INFORMASI : ENERGI KREATIF ALAM
SEMESTA  MAMPU MENJADI
KOMODITAS STRATEGIS
(Seri  Pendidikan Politik Rakyat)
Oleh : A. R. Kadir

“Organisasi   yang   menciptakan   Informasi tidak akan berhasil 
kecuali dia memberi kebebasan setinggi-tingginya mengelola 
dirinya atau informasi dari suatu kekacauan”
( I kujira Nokana)

I.	PRA WACANA
1.	Seorang futurolog terkenal ALVIN TOFLER menyatakan abad 21 adalah “Abad Informasi.” Informasi secara mengglobal melanda setiap negara, tanpa sejengkal ruangpun yang tak terisi olehnya. Informasi menyelinap ke segenap penjuru dunia, tanpa mengenal batas negara, etnis, budaya, tradisi dan norma, negara tidak dapat lagi menyembunyikan suatu kejadian terhadap dunia lainnya. Sementara futurolog lainnya John Naisbitt (1994) melalui karya tulisnya Global Paradoks, telah memprediksi sebuah perspektif baru, perkembangan maju dibidang teknologi komputer canggih yang mampu mendorong kemajuan dibidang, politik, ekonomi dan kebudayaan. Digambarkannya di abad itu wajah dunia akan diubah menjadi MASYARAKAT INFORMASI dalam wadah :global village”.

2.	Melalui sebuah inovasi yang mengejutkan dibidang Microsoft, maka teknologi informasi mengarah kepada penggunaan “multi media” yang mampu menyebarluaskan informasi keseluruh penjuru dunia , dengan program  information  highway, internet,  e-mail, e-commerce dll. Melalui dunia komputer itu diciptakan citra baru : Cyber Space, yang menyebabkan udara penuh informasi yang dapat dipanggil secara elektronik. Informasi berkembang secara elektronik, tak terlihat tapi menentukan, mengapung bersama gelombang udara, dapat dipanggil dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.

3.	Dalam hal ini Indonesia juga mempersiapkan diri melalui kampanye pendayagunaan teknologi informasi, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang diketuai Ibu Megawati Soekarnoputri. Tahap pertama kampanye diawali pembukaannya oleh Menristek bersama para penyedia jasa tekhnologi informasi dan para pakar multimedia, menggelar “Millenium Internet Road Show” di 15 kota di Indonesia yang dimulai di Kota Medan tanggal 1 Maret 2001.

II.	MENGAPA INFORMASI MENJADI PENTING  ?
1.	Penyebab berbagai masalah kenegaraan saat ini adalah “Kegagalan komunikasi”, ini juga akibat dari “kesulitan informasi”. Sebagian besar kita mengalami kesalahan persepsi tentang informasi, apa pengaruh informasi, dan apa yang dapat diharapkan dari Informasi  ? Persepsi kita informasi adalah benda yang tak berdaya  untuk diedarkan sebagai komoditas. Kalau benda ada wujudnya, ada ukuran dimensinya, dapat dipeluk dengan tangan dapat pula digeser-dipindahkan, didorong dan ditekan. Karena wujud nyatanyalah benda dapat dikelola. Sebaliknya Informasi wujudnya tak nyata namun dapat bergerak bebas tanpa tersentuh apapun, Informasi bukan komoditas yang terbatas melainkan sebuah unsur dinamis, makin dijual/diakses makin berlipat ganda, Kekuatan Informasi mampu membentuk keteraturan, mendorong pertumbuhan, menentukan apa yang hidup dan berkembang, sebaliknya juga dapat menimbulkan kekacauan /ketidakteraturan(chaos).

