banyak yang bertambah.  Peran komputer yang semula lebih ditekankan sebagai mesin penghitung (calculating machine), saat ini sudah berkembang sebagai mesin yang dapat membantu berbagai kegiatan manusia.  Kemampuan komputer semakin canggih dalam mengolah data yang berasal dari suara, gambar, teks atau grafik menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan operasional dan manajerial, dalam pengambilan keputusan.  Perkembangan teknologi telekomunikasi semakin melengkapi kecanggihan komputer untuk bisa berkomunikasi melewati batas-batas geografis.  Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penggunaan Internet yang pesat.  
Kerangka hukum Teknologi Informasi (TI) yang dibahas dalam konsep ini, dibatasi oleh pengertian TI yang berkaitan dengan penggunaan komputer, jaringan komputer, dan berikut data dan aplikasi yang beroperasi didalamnya.

3.1	  Kerangka Umum
3.1.1	Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan pada semua unit dalam birokrasi pemerintahan mengacu kepada UU Perbendaharaan Negara yang diwariskan dari UU pemerintah kolonial, yaitu Indische Comptabiliteit Wet (ICW) 1925. Dalam konsep ICW, hanya unit yang secara hukum memiliki status badan hukum sajalah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya sendiri. Semua unit yang berada dalam struktur harus secara ketat dikontrol sistem pengelolaan keuangannya.
Dalam konteks pembahasan kerangka peraturan peundang-undangan yang dibutuhkan bagi pengembangan TI, terdapat beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan Negara yang perlu dicermati, seperti yang diuraikan berikut ini:
•	Seluruh pendapatan yang diperoleh oleh semua unit dalam birokrasi pemerintahan merupakan penerimaan negara, sehingga harus disetorkan ke Kas Negara (UU 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP) sebelum dapat dipergunakan oleh unit yang bersangkutan.
•	Anggaran Negara, yang berlaku setelah disahkan menjadi UU APBN oleh DPR, dialokasikan mengikuti aturan per komponen anggaran (line item budget), dan perpindahan antar komponen harus melalui perubahan Anggaran. Contoh komponen anggaran misalnya, alat dan bahan, upah dan gaji, barang dan jasa, biaya perjalanan, dan sebagainya.
•	Pengawasan pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip pre audit atau prior review, sedangkan pengawasan sesudah pelaksanaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK.
•	Anggaran Negara dikelola dengan sistem akuntansi single entry, yang pada prinsipnya mementingkan pencatatan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang disetujui. Satu-satunya pembukuan yang memiliki pos pendapatan dikelola secara terpusat oleh Departemen Keuangan. Karena tidak memiliki pos pendapatan, maka semua pendapatan tidak dapat dibukukan pada sistem akuntansi ini, dan harus disetorkan ke Kas Negara sebagai satu-satunya unit yang memiliki pos pendapatan dalam pembukuannya. Hal yang sama juga berlaku pada sisa anggaran pada tahun anggaran bersangkutan. 
•	Sistem akuntansi ini juga tidak mencatat inventori barang pada pembukuan, sehingga kaitan antara investasi terdahulu dengan anggaran berjalan sulit untuk dianalisa. Karena tidak terdapat keterkaitan dengan investasi sebelumnya, biaya penyusutan juga tidak dapat dicatatkan sebagai suatu pos pengeluaran.

Prinsip anggaran yang mengedepankan sebagai hasil selisih pendapatan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran sebagai “tabungan” Negara, menyebabkan anggaran rutin (DIK) kurang memperoleh perhatian. Sebagian besar (70% sampai 90%) anggaran rutin dialokasikan untuk gaji dan upah, sedangkan biaya pemeliharaan tidak pernah memperoleh alokasi yang memadai.
Keterbatasan-keterbatasan yang diuraikan tadi mengakibatkan unit-unit TI di lingkungan birokrasi pemerintahan amat terhambat perkembangannya. Keterbatasan ini juga berdampak negatif dalam upaya mempertahankan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk tetap mendedikasikan tenaganya kepada unit yang bersangkutan. 
Selain itu akuntabilitas unit TI kepada unit dan masyarakat yang dilayaninya juga sulit untuk dituntut, karena pada prinsipnya akuntabilitas yang dituntut adalah akuntabilitas vertikal kepada atasan langsung. Berlakunya UU 20/1997 tentang PNBP lebih lagi memperketat penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam ICW. Walaupun RUU Perbendaharaan Negara yang baru saat ini sedang disusun, diperkirakan prinsip-prinsip tersebut akan tetap dipertahankan. Unit TI, berbeda dengan unit-unit lain dalam struktur birokrasi pemerintahan, mempunyai misi utama untuk memberikan layanan informasi kepada unit-unit lain dan juga kepada masyarakat luas. Apabila hanya dapat dituntut akuntabilitas vertikal, maka unit TI akan sulit untuk dapat dituntut memperlihatkan kinerja yang baik. Unit TI haruslah juga, bahkan mungkin terutama, memiliki akuntabilitas kepada stakeholders, yaitu unit-unit lain yang harus dilayaninya (termasuk atasan langsung), dan masyarakat luas.

Usulan:
•	Unit-unit TI di lingkungan birokrasi pemerintahan diusulkan untuk diberikan status unit swadana, sehingga memperoleh kewenangan untuk menerima pendapatan sendiri. Walaupun UU 20/1997 akan tetap mewajibkan unit swadana untuk menyetorkan pendapatan ke kas Negara, kemampuan penggalangan dana sendiri dapat dipergunakan sebagai kriteria utama untuk mengalokasikan dana pada tahun aggaran berikutnya. 
•	Unit-unit TI di lingkungan birokrasi pemerintahan diusulkan untuk direstrukturisasi menjadi jauh lebih kecil dan ramping. Tugas-tugas utama yang berkaitan dengan pelayanan informasi untuk unit eksternal dan masyarakat luas di outsource ke UPT Layanan Informasi. 
3.1.2	Status Hukum
Dalam UU Perbendaharaan Negara, pembukuan lengkap yang mencatat pendapatan dan pengeluaran hanya dapat dilakukan oleh unit yang memiliki status badan hukum. Dalam struktur birokrasi pemerintah pusat, status tersebut hanya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu hanya Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Hukum Milik Negara, yang memiliki status hukum tersebut. 
Keadaan ini karena pengelolaan keuangan Negara bertumpu pada prinsip bahwa pemerintah RI adalah satu-satunya badan hukum, dan unit-unit lain dalam struktur pemerintahan berstatus semata-mata unit pelaksana dari badan hukum yang ada. Prinsip tersebut wajar diterapkan dalam suatu pola manajemen yang tersentralisir secara ketat, dan unit-unit pelaksana di bawahnya tidak memiliki kewenangan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Pada era reformasi, peran pemerintah bergeser menjadi lebih sebagai fasilitator inisiatif masyarakat, sehingga pola desentralisasi harus secara bertahap diterapkan. Pola disentralisasi yang bertumpu pada partisipasi unit pelaksana, akan sulit diterapkan karena bertentangan dengan prinsip sentralisasi pengelolaan keuangan Negara. 
Diperkirakan prinsip pengelolaan keuangan Negara akan sulit untuk dirubah, karena prinsip-prinsip tersebut memang wajar diterapkan kepada unit-unit pemerintahandalam pola sentralisasi. Patut diperhatikan bahwa unit TI bukan sekedar unit pelaksana kebijakan pemerintah pusat, namun harus dilihat sebagai ujung tombak pelayanan informasi. Untuk dapat memberikan keleluasaan yang dibutuhkan bagi unit TI, maka diusulkan agar dibentuk UPT Layanan Informasi yang lebih mandiri status hukumnya (lihat kerangka institusional) misalnya menjadi Badan Hukum Milik Negara.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, perguruan tinggi negeri yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan untuk berubah status hukumnya menjadi Badan Hukum Milik Negara. Walaupun PP 61/1999 secara spesifik diperuntukkan bagi perguruan tnggi negeri, preseden yang terjadi membuka kemungkinan bagi unit-unit lain dalam pemerintahan untuk mengikuti pola yang sama.
Perbedaan utama dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pada misinya. Misi utama BUMN, sebagai suatu unit usaha, adalah memupuk keuntungan, sedangkan BHMN mempunyai misi utama untuk memberikan layanan yang terbaik. BHMN diperkenankan untuk membukukan pendapatan, walaupun penggunaannya tidak dimaksudkan untuk memupuk keuntungan. Pendapatan dipergunakan untuk menutup biaya operasi, pemeliharaan, dan mempertahankan kemutakhiran infrastruktur TI agar dapat tetap dapat memberikan layanan yang terbaik (cost recovery). 
Manfaat lain yang dapat diperoleh dari perubahan status hukum ini adalah keleluasaan untuk dapat menerapkan sistem insentif dan jenjang karir tersendiri bagi tenaga TI. Sistem insentif yang berbeda dari PGPS ini akan memberikan keluwesan bagi unit TI sehingga upaya untuk mempertahankan tenaga TI yang berkinerja baik dapat dilakukan.
Usulan:
•	Pembentukan UPT Layanan Informasi yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara.

