LOKAKARYA
INDUSTRI JASA DAN MANUFAKTUR BIDANG
TELEKOMUNIKASI & INFORMASI
Jakarta, 7 September 1999

TANTANGAN & PELUANG MENGEMBANGKAN SYNERGISME
ANTARA LNDUSTRI JASA DAN MANUFAKTUR TELEKOMUNLKASI I
ELEKTRONIKA INDONESIA

S. Abdulrachman, Ketua Umum MASTEL

MASTEL

PENDAHULUAN

Pada kesempatan Lokakarya mi kami akan mempresentasikan beberapa pemikiran tentang sinergi yang perlu dibangun antar sektor jasa telekomunikasi dengan (sub) sektor manufaktur telekomunikasi dan elektronika untuk didiskusikan dalam Lokakarya mi. Sebenarnya sinergi yang dimaksud juga hams dikembangkan dengan (sub) sektor jasa konstruksi (bidang telekomunikasi / IT) serta (sub) sektor jasa konsultansi di bidang-bidang mi, antara lain karena keterkaitannya yang erat pada usaha penyerapan tenaga kerja, serta membangun posisi bersaing negara kita.

Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) sedang menyelenggarakan suatu Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Perangkat Telematika Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Kepengurusan 1997 —2000. Namun Pokja mi barn sempat mengadakan pertemuan diskusi sebanyak dua kali, dipimpin oleh Bapak Philips Kembaren. Karena itu kami belum dapat mengemukakan hasil-hasil Kelompok Kerja itu. Beberapa pemikiran yang kami sajikan dalam Lokakarya mi diantaranya diperoleh dan berbagai kegiatan MASTEL lain, yaitu Rapat Kerja MASTEL 1999, pertemuan dengan pejabat-pejabat tertentu Departemen Industri dan Perdagangan, serta dan anggota METI, beberapa waktu yang lalu.

Sistematik peyajian adalah
-	Catatan Historis I Latar Belakang
-	Industni Telekomunikasi I IT di awal Abad 21
-	Industri Manufaktur Telekomunikasi Indonesia
-	Menghadapi Paradigma Barn
-	Sinergi dalam membangun Infokom Indonesia
-	Kesimpulan
CATATAN HISTORIS I LATAR BELAKANG

Catatan histonis mi disajikan untuk menjadi bahan informasi dalam garis besarnya tentang usaha dan ikhtiar yang dilakukan di masa lampau untuk membangun
kekuatan nasiona! dalam industni (pendukung) telekomunikasi dan elektnonika. Dalam membangun kekuatan nasional senantiasa di hadapi pula kekuatan-kekuatan eksternal, yang mengkonfrontasi kekuatan nasional. Pengalaman historms dapat dan hams
dipakai sebagai latar belakang untuk menemukan jalan yang terbaik untuk ditempuh di tahun-tahun yang akan datang, antara lain dalam mengembangkan sinergi antar
sektor di Indonesia.

•	Tahun 70-an dan awal 80-an kebijaksanaan industni nasional adalah melaksanakan substitusi impor tanpa keharusan mutlak menuju penguasaan teknologi,

Tahun 80-an secara nasional diikuti konsep Mennistek/Kepala BPPT pada waktu itu, yaitu proses alih teknologi dalam 4 tahap konkrit. Dalam pelaksanaan konsep mi, yang terutama diterapkan pada sejumlah “industni strategis”, memang diusahakan adanya ekspor produk-produk yang dihasilkan, tetapi hat mi (onientasi ekspor) bukanlah pninsip yang mendasani adanya industni strategis tersebut,

•	Sekitar tahun 80-an juga, diterapkan kebijaksanaan, bahwa penggunaan produk manufaktur dalam negeni diharuskan untuk proyek pemenintah dan BUMN, sebagai konsep pemanfaatan dana APBN / BUMN untuk mendukung industni dalam negeni, dan merupakan konsep proteksi. Pelaksana industni dan jasa dalam negeni merasakan manfaat adanya kebijaksanaan i, namun sebagai dampak negatifnya tidak mempersiapkan dirinya untuk eksportasi produk,

