“Pasar “ VoIP: Perlukah dibuka lebar-lebar ?

Firman Gunawan

Perdebatan seputar VoIP

Akhir-akhir ini semakin banyak tanggapan mengenai pemanfaatan teknologi VoIP terutama dari sisi bisnisnya. “Kue manis” sektor telekomunikasi tersebut ternyata menarik perhatian banyak pihak dan belum lama ini  salah seorang anggota dewan berkomentar bahwa VoIP telah/berpotensi merugikan negara ratusan milyar rupiah/tahun. Salah seorang yang dikenal kepakarannya di bidang Internet mencoba memberikan pencerahan yang ilmiah melalui tulisan artikelnya pada Kompas , 18-1-2002. Menurut beliau VoIP menguntungkan Negara!Benarkah? Beliau juga menghimbau untuk membuka pasar VoIP selebar lebarnya!Perlukah? Kedua pertanyaan ini “memicu” penulis untuk menelaah lebih lanjut hasil kesimpulan tersebut. Sebelumnya penulis ucapkan terima kasih atas perhitungan dan data yang telah diuraikan pada harian Kompas(18/01/02) karena hal tersebut sangat membantu dalam melakukan analisa lanjutan ini. Diasumsikan bahwa semua data dan perhitungan yang dibuat oleh pakar Internet tersebut adalah benar. Dan dalam artikel ini penulis mencoba “menggali” lebih dalam lagi menurut sudut pandang yang mungkin sedikit “berbeda”.

Inti permasalahan
Inti permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini antara lain adalah :
1.	Komentar bahwa VoIP telah merugikan Negara ratusan milyar
2.	Pencurian pulsa,
3.	Dugaan korupsi
4.	Keinginan untuk membuka pasar VoIP ini selebar-lebarnya.

Sedangkan kesepakatan yang dianut setiap pihak adalah teknologi VoIP ini diharapkan dapat memberikan tarif SLJJ dan SLI murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat .Artikel ini membatasi permasalahan hanya pada sector  layanan VoIP untuk SLJJ untuk konfigurasi phone-to-phone, melanjutkan apa yang telah diulas oleh salah seorang pakar Internet tersebut. (Kompas,18/01/02)

Fakta yang terjadi saat ini,  bisnis VoIP ternyata telah berjalan dimulai tahun 1996 (Kompas, 14/12/01) tanpa adanya ijin operasi mengenai layanan tersebut karena pemerintah memang belum mengatur regulasi mengenai hal tersebut. Saat ini pemerintah mencoba untuk mengaturnya dengan hanya memberikan ijin pada operator tertentu saja. Ini  membuat gerah operator VoIP “Eksisting” yang memulai usahanya secara diam-diam dengan memanfaatkan Infrastruktur yang dimiliki TELKOM tetapi pada saat regulasi baru diberlakukan tidak mendapatkan lisensi untuk menjadi operator.

Sumber data dan Asumsi
Dengan berdasar pada konfigurasi jaringan, data dan perhitungan yang dibuat di harian Kompas (Kompas,18/01/02)  , dan tariff E1 $10,000/bulan maka satu operator VoIP berpotensi memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 282 jutaan/bulan dimana nilai investasi-nya sekitar 5.000.000.000,00 sedangkan potensi pendapatan TELKOM adalah Rp. 5.400.000.000,00/bulan dan potensi kerugian dari SLJJ adalah: Rp. 18.811.699.200/bulan sehingga potensi kerugian total adalah Rp.13.443.111.920,00/bulan. Dengan adanya layanan VoIP ini TELKOM memiliki potensi kehilangan pendapatan (rugi) sebesar 13.443.111.920,00/bulan.