3.1.3	Cyber Law
•	The Governance of Internet
•	Makeup of Domain Names
Penamaan domain harus mengikuti standard yang telah dikeluarkan oleh organisasi yang berwewenang.
•	Surveillance
•	Privacy
•	Data Protection: Usaha untuk melindungi data yang menyangkut individu maupun organisasi.
•	The concept of data processing
•	Manual records
•	Personal Data
•	dll.
•	Individual Rights and Remedies
•	Legal Response to Computer Misuse
•	Computer Fraud
•	Computer Hacking
•	Theft of Information
•	Computer Pornography
•	Intellectual Property Law: Patents, Copyright and Software, Trademark
•	Protection of Databases
•	Electronic Commerce, EDI, and Cryptography
3.2	  E-Government for good governance tahun 2005
Karena aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya saing lainnya merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan sumberdaya, maka good governance secara langsung mendukung tercapainya daya saing yang tinggi. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam pemerintahan perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari sebagai bagian dari e-government for good governance.  Kerangka aspek legal yang perlu ada untuk menjamin terlaksananya e-government adalah sebagai berikut.
3.2.1	Kebijakan (Policies)
•	Universal public access 
•	Kebijakan yang mengatur klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, public domain, dan based on request.
•	Kebijakan yang mewajibkan instansi untuk menyediakan layanan data yng bersifat public domain.
•	Standard 
•	Kebijakan standardisasi data yang bersifat cross-departmental di lingkungan pemerintahan.  Hal ini akan mempermudah dilakukannya pertukaran data (data exchange).
•	Transparansi  
•	Kebijakan yang mendukung penggunaan TI dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan agar dapat dicermati bersama masyarakat.
•	Kebijakan yang mengatur cara pembuatan (creating), pemrosesan, penyebaran data yang bersifat public domain
•	Keamanan informasi (Information Security)
•	Kebijakan yang mengatur keamanan data dan informasi.  Keamanan data dan informasi dilakukan secara berlapis: keamanan jaringan, keamanan komputer, keamanan basisdata, dan keamanan file.  
•	Kebijakan yang mengatur orang yang bekerja untuk menjamin keamanan data dan informasi. 
•	Unit koordinasi
•	Kebijakan pengaturan kewenangan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan oleh unit-unit yang terkait.
•	Kebijakan pemberian wewenang terhadap unit yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan unit lain dalam melakukan pengumpulan data dan informasi.
•	Kebijakan pemberian wewenang kepada unit yang terkait untuk mengeliminir duplikasi  
•	Kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan informasi bagi unit-unit yang berwenang dengan deskripsi kerja yang jelas.
3.2.2	Peraturan
•	Peraturan mengenai pelanggaran information privacy
•	Peraturan dalam pembuatan (create), pemrosesan, dan penyebaran (disseminate) informasi
•	Peraturan mengenai penggunaan komputer, kejahatan komputer
3.3	 E-Commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan pada ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises atau SME). Telah terbukti bahwa SME cukup tangguh menghadapi tantangan selama krisis karena luwes dalam merespon keinginan pasar, sehingga pengembangan perdagangan berbasis TI (e-commerce) harus pula difokuskan untuk pelaku pasar pada segmen tersebut.  Untuk itu perlu dibuat kerangka kebijakan dan regulasi yang mengatur e-commerce.
3.3.1	Kebijakan
•	Kebijakan kepastian hukum bagi SME dan masyarakat konsumen dalam E-commerce.
•	Kebijakan dalam pemanfaatan sumber informasi bagi SME baik di pusat maupun di daerah.
•	Kebijakan yang mengatur pemrosesan dokumen secara elektronis (perijinan, kewajiban pajak, dan lainnya).
•	Kebijakan mengenai etika perdagangan secara elektronis.
•	Kebijakan untuk melindungi informasi pribadi
•	Kebijakan untuk melindungi kekayaan intelektual
•	Kebijakan mengenai kebebasan bicara, censorship, offensiveness melalui internet
•	Kebijakan mengenai perpajakan
•	Kebijakan mengenai enkripsi
•	Kebijakan mengenai pembuatan kontrak melalui media elektronis
•	Kebijakan mengenai perjudian melalui media elektronis
•	Kebijakan perlindungan konsumen dan produsen dalam e-business.
•	Kebijakan mengenai perusahan multinasional 
3.3.2	Peraturan
•	Peraturan tentang jual beli informasi (commercial law).
•	Peraturan pemanfaatan teknologi informasi dalam e-business (cyber law)
•	Peraturan pengembangan security system (national security, personal security).
•	Peraturan mengenai mekanisme e-bisnis, dan tele-bisnis.
•	Peraturan mengenai pelanggaran hak cipta.
•	Peraturan mengenai pelanggaran hak individu.
•	Peraturan mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer
3.4	  TI Berbasis masyarakat tahun 2010
Keberhasilan menyediakan akses telekomunikasi kepada masyarakat luas melalui WarTel dan WarNet patut dijadikan contoh. Pengembangan infrastruktur TI dan kemampuan memanfaatkan TI diharapkan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi masyarakat (community empowerment) di lingkungannya masing-masing.  Untuk itu perlu dukungan kebijakan dan peraturan agar community-based IT dapat terlaksana dengan baik.
3.4.1	Kebijakan
•	Kebijakan mengenai ketersediaan pusat-pusat akses informasi dan tingkat layanan yang diberikan oleh pelaku bisnis TI.
•	Kebijakan standard interoperabilitas TI antar daerah/pusat layanan informasi.
•	Kebijakan agar sarana telekomunikasi dan sarana informasi menjadi terjangkau oleh masyarakat (deregulasi sektor telekomunikasi, kompetisi yang sehat antar penyedia jasa informasi) termasuk arahan riset yang mendukung keterjangkauan pemanfaatan dan penyediaan teknologi informasi.
•	Kebijakan dalam sosialisasi penggunaan teknologi informasi dan lembaga yang bertanggungjawab dalam proses tersebut.
3.4.2	Peraturan
•	Deregulasi pemerintah pada sektor telekomunikasi sehingga infrastruktur yang ada bisa menjadi lebih murah.
•	Peraturan mengenai anti deskriminasi untuk mendapatkan pelayanan teknologi informasi

