Perkembangan Terakhir tentang Pembahasan 
RPP Penyelenggaraan Telekomunikasi dan RPP Frekuensi dan Orbit Satelit
Oleh Risa Bhinekawati & Nies Purwati

A.	UMUM 
Pada saat tulisan ini dimuat, pembahasan RPP Penyelenggaraan Telekomunikasi dan RPP Frekuensi dan Orbit Satelit mungkin sudah sampai pada tingkat Sekretaris Negara untuk ditandatangani oleh Presiden. Pemerintah mentargetkan bahwa RPP sudah dapat ditetapkan sebelum bulan Juni 2000.
Walaupun dengan sangat mendadak, MASTEL telah diundang dan ikut memberikan masukan pada rapat terakhir interdep untuk membahas kedua RPP pada tanggal 9-15 Maret 2000. Karena waktu yang diberikan oleh Ditjen Postel untuk mempersiapkan masukan sangatlah singkat, yaitu hanya satu hari, persiapan yang dilakukan belumlah maksimal walaupun kami berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan masukan. Biasanya MASTEL memberikan kesempatan "public hearing" kepada seluruh anggota untuk dapat memberikan masukan. Dari hasil pembahasan ada beberapa hal penting yang sama sekali luput dari RPP, walaupun MASTEL telah berusaha untuk memasukkannya baik dalam diskusi pembahasan maupun secara tertulis.
Dalam perumusan masukan MASTEL, anggota MASTEL yang terlibat adalah Bapak Sukarno Abdulrachman, Ibu Koesmarihati Sugondo, Bapak Arnold Djiwatampu, Bapak Moerwanto, Bapak Redi Subekti, Bapak Agus Reza, Bapak Gatot Santoso, Bapak Garuda Sugardo, Bapak Padji Choesin, Ibu Cessy Karina, Ibu Mutia Rivayanti, Bapak Christian B. Theo, Bapak Naswil Idris, Bapak Hartono, Ibu Risa Bhinekawati dan Ibu Nies Purwati.
Pada saat pembahasan RPP Penyelengaraan Telekomunikasi, MASTEL diwakili oleh Ibu Risa Bhinekawati dan Bapak Sukarno Abdulrachman. Sedangkan pada saat pembahasan RPP frekuensi dan orbit satelit, MASTEL diwakili oleh Bapak Sukarno Abdulrachman, Bapak Arnold Djiwatampu, Bapak Agus Reza dan Ibu Nies Purwati. 
Pada rapat interdep yang diselenggarakan pada tanggal 9-15 Maret oleh Ditjen Postel, cukup banyak masukan MASTEL yang cukup dapat diterima oleh rapat, namun masih belum memuaskan. Dalam pada itu MASTEL menyadari sepenuhnya bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan dalam waktu singkat, masih perlu diterbitkan Keputusan-keputusan Menteri, namun seyogyanya penetapan strategik nasional sebagai arahan bagi penyusunan Keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan Menteri sudah harus tampak dalam PP yang naskahnya sedang dalam pembahasan tersebut.
Mengingat banyaknya substansi yang terlewatkan dari pembahasan, maka MASTEL mengadakan pertemuan tim RPP untuk kedua kalinya pada tanggal 29 Maret 2000 untuk membahas RPP Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan tanggal 30 Maret 2000 untuk membahas RPP tentang frekuensi dan orbit satelit.
Pada tanggal 7 April 2000, Ketua Umum MASTEL kembali mengirimkan masukan MASTEL kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Sektretaris Negara untuk menyampaikan susulan bahan masukan MASTEL. Masukan lengkap MASTEL mengenai kedua RPP dapat di lihat di website MASTEL: www.mastel.or.id, atau diambil di Sekretariat MASTEL.
RPP ini memerlukan sejumlah (sekitar 52) Kepmen untuk pelaksanaannya. Peran Menteri sangat besar dalam pertelekomunikasian di Indonesia.
B.	RPP Penyelenggaraan 
Hasil pembahasan RPP Penyelenggaraan (yang berlangsung marathon dari hari Kamis-Sabtu, 9-11 Maret 2000, dari jam 09:00 – 23:00), dan susulan masukan MASTEL pada tanggal 7 April 2000, antara lain adalah sbb:
•	Belum ada pemisahan antara Menteri dan peran dan kewenangan Badan Regulator (untuk sementara waktu dapat pula diasumsikan Ditjen Postel sebagai Badan Regulator) sama sekali belum terlihat di RPP. MASTEL mengusulkan bab tersendiri yang mengatur tentang Badan Regulator, karena pada UU No. 36/1999 hal ini dimungkinkan. Masukan MASTEL berupa penjabaran tentang fungsi Regulator telah kami sampaikan, namun hal ini kelihatannya belum dapat diakomodasikan dalam RPP dengan alasan bahwa Penjelasan di UU belumlah cukup kuat untuk mengatur Regulator – Apakah ini berarti bahwa UU Telekomunikasi harus diganti? 
•	Dalam hal penyelenggaraan jaringan, disimpulkan bahwa penyelenggara jaringan wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan. Hal ini diusulkan oleh MASTEL karena pada kenyataannya akan sulit bagi penyelenggara untuk membangun seluruh jaringan di seluruh Indonesia. Akan lebih efisien jika mereka dapat bekerja sama di tempat-tempat yang telah ada akses, dan membangun di tempat-tempat yang mereka diharuskan membangun. 
