Profil Bisnis
Teks : Yulia Ch, Iwa Ahmad Sugriwa

Pakar Teknologi Informasi (TI)
Onno W Purbo, “TI kita belum merdeka”

Onno W. Purbo adalah putra sulung dari Hasan Poerbo, yang masih punya garis keturunan dengan Ki Hajar Dewantara - pendiri Taman Siswa. Onno meraih gelar master bidang laser Semikonduktor dan Fiber Optik, dari McMaster University, Kanada. Dia juga mendapat gelar PhD dalam bidang Silicon Device dan Integrated Circuit dari University of Waterloo, Kanada.

Tahun 1989, Onno sempat bekerja di Institut Teknologi Bandung sebagai dosen dan jabatan terakhirnya pada Februari 2002 sebagai Kepala Perpustakaan Pusat. Dia akhirnya keluar dari sana dan memilih menjadi "orang bebas". Kini hari-harinya diisi dengan menjadi pembicara di seminar, menulis buku-buku TI, dan menjadi penulis lepas. Semua demi mewujudkan keinginannya agar juta-an anak Indonesia menjadi melek internet, agar bangsa Indonesia dapat hidup dari kekuatan otaknya bukan ototnya.

Kontribusinya terhadap dunia TI di Indonesia sebut saja di antaranya adalah pendiri Computer Network Research Group (CNRG) ITB dan Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB. Juga pelopor utama proyek internet dengan Radio Paket, VOIP Merdeka, dan RT-RW-Net. Sehingga tak heran jika beberapa penghargaan pun disandangnya. Onno meraih Kadin Telematika Award for Indonesian Internet Figure tahun 2000 dan ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award dari ASEAN Federation of Engineering Organization (1997). 

Walau menjadi tokoh penting dalam dunia TI Indonesia, Onno tetaplah seorang pria yang sederhana, ramah, humoris, dan akrab dengan siapa saja. Saat bertemu Biskom di Jakarta Convention Center 20 Juli lalu, berkali-kali ia tertawa, bersenda gurau dengan teman-temannya.

Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-60 dan ulang tahun Onno sendiri, Biskom mewawancarai pria kelahiran 17 Agustus 1962 ini seputar kemerdekaan TI Indonesia. Apakah TI Indonesia sudah merdeka? Apa saj ayang harus dilakukan untuk kemerdekaan TI? Berikut petikannya.

Dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ini, apakah TI Indonesia sudah merdeka? Yang bagaimana TI yang merdeka itu?
Kalau kita mau berargumentasi sudah merdeka apa belum TI ini, kita lihat data statistiknya. Sekarang mau merdeka bagaimana, warnet masih pada di-sweeping begini, kejadian RT/RWnet di Yogya. Warnet yang ada di Indonesia kira-kira ada 2500-3000 warnet. Itu pun paling banter baru bisa melayani sekitar 3-4 juta orang. Sekarang, menurut data Diknas, sekolah yang baru nyambung ke internet baru ada 4000-an sekolah. Jumlah sekolah di seluruh Indonesia ada 220.000, jadi jauh banget perbedaannya. Sebagian besar belum memakai komputer.

Belum lagi populasi keluarga di Indonesia totalnya sekitar 50 jutaan. Sementara jumlah komputer di Indonesia baru 2,5-3 juta unit.  Kalau asumsinya 1 keluarga 1 unit komputer, jadi sebetulnya keluarga di Indonesia sebagian besar masih belum mempergunakan komputer. Jadi simpulnya, kalau kita melihat angka, baru kelihatan sekali kalau bangsa ini belum merdeka. Dari angka statistik sudah jelas sekali kalau kondisi kita sangat jelek.

Jadi kalau kita mau lihat seberapa jauh kita merdeka berinternet, kita lihat berapa jumlah massa kita saat ini. Terus terang saat ini jumlah massa kita yang merdeka cuma 15 juta orang. Padahal populasi penduduk Indonesia 220 juta jiwa. Jadi masih sebagian besar yang belum merdeka.

Sekarang apa yang perlu dikerjakan agar bangsa kita bisa merdeka? Apakah dengan cara kita mengemis ke pemerintah, apakah dengan cara pemerintah mengemis ke Microsoft seperti yang dilakukan Presiden SBY belum lama ini menemui Bill Gates, padahal kita negara kaya. Perlukah kita seperti itu? Apakah bangsa ini memang nggak punya duit? Ataukah bangsa ini demikian bodohnya? Apakah kita tidak bisa memerdekakan diri sendiri? Pemerintah nggak perlu pemerintah jor-joran ngeluarin duit. Cuma tolong dibantuin, bukannya di-sweeping. 

Termasuk membebaskan carding, hacking, atau penggunaan software illegal?
Oh, itu tidak. Yang namanya mencuri tetap mencuri, tidak baik. Lagi pula dari sisi opensource-nya juga tidak baik.