3.5	  TI untuk  pendidikan  tahun 2010
Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses ke pendidikan, misalnya peserta didik di SD sampai SLTA, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penerapan teknologi informasi. Peningkatan kualitaspun dapat pula diharapkan melalui pemanfaatan guru dan dosen yang terbaik secara nasional. Proses pembelajaran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah, birokrasi pada pemerintah daerah.  Untuk itu perlu dukungan kebijakan dan peraturan pemanfaatan TI untuk mendukung pendidikan.
3.5.1	Kebijakan
•	Kebijakan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pembelajaran/training jarak jauh.
•	Kebijakan standard interoperabilitas TI antar unit pendidikan/training jarak jauh.
•	Kebijakan pembinaan kapasitas bagi penyusun materi ajar, tutor, sumber belajar (learning support).
•	Kebijakan mengenai standard mutu dan akreditasi pendidikan jarak jauh
3.5.2	Peraturan
•	Peraturan perlindungan konsumen pendidikan
•	Peraturan perlanggaran proses pendidikan jarak jauh: plagiat, penipuan, pencontekan.
•	Peraturan mengenai equal access untuk mendapatkan layanan TI untuk pendidikan. 
3.6	  E-Democracy tahun 2010
Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut.  Untuk itu perlu didukung oleh kebijakan dan peraturan agar e-democracy dapat dicapai.
3.6.1	Kebijakan
•	Kebijakan mengenai ketersediaan pusat-pusat akses informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga perwakilan
•	Kebijakan sosialisasi mengenai pemanfaatan pusat-pusat akses informasi dan komunikasi badan legislatif bagi masyarakat.
•	Kebijakan untuk masyarakat dan wakil masyarakat di legislatif dan eksekutif agar memanfaatkan TI dalam berdemokrasi.
3.6.2	Peraturan
•	Peraturan perlindungan hak azasi manusia dari serangan (offensiveness) secara elektronis.
•	Peraturan mengenai bukti-bukti elektronis.

IV.	Kerangka Organisasi (Organizational Framework)
4.1	  Kebijakan Umum
4.1.1	Dewan Pengembangan IT Nasional 
Dalam era reformasi ini, pemerintah diharapkan dapat lebih berperan sebagai enabler dan fasilitator daripada membuat kebijakan dan menerapkan regulasi itu sendiri.  Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk melindungi masyarakat umum, mempertahankan integritas bangsa, menerapkan prioritas nasional, dan menjaga agar persaingan diterapkan secara adil. Namun dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pemerintah tidak harus melakukan intervensi sendiri. Intervensi dapat dilakukan secara lebih kredibel apabila dilakukan melalui mediator, yaitu badan independen yang kredibel.
Sesudah mengalami krisis terburuk sejak kemerdekaan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal menjadi tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Oleh karena itu suatu badan independen yang kredibel dibutuhkan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat akan konsistensi kebijakan dan komitmen yang diberikan.
Mekanisme pendanaan yang diusulkan membutuhkan suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas yang tidak dapat / boleh dilaksanakan oleh badan pemerintah, antara lain seleksi usulan, evaluasi kinerja, perumusan kebijakan nasional, penyelesaian ketidaksepakatan, dsb (lihat kerangka pendanaan). 
Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi untuk dapat mendukung kelima pilar sektor strategis merupakan suatu usaha yang bersifat lintas sektoral, lintas departemen, dan lintas daerah. Dibutuhkan koordinasi secara nasional untuk dapat mempertahankan integritas sistem, agar tidak terfragmentasi menurut dimensi yang berbeda-beda. 
Keanggotaan Dewan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional yang bertanggung jawab kepada pimpinan nasional ini, terdiri dari unsur-unsur:
•	Pemerintah
•	Industri berbasis teknologi informasi
•	SME
•	Perguruan tinggi
•	Kelompok masyarakat pengguna TI
•	Pakar 
•	Asosiasi-asosiasi
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan memperoleh dukungan dari Sekretariat Dewan, yang terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. Dewan juga dapat merekrut tenaga profesional dan pakar lainnya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu (standing commission). Selain itu kelompok profesional dan pakar dapat dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas khusus atas nama Dewan, untuk jangka waktu tertentu (ad hoc commission), misalnya melaksanakan proses seleksi dan evaluasi usulan investasi.
Beberapa jenis kegiatan yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi tugas Dewan ini antara lain adalah:
•	Menyusun kebijakan nasional serta strategi jangka menengah dan panjang dalam bidang pengembangan TI, khususnya di lingkungan unit dan lembaga pemerintahan.
•	Melalui kelompok-kelompok ad-hoc, melakukan evaluasi usulan investasi.
•	Melalui kelompok-kelompok ad-hoc melakukan evaluasi kinerja dari unit-unit atau kelompok-kelompok masyarakat yang memperoleh investasi pemerintah.
•	Mengkoordinasi unit-unit TI di lingkungan instansi pemerintahan.
Mengingat pengalaman buruk di masa lampau, harus dijaga benar agar Dewan ini tidak akan menjadi suatu birokrasi sendiri yang kemudian memperluas kewenangan dan kekuasaannya, sehingga menjadi suatu hambatan baru bagi perkembangan TI. Beberapa prinsip yang harus selalu dipertahankan adalah:
•	Harus tetap merupakan kelompok stakeholder dan peers.
•	Tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan di jajaran birokrasi pemerintahan.
•	Secara ketat dan konsisten mempertahankan kredibilitas dalam melakukan evaluasi dan penilaian, termasuk kriteria evaluasi yang transparan.
•	Tidak terlibat dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pada investasi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
•	Menghindari adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam semua proses.
4.1.2	UPT pusat informasi
UPT (Unit pelaksana teknis) diusulkan untuk dibentuk dengan tugas utama menangani data dan  informasi jenis atau aplikasi tertentu terutama yang bersifat lintas departemental, misalnya data kependudukan, data perusahaan, atau data pertanahan. Untuk setiap jenis data dapat dibentuk satu UPT tersendiri, misalnya UPT informasi kependudukan, UPT informasi perusahaan dan industri, dan lain-lain.
Usulan pemisahan kelembagaan UPT dari struktur departemen yang ada dimotivasi oleh alasan-alasan berikut:
•	UPT dapat lebih luwes dalam menangani data dan informasi yang bersifat lintas departemen.
•	UPT yang mandiri relatif lebih mudah memperoleh status unit swadana (lihat kerangka peraturan perundang-undangan).
•	Perubahan struktur kabinet dan departemen tidak akan mempengaruhi status dan struktur UPT yang mandiri.
•	Kinerja UPT akan lebih mudah dimonitor, dikontrol, dan dievaluasi.
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan, tampak bahwa sebagian unit-unit TI di lingkungan pemerintahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selama ini unit-unit tersebut sulit untuk dapat memanfaatkan potensinya karena berbagai peraturan yang membatasi ruang gerak mereka. Oleh karena itu diusulkan agar pembentukan UPT pusat informasi dapat memberdayakan potensi mereka, misalnya dengan memanfaatkan tenaga-tenaga dan infrastruktur yang telah tersedia pada unit-unit tersebut.
Untuk beberapa jenis tugas dan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh UPT ini, kemungkinan untuk outsourcing (lihat pedoman untuk outsourcing) juga harus dapat dipertimbangkan. 
4.1.3	Unit TI Departemen dan Lembaga Non Departemen
Unit TI pada Departemen dan lembaga-lembaga non departemen dapat tetap dipertahankan apabila dipandang mampu mengemban misinya dengan baik, dan mengembangkan dirinya lebih lanjut. Namun apabila misi dan tugas yang dibebankan sulit untuk dilaksanakan karena berbagai keterbatasan, maka alternatif outsourcing patut dipertimbangkan.
Dengan dibentuknya UPT-UPT pusat informasi, diperkirakan sebagian tugas unit-unit di Departemen dan lembaga non departemen dapat dialihkan ke UPT yang sesuai. Dengan demikian unit-unit TI dapat memfokuskan diri untuk lebih menyediakan layanan informasi internal, khususnya manajemen bagi unit yang langsung membawahinya. Semua unit TI di instansi diusulkan untuk memiliki seorang Chief Information Officer (CIO) sendiri, dengan tanggung jawab penuh atas pengelolaan informasi di lingkungannya. 

