Kesalah arahan Kebijakan Telekomunikasi Pemerintah Indonesia

Onno W. Purbo

Dalam telaah yang sangat sederhana, kita dapat melihat bahwa pelanggan Telkom sampai hari ini hanya sekitar 6 juta nomor, yang harus di bangun dalam waktu puluhan tahun sejak kemerdekaan Indonesia. Membutuhkan waktu lama & memakan biaya sangat mahal sekitar US$1000 / satu saluran. Dengan alasan pembangunan jaringan dan menarik investor masuk, akhirnya pemerintah menaikan tarif telekomunikasi dan sialnya di setujui pula oleh DPR.

Mari kita lihat di sisi lain, pelanggan selular pada hari ini sudah mendekati pelanggan Telkom, sekitar 5.6-5.8 juta pelanggan. Untuk mencapai jumlah pelanggan demikian besar membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat hanya 15-20 tahun saja. Masuk di akal, karena biaya investasi per saluran adalah US$250-350. Dengan kondisi tarif seperti sekarang saja, investasi di bidang selular berjalan dengan baik, sialnya alokasi frekuensi-nya habis diberikan ke “perusahaan negara” – akhirnya tidak menarik bagi investor untuk masuk. Mana ada sih investor yang mau menjadi sub operator.

Perkembangan yang paling gila dari semuanya adalah Internet. Dalam waktu 5 tahun telah mencapai jumlah pengguna 4 juta orang. Bayangkan saja teknik WARNET di sekolah-sekolah memungkinkan kita memberikan akses Rp. 5000 / bulan / siswa, dan kembali modal dalam waktu 1-2 tahun. Bisnis plan-nya dapat di peroleh secara gratis dari penulis di onno@indo.net.id. Belum lagi dengan adanya teknologi wireless internet di frekuensi 2.4Ghz (kecepatan 11Mbps) dan frekuensi 5.8GHz (kecepatan 54Mbps) menjadikan Internet tidak lagi harus tergantung pada operator seperti Telkom dll. Jadi secara finansial sangat menggiurkan, secara teknologi paling sederhana. Padahal Internet adalah bisnis yang paling banyak di pasung oleh infrastruktur telekomunikasi, seperti, mahalnya sewa dial-in port di telkom kalimantan, kesulitan memperoleh saluran sewa, ISDN, kesulitan akses para WARNET di Palembang, Sumatra dll di samping juga pemerintah & DPR, terutama masalah internet telephony & pembebasan frekuensi untuk akses Internet.

Jelas dari sisi investasi peralatan, teknologi internet & wireless memungkinkan kita membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhi hak bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 45 Amandemen ke 2 pasal 28F maupun TAP MPR XVII/MPR/1998. Gilanya, perkembangan Internet di tanah air, semua dapat dilakukan secara swadaya masyarakat, tanpa utangan bank dunia, IMF, ADB, dengan teknologi yang di kembangkan sendiri sebagian karena adanya banyak inisiatif open source & open standar di teknologi arus bawah ini yang bisa dilihat di berbagai situs Internet seperti http://www.ietf.org, http://www.linux.or.id, http://www.iptel.org, http://www.sipforum.org.

Memang harus di akui masyarakat arus bawah ini umumnya adalah pengusaha kecil & menengah yang tidak pandai melobby ke pejabat, birokrat di pemerintah apalagi melobby ke wakil rakyat yang duduk di DPR & MPR. Yang kejadian justru para pengusaha ini sering kali di palaki oleh aparat di daerah, di lapangan karena di anggap bisnis yang menguntungkan. Dengan kegagalan melobby para wong-cilik ini, tidak mengherankan jika kebijakan pemerintah yang ada lebih berpihak kepada operator-operator besar. Tarif di naikan dengan berbagai argumentasi & alasannya.

Padahal beberapa tahun lagi (4-5 tahun lagi), teknologi yang di pakai oleh operator besar seperti Telkom dkk akan kadaluarsa. Teknologi telepon tidak lagi harus menggunakan nomor telepon & bertumpu pada teknik signaling SS7, ISDN seperti yang dipakai pada hari ini. Alamat telepon tidak lagi harus berupa nomor +62 21 123 4567, untuk menelepon seseorang justru akan lebih banyak menggunakan URL seperti akses Web dll. Beberapa contoh bentuk identifikasi Internet Telephony, adalah:

•	sip:onno@indo.net.id – anda akan berhubungan telepon langsung dengan onno@indo.net.id.
•	sip:djancoek@surabaya.com; transport=tcp – anda akan berhubungan telepon langsung dengan djancoek@surabaya.com dengan transport TCP agar lebih reliable.
•	sip:+001-234-567 8967@sipgate.jakarta.com ; user=phone – anda akan berhubungan langsung dengan rekan anda di Amerika Serikat yang menggunakan telepon biasa.

Terlihat jelas bahwa nomor telepon tradisional yang kita kenal hanyalah subset dari internet telephony. Semakin sedikit saja ketergantungan kita kepada kekuasaan pemerintah yang memegang kekuasaan akan nomor telepon. Dalam bahasa politiknya, kita tidak lagi harus tergantung pada Telkom, operator, pemerintah, bahkan DPR untuk mengoperasikan internet telephony, kekuasaan mutlak terletak pada rakyat! Tidak ada lagi kebutuhan lisensi, ijin dll untuk menggunakan internet telephony. Barangkali akan mengerikan melihat kenyataan semakin hari kekuasaan-nya akan berpindah dari tangan pemerintah kepada rakyat.

Teknologi internet telepon akan menjadi tulang punggung, bukan lagi voice overt internet maupun telepon over internet seperti yang sekarang dipakai. Session Initiation Protocol (SIP) akan menjadi tulang punggung-nya. Ada banyak sekali skenario operasional SIP yang akan sulit di jelaskan dalam artikel singkat ini, sebagian besar dapat di ambil secara gratis dari http://www.ietf.org, http://www.iptel.org dan http://www.sipforum.org. Beberapa software SIP yang open source dapat di ambil dari situs Open Source seperti http://www.sourceforge.org. Dengan adanya gerakan open source internet telephony bukan mustahil akan mendorong terbentuknya industri-industri lokal di Indonesia yang mandiri untuk pengembangkan internet telephony.

Infrastruktur selular barangkali merupakan infrastruktur yang akan paling serius untuk mengadopsi teknologi ini. Pada hari ini di Indonesia, kita berada pada teknologi generasi ke dua 2G atau 2.5G. Beberapa negara telah berkembang pada 3G. dalam spesifikasi teknologi selular 4G, Internet akan menjadi basis utamanya, bukan lagi ISDN. 4G akan menggunakan SIP sebagai tumpuan utama berdampingan dengan IP v6 dan teknologi routing Internet yang optimal.

Artinya? Infrastruktur & teknologi Telkom akan secara perlahan di tinggalkan orang! Mengerikan, tapi nyata … oleh karena itu agak mengherankan mengapa pemerintah & DPR tetap ngotot dan arogan mempertahankan teknologi purbakala bahkan menahan kreatifitas manusia Indonesia. Entahlah … mungkin pemasukan $$$ lebih besar?