Sebenarnya bagaimana pandangan dunia internasional terhadap TI Indonesia saat ini?
Terus terang mereka terkagum-kagum dan malah banyak nyontoh ke kita. Kecuali masalah carding. Tapi dari apa yang kita kerjakan seperti internet radio paket, warnet, bisa bikin internet wireless memakai radio.Mereka jadi ingin belajar ke kita. Orang di luar negeri untuk bikin warnet itu bingung nyari funding-nya dulu. Lagipula warnet di luar negeri kan nggak laku. Sementara kita di sini rakyat bisa bikin warnet sendiri.

Asal tahu saja, di seluruh dunia, Indonesia adalah negara nomor satu, terbesar di dunia yang punya jaringan internet dengan menggunakan radio wireless itu dan mainnya di frekuensi 2,4 Ghz. Yang kalau di warnet-warnet ada antena parabola, itu internet radio. Modusnya, radio komunikasi yang di kenal sebagai WiFi disambungkan ke komputer lewat modem, dan lewat media inilah bisa mengakses internet.

Dalam hal ini, negara lain tidak sebesar Indonesia. Kenapa? Karena di negara lain perusahaan telekomunikasi semacam Telkom-nya bagus! Di Indonesia, kita beruntung, Telkom-nya tidak sebagus di negara lain. Sehingga rakyatnya pun jadi kreatif, kita bikin koneksi internet pakai radio. 

Karena kita negara terbesar dalam internet radio ini, negara lain ingin belajar sama kita. Orang luar negeri banyak yang datang ke sini untuk minta di-training, juga orang kita diundang ke Afrika, ke Bangladesh, India, Vietnam, dan negara lainnya. Tapi semua itu dari rakyat, bukan pemerintah. Maaf saja kalau rakyat yang menjadi contoh.

Jadi bangsa Indonesia itu rakyatnya yang pintar, bukan pemerintah. Modalnya dari mana? Bukan dari Bank Dunia, bukan dari IMF, tapi dari rakyatnya sendiri. Dan solusi dari rakyat Indonesia ini bisa menjadi contoh bagi seluruh dunia. Tapi kemarin rakyatnya ini di-sweeping. Top, kan? Tapi memang harus begitu proses perjuangannya. Kalau tidak ada kemplang-kemplangan kan tidak ada perjuangan.

Warnet di seluruh dunia, yang paling besar dan terorganisasi, kayak Awari (Asosiasi Warnet Seluruh Indonesia), itu cuma di Indonesia! Asosiasi seperti asosiasi warnet itu nggak ada, kecuali di Indonesia. Di negara lain warnet itu nggak begitu laku, tidak menjadi solusi dari sambungan internet. Karena mereka di sekolah-sekolahnya sudah ada internet.

Lantas, solusi dari pemerintah apa?
Pertama, yang kelihatan banget kemain adalah mengemis ke Bill Gates. Kedua, malakkin, sweeping. Ketiga, soal kebijakannya. Kalau mau, terus terang kebijakan yang ada pada pemerintah sekarang ini, mikirnya sederhana. Kalau pemerintah tidak mendapatkan duit, dia akan memprioritaskan hal itu paling rendah. Hitungannya UUD, ujung-ujungnya duit. Berapa pajak yang bisa didapat dari kebijakan yang dikeluarkannya tadi.

Makanya kemarin waktu 2,4 Ghz dilepas, sebenarnya pemerintah merasa dirugikan karena tidak dapat pemasukan dari situ. Padahal, dengan melepas 2,4 pada hari ini instalasi 2,4 per bulan, itu kira-kira 1000-an node (titik) per bulan. Satu node (titik) itu investasinya, sebesar Rp 5-10 juta. Bayangkan saja dari ribuan node per bulan yang on, duit yang berputar itu sebenarnya miliaran rupiah, kalau dibebaskan. Tapi pemerintah ngomongnya ‘frekuensi ini kekuasaan saya, anda pakai frekuensi harus bayar izin. Dan pemerintah memang selalu ingin mendapatkan keuntungan pada hari itu juga. Padahal yang diinginkan rakyat adalah, tolong bebaskan agar pasarnya membesar, pemerintah akan untung juga dari PPh, PPN segala macam yang didapat dari penjualan alat-alatnya.

Pemerintah pusat sudah bebaskan 2,4G, kan?
Sudah bebas pada 5 Januari 2005 kemarin. Kalau mau terus terang, proses perjuangan itu butuh waktu 12 tahun. Tapi baru di Pemerintah pusat, di sebagian daerah belum bebas-bebas banget mengingat kondisinya. Sebab kalau tidak dibebaskan, nantinya malah banyak aparat yang akan mengambil keuntungan kalau kita ngomongnya banci. Misalnya ngomong implisit begini, boleh pakai frekuensi 2,4, tapi anda perlu registrasi buat izin. Kalau ngomongnya kayak gitu, kejadiannya nanti aparat bakalan malak. 