outsource

Unit Pelaksana Teknis lintas departemen
berdasarkan aplikasi

outsource

Operator

Reviewer/
assessor

outsource

Dewan Pengembangan TI Nasional

Kelompok pakar

Koordinasi

Operator

Chief 
Information
Officers

4.2	 E-Government for good governance tahun 2005
Untuk mewujudkan e-government menjelang tahun 2005, perlu ditentukan mekanisme koordinasi dan prosedur kerja dari berbagai instansi pemerintah yang terkait. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi kerja yang mungkin terjadi dari berbagai institusi.  Sebagai pelaksana harian dari e-government ini diusulkan dilakukan oleh unit-unit yang selama ini mengemban tugas yang berkaitan dengan pemrosesan data, pengelola informasi, pelayanan informasi dan pengelolan TI.  Setiap institusi dapat saja memberdayakan unit-unit yang telah ada, misalnya HUMAS, KPDE di PEMDA,  dll.
4.2.1	Struktur Organisasi
Struktur unit yang menangani e-government ini idealnya berada pada tingkatan yamg memungkinkan untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit lain.  Di beberapa institusi pemerintah, dapat lebih memberdayakan unit-unit yang telah ada, misalnya, Kantor Pengolahan Data Elektronik yang berada di Pemda masing-masing daerah, atau Biro Humas yang ada di masing-masing departemen.
4.2.2	Fungsi
Fungsi dari unit yang bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan e-government adalah sebagai berikut:
•	Memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan penggunaan TI.
•	Merencanakan, mengelola, dan mengembangkan TI.
•	Membuat, menyimpan, dan menyebarkan informasi
4.2.3	Wewenang
Untuk mengoptimalkan fungsi dari unit yang bertanggung jawab terhadap kelancaran e-government ini, maka perlu diberikan wewenang yang jelas.  Wewenang ini digunakan untuk memudahkan unit tersebut melakukan pengumpulan data dan informasi, melaksanakan standardisasi (data, teknologi, format, dll.).  
4.3	  E-Commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Electronic Commerce (EC) merupakan merupakan salah satu wujud semakin banyaknya orang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.  Komponen utama dari web-based economic ini terdiri dari produk-produk dalam bentuk digital, konsumer, penjual, infrastruktur perusahaan, layanan pendukung, perantara, dan pembuat isi.  Pada prinsipnya e-commerce dapat dilakukan oleh setiap perusahaan.   
4.3.1	Struktur Organisasi
Oleh karena EC dapat dilakukan oleh perusahaan mana saja, maka perlu diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang harmonis antar dan inter pelaku EC.  Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjamin terjadinya resource sharing yang optimal, pelaksanaan standardisasi dalam hak dan kewajiban, serta keamanan dalam melakukan ivestasi. Unit yang menangani EC disesuaikan dengan keadaan instansi atau perusahan masing-masing.    
4.3.2	Fungsi
Fungsi dari unit ini adalah untuk memantau perkembangan EC yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek hukum, bisnis, dan sikap dari para pelakunya.  Unit ini juga bertanggung jawab terhadap pengimplementasian peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh badan-badan international lainnya, seperti WTO. 
4.3.3	Wewenang
Agar unit yang menangani EC tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsinya, maka unit ini perlu memiliki wewenang yang jelas.  Wewenang tersebut dapat berupa wewenang untuk mendorong penggunaan standar dalam data, peraturan, dan pembayaran.
4.4	  TI Berbasis masyarakat tahun 2010
Teknologi Informasi berbasis masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan TI dalam berbagai kegiatan masyarakat.  Ditengah-tengah kesibukan seseorang yang semakin meningkat, sulit untuk melakukan pertemuan secara fisik dengan warga lain, sementara itu komunikasi antar warga perlu tetap dijaga.  Komunikasi tersebut dapat berupa sharing kejadian-kejadian yang terjadi disekitar lingkungan seseorang, undangan, pemberitahuan, dll. Oleh karena itu perlu TI untuk merekam dan menyebarkan informasi ke seluruh warga.   
4.4.1	Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang diperlukan untuk menjamin terlaksanya C-IT dapat berupa pemanfaatan warnet dan wartel yang ada diberbagai daerah.  Pada setiap Warnet dan Wartel ditempat suatu server yang melayani warga disekeliling Warnet dan Wartel tersebut, berikut seorang administrator. Administrator dapat dipilih secara demokratis oleh warga.
4.4.2	Fungsi
Fungsi dari seorang administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan C-IT ini adalah mengumpulkan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya dan sekaligus menyebarkan informasi tersebut.
4.4.3	Wewenang

4.5	  TI untuk  pendidikan  tahun 2010
Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan, dengan sasaran yang secara cermat dipilih, bahan ajar yang berkualitas, serta metodologi pengajaran yang tepat, akan mampu mendukung proses pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pencapaian tujuan ini akan merupakan dukungan langsung kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

