KERANGKA TEKNOLOGI INFORMASI NASIONAL (KTIN)

MISI KTIN :
•	Menyediakan akses universal terhadap informasi kepada masyarakat luas secara adil dan merata.
•	Melakukan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
•	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, 
•	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia 
•	Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya

VISI KTIN :
Terwujudnya masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020, dalam mendukung  negara kesatuan Republik Indonesia

I. KERANGKA DASAR

TUJUAN KTIN :
•	Tercapainya 'E-Government for Good Governance' pada tahun 2005
•	Tercapainya 'E-Commerce untuk Ekonomi Kerakyatan' pada tahun 2005
•	Tercapainya 'TI berbasis Masyarakat' pada tahun 2010 
•	Tercapainya 'TI untuk Pendidikan' pada tahun 2010 
•	Tercapainya 'E-Democracy' pada tahun 2010

STRATEGI KTIN :
•	'E-Government for Good Governance' pada tahun 2005
•	Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik pada akhir 2004
•	Peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas di pemerintahan pada akhir 2004
•	On-line government pada tahun 2005
•	'E-Commerce untuk Ekonomi Kerakyatan' pada tahun 2005
•	Penyediaan virtual market bagi pelaku pasar pada akhir 2005
•	Pembinaan dan pelatihan bagi SME pada akhir 2005
•	Industri TI lokal yang tangguh pada akhir 2005
•	'TI berbasis Masyarakat' pada tahun 2010
•	Penyediaan sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten (2005) dan kecamatan (2010)
•	Penyediaan dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI  pada tahun 2002
•	Pencapaian proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi pada tahun 2005
•	Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktifitas TI di masyarakat pada tahun 2005
•	'TI untuk Pendidikan' pada tahun 2010
•	Penyediaan akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2010
•	Pemanfaatan TI dalam proses pelatihan baik di sektor pemerintahan maupun swasta pada tahun 2005
•	Kurikulum teknologi informasi pada tahun 2002
•	'E-Democracy' pada tahun 2010
•	Pencapaian interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan
•	Pencapaian transparansi dalam kegiatan lembaga perwakilan
•	Pemanfaatan TI dalam proses demokrasi

STRATEGI KTIN :
•	Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru
•	Pendirian badan independen yang kredibel untuk mengatur mekanisme pendanaan pada tahun 2001.
•	Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah sudah dimulai pada tahun anggaran 2001 dengan target 75% dalam 5 tahun.
•	Dukungan dan landasan TI
•	Pembangunan infrastruktur fisik dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi yang lebih siap. Untuk lokasi yang tertinggal perlu dilakukan pembinaan dan pembangunan secara bertahap
•	Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI di perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta
•	Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang e-commerce, information act, dan HAKI
•	Arahan dan fokus penelitian dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan
•	Badan Pengembangan TI Nasional
•	Pendirian Badan Pengembangan TI Nasional pada tahun 2001 yang bertugas melakukan sosialisasi, penerapan, pemantauan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional
•	Persyaratan kualitas dan kategori keahlian SDM yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk badan tersebut
•	Pembentukan badan khusus di setiap lembaga pemerintahan (seperti CIO) yang berkoordinasi dengan Badan Pengembangan TI Nasional untuk menjamin penerapan Kerangka TI Nasional

KERANGKA UMUM PRASARANA :
•	Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana
•	Dukungan pemerintah berupa insentif dan regulasi
•	Mempromosikan persaingan bebas untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas layanan
•	Menjamin keterbukaan akses yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat
•	Melakukan evaluasi bagi pengembangan infrastruktur secara nasional
•	Melakukan pengkajian terbentuknya backbone jaringan infrastruktur nasional
•	Melakukan evaluasi dan memberikan skala prioritas keberadaan infrastruktur
PRINSIP DASAR PRASARANA :
•	Standar
•	Keamanan
•	Pengumpulan Data/Informasi
•	Akses Informasi
•	Pemilihan Teknologi
KERANGKA PRIORITAS PRASARANA :
•	E-Government dan E-Democracy
•	Peningkatan daya saing masyarakat (E-Commerce UKM dan TI untuk masyarakat)
•	Pengembangan sumber daya manusia (TI untuk pendidikan).
PEDOMAN, PROSES dan PROSEDUR

II. KERANGKA PRASARANA
III. KERANGKA HUKUM

IV. KERANGKA ORGANISASI

KEBIJAKAN UMUM ORGANISASI :
•	Pembentukan Dewan Pengembangan IT Nasional yang bertugas :
•	Menyusun kebijakan nasional serta strategi jangka menengah dan panjang dalam bidang pengembangan TI
•	Melakukan evaluasi usulan investasi
•	Melakukan evaluasi kinerja dari unit pemerintah atau kelompok masyarakat yang memperoleh investasi TI dari pemerintah
•	Mengkoordinasi unit-unit TI di lingkungan instansi pemerintahan
•	Pembentukan UPT Pusat Informasi yang bertugas menangani data dan informasi bersifat lintas sektoral atau departemental
•	Pengembangan Unit TI Departemen dan Lembaga Non Departemen sehingga dapat lebih fokus pada penyediaan layanan informasi internal organisasi
•	Outsourcing

KERANGKA UMUM HUKUM :
•	Pengelolaan Keuangan Negara
•	Perubahan status unit TI di sektor pemerintah menjadi unit swadana sehingga berwenang untuk menerima pendapatan sendiri
•	Perampingan struktur unit TI di sektor pemerintah dan outsource layanan ke UPT Layanan Informasi
•	Status Hukum
•	Pembentukan UPT Layanan Informasi yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara
•	Hukum Telematika
:

KERANGKA UMUM KEUANGAN :
•	Pendekatan Partisipatif, dimana usulan investasi disusun sendiri oleh unit pelaksana untuk kemudian dievaluasi oleh pusat, dan hanya akan didanai apabila dianggap layak dan sesuai dengan garus kebijakan nasional
•	Perencanaan Strategis TI, yang mencakup :
•	Evaluasi Diri (visi, misi, identifikasi stakeholder, sumber daya yang tersedia, aspek manajemen, komitmen pimpinan)
•	Indikator kinerja (Mean Time Between Failure,Throughput, Akurasi Output, Kecepatan)
•	Usulan investasi yang disusun untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan (demand driven)
•	Paket pendanaan berdasarkan kontrak (block grant contract), dengan mengikuti pola post audit
•	Dana pendamping, yang dihimpun oleh unit pelaksana sendiri
•	Kompetisi berlapis (tiered competition), untuk memperkecil kesenjangan antara yang unit TI dengan kapasitas tinggi dan yang kurang kapasitasnya
•	Evaluasi dan pemantauan yang kredibel, yang dilakukan oleh tim
•	Transparansi
•	Hibah dana pendamping (matching grant), dengan menyelenggarakan program pembinaan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan TI dengan mengandalkan kemampuan masyarakat sendiri
•	Manfaat
•	Resiko
•	Pentahapan

V. KERANGKA KEUANGAN