UU OTONOMI DAERAH DAN REGULASI TELEKOMUNIKASI
Nies Purwati

Atas inisiatif MASTEL, pada tanggal 3 April 2000 diselenggarakan Acara makan siang dan Diskusi Terbatas yang membahas topik Interaksi antara UU Telekomunikasi dengan UU Otonomi Daerah. Nara sumber yang hadir adalah Bapak Sasmito Dirdjo, Dirjen Postel, dan Bapak Andi Malarangeng, Staf Ahli Menteri Negara Otonomi Daerah. 
Acara yang dipandu oleh Bapak Garuda Sugardo tersebut dimaksudkan untuk mencari hubungan dan solusi antara UU Otonomi Daerah No. 22/99 dan UU Telekomunikasi No. 36/99. Hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi pada UU Otonomi Daerah maupun sebaliknya dibahas dalam diskusi tersebut. 
Didalam UU Otonomi Daerah disebutkan bahwa semuanya dilimpahkan ke daerah, kecuali untuk 5 hal dan kewenangan-kewenangan lainnya. Kelima hal yang kewenangannya tetap berada pada pemerintah pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal & moneter, serta kewenangan lain. 
Kewenangan- kewenangan lain inilah yang harus didefinisikan, jangan sampai menjadi pasal ‘karet’ yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda, sehingga akan dicurigai kembali oleh pemerintah daerah. Kewenangan-kewenangan bidang lain tersebut adalah: 
a.	Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro 
b.	Dana perimbangan keuangan 
c.	Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara 
d.	Pembinaan dan pemberdayaan SDM 
e.	Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis 
f.	Konservasi 
g.	Standardisasi nasional 
Terkait dengan UU No. 22/1999, Bapak Dirjen menjelaskan aspek-aspek yang menyebabkan mengapa telekomunikasi tidak dapat seluruhnya diserahkan kepada Pemda untuk pengaturannya, diantaranya adalah bahwa pembangunan telekomunikasi adalah pembangunan sektor yang bersifat padat teknologi dan padat modal. Padat teknologi mempunyai implikasi tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan mampu melakukan dukungan logistik terhadap teknologi yang digunakan. Padat modal berarti membutuhkan biaya investasi yang sangat tinggi dengan demikian memerlukan efisiensi yang tinggi serta membutuhkan investasi jangka panjang. Selain itu, telekomunikasi selalu membentuk sistem jaringan. Jasa yang diatur dalam sistem ini (disebut ‘end-to-end services’), memerlukan sistem jaringan yang tangguh serta memerlukan hubungan yang solid.
Telekomunikasi juga harus patuh pada aturan-aturan dan konvensi internasional. Ada bagian-bagian yang bersifat mandatori (harus dilaksanakan) dan ada bagian yang bersifat regulatori atau memerlukan pengaturan-pengaturan. Pengaturan ini diharapkan dapat berlaku secara utuh dimanapun telekomunikasi diselenggarakan. Dalam banyak hal telekomunikasi tidak dapat diatur dalam batas wilayah (borderless). Bapak Dirjen juga mengemukakan bahwa sejak tahun 1985, pemerintah sudah tidak lagi melakukan pembangunan telekomunikasi. Pembangunan dilakukan oleh BUMN atau BUMS yang bergerak dibidang telekomunikasi.
UU Telekomunikasi No. 36/1999 mempunyai semangat untuk menghapuskan monopoli. Dalam UU yang baru juga diatur mengenai penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa dan penyelenggara telekomunikasi khusus dimana penyelenggara terdiri atas BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah mempunyai kesempatan untuk melakukan usaha dibidang telekomunikasi. Peran pemerintah adalah dalam hal-hal yang bersifat mandatori dan regulatori. Dalam UU disebutkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan telekomunikasi yang dikhususkan dalam penentuan kebijakan dan pengaturan. Pemerintah harus menjadi lebih kuat untuk menjamin agar kompetisi dapat berjalan dengan sehat. UU Telekomunikasi juga menyebutkan mengenai sumber daya alam terbatas, yaitu nomor, spektrum frekuensi dan orbit satelit yang seluruhnya perlu diatur secara nasional.
Dalam kondisi otonomi daerah, hal-hal yang dapat dilimpahkan kepada dan dikerjakan oleh daerah harus dikerjakan secara sistematis. Misalnya, didalam RPP telekomunikasi terdapat: 
a.	Penyelenggara jaringan tetap, meliputi jaringan SLI, SLJJ dan Lokal. Yang paling mungkin untuk dikerjakan didaerah adalah jaringan lokal, namun tetap memerlukan waktu. 
b.	Penyelenggara jaringan bergerak, nampaknya masih perlu pengkajian apakah dapat diselenggarakan oleh Daerah. 
c.	Penyelenggara jasa telekomunikasi, dimana banyak terdapat peluang bagi pengusaha daerah. 
d.	Penyelenggara telekomunikasi khusus, sepanjang wilayah operasinya dapat dibatasi, maka dapat dilimpahkan kepada daerah 
Mengenai Pendapatan Asli Daerah, menurut UU diperoleh dari pajak, retribusi, penghasilan BUMD, dan penerimaan lain yang sah. Diperlukan diskusi lagi mengenai jenis pajak dan retribusi yang terkait dengan bidang telekomunikasi.