4.5.1	Struktur Organisasi
Struktur organisasi dari IT-education akan disusun menurut struktur pendidikan yang sedang berlaku di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, umum, dan pendidikan tinggi (PT).  Khususnya untuk PT, pelaksanaan IT-education akan mengikuti pola hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional.  Perguruan Tinggi yang mendapatkan predikat accredited, akan membina Perguruan Tinggi yang belum accredited melalui sharing materi ajar, dan pengajar.  Pengajar dan materi ajar untuk pendidikan dasar, menengah, dan umum, akan dibentuk task-force dari Diknas.  Task-force yang akan mengatur pemakaian bersama pengajar dan materi ajar yang berkualitas.   
4.5.2	Fungsi
Fungsi dari IT-education adalah untuk menjamin kualitas pengajar dan materi ajar di setiap sekolah agar tercapai standard kualitas pendidikan di Indonesia.  Pengajar yang biasanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, misalnya di Jakarta, dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan lainnya di daerah-daerah.
4.5.3	Wewenang
Untuk level PT, wewenang diberikan sepenuhnya kepada PT pembina. Untuk pendidikan dasar, menengah, dan umum wewenang sepenuhnya diberikan kepada Task-Force yang dibentuk dengan SK Menteri Diknas.  
4.6	 E-Democracy tahun 2010
Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut. 
4.6.1	Struktur Organisasi
Struktur organisasi untuk e-democracy akan mengikuti struktur organisasi yang berlaku di pemerintahan Republik Indonesia, terutama dengan mulai berlakunya otonomi daerah.  Masyarakat umum dapat secara langsung berhungan dengan wakilnya di legislatif, maupun di eksekutif.
4.6.2	Proses
E-democracy dapat dilaksanakan dengan cara mensyaratkan setiap anggota wakil masyarakat baik yang di legislatif maupun di eksekutif harus memiliki alamat e-mail.  Hal ini akan mempermudah para wakil tersebut untuk dapat menjaring masukan-masukan dari masyarakat.
Di samping itu, e-democracy akan mendorong seringnya diadakan pooling pendapat sebagai sarana untuk melihat respond masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
4.6.3	Prosedur
Prosedur terlaksananya e-democracy dapat diatur oleh lembaga yang berwenang. Misalnya, prosedur untuk dapat melakukan pemilu dengan dukungan TI, dapat dikeluarkan oleh lembaga KPU.  Sedangkan untuk berhubungan dengan para wakilnya, dapat dilakukan secara langsung.

V.	Kerangka Keuangan
5.1	  Kerangka Umum Keuangan
5.1.1	Pendekatan partisipatif
Mekanisme pendanaan baru diusulkan untuk memungkinkan pendekatan yang lebih partisipatif sifatnya. Walaupun selama ini usulan dari unit-unit pelaksana juga diperhatikan, perencanaan dan keputusan investasi dalam banyak kasus masih dilakukan oleh pusat. Pada survei yang dilaksanakan, ditemukan banyak kasus dimana unit pelaksana menerima investasi tanpa memahami tujuannya, bahkan cara pemanfaatannya. Pendekatan seperti ini mengakibatkan rasa memiliki (ownership) pada unit pelaksana menjadi rendah. Unit pelaksana merasa bahwa ketidakmampuannya untuk memanfaatkan investasi merupakan kesalahan pengambilan keputusan oleh pusat, sedangkan pusat merasa bahwa hal tersebut merupakan kinerja unit pelaksana yang rendah.
Dalam mekanisme pendanaan baru, diusulkan agar usulan investasi disusun sendiri oleh unit pelaksana. Usulan ini kemudian dievaluasi oleh pusat, dan hanya akan didanai apabila dianggap layak dan sesuai dengan garus kebijakan nasional. Panduan untuk penyusunan usulan harus secara jelas menguraikan format baku yang diinginkan, kriteria (termasuk bobotnya) yang digunakan untuk evaluasi, dan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Pola ini memungkinkan keputusan investasi didasarkan pada usulan dari unit pelaksana sendiri (proposal based), sehingga rasa memiliki dan akutabilitas unit pelaksana meningkat.
5.1.2	Perencanaan strategis (IT plan)
Unit-unit pelaksana yang ingin memperoleh investasi diminta untuk menyusun suatu rencana strategis (IT plan) berjangka waktu 3 tahun. Rencana strategis tersebut akan dievaluasi suatu tim yang dibentuk khusus untuk keperluan itu. Apabila disetujui, pemerintah harus memberikan komitmen untuk menjamin alokasi dana investasi untuk 3 tahun, melalui suatu kontrak 3 tahun (multi years) yang setiap tahun dilengkapi oleh kontrak tahunan. Komitmen 3 tahun tersebut akan dievaluasi setiap tahun, dan dapat berubah bahkan dihentikan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja unit pelaksana. Pola pendanaan seperti ini bukanlah pertama kali diterapkan oleh pemerintah. Pada sektor pendidikan pola tersebut sudah mulai diterapkan sejak 1995, dan secara luas diterapkan dalam mengalokasikan dana jaringan pengaman sosial pada tahun 1997/1998. Oleh karena itu pola ini juga tidak terbatas penerapannya untuk alokasi pendanaan bagi unit-unit struktural pada birokrasi pemerintahan, tapi termasuk juga untuk alokasi hibah dana pendamping bagi kelompok-kelompok masyarakat di luar pemerintahan.
Beberapa aspek penting yang harus diuraikan dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:
a.	Evaluasi diri
Evaluasi diri dianggap sebagai titik awal dari sistem perencanaan. Unit harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk secara mendalam melakukan analisa atas kelemahan dan kekuatannya sendiri, serta kesempatan dan ancaman yang datang secara eksternal. Tanpa data dan analisa tersebut akan sulit dirancang investasi dan tindakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kerja. Beberapa aspek pokok yang harus tercakup dalam laporan evaluasi diri antara lain adalah:
•	Visi dan misi
•	Indetifikasi unit-unit dan kelompok masyarakat yang harus dilayaninya (stakeholders)
•	Sumberdaya yang saat ini tersedia
•	Aspek manajemen, termasuk SDM, keuangan, dan infrastruktur TI
•	Komitmen pimpinan unit terkait

b.	Indikator kinerja
Selama ini investasi pemerintah umumnya dilaksanakan dalam bentuk proyek yang dirancang menurut kebutuhan sumberdaya (input based). Produk yang dihasilkan dari pemanfaatan investasi tersebut jarang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi, kalaupun dimasukkan sebagai faktor pertimbangan, sifatnya kasuistis, tidak sistematis dan terprogram. Oleh karena itu diusukan agar indikator kinerja yang dipergunakan haruslah berdasarkan hasil (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan. Suatu unit pelaksana yang menghasilkan laporan pengolahan data (output) belum mencerminkan efektivitas investasi yang ditanamkan kalau unit yang dilayaninya tidak meningkat efisiensi, produktivitas, dan efektivitasnya (outcome) sebagai akibat dari informasi tersebut. 
Karena unit yang dilayani oleh setiap unit pelaksana banyak ragamnya, maka indikator dampak seyogyanya disesuaikan sendiri dalam usulan masing-masing. Sedangkan indikator kinerja untuk hasil (output) yang dapat dipergunakan antara lain:
•	Mean Time Between Failure (MTBF)
•	Throughput 
•	Kehandalan informasi yang dihasilkan
•	Ketepatan waktu penyajian informasi (timeliness)