Pemerintah sendiri memiliki potensial pendapatan dari pajak sebesar Rp.751.161.600,00/bulan ditambah 11.5% dari pendapatan TELKOM (akibat imbas VoIP ini) sebesar sekitar 617.387.537,00/bulan tetapi pemerintah juga memilki peluang kehilangan pendapatan dari pajak yang seharusnya diperoleh dari potensi kerugian SLJJ-nya TELKOM yaitu senilai 10 %  dan PPh 1.5% dari 18.811.699.200,00  2.163.345.480,00/bulan jadi dengan maraknya bisnis VoIP pemerintah mengalami potensi pengurangan pendapatan  Rp. 794,796,271,00/bulan dari sector pajak (untuk satu operator VoIP)

 

parameter produksi						
tarif VoIP		Rp500	/menit					
tarif SLJJ		Rp1,440	/menit					
Tariff Lokal		Rp84	/Menit					
okupansi		36	persen					
max menit/bulan	43200	menit/line	1296000	menit/E1			
real menit/bulan	15552	menit/line	466560	menit/E1			
produksi total menit	13063680	menit/bulan				
total kebutuhan LC	29	LC	13920	Kbps			
								
pendapatan							
trafic lokal		Rp1,090,817,280	/bulan			(ke Telkom DIVRE)	
abodemen E1	Rp3,929,770,000	/bulan	(E1 produksi + spare)	(ke Telkom DIVRE)	
abodemen LC	Rp348,000,000	/bulan			(ke Telkom DIVNET)	
gross revenue VoIP	Rp6,531,840,000	/bulan			(ke penguasa VoIP)	
Opportunity SLJJ	Rp18,811,699,200	/bulan			(ke Telkom)	
								
biaya operasional / node						
sewa kantor	Rp5,000,000	/bulan					
gaji karyawan	Rp20,000,000	/bulan					
telepon		Rp3,000,000	/bulan					
utility		Rp1,000,000	/bulan					
pemasaran	Rp10,000,000	/bulan					
total per node	Rp39,000,000	/bulan					
								
Sumber: Kompas,18/01/02

									
pengeluaran								
abodemen E1	Rp3,929,770,000	/bulan	(E1 produksi + spare)	(ke Telkom DIVRE)		
abodemen LC	Rp348,000,000	/bulan			(ke Telkom DIVNET)		
sewa space sentral	Rp0	/ bulan			(ke Telkom DIVRE)		
PPN (10%)	Rp653,184,000.0	/bulan			(ke kantor pajak)		
PPh (1.5%)	Rp97,977,600.000	/bulan			(ke kantor pajak)		
operasional kantor	Rp273,000,000	/bulan	(jumlah node x biaya operasional / node)			
total pengeluaran	Rp5,301,931,600	/bulan						
									
kewajiban sebagai operator							
reinvestasi jaringan	0	persen						
BHP (2%)		Rp130,636,800.00	/bulan			(ke POSTEL)		
USO (2.5%)	Rp163,296,000.000	/bulan			(ke POSTEL)		
reinvest network	Rp0.0	/bulan	0	SST/bulan	0	SST/tahun	
pemeliharaan (10%)	Rp653,184,000.0	/bulan						
total kewajiban	Rp947,116,800.00	/bulan						
									
pengeluaran 	Rp6,249,048,400.00	/bulan						
sisa revenue	Rp282,791,600.00	/bulan						
kembali investasi	18	bulan						
									
distribusi rejeki								
okupansi jaringan	36	%						
reinvestasi jaringan	0	%						
total uang beredar	Rp7,622,657,280	/bulan						
Telkom DIVRE	Rp5,020,587,280	/bulan	65.9	%				
Telkom DIVNET	Rp348,000,000	/bulan	4.6	%				
Kantor Pajak	Rp751,161,600.0	/bulan	9.9	%				
POSTEL BHP	Rp130,636,800.00	/bulan	1.7	%				
Jaringan Telekom	Rp816,480,000.000	/bulan	10.7	%				
Operasional	Rp273,000,000	/bulan	3.6	%				
Untung		Rp282,791,600	/bulan	3.7	%				
									