•	Dalam hal klasifikasi penyelenggara, diputuskan adanya pengelompokan sbb: 
1. Penyelenggaran Jaringan terdiri dari:
a.	Jaringan tetap, yang terdiri dari jaringan lokal, jaringan interlokal dan jaringan internasional. 
b.	Jaringan bergerak, yang terdiri dari jaringan bergerak selular terestrial, jaringan bergerak satelit, jaringan bergerak terestrial. 
Mengenai kategori penyelenggaraan jaringan bergerak, MASTEL mengusulkan adanya redifinisi, karena pada kategori penyelenggaraan sebaiknya tidak dibagi berdasarkan teknologi (selular atau satelit), karena teknologi tersebut dapat dipergunakan untuk menyediakan jaringan lokal, interlokal dan internasional. Dengan demikian, MASTEL mengusulkan agar kategori penyelenggaraan jaringan bergerak dibagi menjadi jaringan bergerak lokal, jaringan bergerak interlokal dan jaringan bergerak internasional.
                2. Penyelenggara Jasa terdiri dari: 
a.	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar (POTs) 
b.	Penyelenggaraan jasa nilai tambah (misalnya calling card, IN, IVR, pager) 
c.	Penyelenggaraan jasa infocom/multimedia (misalnya VoIP, internet, data, video, entertainment) 
d.	Jasa resale 
                3. Perijinan
MASTEL mengusulkan agar perijinan dipilah-pilah, mana yang harus melalui seleksi (untuk penyelenggaraan telekomunikasi berskala besar seperti penyelenggara selular), mana yang tidak memerlukan proses seleksi (cukup mendaftarkan saja misalnya ISP, resale, dsb). Selain itu perlu juga diperhatikan mana ijin yang dapat diperoleh melalui koordinasikan dengan pemerintah daerah
•	Dalam hal USO, MASTEL melihat dalam waktu singkat yang akan datang perlu "benchmarking" dengan negara lain, bagaimana USO diatur. Dalam UU No. 36/1999 yang berarti juga juga dalam PP yang akan diterbitkan, USO adalah bagian dari biaya interkoneksi. MASTEL berpendapat ada beberapa alternatif yang dapat ditetapkan agar USO dapat benar-benar dijalankan. 
•	Peran Pemerintah Daerah belum seberapa tampak dalam RPP. Hal ini memang dapat dimengerti karena sifat-sifat telekomunikasi yang pada dasarnya tidak mengenal batas-batas negara maupun batas-batas daerah administratip dalam satu negara. Perlu penelitian perbandingan dengan negara-negara lain. MASTEL melihat kemungkinan keterkaitan antara UU Otonomi Daerah dengan perangkat regulasi telekomunikasi dalam hal USO, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Lisensi, dan Perlindungan Konsumen. 
•	Dalam hal Peran Serta Masyarakat, MASTEL mengusulkan agar keanggotaannya tidak dibatasi oleh Peraturan Pemerintah, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat intelektual yang tidak berhubungan langsung dengan telekomunikasi, seperti ahli sosial, ahli ekonomi, dsb., berminat untuk menjadi anggota lembaga peran serta masyarakat. Selain itu, keberadaan lembaga peran serta masyarakat tidak harus dikukuhkan oleh Menteri, untuk menghindari kesan ketergantungan kepada pemerintah.  
C. RPP Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit.
Dalam hal pembahasan RPP tentang penggunaan spektrum frekuensi dan orbit satelit kekurangan yang terjadi adalah sebagai berikut:
•	Pengaturan frekuensi yang dipergunakan bukan untuk keperluan telekomunikasi, misalnya: remote control untuk keperluan mainan. Perlu ketegasan dalam pengaturannya, misalnya apakah perlu ijin khusus bagi pihak yang menggunakan fasilitas ini. 
•	Penegasan Pemerintah tentang hadirnya Badan Regulator sebagai salah satu unsur dalam sistem manajemen telekomunikasi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam (penjelasan) UU 36 / 1999 sama sekali tidak terlihat di RPP ini. 
•	Tidak atau belum termuatnya ketentuan tentang peran masyarakat (melalui lembaga mandiri) hendaknya tidak diartikan bahwa tidak ada peran lembaga mandiri dimaksud dalam manajemen frekuensi dan orbit satelit nasional, karena peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU 36/ 1999 tidak terbatas pada "penyelenggaraan telekomunikasi". 
•	Dalam proses perijinan sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan sederhana. Oleh karena itu ada baiknya pemerintah mengumumkan mengenai lisensi penggunaan frekuensi yang akan diberikan, jumlah perusahaan yang akan dibeikan ijin, dsb. Hal-hal yang terkait dengan penilaian syarat-syarat teknis dan penetapan frekuensi dilakukan oleh Ditjen Postel secara terpadu, sehingga pihak pelamar tidak perlu melakukan proses pengajuan ijin yang terpisah-pisah. Dalam hal ini kajian banyak dilakukan oleh ASSI (Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia). 
•	Mengenai BHP, mengingat bahwa sesungguhnya tidak ada negara yang mengenakan BHP orbit satelit, maka MASTEL mengusulkan bahwa besarnya biaya hak penggunaan orbit satelit dibatasi pada komponen biaya pendaftaran dan biaya koordinasi.