RUANG PUBLIK, PRIVAT DAN CYBER:
BEBERAPA BA HA N PERHATIAN1
Oleh:	Marco Kusurnawijaya2

“The promise of the Information Age is the unleashing of unprecedented productive capacity by the power of the mind. I THINK, THEREFORE I PRODUCE. In so doing, we will have the leisure to experiment with spirituality, and the opportunity of reconciliation with nature, without sacr~ficing the material well being of our children. The dream of the Enlightenment, that reason and science would solve the problems of humankind, is within reach. YET
THERE IS AN EXTRA-ORDINARY GAP BETWEEN OUR TECHNOLOGICAL OVER-DEVELOPMENT AND OUR SOCIAL UNDERDEVELOPMENT. Our economy, society, and culture are built on interests, values, institutions, and systems of representation that, by and large, limit collective creativity, confiscate the harvest of information technology, and deviate our energy into self-destructive confrontation. THIS STATE OF AFPAIRS MUST NOT BE. THERE IS NO ETERNAL EVIL IN HUMAN NATURE. THERE IS NOTHING CANNOT BE CHANGED BY CONSCIOUS. PURPOSIVE SOCIAL ACTION, PROVIDED WITH INFORMATION, AND SUPPORTED BY LEGITIMACY If people are informed, active, and communicate throughout the world; if business assumes its social responsibility; if the media become the messengers, rather than the message; if political actors react against cynicism, and restore belief in democracy; if culture is reconstructed from experience; if humankind feels the solidarity of the species throughout the globe; if we assert intergenerational solidarity by living in harmony with nature; ~f we depart for the exploration of our inner self having made peace among ourselves. IF ALL THIS IS MADE POSSIBLE BY OUR INFORMED, CONSCIOUS, SHARED DECISION, WHILE THERE IS STILL TIME, MAYBE THEN, WE MAY, AT LAST, BE ABLE TO LIVE AND LET LIVE, LOVE AND BE LOVED.”

Manuel Castells, Finale, End of Millennium (The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume III:, pp.3’79-38O, Blackwell Publishers, Oxford, 1998), Hurufkapital dan Marco Kusumawijaya.

Tiga Pilihan yang Mungkin

Dati perspektif arsitcktur (budaya material, ruang tcrhangun) ada tiga kcmungkinan sikap
terhadap kedudukan ruang cyber:

1.	Pilihan konservatif: bahwa ruang-cyber adalah anti-ruang terbangun, jadi musuh misi Masyarakat Lingkungan Binaan, yang ingin rnemperjuangkan kualitas nyata (bukan virtual)dari lingkungan/ruang-binaafl.
2.	Pilihan (pura-pura) pro~resif: bahwa ruang-cyber rneniadakan keperluan menegakkan batas antara ruang privat dan ruang publik.
3.	Pilihan liberal: bahwa ‘ruang’ cyber adalah alternatif-atau komplementer-, tetapi
bukan substitutifterhadap ruang arsitektur terbangun, baik yang privat maupun yang publik.

Kuantitas vs. Kualitas.

Soal kuantitas perlu dinomorduakan secara taktis, karena bicara rnengenai kuantitas pada saat mi akan menjebak kita ke dalam tarian yang iramanya ditentukan orang lain, Iagu larna, ialali pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented developmentalism), yang mengakibatkan kita berebutan dan melupakan esensi dunia benda.

Bahan untuk diskusi di Universitas Tarumanegara, 3 Mei 2000. Jakarta.

2 Ketua MASYARAKAT LINGKUNGAN BINAAN. ~	~:mc~.~n ~:t~ixii~mic~t. 081-6811563; c-mail

n.ttc9k\~~q,ccutriti t~ci H, Governance Programme Specialist, The British Council, Jakarta, e-mail:
marco.kw@britcoun.Or. id.
Dalam hal kualitas ruang publik di Jakarta terlihat dua lipat masalah
-	Arsitektur sungguhan sangat tipis terlibat dalam proses penciptaan ruang publik.
-	Dinamika masyarakat (kondisi dan kebutuhannya) serta dinamika ‘tempat’nya yang sesuai dengan ‘waktu’nya tidak benar-benar menjadi masukan dalam proses
penciptaan ruang publik..