Loss SLJJ	Rp13,443,111,920	/bulan	71.46144416	%				
									
Sumber :Kompas 18/01/02

Pencurian pulsa,merugikan negara, dan korupsi
Untuk dapat dengan adil  melakukan analisa terhadap masalah pertama sampai ketiga diatas, bahasan dibagi ke dalam dua frame waktu. Pertama pada frame waktu dimana bisnis itu sudah berjalan pada saat regulasi yang mengaturnya belum ada (aspek legalnya belum jelas) dan Kedua , frame waktu pada saat regulasi telah ada atau bisnis tersebut sudah legal. 
Pada saat sebelum ada regulasi, TELKOM dapat saja merasa pulsanya dicuri orang karena pulsa yang seharusnya menjadi milik/pendapatan TELKOM di bypass oleh para pengusaha VoIP yang beroperasi secara diam-diam itu dan jika dirupiahkan maka total pulsa yang hilang adalah 13.443.111.920,00/bulan untuk satu operator. Pendapatan TELKOM, dimana pendapatan negara ada didalamnya ternyata di”ambil” oleh segelintir orang yang berbisnis VoIP yang pada saat  tersebut legalitasnya dipertanyakan.Dan tentu saja,karena bisnis ini belum ada regulasinya (sekarang sebetulnya sudah ada namun ditarik kembali), terdapat kemungkinan apa yang menjadi hak pemerintah(pajak) tidak diberikan oleh para pengusaha VoIP yang nota bene berjalan secara diam-diam . Jika ini terjadi berarti bukan pencurian pulsa saja tetapi pencurian uang negara. (jika ini tidak terjadi, syukurlah….).Jika yang menjadi hak pemerintah tidak dibayarkan tentu saja masuk dalam kategori korupsi, sekali lagi jika tidak dibayarkan..(Sebetulnya kemungkinan kerugian pemerintah masih bertambah jika saja kita melakukan  perhitungan yang tidak hanya fokus terhadap pulsa SLJJ atau TELKOM saja tetapi juga Loss opportunity yang dialami di Sektor SLI melalui Operator SLI : INDOSAT).

Sedangkan pada saat setelah ada regulasi yang mengaturnya(frame waktu kedua) tentu saja tidak ada pencurian pulsa karena sudah jelas aspek legalitasnya. Jadi jika operator tersebut sudah mengantongi ijin operasi rasanya tidak bisa disebut illegal. Hanya jika ternyata masih ada operator yang tidak memiliki ijin operasi kemudian ngotot menjalankannya berarti bisa disebut operator VoIP Illegal.Dan jelas tidak ada kata merugikan pemerintah dan korupsi  selama yang menjadi kewajiban operator dibayarkan kepada pemerintah, hanya saja memang terdapat kemungkinan pengurangan pendapatan pemerintah yang cukup besar. Dari satu Operator saja ternyata peluang kehilangan pendapatannya sebesar Rp. -794,796,271,00/bulan.(sebetulnya anggota Dewan tersebut tidak sepenuhnya salah) diluar rugi dari kepemilikan saham.

Apa yang terjadi jika Pasar VoIP ini dibuka lebar?

Saat ini banyak yang menginginkan agar pasar VoIP harus dibuka selebar-lebarnya. Di benak penulis timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi? Masih “balance”-kah peta bisnis VoIP tersebut? Ataukah akan banyak pengusaha VoIP yang terjebak dan akhirnya rugi?Jika operator VoIP bertambah okupansi jaringan rata-rata per operator tidak lagi 36% tetapi akan menurun secara gradual sebanding dengan bertambahnya jumlah pemain VoIP. Sebagai asumsi okupansi jaringan tiap operator akan turun dengan faktor 0.5% terhadap okupansi awal per petambahan operator,Mengapa 0.5%? penulis hanya ingin mengambil asumsi optimis dari segi jumlah okupansi jaringan masing-masing operator. (Hasilnya akan lebih “hancur” lagi jika tingkat penurunan okupansi  1 %, masih feasiblekah jika kue tersebut dibagi oleh lima operator, inipun dengan mengabaikan tingkat suku bunga bank)  Sekarang mari kita lihat satu persatu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sisi operator VoIP, TELKOM, dan Pemerintah jika pasar VoIP di buka selebar-lebarnya.