2.	Tanpa Informasi bagaimana kita mampu membuat keputusan yang bijaksana ? Bagaimana kita yakin bahwa informasi yang kita butuhkan sesuai yang diharapkan ?  Bagaimana kepekaan kita memperoleh kembali informasi yang hilang ?  Bagaimana kita bisa hidup tanpa informasi yang obyektif ?  Bagaimana kita dapat mengembangkan informasi yang kita perlukan untuk bisnis dengan tenteram, aman dan nyaman kalau dunia (sebagai sumber informasi) benar-benar tidak obyektif dan kacau ?  Untuk itu semua kita memerlukan Informasi, pandangan dan interpretasi yang obyektif dan luas agar kita mampu memahami dunia dan alam semesta serta dapat menyiasati pemanfaatan dan daya gunanya.

3.	Peranan penting informasi bagi organisasi yang menerapkan partisipasi seluruh divisi/bagian atau seksinya, adalah mendapatkan akses informasi yang lebih luas. Banyaknya informasi yang masuk, dapat didiskusikan yang mengakibatkan  organisasi itu menjadi lebih peka dan memahami apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan dalam menyiasati perubahan institusi. Jadi keterbukaan informasi dan keleluasaan akses informasi sangat dominan pengaruhnya bagi institusi pemerintah/non-pemerintah.

4.	Diseminasi informasi tentang perubahan institusi, misalnya dapat menjelaskan betapa pentingnya “kepemilikan” terhadap suatu konsep yang rumusannya selalu berubah. Maka dalam organisasi itu modal dasarnya selain asset yang telah dimiliki adalah SDM yang didalamnya terkandung modal emosional yang ditanam oleh setiap pegawai dalam pekerjaannya. Kepemilikan dan keterlibatan yang dimaksud adalah hubungan antar pribadi staf dengan organisasinya, perasaan/emosional yang dapat memberi inspirasi pada setiap insan. Secara psikologis kepemilikan sangat memotivasi terciptanya sumber daya yang nyata bagi institusi.

5.	Komunikasi kelompok kecil dalam upaya mempertebal kepemilikan (sense of belonging), dapat dilakukan melalui rapat, diskusi atau sarasehan yang membahas suatu topik tertentu. Walaupun gagasan yang dilemparkan dalam diskusi itu cemerlang, namun melalui perdebatan yang panjang, dikritik, dicemooh, diabaikan, diajukan kembali, akhirnya disetujui seperti aslinya dengan sedikit perubahan. Semua rencana dicermati oleh setiap orang secara detail dipelajari berbagai kemungkinan, dicari keunggulan dan diuji potensinya, dipadukan dengan ide-ide baru dan dengan segala daya maka, proses partisipasi itu menghasilkan kenyataan : sebuah komitmen.

6.	Dalam suatu organisasi yang sedang berkembang (developing organization), Informasi merupakan unsur dasar pembentuk struktur, Informasi itu tak dapat disentuh atau dirangkul tapi informasi itu mengelola kehidupan manusia. Organisasi harus terus menerus memperoleh dan menciptakan informasi agar sistem dapat berjalan. Tanpa informasi baru, atau informasi organisasi itu hanya sekedarnya maka akan mengakibatkan kematian organisasi. Bahan bakar kehidupan adalah informasi baru, pengalaman baru yang ditata dalam struktur baru. Informasi harus menjalani siklus, mengganggu ketenangan (dinamis), mengilhami sesuatu yang disentuhnya dengan kehidupan baru. Itulah sebabnya perlu ada pendekatan baru, paradigma baru terhadap informasi dan komunikasi, dengan dorongan semangat, bukan dengan pengendalian melainkan dengan pemuliaan.