Ruang Publik dan Ruang Privat

A laporte de la maison qui viendrafrapper?
Une porte ouverte on entre
Une portefermée un antre
Le monde bat de / ‘autre cóté de ma porte.

Pada pintu rumah siapa yang datang mengetuk?
Sebuah pintu terbuka, kita masuk
Sebuah pintu tertutup sebuah kamar
Dunia bergetar di Iuar pintuku.

(Pierre Albert Birot, Les Amusements Naturels,,p.2 17,
Dikutip oleh Gaston Bachelard, dalam Poetics of Space)

Kutipan di atas rnenggambarkan bahwa ruang rpivat dan ruang publik secara fenomenologis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang subyek merasakan kehadirannya secara bersamaan, sama dengan fenomenon ketika Ia merasakan batas dan ruang, isi dan kosong, sekaligus. Makna yang satu senantiasa tergantung kepada yang lain. Demikianlah hubungan antara ruang pribadi dan ruang publik.

Ruang privat justru harus dibiarkan diurus masing-masing orang, kecuali rumah rakyat. Tetapi -atau: lagipula- bukankah ‘perumahan rakyat’ sebagai bentuk majemuk dan kolektif adalah ‘ruang publik’?
Sedangkan perumahan para ‘bobos’ di suburbs menjadi problematik karena: suburb tidak lain adalah ‘tempat’3 yang tidak komplit, yang para penghuninya adalah para ‘bobos’ ~ tidak memiliki keanggotaan sosial di dalam batas ‘tempat’nya yang tidak komplit itu, melainkan lebih tergantung kepada keanggotaan yang berdasarkan hubungan fungsional yang tersebar di seantero metropolis atau bahkan dunia. Transportasi (jalan lingkar luar, misalnya) yang memungkinkan hubungan antar suburb semata-mata memperkuat kondisi dan kecenderungan im. Oleh sebab itu, suburbs sulit dibudi-dayakan sebagai suatu ruang kolektif. Tanpa itu, apakah perlu ‘ruang-ruang publik’?

Problematika pada tingkat lebih tinggi adalali analog: rnanakala sebuah metropolis itu tidak dalam kondisi sebagai ‘ruang kolektif5, maka akan sulit mengkonsepsikan ruang publik di dalamnya. Bila dikehendaki, maka metropolis sebagai suatu keseluruhan harus pertarna-tama

3
‘Tempat’ dalam pengertian tradisional, misalnya oleh Castells digmbarkan demikian: ‘A place is a locale whose form, function and meaning are self-contained within the boundaries of physical contiguity’ (The Risc of the
Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I, I3Iackwell, Oxford, 1996, 1998:
423).
~	Istilah ‘bobo’ (=bourgcois bohemian) baru-baru mi, setelah di tahun 7Oan kita mengenal istilah yupies’ (young
urban professional immigrants), diperkenalkan antara lain oleh David Brooks (Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There, 2000).
W.	1. Mitchell saja mengetahui Jakarta sebagai terdiri dan ‘well-connected, well-serviced, fort c/led enclaves of privilege surrounded by miserable hyperghettos.
(City of Bits: Space, Place and the Infobahn, Cambridge, MIT Press, 1995:77-8).
diusahakan menjadi tempat yang lumayan lengkap, yang bagian-bagiannya —suburbs, pusatpusat kota- membentuk setingkat integrasi tertentu6