•	Pilihan teknologi tertentu (suitsing digital) dikaitkan dengan pembangunan industni manufaktur, di tahun 80-an, dan menjadi teknologi pilihan juga untuk pembangunan oleh pana KSO (tahun 90-an),

Ketetapan di tahun 80 & 90-an, bila dianalisa, maka pengertian “Industni Strategis” menunjuk kepada perusahaan tertentu, bukan sektor atau bagian dan sektor tertentu (perkereta-apian, telekomunikasi, dls.), yang berarti pnionitas atau perhatian pemenintah bukan kepada (sub) sektor industni pada keseluruhannya,

Sejak tahun 60-an telah dibentuk Iembaga riset (R&D) di bidang telekomunikasi dan elektronika (L.E.N.), namun karena berbagai hal, lembaga mi tidak berhasil secara signifikan untuk menghasilkan produk-produk untuk industni manufaktur. Kanena berbagai kendala, antara lain besarnya dana yang diperlukan untuk melakukan R&D di bidang infokom, hingga kini lembaga riset lain yang ada serta laboratonia pada universitas-universitas juga belum menunjukkan keluaran-keluaran yang menggembirakan.

•	Tahun 90-an diamati tenjadi penurunan “import tax barriers”, baik karena tekanan global maupun regional, sedangkan industni kita masih belum siap sama sekali,

Tahun 90-an terjadi kesepakatan-kesepakatan global baik dalam bidang jasa
(services - WTO) tenmasuk telekomunikasi maupun dalam produk manufakt~
(ITA)
Dengan adanya knisis ekonomi yang melanda Asia termasuk Indonesia dengan tingkat yang sangat parah, jelas sektor industni manufaktur, konstruksi dan konsultansi pertama-tama terkena dampaknya.

SEKTOR TELEKOMUNIKASI / IT DI AWAL ABAD 21

Dengan kondisi industni telekomunikasi dalam negeni yang demikian, sebentar lagi kita memasuki abad ke-21. Sudah sejak l.k. satu dasawarsa, dapat ditemukenali beberapa “fenomena” di dunia, yang terutama terjadi dalam teknologi dan jasa ‘infokom”, yaitu telekomuni kasi dan i nformatika, termasuk penyiaran (broadcasting), antara lain sebagai benikut:

•	Indonesia tidak akan terhindar dan pengaruh berubahnya lingkungan global dan terjadinya “ekonomi digital”. Hal-hal mi akan membenikan dampak terhadap semua aspek kehidupan bangsa,

•	Abad 21 akan ditandai oleh fenomena era informasi melalui multimedia yang didorong oleh kemajuan sangat cepat disertai konvergensi dalam teknologi telekomunikasi, teknologi informasi dan teknologi penyiaran,

•	Konvergensi merubah value chain yang tadinya terpisah antara ketiga bidang tersebut menjadi satu value chain untuk ketiga bidang mi, bahkan dapat ditemukenali bahwa bidang “publishing” berubah menjadi salah satu aplikasi mulimedia elektronik — menyerupai penyiaran (broadcasting),

Perkembangan diatas dibarengi dengan gerak deregulasi yang sangat mendasar, yaitu yang sangat dahsyat adalah di bidang finance, transportasi dan telekomunikasi,

•	Cmi deregulasi antara lain berupa “hilangnya” batas-batar antar negara, persaingan, transparansi dalam setiap transaksi dan lain sebagainya,

•	Penomena diatas menuntut teknologi tinggi, investasi besar dan mutu/ kemampuan SDM yang prima untuk dapat bertahan hidup (survive).