c.	Usulan investasi
Usulan investasi harus disusun dengan mengantisipasi dan merespon kebutuhan pemanfaatan oleh unit yang akan dilayani (demand driven), dan bukan disusun berdasarkan pada keinginan unit itu sendiri (supply driven), atau bahkan berdasarkan keinginan untuk meningkatkan infrastruktur. Harus diuraikan dengan jelas bagaimana investasi yang diusulkan akan dapat mendukung kemampuan unit untuk memenuhi keinginan unit-unit dan kelompok masyarakat yang sedang dan akan dilayaninya. 
5.1.3	Paket pendanaan berdasarkan kontrak (block grant contract)
Sistem alokasi dana pemerintah selama ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu line item budget. Penerapan sistem ini terutama disebabkan pola pengawasan yang diterapkan bersifat pre audit atau prior review. Dalam kerangka pendanaan yang diusulkan, kinerja ditentukan berdasarkan keberhasilan unit melaksanakan rencana 3 tahunan yang telah disetujui. Oleh karena itu pola pengawasan seperti yang berlaku selama ini tidak dapat diterapkan. Pengawasan harus dilakukan mengikuti pola post audit. 
Sistem line item sulit diterapkan dalam komitmen 3 tahunan, karena sistem ini tidak memungkinkan unit pelaksana melakukan pergeseran komponen anggaran. Sistem akuntansi single entry (UU 20/1997 tantang Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga mengharuskan unit pelaksana untuk mengembalikan dan menyetor sepenuhnya sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran. Pada komitmen 3 tahunan, harus dimungkinkan bagi unit pelaksana untuk meluncurkan sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun berjalan ke tahun anggaran berikutnya. line item. Sisa anggaran tidak harus diluncurkan untuk komponen yang sama pada tahun anggaran berikutnya, sehingga terjadi sistem insentif bagi unit yang mampu berhemat dan lebih efisien kinerjanya.
Pola ini hanya dapat dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bila dilakukan melalui kontrak paket pendanaan (block grant contract). Dalam pola ini dana dialokir berdasarkan single line item. Walaupun demikian tentu saja harus ada limitasi agar pelaksanaan tidak terlalu jauh menyimpang dari yang sudah direncanakan dalam usulan. Misalnya, pergeseran antar komponen maksimum 10% dari nilai komponen tersebut, penggunaan dana luncuran harus melalui proses evaluasi lagi, dsb. Mekanisme pengadaan barang dan jasa harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk pengelolaan dana pemerintah (Inpres 2/2000) (?).
5.1.4	Dana pendamping
Sistem yang berlaku untuk pendanaan pemerintah pada umumnya terfokus pada kegiatan investasi, sedangkan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan amat terbatas. Dalam teknologi informasi masa produktif investasi relatif singkat, apalagi bila dana operasi dan pemeliharaan tidak tersedia secara cukup. 
Oleh karena itu salah satu prasyarat bagi alokasi dana investasi adalah kemampuan unit pelaksana untuk menggalang dana sendiri. Tanpa kemampuan tersebut investasi seberapa besarpun jumlahnya akan sulit untuk dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan berkesinambungan (sustainable).  Besarnya dana sendiri yang harus disediakan beragam proporsinya tergantung pada sifat operasi dari unit pelaksana tersebut. Misalnya unit yang sebagian besar tugasnya pada pengolahan data akan berbeda dengan unit yang tugas utamanya memberikan layanan informasi kepada masyarakat, dsb.
5.1.5	Kompetisi berlapis (tiered competition)
Alokasi dana investasi yang dilakukan berdasarkan evaluasi usulan sebenarnya merupakan suatu proses seleksi. Apabila jumlah dana yang tersedia lebih kecil dari jumlah dana yang diusulkan oleh seluruh unit yang mengajukan usulan, maka proses tersebut menjadi proses kompetisi. 
Penerapan kompetisi harus dilakukan secara hati-hati, karena kompetisi di antara unit yang tidak berimbang kapasitasnya akan cenderung memperbesar kesenjangan antara yang memiliki kapasitas tinggi dan yang kurang kapasitasnya. Oleh karena itu dana yang tersedia juga harus dialokasikan secara tersendiri untuk masing-masing kelompok unit, sehingga terjadi kompetisi berlapis (tiered competition). Dalam kompetisi berlapis, unit-unit yang sudah lebih tinggi kapasitasnya tidak boleh dihambat kemajuannya karena alasan pemerataan. Mereka harus diberi sasaran yang lebih tinggi, lebih banyak, serta lebih canggih, sehingga sesuai dengan kapasitasnya.
Harus diantisipasi bahwa akan terdapat suatu kelompok yang amat jauh tertinggal kapasitasnya. Unit-unit pada kelompok ini mungkin belum mampu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan pada lapisan yang terbawahpun. Suatu unit yang belum mampu mengenali kelemahannya atau mengidentifikasi unit yang dilayaninya akan sulit diharapkan untuk mampu menyusun rencana yang layak. Investasi yang diberikan akan memiliki risiko tinggi untuk tidak berdayaguna. Kelompok ini memerlukan upaya sistematik dalam bentuk pembinaan khusus, seperti pelatihan, pemagangan, dan asistensi, sehingga mampu meningkatkan kapasitasnya, menyusun rencana strategis yang layak, dan akhirnya mampu mengikuti kompetisi.
5.1.6	Evaluasi dan pemantauan yang kredibel
Proses kompetisi hanya akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat proses evaluasi yang kredibel. Artinya, evaluasi tidak saja dilaksanakan secara obyektif, tetapi juga tampak dan dilihat oleh para pengusul sebagai proses yang obyektif. Keobyektifan dan transparansi proses evaluasi menjadi suatu bagian yang amat kritis dalam keberhasilan kompetisi. Proses evaluasi yang kehilangan kredibiltasnya tidak akan menarik bagi unit-unit pelaksana untuk turut berpartisipasi.