Ruang Kota yang Profan dan Publik

Banyak buku mendasar telah ditulis mengenai kategori tipologis maupun fungsi ruang-ruang publik kota secara lengkap.7 Mudah membuat referensi kepada sejarah dunia yang juga telah banyak dimuat di dalam media massa kita.8 Yang sulit ternyata mencapai kosensus mengenai bentuk kongkrit dan prioritas dalam kondisi metropolitan seperti Jakarta.9
Sikap pragmatis yang justru lebih bermakna adalah membuat maksimal ruang publik yang benar-benar profan dan utiliter saja, sudah berbentuk meskipun belum sempurna, dan sesuai dengan keperluan masyarakat. Misalnya: ruang jalan, dan ruang-ruang publik yang mikro seperti taman di lingkungan terbatas, bisa halaman mesjid, halaman gereja, taman di lingkungan perumahan, plaza di antara gedung perkantoran dan kantin. Juga mall, pasar! ~ Bahkan mi saja memerlukan usaha-usaha perombakan terpadu yang luarbiasa (proses/prosedur publik, keahlian yang tersedia di kalangan profesional, pendidikan penyadaran di masyarakat luas, dlsb.nya), dengan keharusan eksperimen yang kongkrit seperti sebuah lokakarya untuk menghasilkan proyek percontohan.

Ruang kota yang profan menjadi tempat yang di2unakan bersama, dan tidak selalu berarti ‘bertemu’ bersama. Orang tidak ‘bertemu’ bersama di jalan. Untuk ‘bertemu’ bersama, diperlukan suatu tingkat kolektivitas tertentu. Karena itu Kostof (1992), misalnya menggambarkan ruang-ruang publik sebagai berikut:
“...cities of every age have seen fit to make provision for open spaces that would promote social encounters and serve the conduct ofpublic affairs “.
is a destination; a purpose-built stage for ritual and interaction “.
“...places we are al/free to use, as against the privately owned realm of houses and shops “.
“Public spaces host structured or communal activities —festivals, riots, celebrations, public executions —...‘~
“But even now, the public place is the canvas on which political and social change is painted”

Ruang publik mengandaikan demokrasi pluralis”, di mana orang menikmati keberadaan bersama orang lain yang berbeda-beda. Kemajemukan. Tetapi persoalan pertama yang

6 Sehubungan dengan tata ruang, sesungguhnya memang tantangan Jakarta adala: perlunya struktur; perlunya
integrasi dengan sistem transportasi, hirarki di dalam kota (termasuk hirarki di dalam bagian-bagian kota) dan dengan struktur kegiatan dan guna-lahan. Banyak ruang (terbuka publik, salah satunya) menjadi tidak Iagi tIrngsional seperti awalnya, karena terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan kekacduan hubungan antar bagian kota, dan antar suatu ruang dengan konteksnya, yang tidak lagi saling mendukung, melengkapi, atau membutuhkan. Perubahan fungsi ialan Diponegoro dan Jalan Sisingamangaraja, misalnya menyebabkan Taman Senopati dan Taman Martha C. Tiahahu (dan SMA Bulungan!) tidak lagi dapat berfungsi seperti dulu. Kesulitan merancang sistem transportasi umum yang terpadu di Jakarta juga terutama karena kekacauan tanpa sistem tersebut.
Antara lain: Spiro Kostof, The City Assembled: the Elements of Urban Form Through History, Thames and Hudson Ltd, London, 1992.
8 Antara lain oleh Ridwan Kamil, dalam Kota Kita. l-larian KOMPAS, hehcrapa waktu lalu.
~	Misalnya tercermin dalam diskusi di Twilight Cafe, 20 April 2000 malam.
~	Gagasan yang sama telah dikemukakan dalam Marco Kusumawijaya, Public Arts, catatan untuk diskusi 20 April 2000 di Twilight Café, Jakarta.
~	Pluralisme hams dibedakan dan populisme secara tegas. Lihat, misalnya gambaran oleh David Marquand, “Pluralism v. Populism”, dalam ProsDect, June 1999: “Pluralism is not a doctrine. It is a disposition, a mentality, an approach. Like most approaches to politics, it is a matter offeeling as well as of belief Pluralists rejoice in variety. They are skeptical about theories —Marxism, economic liberalism, globalisation- that presupp ose unjformity. Pluralists like the clash and clang of argument; the monochrome sameness of the big battalions horrifies them; so does the sugary conformism of the politically correct. Instinctively, they are for the “little
mencuat ke permukaan adalah: seberapa jauh perbedaan yang bisa diterima itu? Seberapa jauh toleransi akan diberikan untuk kenikmatan kebersamaan; atau secara lebih positif:
seberapajauh orang ingin menikmati perbedaan itu sendiri sebagai berkah?
Sudah pasti perbedaan itu tidak termasuk perbedaan kaya-miskin (sosio-ekonomis) yang besar, apalagi yang mengandaikan ketidak-adilan?
Bukankah pergi ke mall berarti bertemu dengan orang yang sama (bukan yang berbeda!) dalam hal kesejahteraan sosial-ekonomi mi?
Bukankah kenyamanan itu karena tidak terlihat anak dan ibu jalanan mengemis atau pemuda tanggung mengamen? Nyaman di situ karena benar-benar di dalam mall orang tidak perlu melihat dan tidak perlu menyadari sama sekali apa yang ada di luar. Mall menjadi pulau terasing di mana orang dapat hidup egois tanpa merasa bersalah. Mall adalah ruang publik yang introvert, yang membalikkan din, memberikan punggungnya terhadap ruang ‘publik’ lain, yaitu lapangan parkir yang mengelilinginya.

