Pokja MASTEL
tentang VoIP

Latar Belakang

•	Perkernbangan teknologi telekornunikasi rnernungkinkan kornunikasi suara rnelalui Internet
•	Trend lalulintas komunikasi rnenggunakan infrastruktur PSTN, beralih kepada infrastruktur inforrnasi (infostructure) berbasiskan paket data.
•	Belurn ada standar yang dikembangkan secara sernpurna.
•	Belum ada pengaturan-pengaturan pada bidang mi, perlu diberikan rnasukan.
POKJA MASTEL

•	Melibatkan partisipasi aktif dan APJII, ISP, PT.
Indosat, PT. Telkorn dan nara surnber.
•	Pokja terbagi atas sub-pokja:
—	regulasi

—	teknologi

—	bisnis

•	Saat ml Laporan Pokja tengah disusun dan masih penlu difinalisasikan.

Umum
•	Sesuai dengan UU Telekornunikasi No. 36/1999 dan merujuk pada perjanjian WTO mengenai komitrnen Pemerintah Indonesia terhadap penyelenggaraan j asa telekornunikasi dasar.
•	Penyelenggaraan j asa internet telephony harus merniliki lisensi sebagai penyelenggara jasa, tanpa kecuali.
•	Definisi Jasa internet telephony masii rancu apakah masuk ke dalain kategori telekornunikasi dasar atau bukan. Pokja belum mencapai kesepakatan mengenai penyelenggara yang dapat menyediakan service nya.
•	Jasa internet telephony yang berhubungan dengan PSTN digolongkan sebagai penyelenggaraan telekomunikasi dasar
•	Regulator bersikap netral terhadap teknologi
ASPEK TEKNOLOGI
•	Terminologi Internet Telephony dalam pembahasan adalah suatu teknologi Voice over IP, baik publik ataujaringan yang dapat dikelola dan diandalkan kualitasnya (“manageable network”). Dalam kenyataannya banyak terdapat “unmanageable network” yang j uga mernerlukan pengaturan.
•	Service yang diberikan adalah layanan kepada masyarakat luas, termasuk didalamnya adalah pemakai internet dan pemakai jaringan PSTN.
•	ISP boleh menyelenggarakan lISP
•	lISP adalah penyelenggara layanan Internet telephony dan adalah penyelenggara jasa telekornunikasi inenurut UU Tel. No. 36/1999.

ASPEK TEKNOLOGI

•	Konfigurasi dasar Internet Telephony:
	— PC to PC	- PC to Phone
	— Phone to Phone	- PC to Fax
	— FaxtoPC	.-Faxto Fax

•	Kelas-kelas gateway:
—	Kelas “Carrier”
—	Kelas “Enterprise”
ASPEK TEKNOLOGI

•	Standanisasi:
—	MGCP (Multi Gateway Control Protocol)
—	H 323 ver. 2 (niinimum)

—	Mengikuti perkembangan standarisasi VoIP ITMC
•	Interkoneksi:
—	IP level
—	Data Switch level
—	Physical level

ASPEK TEKNOLOGI

•	Standar pelayanan
—	Delay
—	Jitter

•	Penomoran - tnodus akses
—	One step dialing, potensi masalah
—	Two step dialing, tidak ada masalah

•	ISP Numbering plan
ASPEK TEKNOLOGI

•	Penornoran - alokasi akses
—	FTP Nasional
—	FTP Ielkoni: Olxxxx, dimana 01 lxxx milik PT. Telkom. PT. Telkom hanya mengalokasikan untuk 9 operator. Pertimbangannya efektivitas biaya. 4 nornor dialokasikan untuk existing operator besar dan 5 nomor untuk calon operator besar.
—	Harus mempertimbangkan:
•	jurnlah ISP lebih dan 50
•	nomor akses untuk multiservis dan multi operator
•	kode area
•	strategi penornoran untuk short term dan long term.

ASPEK TEKNOLOGI

•	Billing system:
—	Penyelenggara wajib memiliki sistem pencatatan setiap panggilan atau koneksi yang terjadi.
ASPEK REGULASI

•	LISENSI
•	TARIF
•	CUSTOMER EXPECTATION
•	ATURAN MAIN

•	INTERKONEKSI

Aspek Regulasi - Lisensi

•	Dengan asumsi pasar telah terbuka, maka lisensi Internet Telephony Service Provider (ITSP) dibenikan kepada pemegang lisensi ISP.
•	Regulator agar membuka ijin ISP kepada pemainpemain baru dengan tujuan:

—	rnenertibkan para pelaku LISP liar dan sekaligus Pernerintah niendapatkan tambahan pemasukan dan BHP yang harus dibayarkan oleh para pemain tersebut.
—	Melakukan kontrol kualitas jasa LISP.
Aspek Regulasi - Lisensi

•	Lisensi dikeluarkan oleh Regulator dan akan memperhatikan nencana bisnis dan calon ISP.
•	Tidak ada pembatasanjurnlah ISP
•	Regulator dalain rnelakukan pertimbanganl penilaian terhadap calon ISP dapat meminta pendapat dan asosiasi terkait (APJII dan
MASTEL).
•	Regulator menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh penyelenggara.
•	1SOC (Internet Society)

Aspek Regulasi - Tarif

•	Tanifjasa kearah pelanggan tidak penlu diatur, setiap penyelenggara jasa diberi kesempatan berkompetisi penuh disisi harga maupun j asa untuk mernaksirnalkan harapan pelanggan.
•	Penetapan standar tanif interkoneksi antara ISP ke PSTN/Penyelenggara Janingan Internet harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, adil dan tidak diskriminatif.
Aspek Regulasi - Harapan
Pelaiiggan
•	Secara teknologi jasa Internet telephony
rnernungkinkan pelanggan untuk rnelakukan
komunikasi suara melalui:
—	Phone to phone
—	PC to phone or phone to PC
—	PC to PC
•	Perlunya pengaturan interkoneksi ke semua janingan publik (PSTN, Seluler, dsb)
•	Jaminan kualitas pelayanan.

Aspek Regulasi - Aturan Main

•	Penyelenggara jasa Internet telephony dapat menggunakan fasilitas milik penyelenggara j aringan telekomunikasi
•	Penyelenggara jaringan wajib memberikan tingkat pelayanan yang sama untuk seluruh penyelenggara internet telephony (level playing field)
•	Kewajiban untuk interkoneksi dan penyelenggara janingan dan memberikan akses yang setara.
•	Aturan lain mengacu pada UU No. 36/1999 dan PP yang akan dikeluankan.

Aspek Regulasi - Interkoneksi

•	Penyelenggara jasa Internet telephony dapat melakukan akses ke janingan publik PSTN atau milik penyelenggara j aningan balk lokal maupun internasjonal.
•	Interkoneksi dilakukan atas dasan:
—	pemenuhan standar kualitas
—	persaingan sehat antar penyelenggara
—	prinsip kesetaraan
—	transparan
—	logical intercoimection