Kelihatannya tidak banyak dari sektor telekomunikasi yang dapat dilimpahkan ke daerah, hal ini terkait dengan ketentuan yang bersifat mandatori dan regulatori. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa daerah dapat melaksanakan pembangunan telekomunikasi, tentunya harus melihat prioritas dan mempertimbangkan keanekaragaman serta sumberdaya daerah. 
Bapak Andi Malarangeng mengungkapkan mengenai hal-hal penting dalam UU Otonomi Daerah. UU ini dibuat dalam rangka proses demokratisasi. Dengan adanya UU Otonomi Daerah, kita berharap bahwa masyarakat daerah merasa lebih baik karena dapat mengatur sendiri urusan di daerahnya masing-masing. 
Ada hal penting dalam UU ini, yaitu desentralisasi dalam arti redistribusi kewenangan atau disebut "devolution of power/authorities". Artinya adalah bagaimana kita meredistribusi kembali kewenangan-kewenangan kepada masing-masing level pemerintahan sesuai dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang harus dijalankan oleh masing-masing level pemerintahan tersebut. Ada fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan ada yang dapat dilimpahkan kepada daerah. 
Pemerintah mendaftar kewenangan dari masing-masing sektor termasuk sektor telekomunikasi untuk dipilah-pilah, mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk semua sektor, pada prinsipnya pemerintah pusat tidak lagi memberikan pelayanan langsung, tetapi akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Contoh dalam sektor kesehatan: standar-standar gizi anak, pelayanan kesehatan, penetapan Rumah Sakit tipe A, atau spesialis, ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan RS tipe B, C dan D serta pelayanan kesehatan langsung kepada masyakat dilakukan oleh pemerintah daerah atau kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan untuk sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu semua Kanwil-kanwil harus dilikuidasi dan dirubah menjadi Dinas-dinas, masuk kedalam pemerintah daerah, termasuk Kanwil Departemen Perhubungan. Tidak tertutup pula kemungkinan terjadinya likuidasi Departemen Perhubungan, atau "downsizing". Sehingga tugas-tugas pemerintah pusat di daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas nama pemerintah pusat dan atas biaya pemerintah pusat, atau disebut Dekonsentrasi. 
UU No. 22/99 menghormati kesepakatan-kesepakatan internasional didalam semua sektor. Penerapan Otonomi Daerah dalam sektor akan melihat kewenangannya. Karena itu numbering, spektrum frekuensi dan orbit satelit serta penetapan standar tetap akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Jika ada hal-hal yang belum dapat ditangani oleh pemerintah daerah karena keterbatasan teknologi atau modal, dapat ditarik ke pemerintah pusat. Tetapi mengenai yang lain-lain seperti lisensi dan operasional dapat dilimpahkan ke pemerintah daerah dengan pengaturan atau rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kompetisi antar operator dapat terjadi di daerah untuk keuntungan konsumen. Contoh lain: penetapan frekuensi atau nomor untuk situasi darurat atau polisi ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Tentu saja semua usaha (BUMN, BUMD, BUMS) yang beroperasi di daerah dapat diatur dalam peraturan daerah dengan kewenangan-kewenangan yang ada didaerah. Pelaku bisnis daerah akan dikenakan bagi hasil atau pajak sesuai dengan peraturan daerah. Operator telekomunikasi/ pengusaha daerah yang beroperasi di daerah tertentu dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di daerah tertentu seperti listrik, jalan, jembatan dapat diatur dalam peraturan daerah dan memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah. Diharapkan biaya-biaya tidak perlu meningkat, karena komponen biaya tetap tetapi komposisi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berubah.
Dalam menjawab pertanyaan peserta mengenai wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dan pusat dalam implementasi UU Otonomi Daerah, Bapak Andi menyatakan bahwa prinsip "money follows function" berlaku dan bukan "function follows money". Oleh karenanya perlu dijelaskan dahulu kewenangan-kewenangan dan kewajiban, baru kemudian diterangkan mengenai pendapatannya. 
Dalam hal efisiensi ekonomi, Bapak Andi Malarangeng memandang harus melihat dahulu mana daerah-daerah yang mampu dan mana yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Jika perlu dilakukan subsidi silang. Mungkin diperlukan insentif tertentu bagi operator-operator telekomunikasi untuk beroperasi. Dalam hal ini pemerintah daerah boleh melakukan kesepakatan untuk investor asing.
Terlontar pula ketakutan terhadap desentralisasi yang akan membuat pasar menjadi terlalu liberal. Dengan demikian hanya pemodal kuat saja yang bertahan. Bapak Andi memberikan jalan keluar dengan menetapkan "affirmative action" yang dapat diberlakukan di daerah-daerah. Contohnya adalah diperbolehkannya kompetisi liberal untuk usaha pompa bensin, karena pada akhirnya konsumen yang akan menikmati. Namun demikian sejumlah persentase dari pajak yang dihasilkan harus dialokasikan kepada pengusaha kecil dan menengah, atau pengusaha wanita. Dengan demikian tidak hanya pengusaha dengan modal besar saja yang bisa berusaha.