Singkatnya, ruang publik sekaligus juga seketika mengandaikan kolektivitas sosial tertentu. Kolektivitas inilah yang melekatkan nilai monumental/permanensi pada ruang.’2 Tanpa ml, dan dengan penekanan ‘imaji’ di atas segalanya, telah terjadi pemiskinan makna ruang, dan merubah ruang sosial menjadi reduksi yang fetishistik. Ruang yang tidak memiliki kolektivitas, tidak memiliki permanensi, senantiasa terancarn kepunahan.

Seberapa jauh Ruang Cyber bersifat publik?

Ruang Cyber adalah publik? Hanya bagi yang memiliki komputer dan akses ke telepon dan selanjutnya ke penyedia internet. Artinya yang setiap bulan dapat membayar, katakanlah minimal 100,000 rupiah untuk telepon dan langganan internet. Lagi-lagi, meskipun kelihatannya bertemu dengan orang-orang yang berbeda di dunia virtual itu, kenyataannya tetap saja bertemu dengan orang-orang yang sama, yang sekaligus menimbulkan perbedaan dengan orang-orang di luar dunia itu. mi sama sekali tidak ‘publik’ dalam anti pluralis.

Masalah lain dan ruang cyber adalah sifat subyek yang dapat menjadi multi-nonimitas, orang dapat berpnibadi bukan saja ganda, tetapi majemuk. Bukan hanya dapat, tetapi cenderung, sadar atau tidak. Orang dapat bermain, berpura-pura, atau senius dengan sengaja menikmatinya sebagai ‘kebebasan’ yang gila-gilaan. mi sangat berbeda dengan masalah ruang modern, yaitu anonimitas, baik ketika orang menjadi blasé yang bosan dan tidak pedulian’3 maupun ketika orang menjadi flaneur yang tidak bertujuan’4. Bagaimana kemajemukan identitas dapat dipertanggungjawabkan dalam ruang publik yang sehat? Anonimitas bagi sebagian orang merupakan pembebasan, dan merupakan daya tank khas urban. Apakah multi-nonimitas merupakan daya tank yang sebanding? Yang pasti, ia tidak mengambil kekhasan yang terkait tempat: tidak urban, tidak juga pastoral.