Dari hasil perhitungan yang dibuat penulis dengan asumsi-asumsi diatas maka dapat dilihat bahwa jika operator VoIP semakin bertambah maka justru pendapatan per Operator akan menurun secara signifikan sehingga (dengan mengabaikan beberapa parameter dalam menghitung RoI) RoI semakin kecil, payback periode akan semakin lama dan jika jumlah operator tersebut semakin bertambah tanpa kendali maka bukan yang didapat untung tetapi malah buntung. Untuk lebih memperjelas silakan dilihat tabel berikut:

Jumlah Operator	Total Profit VoIP/Operator(tingkat penurunan Okupansi 1%)	Total Profit VoIP/Operator(tingkat penurunan Okupansi 0.5%)	Payback Periode(bln) u/ penurunan 0.5% dalam Bulan	% RoI untuk penurunan okupansi 0.5%	Payback Periode(bln) u/ penuruan okupansi 1% dalam Bulan	% RoI untuk Okupansi 1%	
1	282,791,600	282,791,600	20	0.050	18	0.057	
2	217,473,200	250,132,400	23	0.044	23	0.043	
3	152,807,984	217,636,496	27	0.037	33	0.031	
4	88,789,420	185,303,072	33	0.031	56	0.018	
5	25,411,042	153,131,314	41	0.024	197	0.005	
6	-37,333,552	121,120,416	56	0.018	rugi	rugi	
7	-99,450,701	89,269,572	87	0.012	rugi	rugi	
8	-160,946,678	57,577,982	192	0.005	rugi	Rugi	
9	-221,827,695	26,044,850	rugi	Rugi	rugi	rugi	
Profit dibanding pertambahan Operator

Besarnya RoI menentukan layak tidaknya suatu bisnis dijalankan jika ternyata RoI lebih rendah dari tingkat suku bunga  bank maka para calon pengusaha VoIP sebaiknya berpikir ulang untuk berbisnis di sector ini. Tetapi seperti yang telah disebutkan analisa dalam tulisan ini hanya focus pada layanan phone-to-phone SLJJ saja jadi hasil ini diperoleh bila pendapatan yang dihitung  hanya dari sisi layanan SLJJnya saja, belum memperhitungkan kemungkinan pendapatan dari layanan SLI .

Dari sisi Telkom sendiri dengan semakin besarnya jumlah operator yang menggunakan infrastruktur jaringan miliknya maka revenue opportunity dari sisi panggilan local sebetulnya semakin bertambah tetapi pertambahan dari sisi loss SLJJ semakin besar. Bahkan jauh lebih besar dari revenue opportunity dari panggilan lokal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini. Dengan adanya teknologi baru ini TELKOM memiliki loss opportunity yang tidak kecil dan hal itu akan semakin bertambah jika jumlah operator VoIP semakin bertambah tak terkendali alias pasar dibuka lebar. Karena Teknologi VoIP ini sulit untuk dapat ditolak (memungkinkan tariff SLI dan SLJJ Murah), menurut penulis harus dicari jumlah operator VoIP ideal yang dapat menggunakan infrastruktur TELKOM supaya kelangsungan hidup semua pihak terjamin.

Negara sendiri memiliki potensi kerugian/pengurangan pendapatan (walaupun jumlahnya mungkin belum mencapai ratusan milliar pertahun ) melalui pajak dan kepemilikan saham Pemerintah di TELKOM. Mari kita hitung!Menurut KOMPAS (14/1/2002), untung bersih TELKOM adalah 3 Trilliun dari penghasilan Kotor 11.4 Trilliun, dimana keuntungan tersebut dibagikan ke Deviden sebesar 35% dan saham pemerintah di TELKOM adalah x %. Karena sifatnya prediksi maka anggap saja perbandingan keuntungan bersih terhadap keuntungan kotor adalah 3/11.4 (sekitar 26%).  Jadi kemungkinan Loss dari sisi kepemilikian saham adalah 26% dikali 35% dikali x % dikali potensi loss/kerugian TELKOM secara keseluruhan. .Bagaimana dari sektor pajak sendiri? Pemerintah akan memperoleh penghasilan dari sector pajak (PPN dan PPh) melalui pulsa local Telkom dan penghasilan kotor VoIP selain itu tentu saja kita tidak boleh lupa, terdapat potensi kerugian yang cukup besar dari pajak pulsa Interlokal TELKOM yang berkurang banyak. Dan secara keseluruhan Pemerintah ternyata memiliki potensial pengurangan pendapatan (kerugian) yang cukup besar(lihat table 2)