III.	MENGAPA INFORMASI HARUS BEBAS ?
1.	Informasi adalah energi bagi organisasi, sebagai sumber energi ia sangat unik, disebabkan kemampuannya mengelola diri. Informasi sebagai komoditaspun tak kunjung habis oleh besarnya transaksi jual-beli, selama ada pengirim dan penerima yang dihubungkan secara network. Informasi memerlukan kebebasan dalam peredaran dan penyebarannya, agar dapat melahirkan informasi baru. Realita menunjukkan di era reformasi dimana salah satu pilarnya adalah demokratisasi di segala bidang, maka produsen terbesar dan sangat produktif adalah “kekacauan”/ketidakteraturan,

2.	Situasi chaos merupakan pemicu produksi informasi. Setiap individu merasa haus informasi. Karena itu bisnis dibidang informasi, melalui media apapun : cetak, elektronik, interaktif dan bahkan media informasi tradisional sangatlah menguntungkan. Tugas manajemen informasi dirancang untuk mengendalikan dan menjaga agar informasi baru yang mengganggu kestabilan tidak timbul (ingat jaman ORBA dimana sensor berjalan sangat ketat). Biasanya suatu institusi (organisasi ataupun negara) menghendaki stabilitas (mati …..?) yang berakibat informasi harus dikendalikan, karenanya tidak mengherankan institusi/organisasi ataupun negara mengambil sikap kaku terhadap informasi.

3.	Sesuai keberadaannya informasi diharapkan menjadi sumber vitalitas bagi organisasi yang mampu mengatur dirinya sendiri. Informasi menyusun materi menjadi bentuk yang melahirkan struktur fisik. Informasi (IN-FORMASI) secara harafiah berarti “DALAM suatu FORMASI/bentuk,” maka itu pulalah fungsi yang dijalankannya. Dengan fungsi demikian maka kita harus melepaskan kontrol terhadap informasi dalam organisasi (institusi, negara, organisasi, partai dll). Informasi merupakan sumber keteraturan, tapi bukan keteraturan yang dipaksakan melalui sensor atau kontrol. Secara timbal balik antara informasi dan institusi menjalin mekanisme saling mengatur yang diciptakan oleh manusia sesuai dengan kepentingannya.

4.	Kemampuan menangani informasi maupun komunikasi menandakan bahwa sistem yang dijalankan oleh institusi atau organisasi itu memiliki kesadaran. Institusi yang memiliki sistem pengaturan informasi dengan baik akan membawa institusi itu ketingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat kesadaran itu memenuhi kriteria “PIKIRAN”  yang dirumuskan oleh Gregory Bateson (1980) : “ … kemampuan untuk menghasilkan dan menyerap informasi, untuk men-feedback, untuk mengatur dirinya sendiri.” Informasi adalah sumber utama makanan organisasi, informasi menentukan KETAHANAN HIDUP, ketiadaannya menyebabkan kekosongan besar.

5.	Ketidaktersediaan informasi akan menyebabkan orang (terutama produsen informasi) berusaha menciptakannya. Mungkin lewat informasi yang tak jelas fakta dan sumbernya, lewat RUMOR atau desas-desus, hingga berkembang tak terkendali yang mengakibatkan kekacauan/ketidakteraturan, karena orang tidak mengetahui hal/fakta yang sesungguhnya.

IV.	INSTITUSI YANG BERKESADARAN INFORMASI
1.	Reformasi di Indonesia yang diharapkan menghasilkan keteraturan : supremasi hukum, demokratisasi dan keadilan, ternyata menimbulkan kekacauan dan ketidak pastian. Dibidang birokrasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah menimbulkan berbagai keresahan akibat isu pendaerahan PNS Pusat, penghilangan dan perampingan lembaga pemerintah, DAU yang coba-coba, isu etnosentrisme, primordialisme dan dampak lainnya akibat pertikaian elite politik pusat dan daerah, TNI dan POLRI transisi pemisahan, penempatan PNS terlikuidasi yang tak kunjung tuntas, investor asing yang memindahkan modal ke  LN, PHK buruh, perambahan hutan, KKN gaya baru, dll, yang sebagian warisan lama.