platoons” that Edmund Burke saw as the nurseries of “public affections ‘, and they want to protect them from the homogenizing pressures of state, market and opinion. For them, a good society is a mosaic of vibrant smaller
collectivities — trade unions, universities, business associations, local authorities, mi’ners welfares, churches, mosques, Women s Institutes, NGOs — each with its own identity, tradition, values and rituals. ... Pluralists know that the disciplines of democracy do not come naturally. They have to be learned, and it is in the little platoons, in the intermediate institutions which stand between the state and the individual, that we learn them. But the little platoons are vulnerable as well as precious. Totalitarian states colonise or cripple them, but even well-intentioned democratic sates, acting in the supposed interests of their peoples, and responding to what they see as the imperatives of social justice or the free market or efficiency, have a propensity to encroach on them, to curb their freedom of action and to impose alien norms on them . Dalam arti mi, pluralisme mengandaikan masyarakat warga/madani yang kuat. dengan unit-unit kecil sebagai basis organisasi yang memberikan peran besar kepada marnisia.
12 Henri Lefebvre, The Production of Space, 196?, 1991.
‘~ Georg Simmel, The Metropolis and Mental Ltfr, 1903
4 WaIter Benjamin, The Arcades Project, 19??, 2000
Ruang Cyber memiliki sifat kolektivitas yang perlu mendapat dukungan, ialah dalam hubungan dengan gerakan ‘open source’ atau ‘free software’. Yang penting dan gerakan mi bukanlah soal ekonomi saja, di mana orang memperoleh software secara gratis; tetapi terbentuknya suatu komunitas global untuk memadukan upaya kolektifnya membangun software untuk keperluan bersama (gratis), yang lebih handal dan dapat dipercaya. Dan terbukti demikian, persis seperti ketika obat-obatan tradisional (dan sebenarnya juga semua kebijakan masyarakat tradisional) dikembangkan juga secara bersama, karena ‘terbuka’, karena gratis, karena tidak ada copyright, tetapi justru sudah mempertimbangkannya, dan MENOLAKnya sekian ratus atau ribu tahun yang lalu, karena percaya kepada ‘nilaibaik’/virtue dan keterbukaan. Para pengikut gerakan free software sekarang mempetkenalkan ‘copyleft’ sebagai alternatif, ia!ah hak yang diberikan kepada seseorang untuk merubah suatu program dan meneruskan (bahkan menjualnya) kepada orang lain, dengan syarat bahwa orang tersebutjuga meneruskan hak yang sama itu kepada orang lain.

Ada pelajaran penting dan dunia cyber mi: kebersamaan itu, meskipun terbatas, BERFUNGSI mengumpulkan kemampuan kolektif kemanusiaan, sehingga daya hidup manusia meningkat karena yang terjadi adalah betul-b~tul kekuatan KEMANUSIAAN (humankind), bukan hanya individu. Tetapi sekali lagi, meskipun bukan mau menganut determinisme ekonomi, tetap saja diperlukan kesetaraan sosial-ekonomi untuk memaksimalkah kebersamaan itu. mnilah barangkali paradoks, sekaligus rumusan paling singkat dan sederhana bagi sosial-demokrasm:
orang memerlukan suatu tingkat kesetaraan kesejahteraan ekonomis (yang dipersepsikan sebagai ‘adil’) untuk berbeda dalam semua hal lain secara aman, nyaman, dan munazarah (face-to-face).

Ruang Publik dan Kehidupan Publik: Kasus Lapangan MONAS ‘~

Kenyataan yang dapat disimpulkan adalah bahwa kehidupan publik itu senantiasa terbatas, bertingkat-tingkat dan tergantung pada struktur politik dan kekuasaan setiap jaman. Hal mi mempengaruhi bentuk dan besaran ruang publik yang dapat didukungnya.

Tidak semua ruang terbuka publik di Itali adalah benar-benar publik dalam sejarahnya. Dalam keadaan dimana kekuasaan keluarga pedagang dominan (misalnya Doria di Genoa dengan Piazza S. Mateo), lapangan keluarga itulah yang menjadi ruang terbuka ‘kota’ tersebut, paling tidak sebagian besar kota tersebut.
Dalam sejarah kolonialisme, orang Spanyol menetapkan secara hukum (Laws of the Indies) bahwa kota-kota koloninya barns dimulai dengan ‘alun-alun’, dan di dalamnya harus ada suatu tugu yang mencerminkan kekuasaan kolonial Spanyol. Disini juga tempat pelaksanaan hukuman yang menunjukkan kekuasaan itu.