Makanya kemarin kita secara eksplisit ngomongnya minta dibebaskan. Kalau sudah ada kata bebas, aparat pun tidak bisa menyerang. Padahal kita sudah perjuangkan ini selama 12 tahun. Saya malah pernah sampai dipanggil Dirjen Postel tahun 1996 karena nyolong frekuensi. Sampai waktu itu ITB pun didatangi Kostrad. Kita hampir mau dipenjara. Waktu itu nyolong frekuensi bukan di 2,4 Ghz, tapi di 910 Mhz. Akhirnya kita pindah frekuensi ke 2,4Ghz. Waktu itu hanya segelintir ITB yang hanya main begitu, makanya kita bisa dibabat waktu itu. Kita pun ganti strategi langsung, dengan menyebarkan ilmunya ke semua orang, biar semua orang pakai 2,4Ghz. Memang konsekuensinya sebagian akan dipalak.

Apa sudah selesai perjuangan kemerdekaan TI dengan bebasnya 2,4 Ghz?
Masih belum cukup. Kita harus bebaskan 5 - 5,8 seperti 24 Ghz harus kita bebaskan juga. Kita juga harus bebaskan internet lewat telepon. Kalau pun Internet Telepon tidak dibebaskan juga tidak masalah. Karena pada saat ini kita bisa dapatkan nomor telepon Internet dengan nomor langsung dari Inggris dan Washington DC. Konsekuensinya, kita pakai komputer kita di rumah, dapat nomor langsung dari Inggris, bisa ditelepon dari Telkom, masuk pakai nomornya Inggris, masuk ke komputer kita dan komputer pun berdering. Kalau internet telepon tidak mau dibebaskan ya tidak apa-apa. Jadi kita punya solusi sebetulnya. Selain internet telepon yang harus dibebaskan, RT/RWnet juga harus dibebaskan.

Tapi yang paling saya inginkan, kalau bisa 220 ribu sekolah di Indonesia bisa nyambung ke internet. Sebab kuncinya ada di sekolah. Kalau kita bisa gagal nyambungin sekolah ke internet, bangsa ini pasti akan kalah sama Malaysia, Singapura dan Negara lainnya. Dampaknya kalau kita sambungkan 220 ribu sekolah ini ke internet, berarti ada 38 juta siswa Indonesia di internet. Dari sisi politik, artinya, kalau kita bisa nyambungin 220 ribu sekolah di Indonesia ke internet, atau 38 juta siswa kita di internet, Malaysia dan Australia bisa hancur. Sebab penduduknya cuma 20 juta jiwa. Jadi negara kita ini Negara yang kuat kalau kita tersambung ke internet.

Kalau siswa Indonesia nyambung ke internet, artinya mereka bermain dengan komputer, informasi dan otaknya. Kalau kita lihat ke depan, perangnya nanti tidak pakai otot & bedil, tapi otak, pakai tulisan. Sepuluh tahun kemudian, siswa-siswa kita ini jadi orang-orang besar.

Buat nyambungin sekolah itu modalnya dari mana? Memangnya murah untuk nyambungin sekolah ke internet?
Dengan swadaya masyarakat. Dalam proses nyambungin internet ke sekolah, sebetulnya tidak keluar duit satu sen pun dari pemerintah. Tidak ada kewajiban Diknas ngasih komputer ke siswa. Kita juga tidak perlu minta ke Bank Dunia atau IMF atau mengemis ke Microsoft.

Bagaimana mensosialisasikan internet goes to school itu?
Yang saya kerjakan saat ini agar semua itu bisa terjadi, Telkom kan sponsori program internet goes to school, saya yang memasukkan ilmunya lewat situ. Saya juga kerjasama dengan Andi Offset Yogyakarta, ilmunya saya tulis dalam bentuk buku. 

Tapi hambatannya dalam sosialisasi itu, yang namanya sekolah ini nurut banget sama kepala sekolah atau sama Diknas. Mereka biasanya baru mau gerak kalau ada perintah dari atas dan kurang nurut kalau sama swasta seperti Telkom. Dalam posisi seperti ini kita kesulitan buat meyakinkan sekolah. Akhirnya saya ngomong ke Pemda-pemda agar mendidik rakyat untuk berinternet. Agar e-government itu ada manfaatnya buat rakyat. Sebab kunci pendidikannya di sekolah. Cuma masalahnya penetrasi ke sekolah itu bakal susah.