2.	Likuidasi deppen yang dibarengi pembentukan BIKN tanpa tugas yang jelas disusul kemudian perubahannya menjadi LIN (Lembaga Informasi Nasional) yang juga belum jelas, menimbulkan kekacauan dalam penerimaan dan pengiriman informasi bagi masyarakat. Kebebasan pers menjadi pers merdeka yang merdeka sekali yang semula menjadi teman Gus Dur membangun reformasi, kini setelah delapan belas bulan, mulai dikritik Gus Dur sendiri : pers tak obyektif, ngompori, propokasi dll. Jubir Wimar Witular yang dulu anti Harmoko sekarang juga sama dengan Harmoko menjadi jubir Presiden, dengan kehilangan jati diri. Ini semua menunjukkan bahwa kebebasan itu ada batasnya : norma, agama, susila, UU, peraturan, adab, dsb.

3.	Mantan CEO dari Herman Miller, MAX De Pree menegaskan bahwa : “Kita terlalu lama hidup dalam birokrasi yang ketat, -“yang paling dangkal dan bodoh dari semua hubungan”- sehingga harus belajar untuk hidup dalam organisasi yang berkesadaran, bagaimana memanfaatkan KECERDASAN yang dimiliki  oleh organisasi. Hal ini menuntut hubungan yang baru sama sekali dengan INFORMASI, agar dapat membangkitkan daya hidup dan KEPEKAAN. Kalau kita menginginkan organisasi yang mempunyai daya lenting, sebuah kemampuan yang sangat berharga dalam sistem swatantra, maka Informasi haruslah menjadi sekutu utama.”

4.	Kesalahan kita dimasa lalu dalam mengelola informasi adalah dengan merusak informasi dengan sifat-sifatnya yang independent transparan, tembus/lintas batas sumber kehidupan, menjadi komoditas politik. Kita mengutamakan stabilitas yang statis dengan menekan arus informasi dari segala arah, kita senantiasa memperhitungkan gangguan dan perubahan yang akan menimbulkan instabilitas keamanan, dan merata-ratakannya guna memperoleh data statistik yang memuaskan.  Saat itu informasi manipulasi, petugas dilatih mencari angka-angka besar, kecenderungan penting (untuk penguasa) dan variasi  besar dengan melupakan riak-riak, lengkingan serak suara masyarakat kecil yang ingin memperoleh informasi yang akurat.

5.	Dimasa lalu pelaku infokom (deppen, PWI., SPS, SGP, P3I, PRSSNI, Kelompencapir) dibiasakan dan dilatih memilih dan memilah informasi yang bertentangan dengan kebijakan politik rezim, yang sesungguhnya mengundang berbagai kemungkinan untuk membawa kita kedalam wacana publik ke tingkat pemahaman yang dalam, atau kebalikannya, atau dipertimbangkan informasi atau posisi mana yang benar dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebiasaan lainnya dilakukan dengan membulatkan segala sesuatu sebagai jalan pintas untuk memperlancar segalanya, sehingga institusi kita (lembaga pemerintah) : ”KEHAUSAN” informasi yang seharusnya membawa kita kepada kehidupan baru.

6.	Kini kira harus segera sadar bahwa abad informasi yang kita jelang bukan sekedar menerima banjirnya teknologi informasi, untuk kemudian dicermati para pelaku bisnis informasi sebagai peluang meraup keuntungan. Namun yang lebih penting dan utama adalah menyiapkan birokrasi dan masyarakat “Melek Informasi” dan SADAR INFORMASI. Trend yang terjadi walaupun TKTI melakukan kampanye melalui MIR  2001, bila para birokratnya belum mapan dan pelaku bisnis masih main sendiri-sendiri, maka yang menanggung beban adalah rakyat kecil.