Pada masa ini, tingkat kredibilitas lembaga-lembaga formal amat rendah di mata masyarakat, sehingga proses seleksi sulit untuk diselenggarakan oleh birokrasi pemerintahan yang ada. Untuk menjaga kredibilitas, diusulkan agar dibentuk suatu tm independen untuk melaksanakan evaluasi, selekasi, dan pemantauan tahunan. 
5.1.7	Transparansi 
Pola post audit dan block grant contract merupakan cerminan dari kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada unit pelaksana. Oleh karena itu akuntabilitas menjadi suatu hal yang mutlak dituntut kepada unit penerima dana investasi. Transparansi dan ketaatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada (prosedur pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pencatatan inventaris, dsb) menjadi suatu hal yang mutlak sebagai keriteria keberhasilan. 
Persyaratan transparansi juga harus diterapkan secara lebih luas kepada unit penerima. Misalnya dengan mensyaratkan agar pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka melalui pengumuman di Internet, proses evaluasi lelang secara terbuka di Internet, laporan status keuangan di Internet, laporan tahunan kegiatan di Internet, dsb. 
5.1.8	Hibah dana pendamping (matching grant)
Untuk lebih memberdayakan masyarakat, diusulkan agar pemerintah dapat menyelenggarakan program pembinaan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan TI dengan mengandalkan kemampuan masyarakat sendiri. Program seperti ini hanya dapat berhasil apabila pemerintah juga menyediakan hibah dana pendamping untuk mendorong timbulnya inisiatif masyarakat (lihat TI berbasis masyarakat). 
Pola kompetisi berdasarkan usulan dari bawah juga dapat diterapkan pada program ini. Proporsi hibah dana pendamping yang disediakan akan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok masyarakat yang dituju. Misalnya, pada masyarakat urban peran pemerintah akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan pada pembinaan masyarakat rural. Pada masyarakat rural yang relatif lebih rendah rata-rata pendidikannya dan expose-nya pada TI, peran sekolah (SLTP atau SLTA) menjadi amat penting sebagai pendorong terjadinya inisiatif masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan TI.
5.1.9	Manfaat yang dapat dipetik
Manfaat yang dapat dipetik dari mekanisme pendanaan yang diusulkan antara lain adalah:
•	Pengambilan keputusan investasi yang diambil berdasarkan usulan dari bawah akan menngkatkan rasa memiliki pada unit pelaksana, sehingga kesinambungan investasi akan lebih terjamin. Karena alokasi dana dilakukan melalui kontrak paket pendanaan, unit pelaksana akan memperoleh insentif konkrit bagi peningkatan efisiensi, sehingga penghematan dan efisiensi akan meningkat.
•	Penggunaan indikator kinerja berdasarkan hasil dan dampak akan memberikan tekanan pada unit pelaksana untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan unit yang dilayaninya. Karena unit yang dilayani akan berperan sebagai stakeholder, maka relevansi dan akuntabilitas secara langsung meningkat. 
•	Pemberian keleluasaan untuk menyusun rencana, serta menerapkan dan mengelola programnya sendiri akan berpengaruh besar pada semangat, moral, dan suasana kerja pada unit pelaksana. 
•	Peningkatan efisiensi dan penghematan pada unit-unit pelaksana akan berakibat pada peningkatan efisiensi dalam skala nasional.
5.1.10	 Risiko yang dihadapi
•	Dalam mekanisme pendanaan yang diusulkan, terdapat beberapa aspek yang membutuhkan perubahan peraturan sebagai persyaratan. Misalnya, persyaratan adanya dana pendamping membutuhkan perijinan agar unit pelaksana diperbolehkan untuk manggalang dana sendiri. Sesuai dengan UU 20/1997 tentang PNPB semua perolehan dana harus langsung disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu unit-unit pelaksana harus dirubah statusnya menjadi unit-unit swadana mengikuti PP …/1995 tentang unit swadana. 
•	Penerapan UU 22/1999 dan UU 25/1999 dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi, terutama dalam memberikan komitmen untuk menyediakan dana pendamping. Dalam kasus ini, persyaratan untuk berubah status menjadi unit swadana menjadi tidak terlalu kritis lagi.
•	Pola pendanaan yang diusulkan akan menuntut perubahan sikap dan budaya pegawai yang cukup besar. Dalam hal ini peran kepemimpinan pada masing-masing unit pelaksana menjadi amat penting, bahkan faktor kritis. 
•	Mekanisme yang diusulkan membutuhkan suasana berkompetisi secara sehat yang harus dikembangkan dan dipelihara secara terus menerus. Hal ini menuntut adanya konsistensi kebijakan dan komitmen penuh untuk tetap menggunakan mekanisme ini dalam jangka waktu panjang, misalnya 10-20 tahun ke depan. Tanpa adanya konsistensi, semangat berkompetisi akan luntur, dan akan sulit memperoleh kepercayaan dari unit pelaksana dan masyarakat pada umumnya.
5.1.11	Pentahapan
Tahun 2001
•	Pemberian status unit swadana pada unit pelaksana TI di birokrasi pemerintahan (lihat kerangka peraturan perundang-undangan).
•	Uji coba proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” pada unit-unit struktural di pemerintahan, misalnya pada KPDE dan unit TI tingkat Departemen, dengan mengalokasikan 5 paket pendanaan untuk KPDE dan 3 paket pendanaan untuk Departemen
•	Pembentukan tim independen untuk melakukan evaluasi usulan (lihat kerangka kelembagaan).
•	Uji coba proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” pada 5 DATI II dengan mengalokasikan 5 paket hibah dana pendamping, melalui Departemen Koperasi dan Pemberdayaan UKM. 