Operator VoIP	Total Loss Opportunity SLJJ TELKOM/Bulan	Total Pendapatan TELKOM/Bulan dari pulsa loka VoIP	Total Loss Opportunity TELKOM/Bulan	Potensial Revenue dari Pajak VoIP/Bulan	Potensial Revenue Pendapatan TLK(pulsa+jaringan)/Bulan	Potensial Loss Pajak dari SLJJ/Bulan	Potensi Loss Dari Pajak Total/Bulan	
1	18,811,699,200	5,368,587,280	13,443,111,920	751,161,600	617,387,537	2,163,345,408	-794,796,271	
2	37,435,281,408	10,726,266,387	26,709,015,021	1,494,811,584	1,233,520,635	4,305,057,362	-1,576,725,143	
3	55,872,157,501	16,073,119,133	39,799,038,369	2,231,006,289	1,848,408,700	6,425,298,113	-2,345,883,123	
4	74,123,728,952	21,409,226,783	52,714,502,169	2,959,801,677	2,462,061,080	8,524,228,829	-3,102,366,073	
5	92,191,387,884	26,734,670,061	65,456,717,823	3,681,253,336	3,074,487,057	10,602,009,607	-3,846,269,214	
6	110,076,517,133	32,049,529,153	78,026,987,980	4,395,416,483	3,685,695,853	12,658,799,470	-4,577,687,135	
7	127,780,490,306	37,353,883,709	90,426,606,597	5,102,345,967	4,295,696,627	14,694,756,385	-5,296,713,792	
8	145,304,671,833	42,647,812,846	102,656,858,987	5,802,096,271	4,904,498,477	16,710,037,261	-6,003,442,512	
Potensi pengurangan pendapatan 
Telkom dan pemerintah dari sector pajak /bulan

Melihat kenyataan seperti ini, masih perlukah pasar VoIP dibuka lebar-lebar?Ternyata pada saat Operator VoIP yang beroperasi menggunakan Infrastruktur TELKOM tersebut bertambah dan tingkat okupansinya hanya mencapai 34.5% saja, operator VoIP sendiri mulai sulit mengembalikan modalnya, Peluang kehilangan pendapatan(potensial loss) TELKOM semakin besar , demikian juga dengan pemerintah yang mengalami potensi penurunan pendapatan melalui pajak. Tetapi disisi lain teknologi ini akan sangat bermanfaat karena bisa memberikan tariff  SLJJ dan SLI yang terjangkau oleh masyarakat.

Saran penulis, dikarenakan operator VoIP ini memiliki bisnis yang sama dengan penyedia jaringan (TELKOM)  dengan menggunakan infrastruktur jaringan yang dimiliki TELKOM (harus diakui saat ini keadaannya memang begini) maka untuk meminimalisasi potensi kerugian banyak pihak dengan memberikan keuntungan pada masyarakat, jalan tengah yang dapat diambil pada saat ini sebaiknya adalah pasar VoIP ini dibuka dengan dibatasi regulasi yang ketat. Salah satunya mungkin dengan membatasi jumlah Operator VoIP yang menggunakan Infrastruktur Penyedia Jaringan jika Operator VoIP tersebut tidak  memiliki Infrastruktur jaringan sendiri. Melihat data diatas jumlah maksimalnya menurut penulis adalah 3:1, tiga operator VoIP untuk satu penyedia Infrastruktur jaringan.(sekedar ide).

Firman Gunawan
Pekerja Sektor Telekomunikasi
firgun@risti.telkom.co.id