7.	Lembaga pemerintah yang berwenang menangani dan bertanggung jawab dibidang Informasi belum terbentuk. Maksudnya yang menangani “Konten”, bukan teknologinya. Institusi ini sangat penting sebagai jawaban Resiprositas dalam meningkatkan daya saing kita di luar negeri. Banyak forum yang harus dihadiri oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dan  menangani konten  informasi  di manca negara, namun Indonesia tak mampu mengirim utusan yang representatif dan Responsibel. Dalam tatapergaulan internasional kita dapat dianggap melecehkan counterpart, seharusnya ditunjuk pejabat  setingkat dengan menteri yang menangani informasi dan komunikasi (konten). Tugasnya menjaga saluran informasi yang keluar dan masuk tetap bersih, lancar, mudah dan bermanfaat. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam sistem informasi ini, lebih-lebih bila kita mau menerapkan E-government, yang seimbang dengan tuntutan jaman. Pemerintah harus memfasilitasi, memberdayakan dan mendorong minat masyarakat untuk akses informasi secara murah dan  mudah. Pemerintah tidak harus melepaskan fungsi fasilitasi kepada sektor publik, namun melakukan networking, cooperating dan collaborating dengan prinsip saling menguntungkan, sedangkan swasta terlibat dalam mengurusi bisnisnya. Dengan demikian pemerintah mendapat keuntungan dalam melayani masyarakat secara prima.

8.	Kekhawatiran berbagai pihak terutama para pelaku bisnis informasi terhadap lembaga informasi pemerintah lebih disebabkan oleh cara pandang yang memusatkan pada bagian-bagian, bukan kepada sistem pemerintahan secara keseluruhan. Keseluruhan lebih mengandung arti dari pada bagian-baian (menurut pandangan Gesttalt). Jalan keluar untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran itu adalah dengan memulai memusatkan perhatian kepada kepentingan keseluruhan bangsa dan negara. Dengan demikian semua elemen bangsa dapat mengembangkan apresiasi baru secara profesional terhadap kepentingan bersama (bangsa dan negara), membangun visi dan misi bersama, mengelola secara bersama negara dalam sistem yang kompleks. Peter Senge (1990) melaporkan bahwa dinamika organisasi (negara) digambarkan sebagai suatu sistem yang kompleks, dengan variabel-variabel yang berbeda-beda diuji : “agar dapat mengetahui titik-titik jaringan sistem serta kecenderungan memelihara kemantapan diri (homeo statis)”.

9.	Disetiap lini organisasi pemerintahan, terdapat pengelola data dan informasi dengan berbagai nomenklatur : Pengolahan Data Elektronik (PDE), Pusat Dokumentasi Data, Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan, Bagian Informasi, Badan Informasi dan Telematika, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Lembaga Informasi Nasional, SIMKRI, SISKOMDAGRI dll. Data dan informasi tidak hanya ditimbun atau disimpan, tetapi diciptakan menjadi informasi yang inovatif. Inovasi dibangkitkan oleh informasi yang dihimpun dari hubungan baru, dari jaringan antar lembaga yang aktif dan mengalir secara tebuka, saling bertukar secara terus-menerus. Maka yang terjadi nantinya adalah lingkungan pemerintahan, kemasyarakatan dan lingkungan kelembagaan baru yang kaya informasi. Segenap institusi mengelola informasi perlu membuat sebuah model untuk mengembangkan masa depan bangsa, mampu bekerjasama membangkitkan kehendak menyusun semua informasi ke dalam pandangan-pandangan masa depan yang kuat. Organisasi harus mampu membangun informasi tentang pengalaman masa lalu, kemampuan internal dan tuntutan layanan informasi masyarakat yang semakin kompleks.

V.	JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFOKOM)
1.	Inovasi secara revolusioner di bidang multi media informasi telah mengembangakan kreatifitas terhadap perangkat lunak Microsoft, yang mampu memantulkan proses generatif informasi. Dunia informasi semakin mudah diraih melalui jaringan. Pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan satelit mampu menutup dunia dengan informasi yang cepat, banyak dan aneka ragam.