Kinerja Menristek dan Menkominfo?
Mereka itu kalau membuat kebijakan tidak pernah nembak akar permasalahannya, hanya kulitnya saja. Seperti kunci dari permasalahan TI ada di Diknas untuk mensosialisasikan TI di sekolah-sekolah, bukan dengan sweeping warnet. Jadi menteri itu kalau dia membawahi sesuatu ya harus mengerti apa yang dibawahinya. Makanya kalau kita tidak pernah main angka, nggak tahu kondisi riilnya di lapangan bagaimana, pada saat kita bikin sesuatu kebijakan, hasilnya ngambang, ngarang saja yang ada.

Menristek menargetkan untuk mengaplikasikan TI ke UKM? Bagaimana prospeknya?
Masalahnya peralat IT ini terutama computer, hanya akan bermanfaat kalau penggunanya punya pengetahuan dan biasa baca-tulis. Kalau orangnya tidak biasa baca tulis, susah. Kalau kita ngasih komputer ke UKM, tidak akan berarti apa-apa. Karena memang levelnya belum sampai situ. Lebih baik kita nembak IT itu ke sekolah. Meski pun hasilnya akan kita lihat 10 tahun lagi misalkan. Tapi memang itu investasi. Dengan komputer, kita bisa membuat para siswa itu jadi produsen, jadi pembuat buku.

Soal Dirjen Postel di bawah Menkominfo?
Kalau saya melihatnya mau di bawah mana pun juga, di bawah perhubungan, Parpostel, Menkominfo, pertanyaannya adalah apakah Dirjen Postel berfungsi untuk memberdayakan rakyat tidak? Sekarang telekomunikasi saja malah makin mahal bukannya makin murah. Yang penting dia bisa bikin rakyat Indonesia bisa mengakses telekomunikasi dengan murah.

Tapi kan Menkominfo sendiri mau menunkan tarif seluler saja susah?
Tergantung cara dia memperjuangkannya. Kalau saya di posisi dia, akan dimudahkan untuk menjadi operator seluler itu. GSM itu teknologi tua kok, alat-alatnya pun sudah murah semua. Handphone sampai base station-nya juga sudah murah, di kampung-kampung juga sudah bisa bikin base station. Cuma kan masalahnya terbentur lagi masalah perijinan. Jadi di sini sebenarnya ada teknologi murah tapi tidak diberdayakan.

Sebenarnya posisi seorang Onno W Purbo sendiri ada di mana? Di pemerintah nggak, sudah tidak lagi sebagai dosen ITB, di  organisasi juga tidak? Bahkan Anda dinilai vokal terhadap pemerintah.
Saya memang suka nyerang, tapi yang saya serang institusi seperti pemerintah, ke Telkom, Postel, Kominfo. Saya tidak nyerang pribadi. Jadi si Onno itu memang tidak di pemerintah. Onno tidak juga di asosiasi komunitas manapun kan? Di Awari juga nggak, tapi yang ada di Awari itu Onno, hehehe..

Jadi bagaimana agar Onno tetap bisa berjuang?
Modalnya Onno bukannya duit atau kekuasaan. Tapi ada dua modal lainnya, otak atau ilmu dan teman-teman, juga sedikit nekad okelah. Jadi Onno nyebarin ilmu lewat teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, di Awari, di Apkomindo. Merekalah yang gerak menembus ke atas. Jadi tekniknya adalah dengan membikin orang pintar. Akhirnya nanti akan tiba pada posisi apa sehingga kita punya efek yang paling besar hingga seberapa besar dampak yang bisa kita buat.

Sekarang kita lihat di kabinet pemerintahan, apa mereka punya dampak besar terhadap rakyat dengan kondisi para menteri yang demikian? Padahal bebannya begitu berat. Buat geraknya saja setengah mati. Nah, dengan posisi Onno yang bebas sekarang ini, ruang geraknya lebih gampang.

Anda beruntung jadi seorang Onno W Purbo?
Jadi dari sisi rejeki berkurang karena suka nyerang. Ya, risiko lah! Yang namanya untung di sini relative. Pada posisi menyerang, ada konsekuensi yang harus ditanggung, tidak bisa menjadi player. Karena Onno suka nyerang, Onno tidak bisa jadi konsultan pemerintah, tidak bisa jadi komisaris, tidak punya perusahaan, kalau sekali Onno jadi komisaris, Onno bisa dihabisin! Tapi kalau mau dibilang, untungnya dari segi ilmu dan teman-teman.

Apa yang menjadi big dream Anda saat ini?
Sederhana. Saya cuma ingin melihat 220 juta rakyat Indonesia bisa hidup dari otaknya. Kalau itu bisa, banyak negara lain yang bisa dikalahkan oleh Indonesia. Cuma kayaknya itu tidak akan tercapai sampai saya meninggal dunia.(Ych/iwa)