Menurut data yang kami peroleh dan Divisi Risti PT. Telkom, untuk implementasi Nusantara 21 , dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang diperlukan investasi sebesar Rp. 37,5 tnilyun, (l.k. US$ 4,7 milyar) yang dipergunakan untuk membangun antara lain keperluan untuk 10 Kota Multimedia, Tambahan line unit dan Janingan Akses (terbatas) dan infrastruktur lain untuk mendukung aplikasi pada jaringan Telematika Indonesia. Dalam angka mi belum termasuk investasi di masing-masing lembaga yang akan memanfaatkan infrastruktun yang dibangun.

INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Data estimasi: Investasi dalam perusahaan assembling! manufaktur, khusuf~ bidang telekomunikasi di Indonesia 1k. US$ 0.5 milyar, masih jauh dibawah tnvestasi yang tenjadi dalam industni jasa telekomunikasi,
•	Hanya beberapa produk manufaktur tidak terkait pada “lisensi” dan “hak paten! intellectual property” fihak luar negeni,

•	Karena krisis ekonomi, sejak awal tahun 1999 praktis seluruh kegiatan produksi peralatan telekomunikasi (untuk konsumsi D.N.) telah berhenti,

•	Belum tampak prospek pemulihan ekonomi yang ditandai pesanan atau kontrak manufaktur darm industni jasa telekomunikasi.

(catatan) Data-data dan keterangan mengenai kondisi industni IT tidak kami miliki.

MENGHADAPI PARADIGMA BARU

•	Pemenintah dan masyarakat Indonesia hams menyadani implikasi kecenderungan di awal abad 21, dan seyogyanya bersama-sama benikhtiar merealisasikan “masyarakat informasi Indonesia”,

•	Dalam pengamatan sementara akan tampak jasa berbasis Internet yang semakin dominan dalam membentuk masyarakat dan ekonomi digital, dan dapat mendorong timbulnya ITSP (Internet & Telecommunications Service Provider). Hal mi perlu diantisipasi secara dini,

•	Dalam membangun masyarakat informasi penlu disusun pola, kebijaksanaan dan langkah “sinergi” antara pemenintah dan pelaku-pelaku I7NFOKOM, serta antar pelaku infokom,

•	Industri manufaktur, - jasa kontraktor, dan - jasa konsultan (MKK) disamping meneruskan produksi! berkiprah pada “traditional items” (yang hams diarahkan kepada ekspor), seyogyanya dikembangkan kemampuan dalam produk-produk yang menunjang terwujudnya “information society” — perangkat keras dan lunak,

SINERGI DALAM PEMBANGUNAN INFOKOM INDONESIA

Beberapa pemikiran kami dalam kelanjutan pembangunan sistem telekomunikasi / infokom nasional, yang ingin saya sajikan secara singkat pada Lokakarya mi, antara lain adalah:

•	Peluang (Opportunhties)

—	UU Telekomunikasi 1999 akan segera diundangkan

—	Cetak Biru Telekomunikasi siap diluncurkan / di implementasikan

•	Hambatan (‘Constraints)

—	Belum/ tidak memiliki kemampuan-kemampuan (strenght) yang dipenlukan, misalnya penguasaan teknologi
—	Pemenintan selaku pembuat kebijaksanaan dan keputusan belum menyikapi dan melakukan langkah konkrit yang signifikan terhadap masalah & dampak “konvergensi” dan “internet” dalam percaturan global,

—	Cetak Biru Telekomunikasi tidak/belum menampilkan tentang hubungan pembangunan sistem telekomunikasi dengan industni pendukung yang terkait dengan telekomunikasi (‘mani~facturing, contracting, consulting)

—	Knisis ekonomi dan politk yang masih berkelanjutan.

Dengan memperhatikan berbagai hal diatas dapat disarankan beberapa langkah sebagai berikut:

•	Kebijakan Umum

—	Kemauan politik yang bulat untuk memberikan prioritas dan fokus pada pembangunan Telernatika Indonesia dengan memanfaatkan kemarnpuan luar negeri untuk membangun kekuatan nasional (Malaysia - MSC, dipelopori oleh PM-nya).