Tahun 2002
•	Perluasan cakupan proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” mencapai juga lembaga non Departemen.
•	Perluasan cakupan proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sehingga mencapai 20 DATI II.
•	Program pembinaan kemampuan bagi unit-unt TI yang relatif tertinggal.
•	Program pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang relatif tertingal.

Tahun 2005
•	Proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” telah secara rutin ditawarkan dengan menyediakan setiap tahunnya  secara keseluruhan 10 paket pendanaan, dan cakupan populasi diperluas mencakup seluruh unit TI dalam birokrasi pemerintahan.
•	Proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sudah diperluas cakupannya sehingga mencakup 26 DATI I;
5.2	  E-Government for good governance tahun 2005
Untuk terlaksananya e-government, perlu disusun suatu kerangka keuangan (financial framework) yang dapat dijadikan acuan.  Kerangka keuangan ini mencakup masalah-masalah khusus yang berkenaan dengan bagaimana mempertahankan keberlanjutan kegiatan e-government.
5.2.1	Pedoman
•	Pedoman audit dan indikator evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (misal jumlah aplikasi yang sudah dikembangkan, pemanfaatan komunikasi dengan teknologi informasi, utilisasi peralatan, perubahan kultur sumber daya manusia yang sudah IT-minded), untuk mengukur produktifitas, efisiensi dan efektifitas dari investasi yang sudah dilakukan.
•	Pedoman persyaratan rencana investasi teknologi informasi untuk jangka pendek dan pengembangan jangka panjang sehingga kelanggengan sistem terjamin 
•	Pedoman persyaratan investasi teknologi informasi yang utuh dengan kriteria yang jelas, dalam arti dukungan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang minimal harus dipenuhi, sehingga pemanfaatan investasi dapat dilakukan secara langsung dan optimal sesuai dengan deskripsi tujuan pemanfaatan teknologi informasi bersangkutan (adanya korelasi antara business unit dan strategi teknologi informasi). Dalam hal ini, perlu diperjelas mengenai proses dan prosedur kerja yang memang bisa didukung secara layak oleh teknologi informasi.
5.2.2	Standard
•	Standard kriteria evaluasi investasi TI
•	Standard perencanaan TI (IT Plan)
5.2.3	Prosedur
•	Prosedur pengajuan usulan investasi TI
•	Prosedur melakukan audit dan evaluasi investasi TI
•	Prosedur pengadaan investasi TI
5.2.4	Proses
•	Pemberian status unit swadana pada unit pelaksana TI di birokrasi pemerintahan (lihat kerangka peraturan perundang-undangan);
•	Uji coba proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” pada unit-unit struktural di pemerintahan, misalnya pada KPDE dan unit TI tingkat Departemen, dengan mengalokasikan 5 paket pendanaan untuk KPDE dan 3 paket pendanaan untuk Departemen;
•	Pembentukan tim independen untuk melakukan evaluasi usulan (lihat kerangka kelembagaan);
•	Uji coba proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” pada 5 DATI II dengan mengalokasikan 5 paket hibah dana pendamping, melalui Departemen Koperasi dan Pemberdayaan UKM. 
•	Perluasan cakupan proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” mencapai juga lembaga non Departemen;
•	Perluasan cakupan proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sehingga mencapai 20 DATI II;
•	Program pembinaan kemampuan bagi unit-unit TI yang relatif tertinggal;
•	Program pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang relatif tertingal.
•	Proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” telah secara rutin ditawarkan dengan menyediakan setiap tahunnya  secara keseluruhan 10 paket pendanaan, dan cakupan populasi diperluas mencakup seluruh unit TI dalam birokrasi pemerintahan;
•	Proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sudah diperluas cakupannya sehingga mencakup 26 DATI I;
5.3	  E-Commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
Sumber pendanaan investasi TI untuk berlangsungnya e-commerce akan diemban oleh swasta yang terlibat di dalamnya.  Peran pemerintah dalam hal pendanaan dalam bidang e-commerce, lebih banyak sebagai fasilitator.  Para pelaku bisnis malakukan kegiatannya berdasarkan mekanisme pasar.  Pemerintah dapat memberikan fasilitas mengenai sistem pembayaran elektronis, aturan yang memperhatikan aturan global (lihat legal framework), dan pemberian berbagai insentif untuk merangsang investor untuk melakukan investasi TI.
5.4	  TI Berbasis masyarakat tahun 2010
Teknologi informasi yang berbasis masyarakat akan menjamin terjadinya percepatan transformasi masyarakat traditional ke masyarakat madani.  Pemerintah berperan dalam memberikan fasilitas TI yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.  Untuk itu perlu disusun mekanisme pendanaan agar kegiatan TI yang berbasis masyarakat ini terus berlangsung. 
5.4.1	Pedoman
•	Pedoman penyediaan dana untuk membangun fasilitas TI untuk masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dan disesuikan dengan derajat kesiapan masyarakat dalam mengadopsi TI.
•	Pedoman pengajuan dana oleh masyarakat untuk membangun fasilitas TI
5.4.2	Standard
•	Standard penilaian kesiapan masyarakat dalam mengadopsi TI
•	Standard penilaian kesuksesan investasi TI
•	Standard penilaian dalam pengajuan dana
5.4.3	Prosedur
•	Prosedur bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses ke internet.
•	Prosedur pengembangan TI di masyarkat.
5.4.4	Proses
•	Proses penilaian pengajuan dana investasi TI
•	Proses penilaian kesuksesan investasi TI.
5.5	  TI untuk  pendidikan  tahun 2010
Dari segi pendanaan, peran pemerintah dalam mendukung terlaksananya pemanfaatan TI untuk pendidikan masih sangat dibutuhkan.  Mekanisme pendanaan ini perlu diatur sedemikian rupa agar tujuan dari pendidikan yang didukung oleh TI benar-benar dapat dicapai.  
5.5.1	Pedoman
•	Pedoman dana untuk penerapan dan pemanfaatan TI untuk mendukung pendidikan.
•	Pedoman pengajuan dana kebutuhan TI dalam menunjang kegiatan pendidikan.
5.5.2	Proses
•	Proses penentuan pengajuan dan penyerapan dana investasi TI untuk pendidikan.
•	Proses penentuan pihak yang mendapatkan dana investasi TI yang dikompetisikan.
5.5.3	Prosedur
•	Prosedur pembangunan TI untuk pendidikan yang dananya berasal dari pemerintah, private, atau dari masyarakat.
•	Prosedur pengajuan dana untuk maintenance TI untuk pendidikan
5.6	  E-Democracy tahun 2010
E-democracy merupakan salah satu pilar yang memerlukan pendanaan khusus untuk pembangunannya.  Sumber pendanaan untuk e-democracy ini masih diharapkan dari pemerintah.  Kehidupan dunia yang semakin mengglobal ini, akan memaksa pemerintah bisa sebagai penggerak democracy.  Proses demokratisasi ini dapat didukung oleh TI.  Untuk itu perlu mekanisme pendanaan agar e-democracy dapat dilaksanakan.

5.6.1	Standard
5.6.2	Pedoman
•	Prosedur audit dan indikator evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (misal jumlah aplikasi yang sudah dikembangkan, pemanfaatan komunikasi dengan teknologi informasi, utilisasi peralatan, perubahan kultur sumber daya manusia yang sudah IT-minded, dan lain sebagainnya), untuk mengukur produktifitas, efisiensi dan efektifitas dari investasi yang sudah dilakukan.
•	Pedoman persyaratan rencana investasi teknologi informasi untuk jangka pendek dan pengembangan jangka panjang sehingga kelanggengan sistem terjamin. 
•	Pedoman persyaratan investasi teknologi informasi yang utuh dengan kriteria yang jelas, dalam arti dukungan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang minimal harus dipenuhi, sehingga pemanfaatan investasi dapat dilakukan secara langsung dan optimal sesuai dengan deskripsi tujuan pemanfaatan teknologi informasi bersangkutan (adanya korelasi antara business unit dan strategi teknologi informasi). Dalam hal ini, perlu diperjelas mengenai proses dan prosedur kerja yang memang bisa didukung secara layak oleh teknologi informasi.
5.6.3	Proses
•	pemberian status unit swadana pada unit pelaksana TI di birokrasi pemerintahan (lihat kerangka peraturan perundang-undangan);
•	uji coba proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” pada unit-unit struktural di pemerintahan, misalnya pada KPDE dan unit TI tingkat Departemen, dengan mengalokasikan 5 paket pendanaan untuk KPDE dan 3 paket pendanaan untuk Departemen;
•	pembentukan tim independen untuk melakukan evaluasi usulan (lihat kerangka kelembagaan);
•	uji coba proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” pada 5 DATI II dengan mengalokasikan 5 paket hibah dana pendamping, melalui Departemen Koperasi dan Pemberdayaan UKM. 
•	perluasan cakupan proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” mencapai juga lembaga non Departemen;
•	perluasan cakupan proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sehingga mencapai 20 DATI II;
•	program pembinaan kemampuan bagi unit-unt TI yang relatif tertinggal;
•	program pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang relatif tertingal.
•	proyek “Peningkatan kapasitas kemampuan pemanfaatan TI” telah secara rutin ditawarkan dengan menyediakan setiap tahunnya  secara keseluruhan 10 paket pendanaan, dan cakupan populasi diperluas mencakup seluruh unit TI dalam birokrasi pemerintahan;
•	proyek “Pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan TI” sudah diperluas cakupannya sehingga mencakup 26 DATI I;