2.	Melalui jaringan informasi yang difasilitasi pemerintah maupun perusahaan swasta, akses informasi dapat dilakukan tanpa mengenal batas waktu, jarak dan wilayah suatu negara. Berbagai aktivitas bisnis, pendidikan, budaya, perbankan, pustaka, pemberitaan/penyiaran dan jenis informasi lainnya dapat dilakukan oleh siapapun yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

3.	Di Indonesia pengembangan jaringan infokom mulai disadari pentingnya penyebaran maupun perolehan informasi yang harus segera menjangkau masyarakat. Prakarsa mendirikan balai informasi  masyarakat oleh masyarakat Telekomunikasi Indonesia merupakan gagasan yang menyambut slogan nasional : “mencerdaskan anak Bangsa”.

4.	Selain itu kita kenal juga jaringan informasi dan komunikasi informal yang dibentuk melalui desas-desus (rumors) yang mampu mentransfer rumors itu secara cepat dari individu lain dalam sebuah organisasi. Berkembangnya kontak jaringan informasi dan komunikasi informal melalui desas-desus ini belum tentu didasarkan pada informasi yang benar, namun sejalan dengan teori homeostatis maka informasi yang berjalan sangat cepat itu menjadi penyeimbang dalam informasi kelompok.

5.	Di era informasi ini bermunculan bisnis networking di bidang informasi dan komunikasi (infokom) yag berskala lokal, regional, nasional dan global dengan tujuannya masing-masing, yang garis besarnya adalah guna mempercepat akses informasi ke segala penjuru dunia. Kepentingan bisnis, politik, budaya, militer, sosial dan bahkan untuk kepentingan intelijen (spionase, mata-mata bagi suatu negara).

VI.	P E N U T U P
1.	Menyiasati era keterbukaan informasi dengan berbagai implikasi positif dan negatifnya, maka kita harus mampu menyerap makna dan pentingnya fungsi informasi bagi kehidupan bangsa. Hanya bangsa yang melek informasilah yang mampu bermain dan menguasai dunia. Ini berarti bangsa Indonesia harus disiapkan dan menyiapkan dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi (khususnya teknologi infokom) yang ditunjang oleh kemantapan dan kematangan diri.  Kematangan (maturasi) diri itu ditandai dengan sikap mental yang positif dalam memandang informasi bagi kepentingan keseluruhan bangsa disandingkan dengan kepentingan kelompok/golongan

2.	Bahwa fungsi strategis infokom sebagai energi kreatif alam semesta mampu menjadi komoditas yag mensejahterakan bangsa. Karenanya pemerintah dan sektor publik tidak boleh membiarkan komoditas ini dikelola oleh pihak asing tanpa kita terlibat didalamnya, keduanya harus bertanggungjawab demi kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.	Kemampuan untuk menangani informasi dan berkomunikasi menunjukkan bahwa sistem pemerintahan (organisasi, bisnis, sosial, politik, kepemudaan dll) memiliki KESADARAN, maka negara bahkan dunia akan kaya dengan kesadaran, meliputi benda-benda di alam semesta yang digolongkan benda mati (tidak bernyawa), juga menjadi sumber dan objek informasi.

4.	Sebagai sumber vitalitas organisasi, sumber makanan utama organisasi informasi sangat menentukan bagi ketahanan hidup, kekosongan informasi organisasi mengakibatkan orang berusaha menciptakannya, melalui desas-desus yang berkembang cepat di luar kendali.

5.	Informasi adalah struktur pokok dan sekaligus proses dinamis yang menjamin kehidupan. Informasi merupakan komoditas tak terbatas yang tak dapat dihitung dan diukur, melainkan sebuah unsur dinamis yang mampu membentuk keteraturan, mendorong pertumbuhan dan menentukan apa yang hidup.

Medan, 11 Maret 2001

A.R. KADIR

Pemerhati Komunikasi Politik dan Irama Kehidupan
Mantan Kakanwil Deppensu
Alamat :
Jln. Adinegoro No. 14
Medan 20235
E-mail : ark_infokom@plasa.com