Dalam rnenjalankan kern auan politik tersebut, perlu dilaksanakan berbagai program dalam mendukung strategi yang ditetapkan, antara lain:

•	Mempercepat kemajuan ekonomi, a.1. melalui E-commerce,

•	Mendorong kernajuan sosial budaya, a.1. pendidikan formal / non-formal, melalui belajarjarakjauh dan internet,

•	Mengefisienkan kegiatan pemerintahan, termasuk pelayanan pernerintah kepada masyarakat, atau “pemerintahan dengan dukungan teknologi elektronik” (E-governance)

•	Insentif bagi pembangunan Telematika Indonesia, a.l. beaya R&D dan E (Rekayasa / Engineering) yang “tax deduct-able”

•	Memacu pengerahan rnasyarakat, misalnya proyek SMU 2000

—	Adanya UU Tel yang baru dan Cetak Biru 1999 digunakan untuk mengatur sinergi antara pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi / infokom dengan industri pendukung: rnanufaktur perangkat keras dan lunak, kontrakor & konsultan (MKK)

•	Penilaian aplikasi untuk lisensi (izin penyelenggaraan) sangat memperhatikan keterlibatan MKK dalam negeri (Australian rule, Departeman Perindustrian men gkaji aspek manufacturing pada usul penyelenggaraan jasa/jaringan),

•	Investasi yang menyangkut USO harus rnemenuhi persyaratan kontcnt lokal (utamanya menggunakan produksi dalam negeri, teknologi relatif sederhana).
Kelernbagaan

—	Penyatuan dibawah satu atap (departemen teknis) pengurusan yang berhubungan dengan pengembangan Infokom Indonesia, yang dapat dilakukan dalam satu atau dua tahap, sesuai perkembangan keadaan:

•	Tahap ke-1: Telekomunikasi + Teknologi Informasi yang bukan manufaktur perangkat keras + broadcasting I media masa elektronik,

•	Tahap ke-2: Ditambah lagi pengurusan industri manufaktur/ MIKK (ref. Kementenian “Industri Canada”)

—	Peninjauan kembali Keppres No. 186 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi Telernatika Indonesia, hingga pengembangan dan pembangunan telematika dapat lebih dipereepat, misalnya dengan memberikan penugasan koordinasi dan pengembangan Telematika Indonesia kepada Menteri departemen teknis tertentu, bukan kepada Menteri Koordinator,

0	Operasional

—	Sosialisasi tentang program Telematika Indonesia kepada pengusaha nasional di bidang industni pendukung, universitas dan lembaga-lembaga penelitian, serta mengadakan usaha menemukan produk-produk yang dapat dikembangkan dan diproduksi di dalam negeni dalam implementasi Telematika Indonesia,

—	Pemenintah dan atau penyelenggara janingan! jasa bidang telekomunikasi I telematika secara konkrit membenikan tugas kepada industni MXK dan atau universitas, lembaga R&D dalam negeri untuk mengembangkan produk (perangkat keras / lunak) dan melaksanakan proyek-proyek percontohan yang dipenlukan dalam pembangunan Infokom Indonesia. Salah satu projek percontohan yang dapat diangkat adalah CTC atau Community Tele-Gentre yang diprakarsai MASTEL.

KESIMPULAN

UU Tel yang baru dan Cetak Biru 1999 memberikan peluang strategis untuk mengembangkan sinergi antara pelaksanaan jaringan! jasa telekomunikasi dengan industri manufaktur, jasa konstruksi dan konsultansi (MKK) Indonesia,

•	Kemauan politik diperlukan untuk dapat menetapkan dan menjalankan langkah-langkah yang diperlukan demi terwujudnya sinergi tersebut, dan menyangkut Kebijaksanaan Umum, Kebijaksanaan Operasional dan Kelembagaan,
•	Berdasarkan pernyataan kebijaksanaan yang jelas dan tegas, sinergi dapat dibangun berdasarkan pengertian dan tekad bersama para pelaku jasa Infokom dan pelaku MKK.

Jaka~Se~tember 1999

S.	Abi~~7~7an.
Ketua Umum