Ruang-ruang publik berskala raksasa seperti Lapangan Monas tidak pernah benar-benar ‘dipakai’ habis-menyelurub untuk suatu ritual publik apapun. Yang paling sering adalah: ada beberapa ritual sekaligus mengambil sector-sektor yang berbeda di dalam park yang besar itu. mi mengingatkan kita pada rancangan Thomas Karsten untuk Lapangan Monas pada Tahun 1937 yang dengan sadar melakukan segregasi (tetapi dengan keterampilan yang tinggi, bukan asal-asalan) lapangan itu menjadi: stasiun, kurnpulan Iapangan tennis dengan ‘club-house’, stadion (mini), kompleks museum (yang menyenupai yang ada di Yogyakarta, di sebelah sudut Utara-Barat alun-alun), balai pertemuan dewan kota, lapangan upacara, kantor telepon, tempat kediaman resmi Asisten Residen, dan stasiun (dengan rel yang diturunkan ke bawah level tanah ash). Yang menarik pada rancangan Karsten mi tentu saja karena ia mencerminkan ‘liberalisme’ dan ‘otonomi’ pada pemerintahan kolonial waktu itu: semua

IS Lihat gambar-ganmbar terlampir, dan Marco Kusumawijaya, Thamrin-Sudirman Avenue, Jakarta: a Case Study

in the Problem of Modernisation in a Developing Metropolis, tesis yang tidak diterbitkan, Post Graduate Centre
Human Settlements, K.U.Leuven, 1990.
fungsi-fungsi itu adahah fungsi kota dan kebutuhan warga kota, bukan simbol pemerintah pusat kolonial. Karsten mengembalikan Koningsplein menjadi milik Kota Batavia, bukan milik pemenintah pusat kolonial. Karsten memecah-belah monumentalitas represif ruang kekuasaan kolonial menjadi kumpulan perayaan ruang-ruang sosial yang lebih rileks, madani. lni —tidak banyak disadari - adalah wajah humanis seorang Karsten yang sosiahis. Monumentalitas Karsten, seperti juga kita lihat di Jalan Ijen di Malang misalnya, bukanlah monumentalitas yang represif baroque, melainkan monumentalitas yang mengingat(kan) alam, yang dipatah-patahkan menjadi berskala ‘menengah’, dan yang sekaligus mengandung lapisan intim (jalur kaki lima yang tersembunyi di belakang monumentalitas pohon palm besar). Monumentalitas Karsten adalah suatu simpul dalam tekstur sosiah yang dipercayainya hams ada bagi ruang kota agar memperoheh maknanya. Ruang adahah ruang. Ruang bukan latar bagi obyek (sepenti yoni bagi falus). Ruang adalah subye.k itu sendini: sosialitas adalah subyek itu sendiri, bukan latar bagi kekuasaan penyetir lain.

Kalau kita melihat lapangan Monas sekarang, seketika terasa keganjilan antara monumentalitas obyek falus di tengah (sentral!) dengan fragmentasi (bukannya yoni yang serba terbuka dan menyatukan) di sekelilingnya, yang tidak dapat mencegah kita berpikir adanya mediasi yang hilang antara keduanya. Nyatany~ monumentalitas sentrahistis Lapangan Monas (waktu itu Koningsplein), meskipun tanpa obyek falus, telah diusulkan pertama kali sebenamya pada Tahun 1892, yaitu pada saat puncak kekuasaan sentralistis kolonial, sebelum menuju politik liberal dan desentrahis (Politik Etik). Usulan inipun sebenarnya hanya memperkuat kenyataan di lapangan. Apakah ‘disain’ Lapangan Monas sekarang merupakan realisme sosial-politik kita, dimana falus sentral dibeni latar sekadarnya di sekelilingllingkaran dalamnya, sementara sekelihing luarnya seohah-ohah mau akomodatif terhadap reahitas sosial yang porak poranda?